Dilantik Jadi Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani Serukan Konsolidasi dan Profesionalisme Dewan

Tenggarong – Ahmad Yani resmi menjabat Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2024-2029 setelah dilantik dalam Rapat Paripurna ke-11 yang digelar di Gedung DPRD Kukar, Kamis (19/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia langsung menyerukan pentingnya konsolidasi politik serta profesionalisme seluruh anggota dewan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

Pelantikan ini menggantikan posisi almarhum Junaidi yang wafat pada Desember 2024 lalu.

Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Bupati Kukar, anggota DPRD Kukar, Forkopimda, jajaran camat, serta perwakilan DPRD Provinsi Kaltim.

“Sumpah jabatan itu sakral, tidak boleh dianggap main-main. Kalau ke depan ada benturan, baik di internal maupun dengan pihak eksekutif, itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai lembaga,” tegas Ahmad Yani.

Ia menekankan, perbedaan pendapat dalam tubuh DPRD merupakan hal wajar selama tetap berada dalam koridor aturan dan etika.

Ahmad Yani juga mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan lembaga legislatif di hadapan publik.

“Kita tidak ingin DPRD bekerja tidak maksimal, apalagi sampai melanggar sumpah jabatan. Maka bekerjalah sesuai peraturan perundang-undangan dan semangat yang sudah diikrarkan,” ujarnya.

Dalam semangat transparansi, Ahmad Yani membuka ruang partisipasi publik terhadap kerja DPRD.

Menurutnya, kritik dan masukan dari masyarakat adalah bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai.

“Kalau ada kekeliruan atau kekurangan, saya mohon disampaikan. Bisa langsung ke kantor DPRD atau lewat media,” katanya.

Ia juga menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada almarhum Junaidi atas dedikasinya selama menjabat sebagai Ketua DPRD sebelumnya.

Ahmad Yani berharap semangat lintas periode itu dapat terus dijaga dan diwariskan dalam kerja-kerja kelembagaan.

“Harapan kami, DPRD Kukar bisa bekerja maksimal dan menjadi bagian dari perubahan serta kesejahteraan daerah,” tutupnya. (ak/ko)

Lemahnya Promosi Pariwisata dan Budaya, Viktor Yuan Dorong Informasi sampai Hingga Kalangan Masyarakat

Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menyoroti lemahnya promosi kegiatan pariwisata dan budaya di Kota Tepian.

Menurutnya, meskipun Samarinda memiliki banyak agenda menarik, informasi tentang kegiatan tersebut kerap tidak tersebar luas dan luput dari perhatian publik.

“Kita banyak event, tapi sayangnya promosi masih kurang. Apalagi budaya lokalnya belum cukup ditonjolkan,” ujar Viktor.

Ia menilai perlunya strategi promosi yang lebih sistematis melalui penyusunan calendar of event atau kalender kegiatan tahunan yang dapat diakses publik.

Kalender ini diharapkan bisa dipasang di berbagai ruang publik seperti hotel, kafe, pusat perbelanjaan, hingga kantor-kantor pelayanan umum.

“Bukan cuma di kantor wali kota, tapi juga di tempat yang dikunjungi orang. Kalau bisa, setiap pengunjung kota tahu, minggu ini ada event apa saja di Samarinda,” tegasnya.

Viktor menyebut contoh daerah seperti Yogyakarta yang dinilainya berhasil mengemas promosi wisata melalui pendekatan budaya secara terstruktur.

Ia berharap Samarinda bisa belajar dari strategi serupa, namun tetap menyesuaikan dengan karakter dan potensi lokal yang dimiliki.

Lebih lanjut, Viktor menekankan bahwa kemajuan sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kreativitas dalam penyampaian informasi.

“Kalender event bisa menjadi jembatan antara penyelenggara acara dan masyarakat luas,” tambahnya.

Ia juga membuka peluang untuk mendorong regulasi atau kebijakan yang mewajibkan penyebaran kalender event secara luas di ruang-ruang publik melalui DPRD.

Dengan strategi promosi yang lebih terbuka dan terarah, Viktor optimistis kunjungan wisatawan ke Samarinda akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif bagi perekonomian masyarakat.

“Jangan tunggu orang datang dulu, baru kita promosikan. Justru kita yang harus jemput bola,” pungkasnya. (Adv)

Komisi I DPRD Samarinda Harap Sengketa Lahan Tidak Hambat Proyek Pembangunan

Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, menekankan pentingnya kepastian hukum atas status kepemilikan lahan sebagai syarat utama kelancaran berbagai proyek pembangunan di kota ini.

Ia menyoroti bahwa sengketa lahan yang belum terselesaikan menjadi hambatan serius, salah satunya dalam proyek pengendalian banjir di kawasan Bengkuring.

Menurut Aris, klaim warga terhadap lahan yang sejatinya telah dibayar pemerintah sejak 2006 menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Lahan itu sudah dibayar pemerintah sejak 2006. Jadi tidak mungkin dilakukan pembayaran ulang di lokasi yang sama,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa perbedaan data antara dokumen kepemilikan milik warga dan arsip pemerintah menjadi akar masalah yang memicu sengketa.

Upaya mediasi telah dilakukan oleh Komisi I DPRD, namun tidak membuahkan hasil karena permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan informal.

“Tanpa ada putusan pengadilan, tidak ada kepastian hukum yang bisa dijadikan dasar untuk melanjutkan pembangunan,” tegasnya.

Aris juga mengingatkan bahwa ketidakpastian status lahan tidak hanya berdampak pada proyek di Bengkuring, tetapi juga berpotensi mengganggu proyek-proyek publik lainnya di Samarinda yang menyangkut aset tanah pemerintah.

DPRD, lanjutnya, siap menjadi fasilitator dalam penyelesaian persoalan ini, baik dengan mendampingi masyarakat maupun pemerintah, termasuk turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi di lapangan.

“Selama status lahan belum jelas secara hukum, proyek publik apa pun akan terganggu. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” pungkasnya. (Adv)

DPRD Samarinda Siap Lanjutkan Aspirasi Warga dan Mahasiswa terkait Isu Strategis Kota

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Romadhony Putra Pratama, menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat, termasuk sejumlah isu yang disuarakan oleh kalangan mahasiswa.

Menurutnya, DPRD telah aktif menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama mitra kerja untuk menampung dan membahas berbagai isu strategis di Kota Samarinda.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan serapan anggaran dan banjir yang masih menjadi momok bagi warga kota.

“Rekomendasi yang disampaikan akan kami bahas terlebih dahulu di internal DPRD. Kami tidak bisa langsung memutuskan, tetapi semua masukan itu penting dan akan kami tindak lanjuti,” jelas Romadhony.

Ia menyebutkan, DPRD juga akan memanggil sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meminta penjelasan terkait perkembangan penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.

Bahkan, jika diperlukan, DPRD siap menggunakan hak interpelasi untuk mengevaluasi kinerja OPD secara lebih mendalam.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah.

“Kami butuh pengawasan dari masyarakat. Silakan datang saat rapat, supaya bisa melihat langsung apakah yang disuarakan hari ini benar-benar diperjuangkan,” tutupnya. (Adv)

Kebakaran di Kelurahan Bukit Biru Hanguskan Aula Mushola dan Rumah Warga

Tenggarong – Kebakaran hebat melanda rumah warga di Jalan Margatama RT 23, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, pada Selasa (17/6/2025) malam.

Kobaran api menghanguskan aula Mushola Nurul Huda yang biasa digunakan untuk kegiatan mengaji dan pertemuan warga, serta menyebabkan kerusakan pada rumah warga di sekitarnya.

Bangunan mushola turut terdampak meski tidak sampai terbakar habis.

Menurut Kepala Seksi Pemadaman dan Investigasi Disdamkarmatan Kukar, Mukhsin, api pertama kali muncul dari aula kosong yang berada di area mushola.

“Bangunan itu aula dan gudang mushola. Informasinya sedang ada pekerjaan instalasi listrik. Dugaan awal penyebab kebakaran adalah korsleting listrik,” jelasnya usai pemadaman.

Ia menjelaskan api membesar dengan sangat cepat karena seluruh konstruksi aula tersebut berbahan dasar kayu.

Hal ini mempercepat proses perambatan api ke bangunan lain yang berada di dekatnya.

Rumah milik warga bernama Yanto ikut terbakar, sementara sebagian bangunan Mushola Nurul Huda mengalami dampak dari panas dan percikan api.

Upaya pemadaman sempat terkendala karena akses jalan menuju lokasi sedang dalam proses pengecoran, sehingga menyulitkan mobil pemadam menjangkau titik kebakaran.

“Alhamdulillah kami tetap bisa masuk ke lokasi. Pemadaman berlangsung sekitar 15 menit, dibantu juga oleh warga sekitar,” kata Mukhsin.

Sebanyak 10 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi, dengan dukungan relawan Kukar yang turut membantu proses pemadaman.

Kerja cepat dan sinergi masyarakat berhasil mencegah api menjalar lebih luas ke permukiman padat penduduk.

“Syukurnya api tidak melebar dan bisa kami kendalikan dalam waktu singkat,” lanjutnya.

Pihak berwenang akan melanjutkan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Warga diimbau lebih waspada terhadap instalasi listrik dan potensi risiko kebakaran lainnya, terutama pada bangunan berbahan mudah terbakar. (ak/ko)

Pemerintah Kelurahan Maluhu Siap Gelar Diklatsar Banser se-Kaltim Akhir Juni Ini

Tenggarong – Pemerintah Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong menyatakan kesiapannya untuk menggelar Pendidikan dan Pelatihan Dasar Terpadu (DTD) I Banser se-Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan dilaksanakan pada 27 hingga 29 Juni 2025.

Sekitar 300 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kaltim dijadwalkan mengikuti kegiatan yang dipusatkan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Manggala Kelurahan Maluhu.

Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro, menyebut penunjukan wilayahnya sebagai tuan rumah merupakan bentuk apresiasi terhadap peran aktif Banser dalam mendukung kegiatan sosial dan keamanan lingkungan di kelurahan.

“Kelurahan Maluhu diamanahi menjadi lokasi DTD. Ini adalah pengakuan atas kiprah Banser yang luar biasa selama ini,” ujarnya, Selasa (17/6/2025).

Tri menjelaskan, hubungan antara pemerintah kelurahan dan Banser selama ini terjalin erat melalui berbagai kolaborasi, mulai dari aksi sosial hingga pengamanan lingkungan.

“Kolaborasi kami dan Banser selalu saling mendukung. Ini jadi kekuatan kami membangun semangat kebersamaan,” ucapnya.

Menjelang pelatihan, Kelurahan Maluhu bersama Banser juga akan menggelar pawai obor keliling pada malam tahun baru Islam sebagai bentuk penyambutan sekaligus penguatan nilai-nilai persaudaraan.

“Pawai obor ini bukan hanya simbol penyambutan, tapi juga memperkuat semangat kebersamaan,” katanya.

Tri menyadari kehadiran ratusan peserta dari luar daerah menjadi tantangan sekaligus peluang untuk memperkenalkan Maluhu sebagai wilayah yang terbuka dan ramah.

“Kami akan persiapkan semuanya agar peserta merasa nyaman dan membawa kesan positif,” terangnya.

Melalui kegiatan ini, pihak kelurahan berharap pelatihan Banser dapat menjadi momen memperkuat nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan solidaritas antar generasi muda.

“Kami yakin kegiatan ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah kelurahan dan elemen masyarakat dalam membangun semangat kebangsaan,” tutupnya. (adv/ak/ko)