Penulis: adakaltim

Tenggarong – Pemerintah Kecamatan Tenggarong menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun anggaran 2026.

Dalam forum tersebut, tiga sektor utama ditetapkan sebagai prioritas pembangunan, yakni perbaikan irigasi, peningkatan infrastruktur jalan, serta pengembangan fasilitas publik.

Kegiatan ini dihadiri oleh hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kukar untuk menyusun program kerja tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Gedung BPU Kecamatan Tenggarong, Rabu (18/2/2025).

Sebelumnya, kelurahan dan desa telah melaksanakan pramusrenbang yang menghasilkan lebih dari 100 usulan prioritas. Secara keseluruhan, tercatat 1.198 usulan dari 12 kelurahan dan 2 desa di Kecamatan Tenggarong.

Camat Tenggarong, Sukono, mengatakan bahwa usulan yang masuk harus diperjuangkan agar benar-benar terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Usulan-usulan ini memerlukan pemikiran dan perjuangan agar aspirasi warga dapat terealisasi dengan baik,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, turut hadir anggota DPRD Kukar, di antaranya Fatlon Nisa dari fraksi PDI Perjuangan dan Desman Minang Endianto dari fraksi PKB.

“Kehadiran mereka diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan warga terkait pembangunan di Kecamatan Tenggarong,” tuturnya.

Mayoritas usulan dalam Musrenbang kali ini berfokus pada pembangunan irigasi, mengingat beberapa tahun terakhir wilayah ini kerap mengalami banjir. Oleh karena itu, irigasi menjadi prioritas utama, baik untuk sektor pertanian maupun kawasan perkotaan.

“Irigasi menjadi perhatian utama dalam pembangunan kali ini karena dampaknya sangat besar, baik bagi pertanian maupun kawasan perkotaan. Harapannya, ini dapat mengurangi dampak banjir yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir,” pungkasnya. (Ak/ko)

Tenggarong – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-43 SMP Negeri 3 Tenggarong berlangsung meriah dengan berbagai penampilan siswa, salah satu yang paling menarik perhatian adalah pentas seni tari, di mana para siswa menampilkan tarian daerah yang indah dan penuh makna.

Selain itu, acara ini juga dimeriahkan oleh peragaan lomba Ketangkasan Baris-Berbaris (LKBB) dari anggota Paskas SMP Negeri 3 Tenggarong, yang menunjukkan kedisiplinan dan kekompakan luar biasa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, tidak hanya mengapresiasi kreativitas para siswa, tetapi juga menegaskan komitmennya dalam mendorong inovasi pendidikan serta memastikan akses beasiswa yang lebih merata bagi seluruh siswa.

Edi mengapresiasi capaian SMPN 3 Tenggarong yang kini menjadi bagian dari sekolah penggerak serta melaksanakan program google for education.

Menurutnya, inovasi digital dalam dunia pendidikan harus terus dikembangkan agar siswa dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Sekolah ini telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Dengan program Google for Education, kita ingin memastikan anak-anak Kukar memiliki akses terhadap teknologi dan metode pembelajaran yang lebih modern,” ujar Edi kepada adakaltim.com, Rabu (19/2/25).

Ke depan, kata dia, sekolah-sekolah di Kukar harus lebih banyak mengadopsi teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain menyoroti inovasi pendidikan, Bupati Kukar juga menegaskan pentingnya akses beasiswa yang lebih merata.

Ia mengungkapkan, selama ini program Beasiswa Kukar Idaman yang berbasis online masih menyulitkan siswa di daerah pedalaman untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, Pemkab Kukar akan terus melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

“Beasiswa tidak boleh hanya untuk yang berprestasi saja. Kita juga harus memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah. Jangan sampai ada siswa yang putus sekolah hanya karena masalah ekonomi,” tegasnya.

Ia juga meminta kepala sekolah dan guru untuk memastikan seluruh siswa kelas 9 memiliki ren20cana pendidikan lanjutan, sehingga tidak ada yang berhenti sekolah setelah lulus SMP.

Edi menyampaikan pendidikan adalah prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Kukar.

“Sumber daya manusia yang unggul akan membawa kemajuan bagi daerah ini. Oleh karena itu, kita harus terus mendorong inovasi pendidikan dan memastikan akses beasiswa yang adil bagi semua,” pungkasnya. (Ak/ko)

Samarinda – Jelang pelantikan Pengurus Cabang Kutai Timur, Ketua JMSI Kalimantan Timur (Kaltim) Mohammad Sukri melakukan koordinasi langsung dengan Ketua JMSI Kutai Timur (Kutim), Fantriansyah, di Hotel Swiss-Belhotel Samarinda pada Senin malam, 17 Februari 2025.

Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda, seperti penguatan organisasi, program kerja dan persiapan pelantikan pengurus JMSI Kutim yang rencananya akan digelar usai lebaran di bulan Mei 2025.

Mantan wartawan kriminal itu, menyatakan pentingnya untuk mengetahui secara detail perkembangan dan persiapan pelantikan pengurus di daerah. Selain itu, membahas berbagai kendala yang dihadapi JMSI Kutim selama proses pembentukan kepengurusan.

Sukri menegaskan rencana pelantikan pengurus JMSI Kutim akan menghadirkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto sebagai bentuk dukungan terhadap daerah pedesaan.

“Alhamdulillah, tadi selama diskusi yang menjadi kendala di daerah bisa terselesaikan dengan baik. Di acara pelantikan nanti setelah lebaran, kepengurusan Kutim akan dilantik dengan menghadirkan Mendes PDT, karena Kutim ini salah satu daerah yang banyak pedesaannya,” ujar Sukri, Selasa (18/2/2025).

Selain Mendes PDT, JMSI Kaltim juga berencana mendatangkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, untuk menjalin kerja sama terkait program JMSI Goes to School. Program tersebut merupakan inisiatif JMSI Pusat yang bertujuan meningkatkan literasi di sekolah-sekolah.

“Ada dua yang bisa kita datangkan antara Mendes PDT dan Mendikdasmen. Kita nanti ingin mencoba MoU program JMSI Goes to School,” kata CEO MSI Group itu.

Koordinasi ini juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi lintas daerah serta memperkuat hubungan JMSI dengan pemerintah daerah, terutama setelah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025.

“Kami lihat Kutim sangat potensi, apalagi nanti pada tanggal 20 kepala daerah pemenang Pilkada 2024 di seluruh Indonesia, termasuk  Kutim, Balikpapan, Bontang, Paser, PPU, Kubar, Samarinda, serta gubernur dan wakil gubernur terpilih, akan dilantik oleh Presiden Prabowo. Sementara yang belum dilantik Kukar, Berau, dan Mahakam Ulu karena masih proses gugatan di MK,” jelas Sukri.

Ia berharap setelah kepala daerah resmi dilantik, JMSI bisa bersinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah dan memperkuat komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Harapan kita JMSI Kutim bisa membangun komunikasi dengan pemerintah dan stakeholder yang ada di Kutim,” tutur Sukri.

“Kita harus bangun komunikasi, karena ini sangat penting sehingga kebuntuan cepat bisa tahu,” tutupnya. (*)

Tenggarong – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk pemuda.

Kali ini pemuda dari enam kecamatan mengikuti pelatihan di antaranya, Kecamatan Sanga-sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Tenggarong, Anggana, dan Muara Jawa.

Pelatihan ini bertujuan untuk membangun mentalitas kewirausahaan yang kuat dalam menghadapi tantangan dunia usaha.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini merupakan bagian dari program klinik Wirausaha Pemuda Mandiri (WPM), yang tidak hanya mengajarkan keterampilan praktis. Tetapi juga membekali peserta dengan pola pikir yang tepat agar dapat bertahan dan berkembang dalam dunia bisnis.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, menekankan pentingnya mentalitas yang tangguh bagi para pemuda bila ingin terjun ke dalam dunia kewirausahaan.

“Jika pemuda memiliki modal usaha, tetapi mentalnya belum kuat, mereka akan kesulitan bertahan. Kami ingin membekali mereka dengan keterampilan sekaligus pola pikir yang tepat,” ujarnya, Selasa (18/2/25).

Selain mempersiapkan mental, pelatihan ini juga mencakup pengenalan terhadap aspek teknis dan administratif dalam berbisnis. Seperti, cara mengurus sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami bekerja sama dengan komunitas TDA dan beberapa OPD untuk memastikan peserta tidak hanya belajar, tetapi juga mendapatkan kemudahan dalam perizinan usaha, ” tambahnya.

Selain itu, para peserta juga didorong untuk memanfaatkan peluang ekonomi lokal yang berkembang, seperti bisnis kreatif dan usaha mandiri yang muncul di beberapa kecamatan.

Ke depan, Dispora Kukar akan terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan para pemuda dapat mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

“Pelatihan ini bukan hanya kegiatan satu kali, kami akan terus mendampingi mereka dalam perjalanan kewirausahaannya,” pungkasnya. (Ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menggelar pelatihan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha muda tingkat kabupaten tahun 2025 sebagai upaya mendorong pertumbuhan wirausaha muda.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, di Ruang Serbaguna Lantai 2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kukar, Selasa (18/2/25).

Pelatihan ini ditujukan bagi pemuda berusia 16 hingga 30 tahun, guna meningkatkan kapasitas serta kemandirian ekonomi generasi muda di Kukar.

Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut terlibat dalam pelatihan ini, di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pariwisata.

Ahyani mengatakan bahwa keberhasilan program ini nantinya bergantung pada sinergi antarinstansi yang ada di lingkungan Pemkab Kukar.

“Mudah-mudahan ke depan, kegiatan ini bisa menjadi semacam kegiatan ‘keroyokan,’ di mana tidak hanya satu dinas yang bertanggung jawab, tetapi semua turut serta,” ujarnya.

Menurutnya, jika masing-masing OPD dapat menjalankan programnya sendiri dalam mendukung UMKM namun tetap berada dalam koordinasi yang sejalan, maka hasilnya akan lebih maksimal.

Dengan sinergi tersebut, dukungan terhadap wirausaha muda tidak hanya terbatas pada pelatihan awal, tetapi juga mencakup pendampingan yang berkelanjutan.

Terkait keberlanjutan program, Ahyani menegaskan pelatihan ini tidak sekadar memberikan pendidikan singkat, tetapi juga mencakup monitoring dan pendampingan bagi peserta.

“Kita tidak ingin setelah mengikuti diklat ini, usaha mereka berhenti begitu saja. Yang kita harapkan adalah adanya kesinambungan. Jangan sampai seperti pola ‘Senin-Kamis,’ di mana hari ini buka, besok tutup,” jelasnya.

Dengan adanya pendampingan serta integrasi dengan berbagai dinas terkait, program ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan UMKM di Kukar.

“Mudah-mudahan program ini bisa terus berjalan dan mencapai hasil yang kita harapkan,” pungkas Ahyani. (Ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mengupayakan percepatan penyediaan air bersih bagi desa-desa yang masih minim akses.

Air bersih menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga kini masih ada beberapa desa yang kesulitan mendapatkan air bersih.

Melalui kerja sama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta Perumda Air Minum Tirta Mahakam, program ini ditargetkan rampung pada 2025.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebutkan sekitar 60 hingga 70 desa di Kukar masih mengalami keterbatasan akses air bersih.

Hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama dalam mencegah penyakit yang disebabkan oleh konsumsi air yang tidak layak.

“Kami secara rutin melakukan evaluasi agar fasilitas yang dibangun bisa berfungsi optimal. Penyediaan air bersih ini sangat krusial karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup warga,” ujar ucapnya, Senin (17/2/25).

Ia menyebutkan, salah satu desa yang menjadi prioritas adalah Desa Perangat Selatan, Kecamatan Marangkayu, yang secara geografis sulit dijangkau oleh jaringan PDAM.

Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur air bersih, tetapi juga edukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan air yang sehat. Serta pengelolaan air bersih secara berkelanjutan.

“Dengan adanya program ini, kami berharap masyarakat bisa menikmati akses air bersih yang layak. Air yang tercemar dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi kulit. Oleh karena itu, program ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga upaya menjaga kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan masyarakat dalam pengelolaan serta pemeliharaan fasilitas air bersih.

“Penyediaan air bersih harus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga desa-desa yang selama ini kesulitan bisa benar-benar merasakan manfaatnya dalam jangka panjang,” pungkasnya. (Ak/ko)