Pemkab Kukar Gelar Forum Perangkat Daerah untuk Sinkronisasi Renja 2026

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Forum Perangkat Daerah dengan untuk menyusun dan menyinkronkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026.

Acara tersebut dipimpin oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kutai Kartanegara, Dafip Haryanto, di Gedung Bappeda Kukar pada Rabu (12/3/25)

Dalam kesempatan tersebut, Dafip mengatakan, penyelenggaraan forum ini penting dilaksanakan untuk memastikan program-program yang telah direncanakan berjalan dengan baik.

“Karena melibatkan banyak perangkat daerah, kita perlu sama-sama memetakan prioritas program agar semuanya berjalan selaras,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa forum ini digelar, bertujuan untuk membuat program daerah agar lebih terarah dan terintegrasi antar masing-masing OPD.

“Forum ini penting untuk membangun sinergi antar OPD, terutama yang memiliki program yang saling berhubungan,” katanya.

Empat OPD utama yang terlibat dalam forum ini antara lain Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Dinas Kesehatan.

Dafip menyebut, Dinas Kesehatan mendukung penuh kegiatan ini dengan menggunakan data dari Dinas Sosial, terutama terkait dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan layanan untuk penyandang disabilitas.

“Kami berharap jika ada program yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu OPD, maka OPD lain bisa mengakomodasinya. Misalnya, Dinas Kesehatan, DP2KB, dan Dinas Sosial bisa saling mendukung dalam menjalankan program-program bersama,” jelasnya.

Forum ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap usulan yang diajukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan yang diadakan beberapa pekan lalu.

Usulan-usulan dari desa-desa yang telah disampaikan saat Musrenbang akan dipertajam kembali agar dapat dimasukkan kedalam rencana kerja masing-masing OPD.

“Kami akan pastikan program yang diusulkan bisa terakomodasi dalam rencana kerja OPD,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Jalan di Samarinda Cepat Rusak, DPRD Soroti Perencanaan Infrastruktur

Samarinda – Kondisi jalan di Kota Samarinda yang cepat mengalami kerusakan mendapat sorotan dari DPRD.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai bahwa perencanaan infrastruktur masih kurang optimal, terutama dalam pembangunan jalan yang tidak dilengkapi sistem drainase yang memadai.

“Jalan baru malah cepat rusak, dan akhirnya butuh perbaikan lagi. Ini siklus yang harus diputus dengan perencanaan yang lebih matang,” ujar Anhar, Selasa (11/3/2025).

Menurutnya, perencanaan yang kurang matang menyebabkan anggaran daerah terus tersedot untuk perbaikan jalan, padahal dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan lainnya.

“Jangan sampai proyek jalan baru malah jadi proyek perbaikan terus-menerus. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Anhar juga menyoroti banyaknya proyek infrastruktur yang mangkrak akibat lemahnya koordinasi antarinstansi.

Hal ini berdampak pada tertundanya pembangunan yang seharusnya bisa segera dinikmati masyarakat.

“Kita butuh terobosan dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Jangan sampai masyarakat hanya mendapat janji, tapi kenyataannya jalan yang dibangun cepat rusak atau malah tidak selesai tepat waktu,” tegasnya.

Anhar pun mendesak Pemkot Samarinda untuk lebih tegas dalam pengawasan proyek infrastruktur guna memastikan pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (adv/hd/ko)

DPRD Samarinda Soroti Maraknya Pernikahan Siri, Wacanakan Regulasi Ketat

Samarinda – Maraknya praktik pernikahan siri di Kota Samarinda menjadi perhatian serius DPRD setempat. Fenomena ini dinilai berdampak merugikan, terutama bagi perempuan dan anak, serta memicu tingginya angka perceraian dan pernikahan dini.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang menyebabkan pernikahan siri terus berlangsung tanpa kendali.

Ia menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat guna melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam pernikahan.

“Karena maraknya permasalahan saat ini, baik kasus yang melibatkan anak, perempuan, maupun masalah sosial lainnya, kami berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk mengatur hal ini,” ujarnya.

Namun, jika pembuatan perda khusus sulit direalisasikan, Sri Puji mengusulkan langkah alternatif berupa pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pernikahan siri.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menindak tegas penghulu liar yang kerap menikahkan pasangan tanpa prosedur resmi.

Menurutnya, meskipun sudah ada regulasi terkait ketahanan keluarga, implementasi dan pengawasannya masih lemah.

Akibatnya, banyak perempuan dan anak yang kehilangan perlindungan hukum setelah terjebak dalam pernikahan siri.

“Banyak kasus yang kami tangani berawal dari pernikahan siri, terutama yang berdampak besar pada perempuan dan anak,” tutupnya. (adv/hd/ko)

Tim Pemenangan Aulia-Rendi Optimis Menangkan PSU Pilkada Kukar 2025

Tenggarong – Tim pemenangan pasangan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin menegaskan kesiapan mereka menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) yang akan digelar pada 19 April 2025 mendatang.

Sekretaris tim pemenangan, M. Suria Irfani, menyatakan pihaknya akan bekerja dengan maksimal untuk mengamankan kemenangan pasangan yang diusung PDI Perjuangan tersebut.

“Kami siap bekerja keras dan memastikan kemenangan Aulia-Rendi di PSU nanti,” ujar Suria dalam konferensi pers di Kantor DPC PDIP Kukar, Senin (10/3/25).

Ia bersama dengan tim meyakini hasil PSU mendatang tidak akan berbeda jauh dari Pilkada 27 November 2024 lalu.

Menurutnya, dukungan dari masyarakat masih akan tetap solid dan akan terus diperkuat melalui konsolidasi yang dilakukan.

“Tidak banyak yang akan bergeser. Kami pastikan jejaring tetap solid dan bekerja maksimal,” tegasnya.

Suria juga menegaskan timnya tidak akan terpengaruh oleh strategi pihak lawan dan fokus akan tetap pada penguatan basis dukungan.

“Kami tidak akan terganggu dengan manuver kompetitor. Fokus kami jelas, yaitu memenangkan Aulia-Rendi,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, tim pemenangan akan menggerakkan seluruh elemen pendukung di berbagai wilayah Kukar agar kemenangan dapat kembali diraih.

“Mulai hari ini, kami turun ke lapangan dengan semangat penuh,” tutupnya. (ak/ko)

Inovatif! Petani di Desa Buana Jaya Ubah Lahan Bekas Tambang Jadi Lahan Pertanian

Tenggarong – Petani di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, tak menyerah menghadapi tantangan mengubah lahan bekas pertambangan batu bara agar dapat kembali menjadi lahan pertanian yang produktif.

Desa Buana Jaya merupakan sebuah desa penghasil padi terbesar kedua di Kecamatan Tenggarong Seberang setelah Desa Bukit Pariaman.

Menyusutnya luas sawah akibat perubahan fungsi lahan membuat para petani dan pemerintah desa harus mencari cara agar produksi pangan tidak semakin menurun.

Hal tersebut merupakan sebuah Tantangan besar, karena tanah bekas tambang telah mengalami perubahan struktur akibat aktivitas penambangan.

Plt Sekretaris Desa Buana Jaya, Heriansyah, mengatakan lahan bekas tambang memang sulit diolah, tetapi masih bisa dimanfaatkan dengan teknik dan cara yang tepat.

“Kami kemarin sempat datangkan profesor dari jawa dan bertanya, apakah lahan bekas tambang ini bisa digunakan kembali untuk pertanian. Jawabannya bisa, tapi hanya sekitar 80 persen,” ujarnya kepada adakaltim.com, Selasa (11/3/25).

Menurutnya, tanah di area bekas tambang membutuhkan usaha lebih, agar tanah tersebut dapat kembali produktif.

Meski demikian, sudah ada beberapa wilayah yang mencoba mengelola lahan bekas tambang menjadi pertanian dan mulai menunjukkan hasil.

“Buktinya di beberapa daerah yang dikelola oleh PT Jembayan Muarabara, sudah ada yang mulai mengelola bekas tambang untuk pertanian,” jelas Hermansyah.

Saat ini, terdapat sekitar 12 hektare lahan di sisi utara Desa Buana Jaya yang telah dikelola kembali setelah sebelumnya menjadi area tambang.

Meskipun hasil panennya masih belum dapat maksimal, petani tetap optimis dengan teknik yang tepat, lahan tersebut bisa kembali produktif.

“Tidak bisa disamakan dengan sawah biasa. Hasilnya memang belum optimal, tapi masih bisa diusahakan,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Luas Sawah Menyusut Akibat Tambang Batu Bara, Petani Desa Buana Jaya Dipaksa Beradaptasi

Tenggarong – Alih fungsi lahan akibat pertambangan batu bara membuat luas sawah di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang terus menyusut, jika dulu lahan sawah mencapai lebih dari 700 hektare, kini jumlahnya jauh berkurang.

Lahan-lahan yang sebelumnya subur dan produktif kini berubah menjadi wilayah tambang, memaksa petani harus dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada.

Plt Sekretaris Desa Buana Jaya, Heriansyah, mengatakan keberadaan perusahaan tambang memang membawa dampak besar bagi pertanian di daerah tersebut.

Lahan yang dulu digunakan untuk bercocok tanam, kini banyak yang dialih fungsikan untuk kepentingan industri.

“Dengan adanya perusahaan tambang, sawah-sawah ada yang dialih fungsikan. Jadi otomatis lahan pertanian pun berkurang,” ujarnya kepada adakaltim.com pada Selasa (11/3/25).

Meski menghadapi sebuah tantangan besar, petani di Desa Buana Jaya tidak tinggal diam. Mereka mulai mencari cara untuk tetap bertani dengan memanfaatkan lahan yang masih tersisa.

Beberapa petani bahkan mencoba mengelola area rawa-rawa yang sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan agar tetap bisa menghasilkan panen.

“Rawa-rawa yang dulu nggak bisa dirawat, sekarang mulai bisa dikelola lagi menjadi lahan pertanian,” tuturnya.

Selain itu, petani juga mulai menggunakan teknologi modern dalam pertanian untuk meningkatkan hasil panen.

Jika dulu satu hektare sawah membutuhkan waktu panen hingga tiga hari, kini dengan bantuan mesin, panen bisa selesai dalam satu hari. Bahkan, panen juga bisa dilakukan di malam hari dengan bantuan mesin panen modern.

“Kalau dulu panen cuma bisa sore karena mengandalkan tenaga manusia, sekarang pakai mesin, jadi lebih cepat,” jelasnya.

Namun, setelah panen, petani masih menghadapi kendala dalam proses pengeringan gabah. Saat ini, banyak petani yang masih mengandalkan lantai jemur tradisional, bahkan ada yang hanya menjemur hasil panen di halaman rumah.

Mereka berharap ada bantuan alat pengering untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian. “Kami pernah usulkan pengadaan mesin pengering, tapi sampai sekarang belum terealisasi,” pungkasnya. (adv/ak/ko)