Penulis: adakaltim

Samarinda – DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan melalui evaluasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) yang telah bekerja selama enam bulan terakhir.

Evaluasi ini dinilai sebagai langkah konkret untuk memperkuat kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah kota.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan bahwa evaluasi kinerja Pansus tidak hanya bertujuan memastikan keberlanjutan program legislasi, tetapi juga mendorong lahirnya kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.

“Setiap Pansus telah menyampaikan laporan hasil kinerjanya. Tapi dari evaluasi tersebut, tiga dari empat Pansus mengusulkan pembentukan Pansus baru untuk menindaklanjuti sejumlah agenda strategis yang belum sempat dijalankan secara optimal,” jelas Novan.

Tiga Pansus tersebut yakni Pansus II, III, dan IV menyatakan perlunya tim baru guna mendalami berbagai isu yang belum tertangani selama masa kerja sebelumnya.

Sementara itu, Pansus I memilih untuk melanjutkan tugasnya, terutama dalam menyelesaikan persoalan terkait pengelolaan dan ketersediaan lahan pemakaman umum di Samarinda.

“Untuk Pansus I berkaitan dengan pemakaman umum tetap akan dilanjutkan. Jadi mereka akan menambah masa kerjanya,” ujar Novan yang juga politisi dari Partai Golkar.

Ia menegaskan bahwa perpanjangan masa kerja Pansus I sangat penting, mengingat isu pemakaman masih menjadi permasalahan krusial yang belum mendapat solusi menyeluruh.

Kebijakan lanjutan diharapkan dapat memberi arah yang lebih jelas dalam pengelolaan lahan dan pelayanan pemakaman bagi masyarakat Samarinda. (Adv)

SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah kota untuk menjamin hak dasar masyarakat atas layanan pemakaman yang layak dan terjangkau, khususnya bagi warga kurang mampu.

Salah satu usulan konkret yang tengah dibahas adalah penyediaan lahan pemakaman gratis lengkap dengan fasilitas penguburan oleh pemerintah.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vanandza, menegaskan bahwa pemakaman seharusnya tidak menjadi beban finansial tambahan bagi keluarga yang tengah berduka.

“Kami juga berharap fasilitasnya lengkap. Kalau bisa, lahan yang disediakan itu diberikan ke masyarakat gratis sampai tutup lubang jenazah. Jangan sampai masyarakat dikasih lahan tapi harus gali dan ratakan sendiri, bahkan akses jalannya rusak,” tegasnya.

Vanandza menyoroti mahalnya harga lahan pemakaman swasta yang dinilai tidak sebanding dengan penghasilan mayoritas warga Samarinda. Ia juga mengeluhkan kondisi akses jalan menuju beberapa lokasi pemakaman yang rusak dan menyulitkan proses penguburan.

“Cari untung boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Karena penghasilan masyarakat kita kan berbeda-beda. Jangan sampai warga tak mampu tidak bisa mendapatkan tempat pemakaman yang layak,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, DPRD bersama Pemerintah Kota Samarinda kini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemakaman.

Regulasi ini bertujuan menata ulang sistem layanan pemakaman, baik yang dikelola pemerintah maupun pihak swasta, agar lebih adil dan merata.

Raperda tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan klasik yang selama ini dihadapi warga, mulai dari biaya tinggi, minimnya fasilitas, hingga persoalan aksesibilitas ke lokasi pemakaman. (Adv)

Samarinda – Macet makin parah, DPRD Kota Samarinda pun bergerak. Mereka kini tengah menyusun aturan baru soal transportasi publik.

Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini akan jadi dasar hukum agar kota punya sistem angkutan umum yang rapi dan berfungsi dengan baik.

“Pertumbuhan kendaraan terus naik, tapi jalanan tetap segitu-segitu aja. Solusinya adalah transportasi publik yang tertata dengan dukungan aturan yang jelas,” katanya.

Raperda ini, lanjutnya, diharapkan bisa memunculkan moda transportasi umum yang efisien, murah, dan ramah lingkungan.

DPRD pun bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan bahkan berencana melakukan studi banding ke kota-kota yang sudah lebih dulu berhasil dalam urusan angkutan umum.

Menariknya, aturan ini tak hanya mengatur soal angkutan publik. Parkir sembarangan, penataan jalan, dan ketertiban lalu lintas juga bakal jadi bagian dari Raperda.

“Setelah semuanya siap, kami akan pelajari langsung penerapan di kota lain agar bisa jadi acuan kuat buat Samarinda,” tambah Kamaruddin.

Harapannya, Raperda ini bisa membawa perubahan nyata dalam sistem transportasi kota, bikin warga makin nyaman bepergian tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. (Adv)