Ratusan Massa Geruduk DPRD Kukar Sampaikan Tuntutan dari RUU hingga Tambang Ilegal

Tenggarong – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Kukar Menggugat yang terdiri dari mahasiswa, kelompok Cipayung, dan masyarakat, menggeruduk Gedung DPRD Kukar, Senin (1/9/2025).

Ratusan massa membawa sejumlah tuntutan besar, mulai dari penolakan berbagai RUU hingga desakan penghentian praktik tambang ilegal di Kukar.

Aksi ini berlangsung damai hingga pukul 11.22 Wita. Aksi yang menjadi bagian dari rangkaian aksi nasional yang meluas di berbagai daerah di Indonesia.

Aksi yang diikuti ratusan massa ini mencerminkan gelombang keresahan publik yang meluas.

Di Kaltim sendiri tengah terjadi aksi demontrasi besar besaran salah satunya sendiri di Kukar, demonstrasi ini menjadi salah satu aksi besar perlawanan rakyat terhadap kebijakan dan praktik kekuasaan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat luas.

Koordinator lapangan aksi, Wawan Ahmad, menegaskan tuntutan yang dibawa merupakan hasil kajian bersama yang dianggap tidak berpihak pada rakyat jika dibiarkan.

“Kami telah kaji tuntutan ini dengan baik, kami merasa poin ini tidak ada keberpihakan dengan rakyat,” tegasnya.

Dalam aksinya, massa menyuarakan sejumlah tuntutan mulai dari menolak RUU KUHAP, menolak tunjangan DPRD kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI, serta menegaskan perlunya pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat.

Mereka juga mendesak peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya di daerah 3T, pencabutan UU yang tidak berpihak kepada masyarakat, hingga penghentian tindakan represif terhadap gerakan rakyat di ruang publik.

Selain itu, massa menuntut agar pemerintah menciptakan kebijakan yang benar-benar pro rakyat, menghentikan praktik oligarki politik, serta menegakkan supremasi hukum.

Isu lingkungan dan sumber daya alam juga menjadi sorotan, dengan desakan untuk menghentikan kejahatan ekologis, konflik agraria, serta kejahatan di dunia pertambangan yang merugikan masyarakat.

“Tambang ilegal ini jelas merugikan, mereka tidak bayar pajak dan merusak jalan. Pihak berwenang harus menjalankan fungsinya,” tegas Wawan.

“Pihak-pihak yang terkait seperti Polri harus tegas mengambil tindakan dari oknum yang main di belakangnya. Kita sama-sama sadar dan inginkan tambang ilegal tidak berjalan di Kukar,” lanjutnya.

Wawan menegaskan, aksi ini bukan akhir dari perjuangan, harapan mereka sederhana, tuntutan yang disuarakan dapat direalisasikan oleh pemerintah maupun lembaga terkait.

“Harapannya dari tuntutan ini bisa direalisasikan sehingga tidak sia-sia. Kalau tidak direalisasikan, kami akan turun lagi dengan massa lebih banyak,” harapnya.

Aksi yang diikuti ratusan massa ini akhirnya berujung pada penandatanganan nota kesepahaman antara perwakilan massa dengan Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.

Kesepakatan tersebut berisi komitmen DPRD untuk menindaklanjuti dan menyuarakan tuntutan yang telah diajukan.

“Kami akan terus mengawal perkembangan tersebut dan siap melakukan aksi lebih besar apabila tuntutan tidak dijalankan,” pungkasnya. (ak/ko)

Kapolres Sebut Aksi Aliansi Kukar Menggugat di DPRD Berjalan Damai

Tenggarong – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Kukar Menggugat di depan Kantor DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan berlangsung damai dan kondusif pada Senin (1/9/2025).

Hal ini ditegaskan langsung oleh Kapolres Kukar, AKBP Khairul Basyar, usai massa aksi membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi mereka.

Pada kesempatan tersebut, Khairul menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta aksi yang telah melakukan aksi dengan damai dan kondusif tanpa terpancing oleh provokasi pihak lain.

“Alhamdulillah kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya. Kami berterima kasih karena dari awal berangkat dari universitas sampai di depan kantor DPRD ini bisa berjalan dengan baik dan kondusif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejak awal pihak kepolisian telah melakukan koordinasi dengan berbagai unsur untuk memastikan keamanan jalannya aksi.

Bahkan, lanjutnya, sebanyak 644 personel gabungan telah dikerahkan mulai dari TNI, Polri, dan unsur pemerintah daerah dikerahkan untuk mengamankan aksi.

“Kami sudah sampaikan kepada seluruh jajaran, baik Polri maupun unsur pemerintah daerah, untuk melaksanakan pengamanan dengan sehumanis mungkin,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan yang humanis menjadi salah satu kunci dalam menjaga situasi tetap terkendali.

Dengan cara itu, kata dia, meski ratusan massa memenuhi depan gedung DPRD, jalannya aksi tetap aman hingga ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan perwakilan demonstran.

“Alhamdulillah sampai dengan saat ini, orasi telah dilaksanakan. Saat ini adik-adik mahasiswa bergerak menuju Samarinda, dan kegiatan di depan kantor DPRD telah selesai dengan kondusif,” tuturnya.

Selain menjaga keamanan, Polres Kukar juga menerima langsung berbagai aspirasi yang disampaikan.

Tuntutan yang muncul mencakup desakan agar kepolisian menindak tegas praktik tambang ilegal, menolak tindakan represif terhadap rakyat, hingga menuntut adanya reformasi internal di tubuh Polri.

“Semua tuntutan dari masyarakat, baik dari adik-adik mahasiswa maupun elemen lainnya, akan kami tindaklanjuti. Ini semua menjadi masukan bagi kami untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kami terima apa yang disampaikan,” tutupnya. (ak/ko)

DPRD dan Aliansi Kukar Menggugat Sepakati Nota Kesepahaman Usai Aksi Damai

Tenggarong – Aksi damai yang digelar Aliansi Kukar Menggugat di depan Gedung DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) pada Senin (1/9/2025), berakhir dengan nota kesepahaman bersama antara perwakilan massa dan jajaran DPRD Kukar.

Kesepakatan ini menandai langkah konkret aspirasi yang disuarakan ratusan masa aksi akan ditindaklanjuti secara resmi.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, bersama sejumlah anggota dewan menemui massa di depan gedung DPRD Kukar.

Ia berdiri di atas mobil komando, didampingi dengan Kapolres Kukar AKBP Khairul Basyar dan Dandim 0906 Kukar Letkol Czi Damai Adi Setiawan.

Kehadirannya menjadi penegasan aspirasi masyarakat tidak akan dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut.

Dalam orasinya, Ahmad Yani menegaskan komitmen DPRD Kukar untuk menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan.

Ia menyebut DPRD bukan hanya hadir sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pihak yang wajib mencari solusi.

“Kita siap untuk menandatangani semuanya,” tegasnya, disambut sorakan dukungan massa.

Ia menekankan, setiap persoalan yang diangkat masyarakat bukan hanya masalah satu kelompok, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

Ahmad Yani menyebut, DPRD bersama dengan rakyat harus berjalan bersama, satu pemahaman sekata dan seiya agar solusi yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan Kukar.

“Itu berarti bahwa kita bersama-sama, seiya sekata, bahwa apa yang disampaikan adalah masalah kita bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan terdapat beberapa mekanisme tindak lanjut yang akan dditempuh dalam menjalankan tuntutan dari masa aksi.

Menurutnya, ada masalah yang harus dibawa ke tingkat lebih tinggi sesuai undang-undang, tetapi ada pula yang bisa langsung diselesaikan di daerah.

Ia menegaskan, hal-hal terkait peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan akan dituntaskan langsung di DPRD Kukar.

Ahmad Yani juga menekankan, pembahasan teknis akan dilakukan secara terbuka dan kolektif.

Ia menyebut bahwa DPRD akan mengundang berbagai perwakilan dari masyarakat untuk duduk bersama dalam forum resmi.

“Secara teknis, nanti problem-problem yang disampaikan tadi akan kita bahas bersama-sama, kita setujui, kita tandatangani. Kemudian, yang bisa kita lakukan di daerah sebagai tugas DPRD, akan kita selesaikan di sini,” lanjutnya.

Puncak aksi damai itu ditutup dengan penandatanganan kesepahaman bersama antara DPRD Kukar dan perwakilan massa.

Dokumen itu menjadi simbol aspirasi rakyat tidak hanya berhenti di jalan, tetapi benar-benar masuk dalam ruang keputusan.

“Kami pastikan semua yang telah disampaikan hari ini akan kami kawal sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (ak/ko)

DPRD Samarinda Soroti Isu Beras Oplosan dan Imitasi

Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, menanggapi isu beredarnya beras oplosan dan imitasi yang dituding memicu kenaikan harga di pasar.

Menurutnya, praktik tersebut sudah lama dimanfaatkan pedagang nakal untuk memonopoli harga beras dan mencari keuntungan, sehingga menimbulkan kepanikan di masyarakat.

“Kalau kita lihat, kenaikan harga beras sudah menjadi permainan pasar. Tentu sekali naik akan sulit untuk turun,” ujarnya, Senin (1/9/2025).

Markaca meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang justru memicu kelangkaan di sejumlah wilayah.

Ia juga mendesak Pemkot Samarinda mengevaluasi distribusi beras agar isu yang beredar bisa diluruskan.

“Pemerintah harus turut andil agar distribusi bahan pokok lancar dan tidak menimbulkan dilema berkepanjangan,” tegasnya. (adv/hr/ko)

Kredit Kukar Idaman Rp500 Juta Tanpa Bunga Hadir Jadi Solusi Hindari Rentenir

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat melalui program Kredit Kukar Idaman.

Tahun ini, plafon pinjaman resmi dinaikkan dari awal yang berjumlah Rp50 juta menjadi Rp500 juta tanpa bunga.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi nyata agar warga tidak lagi terjerat praktik rentenir yang kerap membebani dengan bunga tinggi.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan keputusan ini diambil setelah melihat tingginya pemanfaatan Kredit Kukar Idaman pada skema sebelumnya.

“Kredit Rp50 juta itu sudah dimanfaatkan lebih dari 1.700 kreditur dengan total penyaluran lebih dari Rp36 miliar. Karena itu, kita eskalasi menjadi Rp500 juta agar dapat menjawab kebutuhan yang lebih besar di masyarakat,” jelasnya saat ditemui pada Sabtu (30/8/2025).

Menurut Aulia, Kredit Kukar Idaman bukan hanya sebuah fasilitas pinjamanan dana, tetapi juga merupakan instrumen strategis pemerintah daerah dalam melindungi warga dari jeratan pinjaman rentenir dengan jumlah bunga yang cukup besat.

“Program ini kita dorong agar masyarakat tidak lagi mencari pinjaman pada rentenir yang bunganya mencekik. Kita ingin memberi ruang bagi warga untuk mengembangkan usaha dengan pembiayaan yang sehat,” tegasnya.

Kebijakan peningkatan plafon ini diyakininya akan memberikan dampak signifikan, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang aktif di sektor pertanian, perikanan, pengolahan, perdagangan, dan jasa di Kukar.

Kata dia, Dengan ketersediaan pembiayaan yang lebih besar, mereka dapat mengembangkan kapasitas usaha, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Pemkab Kukar, lanjutnya, tidak hanya menyediakan pinjaman tanpa bunga, tetapi juga akan memastikan penerima kredit mendapatkan pendampingan usaha.

“Kami tidak ingin dana yang digulirkan hanya habis untuk konsumsi. Harus ada nilai tambah yang tercipta, sehingga efek ekonomi dari program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Untuk menjaga keberlanjutan, Pemkab Kukar telah menyiapkan mekanisme kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Hal ini bertujuan agar regulasi berjalan sesuai aturan dan pengelolaan risiko tetap terjaga.

“Pemkab Kukar juga telah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia untuk memastikan regulasi dan administrasi program berjalan baik serta risiko kredit macet (NPL) bisa ditekan tetap di bawah 3 persen,” pungkasnya. (ak/ko)

Sekda Kukar Tutup Kejuaraan Biliar Bupati Cup Antar OPD 2025

Tenggarong – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, resmi menutup Kejuaraan Biliar Bupati Cup 9 Ball antar Organsisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2025 yang digelar di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar, Tenggarong Seberang, Jumat (29/8/2025).

Lomba ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kukar.

Dalam kesempatan itu, Sunggono menyerahkan piala dan hadiah kepada para pemenang dengan total sebesar Rp15 juta dan sekaligus memberikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen yang melibatkan ratusan ASN.

Menurut Sunggono, kegiatan ini juga berhasil menampilkan talenta baru yang dapat diandalkan ke depannya.

Melihat dari hasil pertandingan, ia optimistis para ASN yang tampil mampu berkembang hingga ke level yang lebih tinggi.

“Mudah-mudahan nanti pada saatnya mereka bisa mewakili kegiatan Pekan Olahraga Daerah untuk Bupati yang akan diselenggarakan di Sangatta, Kutai Timur. Dan teman-teman ini tetap fokus dalam berlatih serta menjadikan kegiatan ini sebagai motivasi untuk terus bekerja,” tegasnya.

Sekaligus sebagai Ketua Korpri Kukar, Sunggono menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya menghadirkan agenda olahraga untuk ASN.

Salah satunya melalui Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (Bapor Korpri) yang membina berbagai cabang olahraga.

“Saya kira sudah banyak kejuaraan olahraga yang kita selenggarakan, termasuk minggu depan untuk Korpri Run yang juga akan melibatkan pelajar dan mahasiswa. Itu salah satu bentuk upaya kami untuk memastikan potensi olahraga ASN dapat terbina,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, menjelaskan turnamen yang digelar selama empat hari tersebut diikuti 130 peserta dari berbagai OPD.

Menurutnya, jumlah ini menggambarkan minat yang besar terhadap olahraga biliar meskipun persiapannya cukup singkat.

Aji Ali juga menilai tingginya motivasi ASN terlihat dari dukungan pimpinan OPD dan camat, bahkan sebagian ikut turun langsung sebagai peserta.

Ia menyebut final turnamen menjadi salah satu momen yang menarik perhatian.

“Apalagi di babak final hari ini, misalnya Camat Samboja Barat berhadapan dengan pejabat struktural dari Disdamkarmatan kukar . Hal ini semakin membuktikan bahwa pertumbuhan olahraga biliar di Kukar sebenarnya cukup pesat,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa turnamen ini sekaligus menjadi langkah awal persiapan atlet biliar menuju ajang resmi di masa mendatang.

“Kita sekaligus mempersiapkan atlet-atlet yang akan berlaga pada di Sangatta, Kutai Timur tahun depan. Insyaallah kita sudah siap dengan berbagai macam cabang olahraga, dan biliar ini salah satunya,” pungkasnya. (ak/ko)