Penulis: adakaltim

Samarinda – Bukan hanya soal pendidikan. Masalah hidup masyarakat Samarinda, dari antrean panjang gas melon hingga harga kebutuhan pokok yang naik turun, kerap luput dari penanganan yang terstruktur. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, punya usulan berbeda.

Ia menyambut baik pembentukan Satgas SPMB yang menangani penerimaan murid baru. Tapi baginya, pendekatan semacam itu seharusnya diperluas ke sektor-sektor strategis lain yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

“Kenapa hanya urusan SPMB yang kita bentuk satgas? Kelangkaan gas elpiji yang tiap hari dikeluhkan warga, kenapa tidak kita bentuk satgas juga?” tanyanya dengan nada kritis.

Menurut Adnan, pembentukan satuan tugas di tiap isu bisa menjadi solusi praktis untuk mengurai benang kusut persoalan lapangan. Terutama pada distribusi elpiji 3 kilogram yang kerap bermasalah.

Ia berharap ke depan, satgas yang dibentuk tidak sekadar hadir sebagai formalitas, melainkan aktif menelusuri rantai distribusi, mengawasi penyaluran, dan menindak oknum yang bermain di balik kelangkaan barang bersubsidi.

“Yang kami inginkan itu kerja nyata. Satgas yang hadir untuk melindungi masyarakat kecil, bukan hanya reaksi sesaat,” pungkasnya. (Adv)

Samarinda – Di setiap musim hujan, sebagian warga Samarinda bersiap dengan karung pasir, genangan, dan pemadaman listrik.

Namun kini, harapan akan solusi permanen mulai terbuka. Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD tengah menyiapkan strategi besar pembangunan pintu air dan normalisasi sungai.

Tak lagi hanya mengandalkan pengerukan atau tanggul darurat, rencana ini mengusung pendekatan modern. Sungai Mahakam dan Karang Mumus menjadi fokus utama, dengan pembangunan pintu air di Sungai Karang Mumus sebagai prioritas awal.

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar pekan lalu, anggota Komisi III DPRD Samarinda, Yusrul Hana, menjelaskan bahwa program ini telah masuk dalam rencana jangka panjang Pemkot.

“Ada dorongan kuat dari DPRD untuk memastikan penanganan banjir tidak bersifat sementara,” kata Yusrul.

Pintu air tersebut akan berfungsi ganda: menghalangi air sungai masuk ke kota saat pasang dan tetap mengalirkan air hujan ke luar kota. Konsep ini meniru sistem sukses yang diterapkan di Pantai Indah Kapuk, Jakarta.

“Prinsipnya adalah mencegah air masuk tanpa menghalangi air keluar,” jelas Yusrul.

Meski masih dalam tahap perencanaan, wacana ini membawa angin segar bagi warga Samarinda yang telah lama hidup berdampingan dengan banjir. Jika berhasil, kota ini akan selangkah lebih dekat pada mimpi lama: bebas banjir. (Adv)

Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan rencana pembentukan panitia khusus (pansus) baru dalam waktu dekat.

Dari empat pansus yang ada, tiga di antaranya telah mengajukan pembentukan pansus baru. Sementara Pansus I akan tetap melanjutkan tugas menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemakaman Umum.

“Jadi kami sudah menyampaikan kerja Pansus IV selama enam bulan ini. Kami usulkan untuk membentuk pansus baru,” ujar Novan.

Khusus Komisi IV, Novan menegaskan akan membentuk Pansus IV dengan fokus utama pada penanganan dan pencegahan penyebaran penyakit menular, khususnya Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS.

“Masing-masing pansus sudah menyampaikan usulan. Untuk Pansus IV, kami akan menangani masalah penyebaran TBC dan HIV/AIDS,” jelasnya.

Ia berharap keberadaan pansus baru tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat langkah pengendalian penyakit menular yang masih menjadi tantangan serius di Samarinda. (Adv)

Samarinda – Sengketa lahan antara warga dan Pemerintah Kota Samarinda di kawasan Bengkuring kembali mencuat ke permukaan.

Persoalan yang telah berlangsung sejak 2006 ini belum menemui penyelesaian, dengan sejumlah warga mengaku belum menerima kompensasi atas lahan mereka.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan selama ini tidak membuahkan hasil. Ia mendorong warga yang merasa memiliki hak atas lahan untuk menempuh jalur hukum guna memperoleh kejelasan.

“Lahan ini sebenarnya sudah dibebaskan pemerintah pada 2006 atas nama Hairul Usman. Tapi sampai sekarang, ada masyarakat yang merasa belum menerima pembayaran,” ungkap Samri.

Menurutnya, konflik semakin rumit karena pemerintah mengklaim lahan tersebut telah dibebaskan secara sah, sedangkan sebagian warga terus melayangkan protes.

“Mediasi sudah dicoba, tapi sulit dilakukan. Pemerintah tidak mungkin membayar lahan yang sama dua kali tanpa putusan pengadilan,” tegasnya.

Samri menyebut DPRD tidak tinggal diam terhadap keluhan warga, namun langkah konkret hanya dapat diambil jika ada putusan hukum yang sah.

“Kalau nanti pengadilan memutuskan masyarakat memang sah sebagai pemilik, kami akan dorong pemerintah untuk membayar,” tambahnya. (Adv)

Samarinda – Keluhan warga terhadap kenaikan harga elpiji 3 kilogram atau gas melon terus bergulir di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam beberapa pekan terakhir, harga jual gas melon di tingkat pengecer dilaporkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Seorang warga Sungai Kunjang, Andi, mengaku terkejut saat mengetahui harga gas melon kini dijual seharga Rp50 ribu per tabung. “Biasanya Rp35 ribu saja sudah termasuk mahal, ini sampai Rp50 ribu. Jelas memberatkan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa lonjakan harga tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata niaga energi nasional.

“Pemda hanya sebatas memberi ruang dalam pelaksanaan distribusi. Tata niaga BBM dan gas sepenuhnya wewenang Pertamina,” tegas Rohim. Ia meminta agar Pertamina segera memberikan pertanggungjawaban atas situasi yang dinilai merugikan masyarakat tersebut. (Adv)