Penulis: adakaltim

Tenggarong – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Kartanegara (Kukar) memfokuskan strategi penurunan stunting pada pemanfaatan data akurat dan keterlibatan sektor swasta.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan intervensi tepat sasaran dan tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah daerah.

Plt Kepala DP2KB Kukar, Dafip Haryanto menjelaskan, kunci keberhasilan program ini terletak pada kinerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di bawah koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

“Kami bertugas sebagai sekretariat TPPS, mengelola data lapangan yang menjadi dasar langkah intervensi,” ujarnya saat di wawancarai adakaltim.com, Rabu (4/6/2025).

Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Stunting), yang melibatkan perusahaan dan donatur sebagai penyandang dana.

“Program ini tidak menggunakan APBD. Ini adalah bentuk nyata peran swasta dalam pembangunan sumber daya manusia,” lanjutnya.

Program lain adalah Taman Keluarga, ruang edukatif bagi orang tua untuk memahami pengasuhan dan gizi anak secara lebih baik.

Dari berbagai upaya tersebut, DP2KB berharap hal tersebut dapat mencegah potensi terjadinya stunting sejak dini.

“Kami juga mengusulkan program ini masuk ke Sinovik dan sedang berkoordinasi dengan BRIN untuk pengembangan lebih lanjut,” jelasnya.

Dafip menilai bahwa kerja sama lintas sektor merupakan kunci keberlanjutan program.

“Tantangan memang ada, tapi kolaborasi adalah cara terbaik untuk mewujudkan generasi Kukar yang sehat dan tangguh,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutai Kartanegara (Kukar) mengimbau para petani untuk segera memanfaatkan sisa curah hujan yang masih ada guna mempercepat penanaman padi.

Langkah ini dianggap penting sebagai upaya antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang.

Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, menyebutkan bahwa walaupun BMKG memprediksi kemarau akan mulai terjadi pada Juni dan mencapai puncaknya pada Juli 2025, beberapa wilayah di Kukar masih menerima hujan yang cukup untuk proses tanam.

“Cuaca ini menurut BMKG sudah mau masuk musim kemarau, tapi kita masih bersyukur hujan masih turun. Ini peluang yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh petani,” ujarnya saat ditemui pada Selasa (3/6/2025).

Taufik menuturkan, saat ini Kukar sedang memasuki masa puncak tanam dengan luas tanam padi pada Mei 2025 mencapai hampir 3.000 hektare.

Distanak menargetkan perluasan hingga lebih dari 5.000 hektare pada bulan Juni 2025, yang hanya bisa terwujud jika para petani mempercepat proses tanam dengan dukungan penyuluh pertanian.

Namun, percepatan tanam menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan tenaga kerja.

“Penanaman ini relatif terlambat karena harus menunggu buruh dari tempat lain,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Taufik meminta seluruh petani agar tidak menunda tanam dan segera memanfaatkan kondisi air yang masih tersedia.

Meski ada beberapa titik yang mengalami banjir, situasi masih dapat dikendalikan. “Tanam sekarang, jangan ditunda. Mumpung masih ada air,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa jika kemarau benar-benar datang pada Juli, ketersediaan air akan menurun drastis dan berdampak pada produksi pangan.

“Yang terpenting, saya minta petani percepat tanam dan terus jaga tanaman sampai panen,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (Dispar Kukar) menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Resepsionis Tahun 2025 sebagai langkah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja perhotelan sesuai standar nasional.

Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari hotel dan penginapan di Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, dan Muara Jawa. Dilaksanakan di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Selasa (3/6/2025).

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dispar Kukar, Sugiarto dan turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata, Antoni Kusbiantoro.

Dalam kegiatan tersebut, Dispar Kukar menghadirkan tiga narasumber profesional yang merupakan General Manager (GM) perhotelan dari DI Yogyakarta, yaitu Yohanes Hendra Dwi Utomo, Herryadi Baiin, dan Iwan Ridwan Munajat.

Sugiarto mengatakan, pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan merupakan bagian dari program peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, khususnya di bidang perhotelan.

“Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan para resepsionis di Kukar, agar mereka memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan sertifikasi resmi yang sesuai dengan standar industri perhotelan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa materi yang diberikan dalam pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting dalam pekerjaan resepsionis, antara lain menjaga penampilan pribadi dan area kerja, bekerja dalam lingkungan sosial yang beragam, menerapkan komunikasi di tempat kerja, menangani permintaan dan keluhan pelanggan, melayani kedatangan dan keberangkatan tamu, serta mengoperasikan sistem komputer Front Office (FO).

“Standar kompetensi ini akan menjadi acuan bagi peserta agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada tamu hotel,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga merupakan bagian dari strategi pengembangan sektor pariwisata di Kukar secara keseluruhan, termasuk dalam mempersiapkan diri menghadapi peluang dan tantangan yang muncul seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita tetap setiap tahun berupaya melakukan bimbingan terhadap teman-teman perhotelan, agar sektor ini bisa terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah,” tuturnya.

Ia pun berharap para peserta dapat memaksimalkan kesempatan ini, tidak hanya untuk memperoleh sertifikat, tetapi juga untuk benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan di tempat kerja masing-masing.

“Harapan kami, peserta dapat menerapkan ilmu yang didapat, sehingga pengunjung merasa terlayani dengan baik dan berkesan selama berada di Kukar,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Caturwulan I Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bappeda Kukar, Senin (2/6/2025).

Rapat ini merupakan agenda evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah berjalan sejak Januari hingga akhir April 2025.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono yang memimpin langsung jalannya rapat menyampaikan secara umum capaian kinerja pembangunan menunjukkan tren positif, khususnya dalam realisasi fisik.

Hingga akhir April, progres fisik tercatat telah mencapai 27 persen, meskipun capaian keuangan masih berada di bawah 20 persen.

“Kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun, capaian ini masih tergolong wajar. Biasanya memang akan meningkat signifikan di pertengahan tahun,” ucapnya.

Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah kepatuhan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaporkan perkembangan kegiatan melalui aplikasi E-pantau.

Sunggono menyayangkan masih adanya OPD yang belum disiplin mengisi laporan, padahal E-pantau merupakan alat penting dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan program.

“E-pantau itu sebenarnya alat bantu untuk melihat sejauh mana program pembangunan berjalan, apa masalahnya, dan bagaimana menyikapinya. Jadi sangat penting untuk dilaporkan secara berkala dan akurat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Sunggono juga memaparkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 turut mengalami penyesuaian seiring adanya efisiensi dan defisit anggaran.

Beberapa kegiatan diformat ulang dan disesuaikan agar tetap selaras dengan prioritas daerah, termasuk program seperti Bantuan Gubernur untuk Negeri (BGN) dan Sekolah Rakyat.

“Misalnya anggaran kegiatan awalnya 100, lalu karena efisiensi tinggal 90. Nah, 90 ini harus dipastikan tetap tepat sasaran. Itu yang sedang kita susun ulang,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa capaian keuangan hingga caturwulan pertama yang baru mencapai 16,9 persen bukan berarti rendah, mengingat data tersebut hanya mencakup sampai April.

Ia optimistis dengan dukungan pengendalian yang ketat dan pelaporan yang disiplin, capaian tahun ini bisa menyamai atau bahkan melampaui tahun sebelumnya.

“Kalau kita kawal dari sekarang, insyaallah target bisa tercapai. Tahun lalu kita bisa sampai 88 persen karena seluruh proses dikawal ketat,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi titik awal dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan penambahan tenaga ASN melalui jalur P3K, pemerintah daerah berharap bisa memenuhi kebutuhan layanan yang semakin kompleks dari masyarakat.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan P3K secara simbolis dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, di halaman Kantor Bupati Kukar pada Senin (2/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sunggono menyampaikan ucapan selamat dan menegaskan status baru sebagai P3K membawa tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Ini adalah tonggak awal, dan kalian semua adalah bagian penting dalam barisan pertama pelayanan pemerintah daerah,” ujarnya.

Sunggono menjelaskan, pengangkatan P3K ini mengikuti amanat pemerintah pusat yang menargetkan penyelesaian rekrutmen hingga akhir 2024.

Namun, pelaksanaannya di daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran daerah.

“Kebijakan ini juga didasarkan pada pertimbangan subjektif dan objektif yang kemudian diputuskan Bupati untuk mengangkat keseluruhan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penambahan ASN melalui jalur P3K berpengaruh pada belanja pegawai daerah.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja pegawai baru menjadi hal wajib untuk memenuhi harapan masyarakat atas layanan publik yang lebih baik.

“P3K harus segera menyesuaikan diri dengan ritme kerja birokrasi dan budaya organisasi perangkat daerah,” tegasnya.

Ia menyebut, kinerja para P3K akan dievaluasi setiap tahun berdasarkan kontribusi nyata dalam pelayanan publik.

Pegawai yang menunjukkan kinerja baik akan mendapat peluang pengembangan karier, sementara yang tidak memenuhi target berisiko tidak diperpanjang kontraknya.

“Kontrak awal berlaku satu tahun, lalu dievaluasi setiap tahun. Ini semua berbasis evaluasi objektif terhadap kontribusi nyata dalam pelayanan publik,” pungkasnya. (ak/ko)