Bupati Kukar Tekankan Peran Penting Mahasiswa Baru Unikarta Hadapi Tantangan IKN

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri menekankan pentingnya peran mahasiswa baru Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dalam menghadapi tantangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 di lapangan Unikarta, Rabu (27/8/2025).

Aulia menyebut, Unikarta merupakan salah satu pilar penting dalam menyiapkan sumber daya manusia di Kukar, agar siap bersaing di tengah perubahan besar yang ditandai dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, generasi dari para mahasiswa baru inilah yang nantinya akan menentukan arah perkembangan daerah ke depan.

“Kami memahami bahwa Unikarta adalah universitas terbesar di Kutai Kartanegara, dan dari kampus inilah akan lahir generasi penerus masa depan daerah,” ucapnya.

Ia mengingatkan kepada mahasiswa agar memiliki komitmen dalam menyelesaikan kuliah tepat waktu, sehingga bisa segera mengaplikasikan ilmu yang diperoleh ke dalam dunia kerja maupun pengabdian masyarakat.

“Sebagaimana disampaikan oleh Rektor, ada target agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu tiga setengah tahun,” ujarnya.

Selain itu, Aulia juga menekankan bahwa mahasiswa tidak boleh hanya terpaku pada ruang kelas.

Ia mendorong agar mahasiswa dapat berperan aktif berinteraksi dengan masyarakat, menjadi bagian dari pencarian sebuah solusi, serta menghadirkan gagasan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

“Mahasiswa tidak hanya duduk di bangku perkuliahan, tetapi juga harus siap terjun langsung di tengah masyarakat. Dengan begitu, fungsi pribadi, keluarga, maupun sosial dapat berjalan secara seimbang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aulia menyebut posisi Kukar yang berbatasan langsung dengan kawasan IKN menuntut kesiapan lebih.

Pemerintah daerah, kata Aulia, telah menyusun strategi dengan prinsip grow up together agar Kukar tidak hanya menjadi penonton, melainkan mitra sejajar dalam pembangunan.

“Kukar telah merumuskan kebijakan strategis dengan konsep grow up together, yakni tumbuh bersama dengan IKN,” jelasnya.

Ia berharap momentum PKKMB ini dapat menjadi awal bagi mahasiswa baru Unikarta untuk membentuk karakter unggul, berpikir kritis, serta memiliki daya saing tinggi.

Ia meyakini kampus ini akan menjadi wadah lahirnya pemimpin masa depan Kukar yang siap menghadapi tantangan zaman.

“Unikarta memiliki peran penting dalam mencetak generasi unggul yang mampu menjawab tantangan ke depan. Karena itu, isu tentang Kukar sebagai mitra strategis IKN sangat relevan dengan peran Unikarta,” tuturnya.

Keberadaan Universitas, kata dia, tidak hanya penting bagi dunia pendidikan, tetapi juga menjadi penentu arah pembangunan daerah di masa depan.

“Kami sangat memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan Unikarta, karena dari sinilah harapan besar untuk masa depan Kukar lahir,” pungkasnya. (ak/ko)

Kawasan Industri Ir Sutami Dinilai Tak Lagi Ideal, DPRD Ingatkan Bahaya Parkir Truk di Bahu Jalan

Samarinda – Jalan Ir Sutami, Samarinda, kini lebih dikenal sebagai kawasan pergudangan dan industri. Namun seiring perkembangan kota, keberadaan kawasan tersebut mulai menimbulkan persoalan baru, terutama soal lalu lintas yang kian semrawut.

Deretan truk besar yang parkir di bahu jalan menjadi pemandangan sehari-hari. Kondisi ini tak jarang menimbulkan risiko bagi pengguna jalan lain.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyebut situasi tersebut sudah tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Memang berdasarkan RTRW sekarang sudah tidak relevan,” katanya, Rabu (27/8/2025).

Samri menegaskan, setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan kepentingan masyarakat. Karena itu, ia juga meminta Dishub untuk lebih tegas dalam melakukan penertiban, termasuk terhadap kendaraan besar.

“Jangan hanya mobil kecil saja yang ditindak, mobil besar juga harus diderek,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menilai solusi jangka panjang adalah memindahkan kawasan industri tersebut.

Salah satu lokasi yang diusulkan adalah Palaran, yang berdekatan dengan Terminal Peti Kemas (TPK).

“Selama kawasan ini masih ditetapkan sebagai zona industri dan jasa, penumpukan truk di bahu jalan akan terus terjadi,” ucapnya.

Rencana relokasi ini diharapkan tidak hanya mengurai kemacetan, tetapi juga menghadirkan tata ruang kota yang lebih tertata bagi warga Samarinda. (adv/hr/ko)

DPRD Samarinda Minta Kajian Ulang Konsep Pasar Buah Drive Thru

Samarinda – Rencana pembangunan pasar buah dengan konsep drive thru di Jalan Merdeka mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai konsep tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan karakteristik masyarakat.

Menurutnya, kebiasaan masyarakat Samarinda dalam membeli buah masih sangat tradisional, yaitu dengan memilih dan memilah langsung.

“Kalau untuk Samarinda mungkin belum karena budaya memilih, memilah, dan memegang itu masih tinggi. Malah khawatirnya nanti sepi,” ujar Iswandi, Rabu (27/8/2025).

Meski demikian, DPRD tetap mendukung setiap bentuk inovasi. Ia menyebut mobilitas masyarakat yang semakin tinggi di masa depan bisa saja membuat konsep drive thru lebih relevan.

Iswandi juga menekankan pentingnya memperhatikan pola perdagangan di pasar tersebut. Jika ditujukan untuk skala besar atau agen, menurutnya, konsep drive thru tidak akan sesuai. Namun jika berbasis ritel, kemungkinan masih bisa dijalankan.

Ia menyarankan agar dilakukan evaluasi setelah pasar beroperasi untuk memastikan manfaatnya bagi pedagang maupun konsumen.

“Namanya inovasi ya kita support, mana tahu ke depan bisa jadi role model bagi kota lain,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

DPRD Samarinda Desak Pemkot Tindak Kendaraan Parkir Sembarangan

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) lebih tegas menindak kendaraan yang parkir sembarangan di jalan maupun fasilitas umum.

Menurut Rohim, parkir liar menyebabkan kepadatan lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum. Ia menilai perilaku tersebut merupakan bentuk pelanggaran aturan dan penyalahgunaan fasilitas publik.

“Kalau pemilik kendaraan parkir sembarangan tentu melanggar aturan. Kan sudah jelas tidak boleh untuk kepentingan pribadi, itu untuk kepentingan publik. Ini parkir liar harus ditindak,” tegas Rohim, Rabu (27/8/2025).

Ia mencontohkan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan area publik lainnya yang kerap dijadikan tempat parkir pribadi. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menindak tegas pelanggaran.

“Kalau dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi kebiasaan dan dianggap wajar. Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Pimpinan Ponpes Akui Pelaku Kekerasan Seksual di Kecamatan Tenggarong Seberang Ialah Anak Kandungnya

Tenggarong – Ketua Yayasan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong Seberang, Elwansyah Elham, menyampaikan pengakuan mengejutkan usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Kukar, di ruang Banmus DRPD Kukar, Selasa (26/8/2025).

Ia secara terbuka mengakui pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di lingkungan Ponpesnya merupakan anak kandungnya sendiri.

Kasus ini mencuat setelah seorang oknum di ponpes yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang dilaporkan melakukan tindakan kekerasan seksual kepada tujuh santrinya.

Peristiwa tersebut pun menuai perhatian luas masyarakat, hingga DPRD Kukar memanggil pihak ponpes untuk dimintai keterangan.

Dalam forum tersebut, Elwansyah menegaskan dirinya tidak akan menutupi kasus ini meskipun pelaku adalah keluarganya.

Ia menyebut, proses hukum yang menimpa anaknya agar tetap berjalan dan tidak ada perlakuan khusus.

“Dia anak didik, dia juga anak saya, anak kandung, sehingga kita mengambil tindakan yanglebih tegas lagi untuk menjadi contoh sama yang lain, bahwa di pondok ini tidak ada hukum yang disebut dengan tebang pilih. Tidak ada,” tegasnya kepada awak media.

Ia juga mengatakan, dugaan serupa pernah muncul pada tahun 2021, namun saat itu, pihaknya kesulitan mengambil tindakan karena pelaku tidak mengakui perbuatannya meski telah dilakukan berbagai upaya klarifikasi.

“Tadi kita sudah sampaikan kita sudah ambil tindakan, tapi karena dia tidak mengaku, nah itu jadi kita sulit mengambil langkah-langkahnya. Walaupun secara pribadi saya sudah menyampaikan, bahkan saya buat surat untuk mengisi, dia mengisi sampai detail seperti kita melakukan assessment, tapi jawabannya sama dengan seperti kemarin,” jelasnya.

Selain itu, ia turut menjawab isu yang beredar terkait dengan Ponpes yang menutup-nutupi kasus tersebut. “Tidak ada. Tidak ada menutupi. Tidak ada,” ujarnya dengan tegas.

Sebagai bentuk tanggungjawab, ia memastikan akan meningkatkan sistem pengawasan di dalam lingkungan pendidikan pesantren.

“Kita akan jamin anak-anak itu semua, orang tua bahwa insya Allah pondok itu akan aman, nyaman, kondusif, dan insya Allah peningkatan pengawasannya akan lebih kita ketatkan,” pungkasnya. (ak/ko)

Mengejutkan! Pelaku Kekerasan Seksual Santri Ponpes Tenggarong Seberang Ternyata Anak Pimpinan Ponpes

Tenggarong – Kabar mengejutkan kembali datang, anak seorang pimpinan pondok pesantren (Ponpes) di Tenggarong Seberang ternyata menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap tujuh santrinya.

Fakta mengejutkan ini dikuak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar di ruang Banmus DPRD Kukar pada Selasa (26/8/2025), yang sekaligus menyingkap sisi kelam dunia pendidikan berbasis agama di daerah tersebut.

Pengakuan ini seakan menegaskan rumor yang sebelumnya beredar liar di masyarakat.

Alih-alih menjadi ruang aman bagi para santri menimba ilmu agama, Ponpes justru berubah menjadi tempat yang meninggalkan trauma begitu mendalam.

Ironisnya, oknum yang semestinya dijauhkan dari dunia pendidikan adalah bagian dari keluarga pengasuh Ponpes tersebut.

Keterkejutan para peserta RDP semakin besar, ketika mereka mengetahui bahwa kasus serupa pernah terjadi empat tahun lalu.

Komisi IV DPRD Kukar bersama Tim Ad Hoc bersepakat untuk turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke ponpes.

Rencananya, mereka akan menyisir kondisi para santri yang berjumlah 152 orang, sekaligus menggali fakta baru yang mungkin masih tersembunyi.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kukar, Nasrun menjelaskan, kalau langkah konkret sudah ditempuh pihaknya. Termasuk, koordinasi dengan Kemenag Kaltim dan tim pendampingan anak.

“Kemenag siap mendampingi dan (santri) bisa speak up tanpa takut,” ucap Nasrun.

Tak hanya itu, Nasrun memastikan pelaku yang kini ditahan di Mapolres Kukar akan dibatasi perannya agar tidak lagi berkecimpung dalam dunia pendidikan, baik di Kukar maupun di daerah lain.

Hal ini dianggap penting untuk menjawab keresahan orang tua santri dan memulihkan kembali rasa aman di lingkungan pesantren.

“Melalui rapat ini dicari (keputusan) yang paling baik, dan ikuti mekanisme yang ada,” pungkasnya. (ak/ko)