Penulis: adakaltim

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyerahkan dua unit ambulan serta paket alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada masyarakat di Kecamatan Samboja, Sabtu (22/11/2025).

Penyerahan bantuan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperluas akses fasilitas publik dan mendorong kemandirian sektor pangan melalui dukungan sarana yang lebih memadai.

Wakil Bupati Kukar, Rendi lebih menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah.

“Apresiasi dan terima kasih atas segala bentuk dukungan terhadap upaya pembangunan di kecamatan-kecamatan Dapil 4, khususnya Samboja,” ujarnya.

Ia kemudian menekankan bahwa ambulan yang diserahkan tidak boleh dipandang sekadar penambahan aset daerah.

Rendi ingin fasilitas ini memastikan pelayanan kesehatan dapat dinikmati warga secara adil, terutama mereka yang tinggal jauh dari fasilitas layanan.

“Ambulans ini milik masyarakat dan harus melayani kebutuhan kesehatan secara cepat dan responsif. Manfaatkan optimal, terutama bagi ibu hamil atau warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Dan ingat, pemanfaatannya tidak boleh ada diskriminasi,” tegasnya.

Ambulan tersebut diberikan kepada Ponpes Al Ar Safi Kelurahan Handil Baru serta Kelurahan Tanjung Harapan.

Selain itu, bantuan sektor pertanian berupa handtraktor, power thresher, dan cultivator juga turut dibagikan kepada kelompok tani sebagai penunjang mekanisasi dan efisiensi kerja di lapangan.

Rendi menyebut, pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus kerja pemerintah daerah.

Ia berharap keberadaan alsintan dapat membantu petani meningkatkan kemampuan produksi sekaligus memperluas peluang peningkatan kesejahteraan.

“Pemerintah Kabupaten sangat konsen terhadap pembangunan pertanian. Bantuan ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani,” jelasnya.

Rendi berharap bantuan alat-alat yang dibagikan dapat digunakan secara maksimal sehingga proses pengolahan lahan lebih modern, cepat, dan berdampak langsung pada ketahanan pangan daerah.

“Semoga alat-alat ini bisa mempercepat modernisasi pertanian sehingga ketahanan pangan daerah semakin kuat,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan program rehabilitasi masjid tetap berlanjut sebagai bentuk peningkatan kenyamanan rumah ibadah.

Selain itu, Pemkab Kukar juga menargetkan percepatan sertifikasi lahan bagi 700 masjid mulai 2026 untuk memperkuat legalitas aset keagamaan di seluruh wilayah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyampaikan percepatan sertifikasi lahan menjadi kebutuhan mendesak karena banyak masjid di Kukar yang belum memiliki legalitas tanah.

Menurutnya, status kepemilikan yang jelas akan menjadi pondasi dalam penguatan administrasi dan pembinaan rumah ibadah ke depannya.

“Tahun depan sekitar 700 masjid akan kita siapkan sertifikasinya, bekerja sama dengan BPN,” jelasnya, Sabtu (22/11/2025).

Ia menjelaskan, Kukar memiliki jumlah masjid yang sangat banyak, diperkirakan mencapai 2.000 hingga 3.000 unit.

Satu desa, kata dia, bahkan bisa memiliki beberapa masjid jami’, sehingga proses penataan legalitas tidak bisa dilakukan sekaligus dan perlu diprioritaskan pada unit-unit yang paling membutuhkan.

Aulia menegaskan, pendataan awal telah dilakukan untuk mengidentifikasi masjid besar dan masjid jami’ yang akan masuk program pertama pada 2026.

“Kita coba identifikasi, utamanya masjid-masjid jami di kecamatan dan masjid besar di desa. Karena satu desa saja bisa ada 2–3 masjid besar,” terangnya.

Selain sertifikasi lahan, Pemkab Kukar juga tetap memastikan program rehabilitasi masjid tetap berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah daerah melihat kenyamanan jamaah sebagai salah satu hal penting yang harus terus dipenuhi, sehingga pemeliharaan dan peningkatan fasilitas masjid tidak boleh terhenti.

“Program rehabilitasi masjid tetap kita laksanakan. Kita ingin seluruh jemaah mendapatkan kenyamanan dalam beribadah,” ujarnya.

Di luar itu, Aulia turut menegaskan bahwa pemerintah juga melaksanakan fasilitasi akta pendirian yayasan rumah ibadah dengan bantuan biaya sekitar Rp 5 juta per yayasan.

Ia menekankan bahwa program ini berbeda dari sertifikasi lahan, karena fokusnya pada aspek kelembagaan pengelola rumah ibadah, bukan status kepemilikan tanah.

“Kalau akta yayasan lima juta itu beda. Itu legalitas badan hukumnya, bukan sertifikasi lahannya,” tegasnya.

Melalui dua program tersebut Pemkab Kukar berupaya memperkuat administrasi, legalitas, serta kualitas bangunan masjid secara bertahap dan merata.

“Pemerintah berharap percepatan legalitas lahan masjid pada 2026 dapat menjadi pijakan penting bagi keberlanjutan pembinaan rumah ibadah di seluruh wilayah Kukar,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperluas skema Beasiswa Tematik 1.000 Mahasiswa sebagai langkah memperkuat ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di bidang-bidang yang menjadi kebutuhan prioritas daerah.

Melalui pengembangan sistem pembiayaan dan perluasan kemitraan perguruan tinggi, program ini diproyeksikan menjadi motor utama dalam mencetak tenaga terampil yang relevan dengan arah pembangunan Kukar di masa mendatang.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza, program beasiswa tersebut tidak hanya diteruskan, tetapi juga diarahkan untuk diperkuat melalui pola kerja sama yang lebih luas dan relevan dengan kebutuhan sektor prioritas.

Ia menyampaikan bahwa mekanisme baru akan membawa program beasiswa ini ke ranah yang lebih progresif.

“Untuk beasiswa kerja sama tematik, kita akan melanjutkan dari Beasiswa Kukar Idaman ke program Beasiswa Kukar Idaman Terbaik,” ujarnya, Jumat (21/11/2025),

Dendy mengatakan, Pemkab Kukar telah menetapkan target minimal 200 penerima beasiswa tematik setiap tahun.

Para penerima beasiswa diarahkan pada bidang yang dianggap strategis dan dibutuhkan daerah dalam jangka panjang.

“Program ini akan terus berlanjut dengan target 200 orang per tahun yang akan dibiayai, mulai dari sekolah kedinasan, tematik informatika, kesehatan, pertanian dalam arti luas. Itu akan berlanjut berdasarkan kebutuhan SDM tematik yang ada di Kutai Kartanegara,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya perluasan area kerja sama dalam pelaksanaan program.

Pengembangan tersebut dilakukan agar proses pemenuhan tenaga profesional benar-benar berjalan efektif, terarah, dan tepat sasaran.

“Yang jelas, segmen kerja samanya yang kita eskalasi. Karena segmen ini akan lebih mengeksplor kebutuhan SDM tematik yang ada di perangkat daerah,” terangnya.

Dendy memberi contoh kebutuhan tenaga akuntansi yang saat ini masih belum terpenuhi di lingkungan Pemkab Kukar.

Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan lembaga pendidikan telah dijalankan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

“Salah satunya bidang akuntansi, kita masih kekurangan. Kita sudah bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,” lanjutnya.

Sementara untuk sektor kesehatan menjadi perhatian besar, mengingat sejumlah fasilitas layanan kesehatan di Kukar kini beroperasi penuh sepanjang hari.

Pemenuhan tenaga medis dinilai wajib dilakukan agar pelayanan tidak terganggu.

“Untuk kesehatan, kita siapkan SDM untuk puskesmas dan rumah sakit, termasuk rumah sakit baru. Kita akan mengintervensi pembiayaan tuntas melalui beasiswa kerja sama tematik. Itu salah satu eskalasinya,” ujarnya.

Ia menyebut, peningkatan kebutuhan tenaga kesehatan semakin mendesak di wilayah-wilayah yang memiliki puskesmas 24 jam.

“Ada di Tabang, ada di Kembang Janggut. Karena layanan puskesmas sekarang buka 24 jam, jadi membutuhkan SDM kesehatan yang banyak,” pungkasnya. (adv/ak/ko)