Tenggarong – Debu batu bara yang dikeluhkan warga Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, dan Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, mendapat perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).
Anggota DPRD Kukar, Hamdiah meminta perusahaan yang aktivitasnya berdampak terhadap masyarakat ikut bertanggung jawab, terutama dalam mencegah penyebaran debu hingga ke permukiman warga.
Ia mengatakan persoalan tersebut perlu dilihat tidak hanya dari sisi aktivitas perusahaan, tetapi juga kondisi lingkungan yang dihadapi masyarakat.
Cuaca yang panas berkepanjangan menjadi salah satu kondisi yang menurutnya perlu diperhatikan dalam persoalan penyebaran debu.
“Yang pertama mungkin dikarenakan kondisi tempat kita yang panas berkepanjangan,” ujarnya, Jumat (2/10/2026).
Selain lingkungan, kesehatan masyarakat menjadi perhatian lain.
Ia menyebut gangguan pernapasan perlu diantisipasi menyusul keluhan warga terkait debu yang masuk ke lingkungan tempat tinggal.
“Yang kedua, yang kita khawatirkan adalah masyarakat untuk sekarang ini banyak terkena penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan,” kata dia.
Untuk mengantisipasi persoalan kesehatan, ia berharap pemerintah memastikan dukungan pelayanan di fasilitas kesehatan wilayah terdampak.
Ketersediaan obat-obatan di puskesmas dinilai penting agar warga yang mengalami gangguan kesehatan dapat memperoleh penanganan.
“Harapan kita sebagai perwakilan masyarakat, mudah-mudahan dari pihak pemerintah bisa memberikan kelengkapan obat-obatan yang berada di puskesmas masing-masing,” jelasnya.
Namun, penanganan kesehatan menurutnya perlu berjalan beriringan dengan upaya mengurangi sumber paparan debu.
Perusahaan diminta memikirkan langkah pencegahan agar debu tidak semakin menyebar ke lingkungan permukiman.
“Lebih utama, agar perusahaan-perusahaan yang memberikan dampak debu kepada masyarakat bisa memikirkan bagaimana ke depannya debu-debu ini tidak hinggap atau banyak menyebar ke rumah warga masyarakat dan menyebabkan kesehatan masyarakat terganggu,” tegasnya.
Ia juga menyebut dukungan langsung kepada masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya penanganan dampak.
Bentuknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan warga di wilayah yang terdampak.
“Perusahaan juga bisa memikirkan masalah kesehatan, baik itu nantinya pengadaan air bersih, pemberian susu, maupun masker,” ungkapnya.
Agar bantuan dan penanganan tidak salah sasaran, ia meminta kondisi di lapangan dilihat secara langsung.
Menurutnya, pemerintah, DPRD dan perusahaan perlu duduk bersama sekaligus melihat dampak yang dirasakan masyarakat.
“Perusahaan sendiri agar bisa bersama pemerintah dan anggota DPR melihat langsung dampak apa yang telah diberikan perusahaan kepada masyarakat,” ucapnya.
Hasil pengecekan tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk menentukan langkah yang dibutuhkan, baik berupa penanganan maupun pencegahan.
Dengan melihat kondisi secara langsung, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk dukungan.
“Perusahaan itu nanti bisa mengambil suatu kesimpulan, ini yang harus kami berikan kepada warga kami untuk penanganan atau pencegahan,” ujarnya.
Ia menyebut, keterlibatan perusahaan juga diharapkan tercermin melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Bantuan yang diberikan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi warga yang benar-benar terdampak.
“Sehingga apa yang diharapkan masyarakat sekarang ini, dampak daripada penerima CSR-nya itu tepat,” pungkasnya. (adv)
