Penulis: adakaltim

Tenggarong – Upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak kini menjadi salah satu prioritas nyata dalam pelaksanaan Program Kukar Idaman Terbaik.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memperluas langkah kerja dengan memperkuat kelembagaan, pembinaan, serta ruang pengembangan karakter bagi anak sebagai fondasi perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Plt Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayatno mengatakan, penguatan perlindungan anak merupakan mandat daerah yang terus dijalankan secara konsisten, termasuk memastikan lingkungan tumbuh kembang anak tetap aman dan terlindungi.

“Kami memastikan anak-anak mendapatkan perhatian, perlindungan, dan terbebas dari tindak kekerasan maupun hal-hal yang dapat merugikan tumbuh kembang mereka,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

2025 ini, kata dia, Pemkab Kukar mulai membangun struktur perlindungan anak secara lebih sistematis melalui pembentukan Forum Anak dan Gugus Tugas Perlindungan Anak di berbagai wilayah.

Hero menegaskan, aspek regulasi telah disiapkan lengkap melalui Perda, keputusan bupati, hingga instruksi pelaksanaan sebagai dasar hukum program.

“Setelah lembaga terbentuk, fokus kami berikutnya adalah peningkatan kompetensi anak-anak yang terlibat. Kami sudah mulai melakukan pembinaan dan pelatihan,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, DP3A juga sedang mempersiapkan Jambore Anak tingkat kabupaten yang akan menjadi ruang edukasi, interaksi, dan pembentukan karakter.

Kegiatan ini nantinya akan menghadirkan anak-anak dari seluruh kecamatan di Kukar untuk belajar tentang perlindungan diri, kepemimpinan, dan kepercayaan diri.

Hero juga menegaskan, perlindungan anak merupakan bagian dari layanan dasar pemerintah daerah yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan dukungan lingkungan sosial yang ramah anak.

Upaya ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak berhenti pada fisik dan infrastruktur saja, tetapi juga pada penguatan generasi penerus daerah.

“Kami ingin anak-anak belajar bagaimana bersuara, berpendapat, dan tampil percaya diri sesuai kapasitasnya sebagai anak. Ini bagian dari upaya membentuk generasi yang terlindungi sekaligus berdaya,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Di saat banyak daerah memilih mengejar festival musik modern, Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah berbeda.

Kukar tidak meninggalkan akar budaya, justru mendorongnya naik panggung lebih tinggi.

Dari arah itulah TingkiLand Fest 2025 lahir, bukan sekadar pengganti event, tetapi wajah baru promosi tingkilan, musik yang lahir dari tanah tepian Mahakam dan menjadi identitas musikal masyarakat Kutai.

Festival ini akan berlangsung pada 22–23 November 2025 di kawasan Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara, sebuah lokasi yang menyimpan garis peradaban panjang.

Lewat program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, Pemkab Kukar menegaskan seni budaya tidak akan surut meski anggaran dirasionalisasi.

Justru di saat batas fiskal diketatkan, ruang untuk tingkilan tetap dijaga dan disodorkan kembali dengan format yang lebih segar.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar, Zikri Umulada, menerangkan TingkiLand Fest disiapkan sebagai forum kreatif yang lebih fokus pada penguatan musik tingkilan, sekaligus ruang laboratorium ide bagi pelaku seni ekonomi kreatif.

“Tingkilan Fest menjadi event terakhir kami di 2025,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Tidak hanya tampil sebagai pertunjukan tradisi, tingkilan kini diolah ulang dengan sentuhan modern agar lebih mudah diterima telinga generasi hari ini.

Kombinasi tradisi dan elektronik, gambus dan orkestra, petikan klasik dan warna reggae menjadi eksperimen yang ingin dibuktikan lewat festival ini.

“Ini cara kami membranding Kukar lewat tingkilan,” tuturnya.

Daftar pengisi acara menjadi bukti arah baru tersebut. Nama-nama seperti Tingkilan Boy, Orkestra Tingkilan Tepian Mahakam, AJB Gambus Techno, Petala Borneo Indonesia, Enji Band Reggae, hingga Bilal Indrajaya yang akan membawakan tingkilan versi panggung pop modern, disiapkan untuk menyapa penonton dengan sajian yang tidak monoton.

Tingkilan tetap menjadi inti, namun kemasan barunya lebih terbuka, lentur, dan bersahabat bagi selera masa kini.

“Intinya menggabungkan tradisi dengan modern agar masyarakat terdorong berkreasi,” ucapnya.

Selain ruang ekspresi seni, festival ini juga menjadi ladang pergerakan ekonomi.

Stan kuliner, kriya lokal, kerajinan tangan, hingga produk ekonomi kreatif akan dihadirkan sebagai bagian dari rantai festival.

Zikri berharap panggung ini bukan hanya meriah sehari, melainkan penanda bahwa tingkilan siap memasuki pasar yang lebih luas.

Bukan hanya dikenal sebagai warisan lokal, tetapi disukai dan menjadi bagian dari selera baru publik.

“Promosi musik ini agar Kukar yang awalnya tradisi, bisa menjadi selera pasar,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) resmi merilis daftar rekening dormant yang menyebabkan sebagian penerima belum mendapatkan pencairan Beasiswa Kukar Idaman tahap dua.

Dengan publikasi tersebut, Pemkab Kukar memastikan bahwa proses penyaluran yang tersisa dapat segera ditangani, sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang terkendala untuk memperbaiki status rekening mereka agar pencairan berjalan tanpa hambatan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar, Dendi Irwan Fahriza, menyampaikan daftar rekening dormant dipublikasi melalui kanal resmi pemerintah daerah sebagai langkah percepatan penyelesaian.

Dari total 4.015 penerima Beasiswa Kukar Idaman, sebanyak 175 mahasiswa masih belum menerima dana karena rekening tidak aktif.

“Untuk rekening dormant, insyaallah hari ini suratnya kami siapkan dan akan diunggah di website serta media resmi Pemkab,” terangnya, Rabu (19/11/2025).

Daftar rekening dormant tersebut kini dapat diakses oleh publik melalui tautan resmi Pemkab Kukar di: https://api-prokom.kukarkab.go.id/documents/rn7nkmi5hdn69y68tycs7ma3.pdf.

Dokumen tersebut sekaligus memuat informasi mengenai penerima yang terdampak sehingga proses tindak lanjut bisa dilakukan dengan cepat.

Dendi juga menjelaskan bahwa surat pemberitahuan yang dirilis mencantumkan PIC (Person in Charge) yang bisa langsung dihubungi oleh mahasiswa yang masuk dalam daftar.

“PIC tersebut bertugas memberikan pendampingan teknis mulai dari aktivasi rekening hingga koordinasi penyelesaian. Silahkan menghubungi PIC yang telah ditentukan,” ujarnya.

Pemkab Kukar turut memberikan kelonggaran bagi penerima yang sedang berada di luar daerah.

Mereka diperbolehkan membuka rekening baru terlebih dahulu agar proses transfer tetap dapat diproses.

“Kalau sedang di luar daerah, boleh buka rekening baru dulu. Aktivasi fisiknya nanti dilakukan setelah mereka kembali,” lanjutnya.

Meski transfer dapat dilakukan, dana hanya bisa dicairkan setelah pemilik rekening melakukan aktivasi langsung di bank.

Karena itu, mahasiswa diminta untuk tidak menunda proses aktivasi agar rekening tidak kembali masuk status dormant.

“Semuanya menyesuaikan siklus keuangan. Batas akhirnya tanggal 25 Desember,” tegasnya.

Dendi memastikan bahwa persoalan ini akan menjadi fokus perbaikan pihaknya untuk tahun berikutnya.

“Akan kita evaluasi, termasuk apakah penerima prasejahtera perlu mendaftar atau cukup berbasis data,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memantapkan program jaga lingkungan dengan mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) di sejumlah kecamatan.

Langkah ini menjadi wujud komitmen Pemkab Kukar untuk memperkuat tata kelola sampah serta memastikan upaya pelestarian lingkungan berjalan secara berkelanjutan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, Irawan, menjelaskan program ini berada langsung di bawah koordinasi DLHK Kukar dan merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kukar dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Ia menyebut, Bupati Kukar, Aulia Rahmad Basri melalui program jaga lingkungan lestari terus mendorong pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang lebih merata di tiap-tiap kecamatan.

Program ini yang nantinya akan memacu pengembangan TPS 3R sebagai sarana memperbaiki sistem penanganan sampah dari hulu ke hilir.

Irawan mengatakan, pembangunan TPS 3R telah menjadi agenda rutin sejak 2023 dengan target minimal satu unit setiap tahunnya.

Upaya ini merupakan kelanjutan dari Kukar Idaman Terbaik yang sebelumnya meneruskan arah kebijakan Pembangunan Kukar Idaman.

“Dulu kita punya program dedikasi Kukar peduli lingkungan, kemudian ditindaklanjuti dan diperkuat melalui program Kukar Jaga Lingkungan Sari,” ungkapnya, Rabu (19/11/2025).

Hingga sekarang, DLHK Kukar telah membangun lima TPS 3R yang tersebar di Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Muara Kaman, Muara Wis, dan Muara Muntai.

Fasilitas tersebut, lanjutnya, menjadi pondasi penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, sekaligus mendukung pola hidup bersih di masyarakat.

Penyebaran lokasi TPS 3R juga dinilai strategis, untuk menjangkau wilayah dengan kebutuhan penanganan sampah yang terus meningkat.

Ia mengungkapkan, pada 2025 ini DLHK Kukar kembali menambah tiga unit TPS 3R sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pengelolaan sampah.

Penambahan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan layanan pengolahan sampah berbasis 3R di seluruh kecamatan.

“Alhamdulillah, program ini terus berjalan dan memberikan dampak positif,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pemkab Kukar telah merencanakan pembangunan empat TPS 3R tambahan pada tahun 2026.

Pihaknya menargetkan seluruh kecamatan bisa terlayani secara bertahap melalui perluasan fasilitas pengolahan sampah.

“Harapannya, seluruh kecamatan bisa terlayani program ini, sesuai dengan dedikasi dan arahan Bupati,” tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap diberikan secara penuh meskipun pendapatan daerah mengalami penurunan tajam.

Komitmen ini ditegaskan sebagai jaminan bahwa kesejahteraan pegawai tidak akan menjadi korban penyesuaian fiskal yang terjadi tahun ini.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menyampaikan bahwa pemerintah tidak menempatkan TPP sebagai objek penghematan.

Menurutnya, besaran tunjangan ASN di Kukar masih belum setinggi daerah lain di Kaltim, sehingga belum beralasan untuk dikurangi meskipun kondisi fiskal sedang menyusut.

“Ketika anggaran turun, TPP tetap berada pada batas maksimal belanja pegawai,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Ia memaparkan bahwa penurunan anggaran yang terjadi bukan dalam skala kecil. Dari sebelumnya lebih dari Rp11 triliun, kemampuan keuangan daerah kini turun hanya di kisaran Rp5,5 triliun sesuai gambaran terbaru dalam RKPD.

Sementara itu, daftar rencana kegiatan dari OPD jika tidak dirasionalisasi menembus kebutuhan hampir dua kali lipat dari kemampuan anggaran.

“Selama seminggu ini saya berusaha merasionalisasi kegiatan yang jumlahnya mencapai Rp9,6 triliun menjadi Rp6,3 triliun,” kata dia.

Meskipun berbagai kegiatan harus direvisi dan disesuaikan, belanja pegawai ditempatkan sebagai sektor yang tidak akan diganggu.

Pemerintah memastikan hak pegawai tetap berjalan normal sehingga kekhawatiran pengurangan tunjangan tidak perlu muncul.

“Yang paling penting bagi kita adalah menjaga komitmen. InsyaAllah ini menjadi kabar gembira bagi ASN, karena kita tetap berkomitmen untuk tidak mengurangi TPP,” tegasnya.

Sunggono mengungkapkan bahwa tekanan fiskal yang terjadi sekarang tidak datang tiba-tiba.

Ia mengakui sudah memperhitungkan kemungkinan penurunan kapasitas belanja sejak beberapa tahun lalu.

Dengan peringatan fiskal yang sudah diproyeksikan lebih awal, ruang belanja pegawai masih dapat dikontrol walaupun APBD turun pada batas tertentu.

“Sudah saya perkirakan sejak empat tahun lalu, bahwa jika anggaran Pemkab berada di bawah Rp9 triliun, belanja pegawai yang besar itu masih bisa diperbaiki,” tandasnya. (adv/ak/ko)