Penulis: adakaltim

Tenggarong – Keputusan Bawaslu Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menghentikan penanganan laporan dugaan politik uang (money politik) yang terjadi di TPS 7, RT 3, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, menuai kritik.

Laporan yang dilengkapi dengan bukti berupa foto dan video tersebut dinilai tidak cukup kuat untuk ditindaklanjuti.

Laporan dengan nomor 11/PL/PB/Kab/23.08/11/2024 dan nomor register 08/Reg/LP/PB/Kab/23.08/XI/2024 diajukan oleh tim pasangan calon nomor urut 03, Dendi Suryadi-Alif Turyadi. Berdasarkan surat pemberitahuan resmi, Bawaslu Kukar menyatakan laporan tersebut dihentikan pada 2 Desember 2024.

Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo mengatakan, penghentian laporan didasarkan pada hasil kajian tim Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang menyatakan bukti yang disampaikan belum memenuhi unsur Pasal 187A.

“Bukti awal, seperti foto dan video, memang diperlukan. Namun, bukti tersebut harus diperkuat dengan fakta-fakta dari pemeriksaan saksi maupun penyelidikan lanjutan,” jelasnya pada awak media, Rabu (4/12/24).

Namun, keputusan tersebut memicu pertanyaan. Sejumlah pihak mengkritik mengapa bukti berupa foto dan video tidak cukup untuk menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut.

Teguh menjelaskan bahwa Bawaslu menghadapi sejumlah keterbatasan, termasuk waktu penanganan yang hanya lima hari serta tidak adanya kewenangan untuk memanggil paksa terlapor.

Meski demikian, ia mengklaim Bawaslu Kukar telah berupaya maksimal, termasuk mendatangi pihak terlapor.

Perlu diketahui, pasal 187A undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah mengatur sanksi bagi siapa saja yang terbukti melakukan politik uang dalam bentuk pemberian atau janji imbalan agar memilih pasangan calon tertentu.

Pasal ini memuat ancaman pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Namun, fakta bahwa laporan dengan bukti visual dianggap tidak cukup, memunculkan keraguan atas efektivitas penegakan hukum oleh Bawaslu Kukar.

“Kami bekerja sesuai prosedur dan transparan. Namun, jika pihak terlapor tidak hadir setelah dua kali dipanggil, kami tidak dapat memaksakan kehadirannya,” pungkasnya. (ak)

Tenggarong – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mempersiapkan peluncuran Roadmap Inovasi Pendidikan 2024-2029, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini.

Roadmap ini dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan dengan fokus pada penguatan kualitas guru, digitalisasi pendidikan, dan penyesuaian kurikulum yang relevan dengan kondisi lokal.

Diharapkan, peluncuran roadmap ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap sistem pendidikan di Kukar dalam lima tahun mendatang.

Kepala Disdikbud Kukar, Thauhid Aprilian Noor menjelaskan, roadmap ini merupakan panduan yang akan menyesuaikan visi pendidikan dengan kebijakan pemerintah terpilih, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Penyusunan roadmap ini melibatkan pakar-pakar pendidikan seperti Imam Prasojo dan Najilah Sihab untuk memastikan kami mengambil langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini,” ujar Thauhid kepada awak media pada Senin (2/12/24).

Perlu diketahui, Roadmap yang disusun oleh Disdikbud Kukar mengusung tujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak mulia, dan berbudaya.

Selain itu, roadmap ini juga menekankan pentingnya peningkatan literasi, numerasi, dan digitalisasi pendidikan, termasuk melalui penerapan teknologi dan platform pendidikan digital seperti Google for Education.

“Kami ingin pendidikan di Kukar menjadi lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat,” tambah Thauhid.

Namun, Thauhid juga mengakui tantangan terbesar dalam implementasi roadmap ini adalah anggaran.

Diperlukan alokasi anggaran yang tepat untuk mengatasi masalah infrastruktur sekolah dan peningkatan kualitas guru, yang menjadi bagian penting dari roadmap.

“Kami akan bekerja keras untuk memastikan anggaran yang ada digunakan secara efektif agar dapat menciptakan dampak positif pada kualitas pendidikan,” kata Thauhid.

Peluncuran roadmap ini direncanakan akan dilaksanakan pada Hari Guru Nasional bersamaan dengan HUT PGRI, guna memberikan momentum yang tepat bagi pengenalan program kepada masyarakat luas.

Dalam peluncurannya, roadmap ini akan diresmikan melalui peraturan dan surat keputusan Bupati Kukar untuk memastikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya.

Dengan peluncuran roadmap inovasi pendidikan ini, diharapkan Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah yang unggul dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pendidikan.

“Inti dari roadmap ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kukar, sehingga pendidikan di sini mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Roadmap ini akan terus dievaluasi dan diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan pendidikan,” pungkasnya. (Ak)

Tenggarong – Tim pemenangan pasangan calon (paslon) bupati Kukar Nomor urut 03, Dendi Suryadi-Alif Turiadi, menyampaikan kekecewaannya atas penghentian laporan dugaan money politik yang terjadi di TPS 7, RT 3, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan.

Laporan dengan nomor laporan 11/PL/PB/Kab/23.08/11/2024 dan nomor register 08/Reg/LP/PB/Kab/23.08/XI/2024 ini dihentikan, berdasarkan surat pemberitahuan Bawaslu Kukar yang diterima pada 2 Desember 2024.

Menurut sekretaris tim pemenangan paslon 03, Ramadhan, keputusan penghentian laporan tersebut tidak sejalan dengan fakta yang pihaknya ajukan.

Laporan awal, yang diajukan pada Jumat, 29 November 2024, dilengkapi dengan bukti berupa foto dan video yang menunjukkan adanya dugaan money politik.

Dalam bukti tersebut, terlihat Ketua KPPS sekaligus Ketua RT 03, Faridah, mengarahkan pemilih untuk mendukung Paslon 01 sambil memberikan amplop berisi sejumlah uang.

“Kami sangat kecewa karena laporan ini dihentikan meskipun bukti yang kami lampirkan sudah sangat jelas dan memenuhi syarat formil maupun material,” ujar Ramadhan ketika menyambangi kantor Bawaslu Kukar pada Selasa (3/12/24).

Ia juga mengungkapkan, laporan ini telah ditangani oleh Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Kukar, Polres, dan Kejaksaan Negeri, namun bukti yang ada tetap dianggap belum cukup.

Absennya pihak terlapor dalam proses klarifikasi menjadi perhatian serius tim pemenangan 03. Ramadhan menilai hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam kasus pidana pemilu.

“Dalam proses klarifikasi kemarin, tidak satu pun pihak terlapor hadir. Seolah-olah jika pelakunya tidak mengaku, maka kasusnya dianggap selesai,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa money politik merupakan ancaman serius bagi sistem demokrasi. Praktik ini menurutnya, merusak integritas pemilu dan menciptakan budaya politik yang tidak sehat di masyarakat.

“Jika money politik terus dibiarkan, masyarakat akan semakin terbiasa memilih bukan karena kualitas kandidat, tetapi karena iming-iming uang. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.

Hingga kini, tim pemenangan paslon 03 masih menunggu penjelasan tertulis dari Bawaslu Kukar terkait penghentian laporan tersebut.

Ramadhan berharap Bawaslu dapat memberikan jawaban yang jelas agar situasi ini dapat disampaikan kepada masyarakat.

“Kami akan terus memperjuangkan keadilan dalam pemilu. Kukar harus menjadi contoh pemilu yang jujur dan adil, tanpa tercoreng oleh praktik money politik,” pungkasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kukar, Hardianda ketika di hubungi media ini melalui pesan singkat WhatsApp, menyatakan akan memberikan penjelasan melalui konferensi pers yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat.

“Kami masih agendakan konferensi pers malam ini atau besok. Kami juga akan mengundang Gakkumdu dan terlapor agar semua pihak bisa mendapatkan penjelasan lengkap,” tutupnya. (Ak)