ADA KALTIM

Facebook Instagram Youtube

Penulis: adakaltim

Aliansi Pemuda Penegak Keadilan Gelar Aksi Tuntut Transparansi Dana PSU di KPU Kukar

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Penegak Keadilan Kalimantan Timur menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Kantor Pemilihan Umum (KPU) Kukar, Senin (8/12/2025).

Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut transparansi penggunaan dana hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar tahun 2025.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada KPU Kukar agar segera membuka laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran PSU yang hingga kini belum dipublikasikan ke masyarakat.

Aksi protes ini sempat diwarnai pembakaran ban di depan kantor KPU sebagai simbol kekecewaan atas lambannya proses pelaporan.

Koordinator Lapangan aksi, Muhammad Reza Fahlevi menyampaikan secara aturan laporan penggunaan dana hibah seharusnya sudah selesai.

Ia menegaskan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pelaporan anggaran wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

“Sampai hari ini laporan itu belum juga kami lihat. Ini tentu menjadi kejanggalan,” ujarnya.

Menurutnya, besarnya anggaran PSU yang mencapai sekitar Rp33,7 miliar seharusnya menjadi alasan bagi KPU untuk lebih terbuka kepada publik.

Ia menilai keterlambatan laporan berpotensi menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.

“Dengan nilai anggaran sebesar itu, wajar jika masyarakat mempertanyakan. Kalau tidak ada masalah, seharusnya laporan bisa segera dibuka,” kata dia.

Fahreza juga menyampaikan pihaknya mendapatkan penjelasan dari KPU Kukar bahwa laporan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Meski demikian, ia mendesak agar KPU aktif berkoordinasi dengan BPK untuk mempercepat penyelesaian laporan tersebut agar bisa segera dipublikasikan.

Selain mendesak KPU dan BPK, massa aksi juga meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran.

Fahreza mengatakan pihaknya telah melaporkan persoalan tersebut ke Kejaksaan, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian penanganan.

“Kami berharap ada kejelasan, jangan sampai laporan ini hanya berhenti di koordinasi tanpa kejelasan tindak lanjut,” tegasnya.

Ia mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial dari pemuda dan masyarakat agar proses demokrasi berjalan secara jujur, transparan, dan akuntabel.

Ia berharap KPU Kukar segera membuka informasi kepada publik sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Tujuan kami sederhana, transparansi dan kepastian hukum,” pungkasnya. (ak/ko)

PASKAS Kukar Galang Donasi Banjir Bandang Sumatra Lewat Aksi Kirim Cinta Untuk Sumatra

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Pasukan Amal Soleh Kutai Kartanegara (PASKAS Kukar) menggelar aksi penggalangan dana bagi korban musibah banjir bandang yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Aksi kemanusiaan tersebut mengusung tagline “Kepedulian Nasional, Kirim Cinta Untuk Sumatra” sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.

Sekretaris PASKAS Kukar, Linda, menjelaskan kegiatan penggalangan dana ini telah memasuki hari kedua.

Ia menyebutkan, PASKAS turun langsung ke lapangan pada jam-jam padat lalu lintas agar partisipasi masyarakat bisa lebih maksimal.

“Alhamdulillah, ini hari kedua kami turun, sebelumnya hari Kamis kemarin. Kami turun sekitar satu jam, dari setengah lima sampai setengah enam sore, menyesuaikan waktu yang ramai,” jelasnya kepada adakaltim.com, Sabtu (6/12/2025).

Pada pelaksanaan hari kedua, penggalangan dana dilakukan di dua titik strategis, yakni di sekitar Pelabuhan Pulau Kumala Tenggarong dan Simpang Lampu Merah Unikarta.

Sementara pada hari pertama, Kamis, aksi dilakukan di tiga lokasi, yaitu Pulau Kumala, kemudian di hadapan kantor DPRD Kukar, serta di kawasan Unikarta.

Terkait bentuk bantuan, Linda menyampaikan PASKAS Kukar saat ini memprioritaskan penggalangan dana tunai dan non-tunai.

“Untuk saat ini kami fokus ke dana, karena itu yang paling cepat bisa dikirim dan dieksekusi,” kata dia.

Ia juga menegaskan, seluruh dana yang terkumpul akan disalurkan langsung oleh tim PASKAS Rescue yang sudah berada di lokasi terdampak bencana.

“Paskas Rescue sudah turun langsung di sana, baik PASKAS Aceh maupun Bukit tinggi. Jadi pengiriman dan eksekusinya langsung ditangani oleh PASKAS Rescue,” jelasnya.

Linda mengungkapkan, aksi solidaritas ini menjadi pengalaman pertama PASKAS Kukar dalam penggalangan dana berskala nasional.

Selama ini, PASKAS lebih fokus pada program infaq beras yang disalurkan ke pondok-pondok pesantren di wilayah Kukar.

Motivasi relawan untuk turun ke lapangan, lanjut Linda, berangkat dari rasa empati atas musibah yang menimpa saudara-saudara di Sumatra.

“Kalau kita tidak bisa turun langsung ke sana, setidaknya kita bisa bantu lewat donasi. Kalau tidak bisa donasi, kita bisa mendoakan mereka, kalaulah mendoakan pun tidak bisa, rasanya malu sama Tuhan.” tuturnya.

Terkait total dana yang terkumpul, Linda mengatakan pihaknya masih melakukan penghitungan dan akan mengumumkannya melalui media sosial resmi PASKAS Kukar.

“Nanti setelah dihitung, kami akan update di Instagram @paskas.kutaikartanegara. Penyalurannya juga bisa dilihat di akun pusat @paskasrescue,” ungkapnya.

Setelah dilakukan penghitungan, seluruh dana donasi akan langsung dikirim ke Baitulmall Munzalan Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disalurkan melalui PASKAS Rescue.

Masyarakat yang ingin berdonasi juga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BSI 714-000-4132 atas nama Infaq Munzalan Indonesia, dengan konfirmasi ke nomor 0811-4090-0400.

Linda pun berpesan kepada masyarakat Kukar agar terus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

“Insya Allah kami jaga transparansinya, dan semua bisa dipantau melalui media sosial kami,” pungkasnya. (ak/ko)

Harga Bahan Pokok Jelang Nataru di Kukar Dipastikan Stabil

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan kondisi harga kebutuhan pokok masih berada dalam batas wajar.

Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar menyatakan bahwa dinamika harga pangan sejauh ini masih terkendali, seiring langkah antisipatif yang terus dilakukan untuk menjaga pasokan dan distribusi bahan pangan strategis di pasar-pasar rakyat.

Plt Disketapang Kukar, Ananias menjelaskan, salah satu komoditas yang menjadi perhatian utama menjelang nataru adalah cabai.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, harga cabai hingga awal Desember masih relatif stabil dan tidak menunjukkan lonjakan signifikan.

Stabilitas tersebut dinilai tidak terlepas dari upaya peningkatan produksi lokal melalui program gerakan tanam cabai yang telah dilakukan sebelumnya.

“Untuk cabai masih stabil. Gerakan tanam cabai yang kita lakukan kemarin cukup berhasil, jadi harga di angka Rp30–35 ribu itu masih ekonomis,” ujarnya ketika dikonfirmasi pada Sabtu (6/12/2025).

Selain cabai, Disketapang juga menaruh perhatian khusus pada komoditas pangan lain yang cenderung sensitif terhadap momen hari besar, terutama beras.

Ananias menilai, beras memiliki potensi paling besar mengalami fluktuasi harga jika tidak dikendalikan sejak dini.

Karena itu, koordinasi lintas instansi terus diperkuat, termasuk melalui pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

“Kita support untuk beras supaya jangan ada gejolak. Telur, daging ayam dan bahan pokok lain juga kita pantau terus setiap harinya,” jelasnya.

Pengawasan harga dilakukan secara aktif di berbagai titik distribusi pangan, mulai dari Pasar Mangkurawang, Pasar Loa Kulu, hingga pasar-pasar yang ada di kecamatan lainnya.

Untuk menjaga stabilitas harga, Disketapang juga menurunkan tim enumerator yang bertugas mencatat perkembangan harga secara langsung di lapangan setiap hari.

Laporan tersebut, kata dia, menjadi dasar evaluasi cepat apabila ditemukan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar.

Hingga saat ini, harga beras di Kukar disebut masih berada dalam kisaran Harga Indeks Tertinggi (HIT) yang telah ditetapkan.

Tim Satgas Pengendalian Harga Beras bersama Disketapang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga rutin melakukan inspeksi ke para pedagang guna memastikan mekanisme harga berjalan sesuai ketentuan.

Disketapang Kukar berharap kondisi harga yang relatif stabil ini dapat dipertahankan hingga puncak perayaan Nataru.

Ananias menegaskan, pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran di lapangan.

“Kalau ada harga yang melewati HET, langsung kita beri teguran. Kemarin juga ada pengecekan dari instansi kepolisian, Disperindag dan kami Disketapang,” pungkasnya. (ak/ko)

Pemangkasan Anggaran Membuat Sejumlah Proyek Infrastruktur di Kukar Terhenti

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan membuat sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak dapat dilanjutkan pada tahun berjalan.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar terpaksa menunda beberapa program pembangunan dan pemeliharaan jalan setelah anggaran yang tersedia harus disesuaikan dengan kebijakan rasionalisasi keuangan daerah.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti menjelaskan, semula pihaknya mengusulkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun guna mendukung berbagai kegiatan pemeliharaan jalan dan pembangunan infrastruktur.

Namun, setelah melalui proses pembahasan dan penyesuaian, jumlah anggaran yang disetujui hanya berada di kisaran Rp700 miliar.

Kondisi tersebut membuat tidak semua pekerjaan yang telah direncanakan dapat direalisasikan. “Kita tidak laksanakan kemarin karena harus dioptimasi. Sesuai instruksi presiden, beberapa persen memang harus dipangkas,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).

Linda menyebut, rasionalisasi anggaran berdampak langsung pada sejumlah program strategis.

Beberapa kegiatan peningkatan kualitas jalan, pemeliharaan rutin, serta proyek fisik lainnya yang semula direncanakan berjalan tahun ini terpaksa dihentikan atau dijadwalkan ulang.

Dengan keterbatasan dana yang ada, Dinas PU harus menyusun ulang kembali skala prioritas agar anggaran dapat digunakan secara lebih efektif.

Kondisi tersebut juga dibenarkan oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani. Ia mengungkapkan, usulan anggaran Dinas PU yang cukup besar diajukan untuk mendukung program Kukar Idaman Terbaik.

Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah sekaligus kebutuhan pemerataan pembangunan di berbagai sektor membuat DPRD melakukan pengurangan signifikan.

“Hampir separuh. Sementara yang kita bangun ini masih membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar. Jadi memang ada keterbatasan,” kata dia.

Meski demikian, Yani menekankan agar anggaran yang tersedia tetap difokuskan pada kebutuhan paling mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat.

Ia meminta pemerintah daerah menjaga kualitas pembangunan, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan drainase.

“Yang penting, walaupun anggarannya terbatas, kita memilih yang prioritas. Kita masih punya tahun-tahun berikutnya,” tutupnya. (ak/ko)

Pemprov Kaltim Perketat Pengawasan Harga Pangan Jelang Nataru

Posted on by adakaltim

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperketat pengawasan harga bahan pangan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang kerap terjadi pada akhir tahun.

Stabilitas harga menjadi fokus utama agar masyarakat dapat berbelanja dengan tenang tanpa kekhawatiran kenaikan harga mendadak.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, memastikan pemantauan dilakukan secara rutin dan terkoordinasi untuk menjaga kondisi pasar tetap terkendali.

Menurutnya, pengecekan langsung ke berbagai pasar tradisional diperlukan untuk memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi.

“Hasil pantauan sampai saat ini menunjukkan pergerakan harga masih stabil. Inflasi daerah pun berada dalam posisi terjaga. Kita berupaya mempertahankan stabilitas ini sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap potensi tekanan inflasi akhir tahun,” ujar Seno Aji.

Ia menjelaskan bahwa pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan sejumlah komoditas seperti beras, cabai, bawang, telur, dan daging ayam memiliki potensi kenaikan permintaan dan harga menjelang Nataru. Karena itu, intensitas pemantauan diperketat untuk mendeteksi lebih dini kemungkinan terjadinya gejolak.

“Tim terus berada di lapangan untuk melihat langsung kondisi pasar. Pengawasan akan dilakukan dari minggu ke minggu untuk melihat perubahan harga yang mungkin terjadi,” tambahnya.

Pemprov Kaltim juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Satgas Pangan, serta distributor untuk menjaga kelancaran pasokan. Langkah ini dianggap penting, terutama bagi komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga.

Seno Aji menegaskan bahwa kelancaran distribusi dari sentra produksi ke pasar menjadi salah satu faktor penentu stabilitas harga. Potensi hambatan pasokan, baik dari sisi transportasi maupun distribusi, akan segera ditangani agar tidak memicu spekulasi pasar.

“Pengawasan menyeluruh tetap menjadi prioritas agar pasokan tidak mengalami gangguan. Setiap potensi hambatan distribusi akan direspons cepat supaya harga tetap stabil hingga perayaan Nataru berlangsung,” tegasnya.

Dengan pemantauan berkala dan sinergi lintas sektor, Pemprov Kaltim optimistis stabilitas harga dapat dipertahankan hingga pergantian tahun. Pemerintah berharap masyarakat tetap merasa aman dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama periode libur akhir tahun.

”Fokus utama memastikan masyarakat tetap merasa aman dalam memenuhi kebutuhan harian sepanjang periode Nataru. Stabilitas harga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kenyamanan tersebut,” tutup Seno Aji. (adv/hr/ko)

Angka Stunting di Kaltim Masih 22,2 Persen, Pemprov Dorong Audit Menyeluruh Program Penanganan

Posted on by adakaltim

Samarinda – Stunting masih menjadi tantangan serius bagi Kalimantan Timur karena berpengaruh langsung pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di masa depan.

Jika tidak ditangani secara komprehensif, tingginya angka stunting dapat menghambat upaya menyiapkan generasi produktif dan berdaya saing.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Kaltim hingga tahun 2024 masih berada di angka 22,2 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kaltim belum berada pada posisi aman dan membutuhkan percepatan penanganan.

“Secara jujur harus kita akui, posisi Kalimantan Timur saat ini belum aman karena angka stunting masih tergolong tinggi,” ujar Seno Aji.

Data Pemerintah Provinsi Kaltim mencatat sebanyak 39.137 balita di wilayah ini mengalami stunting. Empat kabupaten/kota tercatat memiliki prevalensi tertinggi dan dinilai belum menunjukkan penurunan signifikan meski berbagai intervensi telah dijalankan.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemprov Kaltim mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program penanganan stunting di daerah-daerah tersebut. Langkah ini diperlukan untuk memastikan program benar-benar berjalan efektif di lapangan.

“Kerja kita tidak bisa lagi bersifat parsial. Diperlukan evaluasi yang benar-benar menyentuh pelaksanaan di lapangan, bukan sekadar laporan administratif,” tegasnya.

Seno Aji menekankan bahwa stunting merupakan persoalan multidimensi sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan sebagai fase paling krusial dalam pencegahan stunting, mulai dari layanan kesehatan ibu hamil hingga pemantauan pertumbuhan anak.

“Jika ibu hamil tidak mendapatkan pemeriksaan rutin, maka risiko stunting tidak terdeteksi sejak awal dan akan berdampak pada kondisi anak ke depan,” pungkasnya.

Pemprov Kaltim berharap upaya evaluasi menyeluruh dan penguatan intervensi sejak dini dapat mempercepat penurunan angka stunting sehingga generasi masa depan Kaltim tumbuh lebih sehat, cerdas, dan berkualitas. (adv/hr/ko)