Penulis: adakaltim

Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda terus mengawal kinerja perusahaan tambang dalam hal reklamasi dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa perusahaan tambang benar-benar menjalankan kewajiban mereka terhadap lingkungan dan pembangunan kota.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah perusahaan tambang di Kota Samarinda. Perusahaan yang disidak antara lain PT Lanna Harita Indonesia, PT Mitra Indah Lestari (MIL), dan PT Puspa Juita.

Deni menegaskan bahwa inspeksi ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana perusahaan mengelola lahan pasca-tambang, termasuk upaya reklamasi dan revegetasi.

Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan bahwa perusahaan turut berkontribusi terhadap pembangunan Kota Samarinda melalui program CSR.

“Kami ingin melihat langsung bagaimana mereka mengelola lahan pasca-tambang, termasuk revegetasi dan reklamasi. Selain itu, kami juga ingin memastikan bahwa mereka turut berkontribusi dalam pembangunan Kota Samarinda,” ujar Deni.

Dalam sidak ke PT Lanna Harita Indonesia, Komisi III menemukan bahwa perusahaan ini telah melaksanakan reklamasi dan revegetasi di beberapa area.

Sementara itu, PT Puspa Juita, yang berada di bawah naungan Lanna Harita, juga melaksanakan program CSR, salah satunya pembangunan sekolah dasar yang baru saja diresmikan oleh Wali Kota Samarinda.

Menurut Deni, keterlibatan perusahaan tambang dalam pembangunan kota merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang harus terus ditingkatkan.

“Kami melihat ada upaya dari mereka untuk berkontribusi, seperti yang dilakukan PT Puspa Juita. Ini langkah positif, tapi kami ingin lebih dari itu. Perusahaan tambang mendapatkan keuntungan besar dari Samarinda, maka mereka juga harus berperan dalam menjaga lingkungan dan membangun kota,” jelasnya.

Deni juga menyoroti pentingnya partisipasi perusahaan tambang dalam mengatasi berbagai permasalahan kota, terutama terkait banjir dan longsor.

“Kami berharap perusahaan tidak hanya menambang, tetapi juga turut serta dalam mengurangi dampak lingkungan, seperti mereduksi banjir dan longsor yang kerap terjadi di Samarinda,” pungkasnya. (adv/hd/ko)

Samarinda – Komisi IV DPRD Samarinda menerima beberapa usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Pendidik, yang disampaikan oleh Koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Rabu (19/3).

Usulan ini muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi para guru, terutama kekhawatiran mereka terhadap potensi jeratan hukum saat menjalankan tugasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan, bahwa saat ini banyak guru merasa was-was karena kesalahan kecil, seperti mencubit atau menegur siswa, bisa berujung pada laporan hukum.

Hal ini kerap menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat, sehingga para guru meminta perlindungan regulasi untuk memperjelas batasan peran mereka, terutama dalam memberikan pendidikan etika di luar kurikulum formal.

“Guru bukan hanya mengajarkan materi akademik, tetapi juga pendidikan etika. Namun, ada kekhawatiran bahwa tindakan mereka bisa disalahartikan dan berujung pada masalah hukum. Maka, perlu ada regulasi yang jelas agar tidak terjadi bola liar atau penafsiran yang merugikan tenaga pendidik,” ujarnya.

Dalam rapat itu, ucap dia, berbagai permasalahan di dunia pendidikan turut dibahas. Isu yang berkembang bukan hanya soal pelecehan, tetapi juga bagaimana suatu kasus bisa diviralkan sebelum kejelasan hukumnya ditetapkan, sehingga berdampak sosial bagi tenaga pendidik.

Ditegaskan Novan, bahwa DPRD akan mengkaji lebih lanjut usulan Raperda ini. Saat ini, usulan tersebut belum masuk ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Langkah selanjutnya, DPRD akan mengundang berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, organisasi guru seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), serta ahli hukum dan psikologi, untuk membahas secara mendalam regulasi yang diperlukan.

“Kita harus mencari jalan tengah. Memang ada kasus di mana oknum guru melakukan pelanggaran, tetapi tidak bisa digeneralisasi. Oleh karena itu, perlu duduk bersama dengan semua pemangku kepentingan untuk merumuskan aturan yang melindungi guru sekaligus tetap memberikan kepastian hukum,” tutupnya. (adv/hd/ko)

Samarinda – Proyek pembangunan Terowongan Selili yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, hampir mencapai tahap akhir.

Terowongan sepanjang 700 meter ini dibangun dengan skema Multi Years Contract senilai Rp 395 miliar dan ditargetkan selesai tahun ini.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menekankan bahwa percepatan operasional terowongan sangat penting untuk mengatasi kemacetan di sekitar Gunung Mangga.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama sebelum terowongan ini dibuka untuk umum.

DPRD Samarinda berencana menggelar inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan infrastruktur ini benar-benar layak digunakan.

“Pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan sebelum terowongan dibuka. Kami sedang menyusun jadwal sidak untuk meninjau langsung kondisi konstruksi dan memastikan standar keselamatan sudah terpenuhi,” ujar Andriansyah.

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai 90 persen, proyek ini kini memasuki tahap akhir. Setelah konstruksi selesai, akan dilakukan uji coba yang melibatkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) serta para ahli konstruksi guna memastikan kelayakan terowongan sebelum difungsikan.

Selain aspek teknis, DPRD juga menyoroti proses perizinan, yang sering menjadi tantangan dalam proyek infrastruktur besar.

Menurut Andriansyah, persetujuan dari BBPJN dapat memakan waktu hingga dua bulan, karena harus melalui berbagai tahapan uji kelayakan.

Meskipun proyek ini mendekati tahap akhir, DPRD menegaskan bahwa tidak boleh ada kompromi dalam aspek keamanan. Saat ini, proyek yang digagas oleh Pemkot Samarinda tersebut tinggal menyisakan tahap pengecoran dan penyempurnaan akhir.

“Kami ingin memastikan semuanya benar-benar siap sebelum dioperasikan. Harapan kami, proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Samarinda,” tutup Andriansyah. (adv/hd/ko)