Sayyid Thariq Assegaff Lantik Pengurus DPW ABI Kaltim Periode 2024-2029

SAMARINDA – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ahlulbait Indonesia (ABI) Kalimantan Timur Sayyid Thariq Assegaff melantikan Pengurus DPW ABI Kaltim masa bakti 2024-2029 di Hotel Jamrud 2 Samarinda pada Minggu (13/7/2025).

Adapun struktur Pengurus DPW ABI Kaltim yang dilantik adalah sebagai berikut:

• Wakil Ketua: Rudiansyah

• Sekretaris: Ahmad Fauzi

• Bendahara: Muhammad Ridwan

Struktur organisasi ini juga dilengkapi dengan berbagai departemen strategis yang dipimpin oleh para kader sebagai berikut:

• Departemen Kaderisasi: Muhammad Ridha (Ketua), Musthafa Gaffar (Wakil)

• Departemen Litbang dan Organisasi: Tamrin (Ketua), Sugiarto (Wakil)

• Departemen Pemberdayaan Ekonomi: Adi Rakhmat Hidayat (Ketua), Abdi Wahyudi (Wakil)

• Departemen Pengembangan SDM: Fazri Almah Azumi (Ketua)

• Departemen Humas, Media dan Penerangan: Muhammad Saleng (Ketua), Muhammad Makhtum (Wakil)

Pada momentum pelantikan tersebut, Ketua DPW ABI Kaltim Sayyid Thariq Assegaff menegaskan komitmen ABI untuk terus berkiprah secara aktif dan produktif dalam pembangunan Kaltim.

Sayyid Thariq menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya jajaran pengurus baru hasil penjaringan yang disebutnya sebagai seleksi kader-kader terbaik.

“Alhamdulillah, hari ini kita sampai pada tahapan akhir dari proses penjaringan kader-kader terbaik. Insyaallah kepengurusan ini akan lebih aktif, produktif, dan semangat dalam menjalankan amanah organisasi,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya peran organisasi masyarakat (ormas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk berkomunitas, bersosialisasi, serta menjadi mitra strategis pemerintah dan ormas lainnya.

Sebagai lembaga yang menaungi komunitas Syiah di Kaltim, kata Sayyid Thariq, DPW ABI Kaltim memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjadi wadah representasi komunitas serta jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Ia menyampaikan bahwa salah satu misi utama ABI adalah meluruskan berbagai kesalahpahaman yang kerap muncul dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial di daerah.

“Kita ingin hadir sebagai corong komunitas, menjadi juru bicara, dan mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung proses pembangunan di Kalimantan Timur. Terutama dalam menghadapi isu-isu primordial seperti suku, agama, ras, dan golongan yang dapat menjadi potensi disintegrasi,” tambahnya.

Sayyid Thariq juga menyebut bahwa DPW ABI Kaltim telah secara resmi terdaftar di Kesbangpol, dan selama ini aktif menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah, termasuk dua gubernur Kaltim sebelumnya.

“Alhamdulillah, kita sudah membangun komunikasi sejak beberapa periode yang lalu. Kita akan terus bersinergi, termasuk dengan gubernur saat ini, Bapak Rudy. Insyaallah kita akan bersilaturahmi dan memperkenalkan keberadaan komunitas kita secara lebih luas,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Sayyid Thariq mengajak seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik untuk siap memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

“Kita siap menjadi mitra pemerintah, mitra Kesbangpol, dan mitra semua elemen masyarakat untuk mencapai stabilitas dan kemajuan bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Pemprov Kaltim menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelantikan pengurus baru DPW ABI Kaltim.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melalui Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyanto Sahib.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada jajaran pengurus DPW Ahlulbait Indonesia Kalimantan Timur yang telah dilantik,” ucapnya.

“Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan baik, ikhlas, dan penuh semangat kebersamaan dalam membina umat serta memperkuat peran ormas Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.

Arief menyampaikan bahwa kegiatan pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, tetapi juga merupakan forum strategis dan intelektual yang penting. Melalui kuliah umum dan rapat kerja wilayah yang menyertainya, dia melihat bahwa arah dan gerak organisasi semakin jelas dan terarah.

“Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Dalam pandangan kami, keberadaan Ahlulbait Indonesia sebagai ormas Islam yang menjunjung tinggi nilai ilmu, akhlak, dan keteladanan adalah aset penting dalam menjaga kerukunan umat, memperkuat moderasi beragama, dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial,” jelasnya.

Menurut dia, di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, peran ormas Islam semakin vital. Tidak hanya sebagai penjaga nilai dan tradisi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan moral dan spiritual bangsa.

Ia juga menegaskan pentingnya peran Ahlulbait dalam sejarah Islam. “Sebagaimana kita ketahui, Ahlulbait dan keturunan Rasulullah SAW memiliki tempat yang mulia dalam tradisi Islam. Mereka adalah simbol keteladanan dalam ilmu, keberanian, dan keikhlasan dalam perjuangan untuk umat,” ucapnya.

Arief berharap nilai-nilai luhur tersebut dapat terus diwariskan oleh ABI kepada generasi muda, khususnya di Kaltim. Ia menyebut, nilai-nilai itu sejalan dengan visi Kaltim: Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim membuka ruang seluas-luasnya untuk bekerja sama dan bersinergi dengan ormas keagamaan, termasuk ABI.

Bentuk kerja sama ini meliputi penguatan nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, pendidikan karakter, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat, dan pemeliharaan harmoni sosial dalam keberagaman.

“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Ahlulbait Indonesia yang telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial, merawat kerukunan umat, dan ikut serta dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur,” tutupnya.

Arief mengakhiri sambutan dengan doa agar seluruh langkah perjuangan dan pengabdian para pengurus dan anggota ABI Kaltim selalu diridai oleh Allah SWT.

Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Syura ABI Dr. Muhsin Labib, para pengurus DPD ABI se-Kaltim, serta berbagai badan otonom seperti Muslimah ABI, Bandu, dan ABI Responsif.

Hadir pula perwakilan Pemprov Kaltim, perwakilan Yayasan Abu Dzar Al-Ghifari Kukar, Yayasan Al-Qo’im Samarinda, TNI, Polri, serta awak media. Prosesi berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. (*)

Nasib Honorer R2 dan R3 Disorot, Ketua DPRD Kukar Minta Pengangkatan Segera Dituntaskan

Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pemerintah daerah segera menuntaskan proses pengangkatan tenaga honorer berstatus R2 dan R3 yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan penempatan.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menilai status ribuan honorer tersebut harus segera diselesaikan agar mereka tidak lagi terkatung-katung tanpa kepastian.

Sebagai informasi, R2 dan R3 merupakan klasifikasi tenaga honorer yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetapi belum memperoleh formasi resmi.

Akibatnya, para honorer harus tetap bekerja meski statusnya belum jelas, padahal banyak di antara mereka sudah lama mengabdi di lingkungan Pemkab Kukar.

Ahmad Yani menekankan pentingnya perhatian penuh dari pemerintah daerah agar pengabdian para honorer ini tidak menjadi sia-sia.

Ia menyebutkan, penyelesaian status tersebut harus menjadi prioritas karena menyangkut hidup tenaga kerja yang sudah lama menggantungkan harapan pada jalur PPPK.

“Ya, memang harus diangkat. Namanya juga masyarakat, mereka sudah bekerja dari awal. Apalagi sekarang tidak boleh ada pengangkatan baru, mestinya yang dulu-dulu diselesaikan dulu, apa pun konsekuensinya,” jelasnya ketika dikonfirmasi oleh adakaltim.com pada Sabtu (12/7/2025).

Ia juga menilai, bila kuota pegawai yang disiapkan masih belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan, mestinya harus ada langkah perbaikan perencanaan.

Menurutnya, selisih antara kebutuhan dan formasi yang tersedia tidak boleh terus-menerus menjadi masalah setiap tahun.

“Semisal ternyata kebutuhan seharusnya 5.000 orang, tapi karena pembatasan malah jadi masalah, ya kita evaluasi dan perbaiki perencanaan itu,” lanjutnya.

Ia optimistis kemampuan anggaran daerah masih mencukupi untuk membiayai pengangkatan honorer R2 dan R3 menjadi PPPK.

Ia menyebut, kepastian status kerja para honorer ini juga akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik di Kukar.

“Selama itu bermanfaat untuk masyarakat dan negara, serta daerah mampu membiayai, kita harus angkat. Tidak boleh ada satu pun yang sudah bekerja di Kukar tidak dilanjutkan jadi PPPK,” pungkasnya. (ak/ko)

Bapenda Kukar Targetkan PAD Tembus Rp1 Triliun

Tenggarong – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025 bisa menembus angka Rp1 triliun.

Target ini akan didorong melalui penguatan sektor pajak daerah dan retribusi yang masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.

Kepala Bapenda Kukar, Bahari Joko Susilo, menjelaskan sumber pendapatan dari transfer pusat maupun provinsi sifatnya sudah tetap, sehingga peluang PAD harus dimaksimalkan agar dapat menopang program pembangunan daerah.

“Yang bisa kita pacu memang PAD, terutama dari pajak dan retribusi. Kalau transfer pusat atau provinsi kan aturannya sudah jelas,” kata Bahari di Kantor Bapenda Kukar, Jumat (11/7/2025).

Ia menerangkan, beberapa pos retribusi di Kukar masih bisa ditingkatkan, seperti parkir, pasar, hingga pemanfaatan aset milik daerah yang belum sepenuhnya dimaksimalkan.

“Retribusi kita ini masih punya potensi besar. Parkir, pasar, sewa aset, itu semua masih bisa digali lebih dalam,” jelasnya.

Selain itu, Bapenda juga memperkuat sektor pajak yang bersumber dari aktivitas usaha masyarakat.

Pajak restoran, makanan-minuman, hiburan, hingga hotel diharapkan mampu mendongkrak kontribusi PAD tahun ini.

“Untuk PBB saja, kami yakin dan optimis bisa mencapai target sekitar Rp 10 miliar tahun ini,” ujarnya.

Bahari juga menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun realisasi PAD masih di kisaran 40 persen.

Meski begitu, ia optimistis penerimaan akan bergerak naik pada semester kedua seiring meningkatnya aktivitas ekonomi warga.

“Semester pertama memang belum maksimal, tapi biasanya di semester dua konsumsi masyarakat naik dan berdampak ke penerimaan pajak. Polanya selalu begitu tiap tahun,” terangnya.

Ia memastikan pendataan lapangan akan diperkuat, pelayanan pajak dipermudah, dan kerja sama lintas sektor digiatkan agar target PAD bisa tercapai sesuai rencana.

“Semoga semua berjalan lancar dan PAD kita bisa melebihi target yang sudah ditetapkan,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Muhammad Idham Ingatkan PT MIL untuk Jalankan Etika Sosial Terkait Ganti Rugi Tanam Tumbuh

Tenggarong – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, menyoroti PT Mitra Indah Lestari (MIL) yang dinilai perlu menunjukkan etika sosial dalam menangani persoalan ganti rugi tanam tumbuh milik warga di Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja.

Isu ini kembali menguat setelah beberapa waktu lalu Komisi IV DPRD Kukar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas keluhan masyarakat yang terdampak.

Idham menegaskan persoalan tanam tumbuh tidak bisa hanya dilihat dari sisi legalitas lahan.

Ia menilai perusahaan wajib menghargai hasil kerja warga yang telah lebih dulu mengusahakan lahan tersebut.

“Kalau perusahaan menikmati hasil dari lahan, mestinya juga siap memberi ganti terhadap apa yang sudah ditanam warga,” terang Idham saat dihubungi pada Jumat (11/7/2025).

Ia juga menyebut tanam tumbuh adalah hasil jerih payah warga yang layak dihargai, meski status lahan masih belum final.

Sengketa kepemilikan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan nilai tanaman yang ada.

Idham juga mengingatkan warga untuk tetap solid dalam memperjuangkan haknya agar proses penyelesaian tidak berlarut-larut.

“Kalau sikap masyarakat terpecah, penyelesaiannya akan terus tarik-ulur. Harus ada satu suara supaya solusi cepat dicapai,” ujarnya.

Menurut Idham, ganti rugi bukan hanya soal besaran rupiah, melainkan bukti kepedulian perusahaan terhadap dampak sosial di wilayah kerjanya.

“Kalau pun belum bisa mengganti secara penuh, minimal akui dulu ada yang perlu dihargai. Jangan seolah-olah masyarakat tak pernah ada di sana,” jelasnya.

Ia berharap PT MIL ke depan lebih mengedepankan komitmen sosial, bukan hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berani bertanggung jawab atas dampaknya.

“Perusahaan jangan hanya untung dari tanah orang, tapi juga belajar bertanggung jawab atas dampaknya. Itu baru namanya beretika,” tutupnya. (ak/ko)

Kukar Gelar GSI, Jaring Bakat Sepak Bola SMP

Tenggarong – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan dukungan terhadap pengembangan potensi siswa melalui penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (GSI) jenjang SMP.

Kegiatan seleksi ini diikuti pelajar dari 10 kecamatan dan dipusatkan di Lapangan Aji Imbut, Tenggarong, pada Kamis (10/7/2025).

Pembukaan GSI dilakukan langsung oleh Plt Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Joko Sampurno.

Dalam arahannya, Joko menekankan ajang ini bukan hanya soal perebutan piala, tetapi menjadi kesempatan emas untuk membina mental dan bakat generasi muda agar siap bersaing di level yang lebih tinggi.

“Gala Siswa Indonesia bukan sekadar kompetisi tahunan, tetapi momentum untuk menjaring bakat dan membangun karakter generasi muda kita,” ucapnya.

Joko juga menyampaikan terima kasih kepada sekolah dan guru pendamping yang sudah mendukung siswa hingga dapat ikut berpartisipasi.

Ia berharap, jumlah peserta bisa terus bertambah dari tahun ke tahun sehingga semakin banyak potensi atlet sepak bola pelajar yang dapat ditemukan.

“Kami ingin lebih banyak siswa berbakat yang terfasilitasi dan bisa berkontribusi di dunia olahraga,” tambahnya.

Selain sebagai ajang bakat, Joko berpesan agar para pemain mampu menjaga sikap selama bertanding.

Ia mengingatkan, olahraga sepak bola membutuhkan kerja sama yang kuat dan rasa tanggung jawab antarpemain di lapangan.

Peserta diingatkan untuk saling mendukung dan tidak bermain egois. Menurutnya, kemenangan hanya dapat diraih jika seluruh anggota tim saling percaya dan bekerja sama sepanjang pertandingan.

“Bermainlah sebagai satu kesatuan. Jangan biarkan rekan satu tim berjuang sendiri,” pesannya.

Joko menaruh harapan agar kegiatan ini mampu menghasilkan pemain muda yang tangguh dan membawa nama Kukar lebih dikenal di pentas provinsi hingga nasional.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan menghasilkan pemain-pemain terbaik yang membawa nama baik Kukar di tingkat provinsi dan nasional,” tutupnya. (ak/ko)

Kukar Jadi Rujukan Konawe Selatan Bahas Strategi TJSLP dan Pengembangan Masyarakat

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) serta Program Pengembangan Masyarakat (PPM) yang efektif.

Hal ini terlihat dari kunjungan studi tiru Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berlangsung di Pendopo Bupati Kukar, Kamis (10/07/2025).

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Bupati Konawe Selatan, H. Irham Kalenggo, didampingi sejumlah pejabat perangkat daerah dan forum koordinasi daerah, disambut hangat oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mewakili Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.

Dalam kesempatan tersebut, Sunggono menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kabupaten Konawe Selatan yang memilih Kukar sebagai tujuan pembelajaran praktik TJSLP.

“Jadi hari ini kita menerima kunjungan mereka untuk belajar bagaimana pengelolaan TJSLP dan PPM yang di Kukar menurut mereka ini sudah baik di Kukar,” ungkap Sunggono saat diwawancarai awak media usai pertemuan.

Dari hasil diskusi, Pemkab Konawe Selatan tertarik mendalami bagaimana pembentukan tim TJSLP, proses asistensi hingga pendampingan agar kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak perusahaan dapat berjalan optimal.

“Termasuk membentuk tim TJSLP, Asistensi dan pendampingan ini akan menjadi modal awal mereka bagaimana perusahaan disana mendukung pembangunan,” katanya.

Sunggono juga menyoroti perbedaan kondisi usaha antara Kukar dan Konawe Selatan.

Jika di Kukar sektor usaha sudah cukup bervariasi, maka Konawe Selatan masih bergantung pada sektor tertentu, terutama pertanian.

“Meski demikian mereka berupaya agar TJSLP bisa membantu mereka untuk proses pembangunan melalui CSR,”lanjutnya.

Lebih jauh, Sunggono menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Ia berharap semangat membangun kepercayaan dan komitmen dapat diterapkan agar tujuan bersama dapat tercapai secara optimal.

“Yang pasti kita harus membangun trust, kepercayaan dan pastinya saling memegang komitment ketika suatu tujuan itu akan dilaksanakan,” terang Sunggono.

Sementara itu, Bupati Konawe Selatan H. Irham Kalenggo mengungkapkan alasannya datang ke Kukar.

Dimana pihaknya ingin menyerap pengalaman Pemkab Kukar dalam membangun sinergi dengan perusahaan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami melihat Kukar sebagai daerah yang telah berhasil membangun sinergi dengan perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial, meski wilayah kami masih tinggi pada sektor pertanian. Tetapi kami tetap mau belajar dari Kukar bagaimana membangun sinegritas yang baik,” terangnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal kerja sama lebih erat antar dua kabupaten untuk memperkuat kolaborasi pemerintah dan perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. (adv/ak/ko)