Penulis: adakaltim

Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Hermiansyah, memberikan apresiasi atas terlaksananya forum diskusi antara mahasiswa dan para wakil rakyat.

Ia menilai, kegiatan semacam ini merupakan ruang penting untuk membangun komunikasi dua arah yang produktif antara generasi muda dan lembaga legislatif.

“Kalau ada komunikasi dan diskusi yang sehat, tentu ide dan gagasan bisa kita wujudkan bersama,” ujar Hermiansyah, Kamis (25/9/2025).

Menurutnya, DPRD tidak hanya menjadi tempat penyampaian aspirasi, tetapi juga wadah kolaborasi intelektual.

Ia menekankan bahwa gagasan dari mahasiswa sering kali segar dan kritis, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan publik.

Lebih lanjut, Hermiansyah mengungkapkan bahwa forum tersebut dihadiri oleh anggota DPRD dari berbagai latar belakang.

Hal ini menunjukkan bahwa DPRD Samarinda terbuka terhadap beragam pandangan dan tidak membatasi ruang diskusi hanya pada kelompok tertentu.

“Dengan keterbukaan itu, akan lebih mudah terjalin keselarasan antara wakil rakyat dan masyarakat, khususnya generasi muda,” tambahnya.

Ia pun berharap kegiatan serupa bisa dijadikan agenda rutin DPRD Samarinda. Dengan begitu, hubungan antara mahasiswa dan DPRD dapat semakin erat, serta menjadi wadah bersama dalam melahirkan ide-ide untuk kemajuan kota. (adv/hr/ko)

Samarinda – Maraknya juru parkir (jukir) liar di Samarinda kembali menimbulkan keresahan, terutama setelah seorang driver ojek online menjadi korban penodongan senjata tajam.

Peristiwa ini menunjukkan praktik jukir liar kini telah masuk ranah kriminalitas, bukan sekadar masalah retribusi parkir.

Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani serius.

“Kalau sudah melibatkan kekerasan dan ancaman, ini jelas masuk ranah kriminal. Tidak bisa lagi dianggap sekadar masalah ketertiban atau retribusi parkir,” tegas Ronal, Kamis (25/9/2025).

Ronal menilai upaya penindakan selama ini hanya bersifat razia sesaat yang tidak memberi efek jera.

Setelah aparat meninggalkan lokasi, para jukir kembali beroperasi dan sebagian bahkan melakukan aksi lebih meresahkan. Ia menekankan masalah ini menyangkut keamanan publik dan potensi pemalakan.

Politikus PDI Perjuangan itu mendesak Pemkot Samarinda bersama kepolisian melakukan tindakan tegas dan konsisten.

Selain penindakan hukum, ia mendorong pengawasan di titik rawan serta mekanisme pelaporan cepat bagi masyarakat.

“Kita tidak boleh menutup mata. Warga tidak boleh takut hanya karena parkir di tepi jalan. Penanganan menyeluruh harus mengutamakan keamanan warga sekaligus tetap memberi solusi sosial yang manusiawi,” pungkas Ronal. (adv/hr/ko)

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengapresiasi rangkaian kegiatan sosial yang digelar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka HUT ke-80.

Acara yang berlangsung di Makodim 0901/Samarinda, Jalan Gajah Mada Nomor 13, tersebut menghadirkan pasar murah, pembagian paket sembako, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Kami menyambut baik inisiatif TNI yang menghadirkan kegiatan langsung menyentuh masyarakat, mulai dari pasar murah, pembagian sembako, hingga layanan kesehatan gratis,” ujar Celni, Rabu (24/9/2025).

Ia menilai kegiatan sosial itu memberikan manfaat nyata di tengah meningkatnya kebutuhan ekonomi warga. Selain itu, kegiatan tersebut menunjukkan kepedulian TNI terhadap kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat sinergi antara aparat pertahanan dan masyarakat sipil.

Celni berharap program serupa bisa terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu, khususnya kelompok rentan. “Semoga kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan agar manfaatnya semakin luas,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan sosial ini juga menjadi bagian dari tema nasional HUT TNI ke-80, “TNI Prima – TNI Rakyat – Indonesia Maju”, yang menegaskan bahwa peran TNI bukan hanya menjaga pertahanan, tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. (adv/hr/ko)

Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Riska Wahyuningsih, menegaskan bahwa perempuan tidak bisa dijadikan kambing hitam dalam persoalan kemiskinan.

Menurutnya, tingginya angka pengangguran perempuan lebih disebabkan oleh keterbatasan akses kerja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan di Samarinda mencapai 6,97 persen.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berada di angka 5,01 persen. Dari sisi jumlah angkatan kerja, perempuan hanya 162.626 orang, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 272.195 orang.

“Kalau perempuan belum bekerja, bukan karena tidak mau, tetapi karena belum menemukan peluang usaha atau pekerjaan yang tepat,” tegas Riska, Rabu (24/9/2025).

Ia juga menilai meski angka kemiskinan menurun, budaya patriarki masih membatasi ruang gerak perempuan. Stigma bahwa perempuan tidak perlu bekerja setelah menikah disebut menjadi penghambat.

“Padahal banyak perempuan aktif bekerja, hanya saja lebih banyak di sektor pemerintahan, organisasi, atau pekerjaan paruh waktu,” jelasnya.

Selain itu, Riska mengapresiasi peran perempuan dalam organisasi kemasyarakatan, khususnya PKK, yang dinilainya lebih aktif dibanding laki-laki dalam kegiatan sosial.

“Perempuan jangan hanya dilihat sebagai angka statistik, tetapi sebagai motor penggerak pembangunan. Mari bersama-sama membangun Samarinda,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diluncurkan Kementerian Koperasi dan UKM pada Mei 2025 lalu dinilai menjadi peluang baru dalam memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan dan desa. Di Kota Samarinda, tercatat sudah ada 59 Kopdes yang terbentuk.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, menilai keberadaan Kopdes akan memberi dampak positif jika dijalankan sesuai kebutuhan lokal.

“Koperasi kelurahan tetap harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat setempat. Itu penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ujarnya, Rabu (24/9/2025).

Meski sempat muncul kekhawatiran akan tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Joha menegaskan kedua lembaga tersebut bisa berjalan beriringan. Menurutnya, Kopdes dan Bumdes sama-sama memiliki tujuan pemberdayaan masyarakat.

“Tidak perlu dipertentangkan. Dari sisi pembiayaan maupun model usaha, keduanya justru bisa saling menopang,” jelasnya.

Ia menambahkan, semakin banyak unit usaha yang lahir di desa seharusnya menjadi kabar baik. Namun, tantangan terbesar justru ada pada sistem pengelolaan. Karena itu, Joha menekankan pentingnya peran pemerintah agar Kopdes tidak hanya berhenti pada tahap pembentukan.

“Lebih banyak usaha di desa memang positif. Tetapi tanpa pembinaan dan pengawasan, koperasi bisa berhenti di nama saja. Pemerintah harus hadir memberi pendampingan berkelanjutan,” tegasnya.

Joha berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai instrumen penggerak ekonomi yang berkelanjutan. (adv/hr/ko)