Penulis: adakaltim

Tenggarong – Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi, mengungkapkan pihaknya sering melakukan razia untuk menekan penyebaran penyakit menular seksual di masyarakat Kukar.

Rasidi menjelaskan, berbagai kecamatan yang berada dekat dengan kawasan industri, menjadi titik tumbuhnya tempat hiburan yang rawan terjadi pelanggaran.

Di daerah tersebut, muncul kecenderungan baru berupa praktik prostitusi yang memanfaatkan teknologi aplikasi seperti Mi-Chat.

Menurut Rasidi, karena posisinya yang strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Kukar mulai menghadapi tantangan kota besar, termasuk masalah-masalah sosial seperti prostitusi.

“Kita ini kan baru mulai berkembang sebagai kota penyangga IKN, dan hal-hal seperti ini muncul seiring perkembangan,” jelasnya, Kamis (7/11/24).

Rasidi menjelaskan beberapa lokasi hiburan di Kukar telah terbukti memanfaatkan aplikasi Mi-Chat untuk prostitusi online.

Dalam penanganannya, Satpol PP Kukar menghadapi keterbatasan karena hanya bisa mendata dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

“Satpol PP tidak bisa langsung mengeksekusi karena kewenangan itu ada di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan,” ujar Rasidi.

Selain melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menangani dampak kesehatan yang mungkin timbul, Rasidi mengaku prihatin dengan efek samping dari upaya pembubaran lokasi-lokasi prostitusi.

Ia mencatat beberapa pekerja memilih turun ke jalan setelah lokalisasi ditutup, sebagaimana pengalaman pihaknya saat meninjau Surabaya.

“Saya pernah ke Surabaya, tanya sama mbak-mbak di jalan, ternyata asalnya dari kawasan yang sudah dibubarkan,” ungkapnya.

Rasidi menekankan pentingnya pendekatan komprehensif untuk menangani masalah ini agar tidak sekadar mengusir pekerja dari satu lokasi ke lokasi lain.

“Kami berupaya melakukan pembinaan, namun tanpa aturan pidana yang tegas, penanganan kasus ini belum bisa maksimal,” pungkas Rasidi. (adv/ak)

Tenggarong – Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi, menegaskan kesiapan instansinya dalam menangani aset-aset pemerintah daerah yang masih dikuasai pihak perseorangan.

Satpol-PP Kukar, lanjutnya, siap membantu agar fasilitas pemerintah daerah itu dapat dimanfaatkan optimal oleh warga lokal, terutama generasi muda, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Rasidi juga mendorong agar para pemuda Tenggarong untuk berani mengambil langkah dan tidak merasa takut memanfaatkan aset pemerintah yang ada.

Ia berharap generasi muda bisa lebih percaya diri untuk berkegiatan di fasilitas-fasilitas publik yang disediakan pemerintah.

“Jangan merasa takut untuk memulai, saya siap membantu terkait aset pemerintah daerah yang mungkin dikuasai seseorang, kami siap memback-up itu,” ucapnya, Kamis (7/11/24).

Rasidi mencontohkan suksesnya para pedagang lokal di Titik Nol Tenggarong yang kini sebagian besar merupakan warga Tenggarong sendiri.

“Saya sudah senang nii seperti di Titik Nol itu yang berjualan orang Tenggarong, saya maunya semuanya begitu,” ungkapnya.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan potensi lokal yang dapat terus dikembangkan dengan dukungan pemerintah daerah.

Selain berjualan, Rasidi mengajak pemuda untuk memanfaatkan peluang lain yang tersedia di Tenggarong dan tidak ragu memulai.

“Kenapa tidak gitu kan. Kalau tidak bisa dengan berdagang yaa apa gitu, ayok pemuda di Tenggarong, Tenggarong mulai berkembang nii,” tambahnya.

Rasidi mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung kegiatan positif di Kukar agar tetap aman dan kondusif.

Ia menegaskan komitmen Satpol-PP dalam menjaga ketertiban serta mendukung upaya generasi muda memanfaatkan aset daerah.

“Perintah dari Kasatpol PP, backup semua kegiatan yang ada di Kukar ini, yang penting aman dan terkendali,” pungkasnya. (adv/ak)

Tenggarong – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kutai Kartanegara, Arfan Boma Pratama, melalui Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Rasidi, mengimbau masyarakat khususnya di Tenggarong untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

Menurutnya, keberadaan rasa aman di tengah masyarakat adalah salah satu indikator penting kota yang berkembang.

Ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku di daerah, terutama di Tenggarong yang merupakan pusat pemerintahan dan kebudayaan di Kukar.

“Kami berharap masyarakat bisa memahami aturan yang berlaku di daerah ini,” ungkap Rasidi, Kamis (7/11/24).

Dengan pemahaman tersebut, harapannya ketertiban di wilayah Tenggarong dapat terjaga.

Selain ketertiban, Rasidi juga menyoroti pentingnya menjaga keindahan serta budaya kota. Ia berharap masyarakat turut berperan dalam mempercantik kota, sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya dan etika lokal.

Hal ini penting mengingat Tenggarong telah menjadi ikon wisata di Kutai Kartanegara. “Agar orang berkunjung ke tempat kita ini merasa aman dan nyaman,” tegasnya.

Rasidi juga menjelaskan, tingkat keamanan di Tenggarong sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu dibenahi untuk mencapai kesempurnaan seperti di kota-kota besar lainnya.

“Alhamdulillah, Tenggarong termasuk wilayah yang aman, karena kami selalu tegas terhadap hal-hal seperti keributan,” tambahnya.

Rasidi menjelaskan segala bentuk gangguan ketertiban akan ditangani dengan cepat dan tegas oleh petugas.

Dengan lingkungan yang aman dan tertib, aktivitas masyarakat dan ekonomi diharapkan bisa berjalan dengan lancar.

Menurutnya, jika keamanan dan ketertiban terjaga, kota Tenggarong akan lebih ramai dikunjungi oleh wisatawan.

“Kalau tidak aman, siapa yang mau datang berkunjung ke kota ini,” tutup Rasidi. (adv/ak)