Penulis: adakaltim

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, memberikan penjelasan terkait kekhawatiran masyarakat terhadap potensi bencana alam, khususnya banjir dan longsor, di sekitar proyek pembangunan terowongan di kota Samarinda.

Andriansyah menegaskan bahwa struktur lereng yang ada saat ini masih bersifat sementara dan belum dibangun secara permanen. Struktur tersebut digunakan sebagai penahan sementara untuk mendukung kelancaran pekerjaan di area proyek.

“Itu memang untuk sementara, belum permanen ya. Sifatnya itu penahan sementara, supaya orang bisa beroperasional bekerja menyelesaikan terowongan,” jelasnya, Selasa (27/5/2025).

Ia menambahkan, struktur permanen akan dibangun setelah proses pengerjaan terowongan selesai sepenuhnya. Saat ini, langkah teknis sudah dilakukan untuk memastikan keselamatan di sekitar area proyek.

“Nanti kalau terowongan itu sudah jadi, baru dibuat yang permanennya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andriansyah menyampaikan bahwa Wali Kota Samarinda telah memberikan jaminan terkait kekuatan struktur lereng, khususnya di bagian inlet terowongan. Pembangunan terowongan ini disebut telah melalui kajian teknis secara rinci dan menyeluruh.

“Jadi tidak perlu ada rasa khawatir juga di masyarakat. Jangan khawatir, karena itu memang untuk menahan dulu longsoran tanah selama beraktifitas,” pungkasnya.

Pernyataan ini diharapkan mampu meredam kekhawatiran warga terkait potensi risiko yang ditimbulkan dari aktivitas proyek strategis tersebut. (adv)

Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memisahkan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) menjadi dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terpisah.

Menurutnya, pemisahan ini penting agar masing-masing bidang dapat lebih fokus dalam menjalankan program dan fungsinya.

Viktor menilai penggabungan tiga bidang dalam satu dinas justru membuat kinerja tidak optimal, khususnya dalam hal alokasi anggaran dan fokus program kerja.

Ia mencontohkan sektor pariwisata yang saat ini menjadi bagian dari Disporapar, justru sulit berkembang karena anggaran yang terbatas dan perhatian yang terbagi.

“Kalau bidang saja, nanti bingung karena anggarannya terlalu kecil, akhirnya tidak fokus. Pariwisata harusnya tidak nyantol di Dispora,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).

Ia juga menyoroti pentingnya mempersiapkan sektor pariwisata sebagai pengganti dominasi sektor tambang di Samarinda, mengingat diperkirakan pada tahun 2026 sektor tambang tidak lagi menjadi andalan utama kota ini.

“Karena 2026 itu, Kota Samarinda tidak ada tambang lagi. Apa yang harus dilakukan? Menyiapkan sumber daya manusia (SDM), menyiapkan lahan, tempat, dan tata ruang untuk pelaku-pelaku pariwisata yang ada,” tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengembangkan sektor ini, Viktor mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Wisata.

Perda ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam mengelola dan mengembangkan potensi wisata secara lebih terarah dan profesional.

Dengan pemisahan OPD, Viktor berharap pengembangan pariwisata di Kota Tepian dapat dilakukan secara lebih optimal, dengan dukungan anggaran yang memadai dan perhatian penuh dari pemerintah daerah. (adv)

Samarinda – Anggota DPRD Samarinda, Anhar, melayangkan kritik tajam terhadap pola pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Ia menilai, pembangunan infrastruktur di kota ini tidak memperhatikan persoalan mendasar seperti serapan air dan penataan ruang yang baik.

Menurut Anhar, proyek-proyek yang dibangun dengan anggaran besar justru tidak mampu bertahan saat musim hujan tiba. Ia mencontohkan, beberapa infrastruktur mengalami kerusakan usai diguyur hujan deras.

“Setelah hujan, apa yang kita bangun? Rusak semua. Terowongan longsor, titik-titik banjir tetap ada,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).

Ia menuding, penyebab utama banjir di Samarinda adalah buruknya tata ruang serta praktik pematangan lahan yang dilakukan secara sembarangan. Ironisnya, Anhar menduga, proses pematangan lahan tersebut dilakukan dengan izin dari Pemkot Samarinda sendiri.

Masalah drainase juga menjadi sorotan serius. Ia menyebut, banyak parit yang tenggelam akibat pembangunan dengan elevasi yang tidak terkendali.

“Parit-paritnya tenggelam. Elevasi pembangunan tidak terkontrol. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan perencanaan,” tambahnya.

Selain itu, Anhar juga menyoroti lambannya peningkatan infrastruktur lingkungan seperti jalan, jaringan listrik, dan penerangan jalan umum. Padahal, menurutnya, sektor tersebut merupakan salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya diukur dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan dari besarnya anggaran atau megahnya bangunan.

“Gedung bisa dibangun tinggi, pasar bisa direhabilitasi, tapi jika banjir datang dan semua disapu bersih, apa gunanya?,” tegasnya.

Tak hanya itu, Anhar juga mengkritisi pembangunan patung pesut yang menelan anggaran sebesar Rp1,1 miliar. Menurutnya, proyek tersebut tidak memiliki urgensi dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (adv)

Samarinda – Aktivitas reklamasi yang berlangsung di sungai alami wilayah Samarinda kembali menjadi sorotan publik.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila tidak disertai dengan kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin resmi dari instansi terkait.

Joha mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak aspirasi dari warga yang merasa terdampak oleh proyek reklamasi tersebut. Warga menduga, reklamasi menjadi salah satu penyebab banjir besar yang melanda wilayah Samarinda beberapa waktu lalu.

“Warga meminta agar aktivitas reklamasi segera dihentikan karena diduga memperparah kondisi banjir di kawasan mereka. Jangankan reklamasi, mengubah bentangan sungai saja harus melalui prosedur yang ketat,” tegas Joha kepada awak media, Senin (26/5/2025).

Politikus Partai NasDem ini turut menyampaikan apresiasi kepada pihak perusahaan yang telah merespons keluhan masyarakat. Meski demikian, ia menegaskan komitmen di atas kertas tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang ada. “Yang paling penting adalah bagaimana persoalan banjir ini bisa diselesaikan secara nyata, bukan hanya janji,” ujarnya.

Lebih lanjut, Joha menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Menurutnya, investasi harus tetap memperhatikan aspek sosial dan tidak boleh merugikan masyarakat sekitar.

“Perusahaan diharapkan bisa berkontribusi positif, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (adv)