Penulis: adakaltim

Tenggarong – Satpol PP Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan penertiban terhadap enam pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan Kampus Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Tenggarong, Kamis (2/10/2025).

Para pedagang kedapatan membuka lapak di badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas, mengurangi kenyamanan pejalan kaki, sekaligus berpotensi menimbulkan kemacetan.

Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan, mengingat kawasan tersebut juga terdapat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang setiap harinya ramai dengan aktivitas pelajar.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum Satpol PP Kukar, Endang Purwanto mengatakan, penertiban yang dilakukan ini merupakan hal penting untuk dilakukan demi menjaga kelancaran dan keselamatan masyarakat.

“Kita jalankan aturan sesuai dengan UUD yang berlaku. Penertiban ini juga untuk mempermudah akses masyarakat di jalan,” ujarnya ketika di hubungi pada Jumat (3/10/2025).

Petugas di lapangan tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memberikan pemahaman langsung kepada pedagang terkait dampak berjualan di lokasi terlarang.

“Kami tetap mengedepankan pendekatan persuasif, tapi jika sudah berulang kali melanggar tentu akan ada tindakan lebih tegas,” ungkapnya.

Tindakan ini, kata dia, merupakan tindakan yang memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

“Bagi PKL yang tidak mematuhi aturan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, ada juga denda dan lainnya,” kata dia.

Endang berharap keberadaan kawasan pendidikan di sekitar lokasi dapat lebih terjamin keamanannya setelah dilakukan penertiban.

Ia menjelaskan bahwa wajah kota Tenggarong harus bisa mencerminkan kenyamanan, baik bagi masyarakat, pelajar, maupun pengunjung.

“Kegiatan berjalan aman, tertib dan kondusif. Satu rombong kita amankan, sementara lima lainnya tidak, karena sudah melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP),” tandasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bukit Biru Menggugat mendesak kejelasan terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibuka pada tahun 2023 di Kelurahan Bukit Biru.

Hingga kini, sertifikat tanah yang dijanjikan melalui program tersebut belum juga diterbitkan, meskipun seluruh persyaratan sudah dipenuhi warga sejak dua tahun lalu.

Desakan itu disampaikan saat sejumlah masyarakat melakukan audiensi dengan Lurah dan Sekertaris Lurah di Kantor Kelurahan Bukit Biru, Tenggarong pada Kamis (2/10/2025).

Perwakilan aliansi, Samsul Arifin menegaskan bahwa permasalahan ini bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut, masyarakat sudah pernah mengalami hal serupa pada 2018 lalu, ketika program PTSL juga berjalan tanpa menghasilkan sertifikat.

Harapan baru muncul ketika program kembali dibuka pada 2023, tetapi hingga kini kondisinya masih sama, belum ada kepastian.

“Artinya, masyarakat Kelurahan Bukit Biru ini sudah dua kali menerima program, tetapi sampai sekarang ini belum ada kejelasan,” ucapnya.

Lebih lanjut, masyarakat sudah mengeluarkan biaya untuk mengikuti program tersebut.

Menurutnya, jumlah pendaftar di Kelurahan Bukit Biru mencapai 391 surat tanah dan masing-masing telah membayar Rp250 ribu per surat. Jika dikalkulasi, dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp90 jutaan.

Namun, kata dia, meskipun biaya sudah dikeluarkan, berkas pendaftar ternyata belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan masih tertahan di kelurahan.

“Artinya, di sini belum ada kejelasan,” tegasnya.

Dalam audiensi, aliansi juga menyayangkan lemahnya koordinasi antar pihak terkait.

Menurut Samsul, kelurahan semestinya bisa lebih aktif berkomunikasi dengan BPN dan melibatkan tokoh masyarakat yang memahami tata letak wilayah tanah.

Hal ini penting agar proses validasi dan verifikasi tidak tersendat seperti yang terjadi selama ini.

Meski begitu, hasil musyawarah bersama dalam audiensi tersebut menghadirkan sedikit titik terang. Samsul menyampaikan pihak kelurahan telah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti persoalan ini.

“Harapannya, tadi sudah ada kejelasan terkait dengan hasil musyawarah, yaitu akan diselesaikan dalam waktu secepatnya. Besok sudah dilakukan analisa data, validasi, dan verifikasi terkait dengan pendaftar-pendaftar oleh program PTSL itu sendiri,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong menyampaikan penjelasan mengenai belum terbitnya sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak tahun 2023.

Hal itu disampaikan Plt. Sekretaris Lurah Bukit Biru, Robiyandi, usai audiensi bersama aliansi masyarakat Bukit Biru Menggugat di kantor kelurahan Bukit Biru, Tenggarong, Kamis (2/10/2025).

Ia mengatakan bahwa keterlambatan tersebut bukan disebabkan pihak kelurahan, melainkan karena belum adanya tindak lanjut dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Robiyandi menjelaskan, hampir semua kelurahan di Kecamatan Tenggarong telah menerima sertifikat PTSL, sementara Bukit Biru hingga kini belum ada yang terbit.

Kata dia, pihaknya sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk mengakomodir seluruh berkas yang diajukan warga.

“Kami sudah mengakomodir semuanya, tapi memang dari pihak BPN yang tidak menindaklanjuti setelah program itu terselesaikan. Padahal tahap pemetaan dan delineasi sudah rampung pada 2023,” ujarnya.

Ia menuturkan, penjelasan yang diberikan BPN bahwa Bukit Biru merupakan lahan sertifikat yang justru menimbulkan kebingungan. Sebab, sejak awal wilayah ini ditetapkan sebagai lokasi program PTSL.

“Kalau memang dianggap lahan sertifikat, kenapa diadakan PTSL di Bukit Biru? Lebih baik dari awal tidak usah. Faktanya, sekarang masyarakat yang menagih, sementara kami di kelurahan yang dikejar-kejar warga,” tegasnya.

Pihaknya, lanjut Robiyandi, sebenarnya telah melakukan sortir berkas sejak awal untuk memastikan hanya lahan yang belum bersertifikat yang diajukan.

“Kami ibaratnya menjala ikan. Ada yang bisa keluar dari jala, ada yang terlepas. Begitu juga dengan proses pendaftaran. Ada beberapa lahan sertifikat yang ikut mendaftar, dan ini yang kemudian menjadi alasan BPN tidak memproses lebih lanjut,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, pihak kelurahan akan kembali menyortir data pemohon agar lebih bersih dan jelas.

Targetnya, dalam dua hari ke depan, daftar pemohon yang sudah clean and clear akan segera dikirimkan secara resmi ke BPN.

“Harapannya, BPN bisa melakukan pengukuran ulang agar sertifikat bisa diterbitkan. Karena pengukuran delineasi sebelumnya sudah selesai,” paparnya.

Robiyandi juga mengungkapkan, dalam beberapa kali pertemuan, baik saat kunjungan langsung maupun rapat bersama warga, pihak BPN sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Kelurahan Bukit Biru masih berpotensi untuk mendapatkan sertifikat.

“Itu yang menjadi pegangan kami. Jadi kami harap janji itu betul-betul ditepati,” kata dia.

Ia menegaskan, pemerintah kelurahan tetap berkomitmen mendampingi masyarakat dalam mengawal proses ini. “Kami tidak berharap masalah ini berlarut-larut. Harapan kami, mudah-mudahan permasalahan ini segera terselesaikan. Kalau semua kelurahan di sekitar sudah keluar sertifikatnya, kenapa Bukit Biru tidak? Itu pertanyaan besar kami kepada BPN,” pungkasnya. (ak/ko)