Penulis: adakaltim

Samarinda – Rencana pembentukan Perda tentang pemakaman umum di Kota Samarinda belum juga menemui kejelasan. Wakil Ketua Pansus I DPRD Samarinda, Ronal Lonteng, menyebut pihaknya butuh waktu tambahan untuk merampungkan aturan yang ternyata cukup rumit ini.

“Pemakaman itu banyak jenisnya, terutama kalau dilihat dari sisi agama. Jadi kita nggak bisa bikin aturan sembarangan,” kata Ronal kepada wartawan.

Menurutnya, saat ini Pansus I masih menggodok draf Raperda bersama sejumlah OPD terkait seperti Disperkim dan Badan Pengelolaan Aset Daerah. Di lapangan, pengelolaan makam yang melibatkan pihak swasta juga jadi persoalan tersendiri.

“Nggak bisa asal jadi, takutnya malah bentrok sama aturan lain,” tambahnya.

Ronal menegaskan, Pansus tak ingin buru-buru mengajukan Raperda ke Bapemperda jika isi draf belum matang. Apalagi ini menyangkut kepentingan umum.

“Kalau belum siap, mending kita tambah masa kerja dulu. Biar nanti saat diterapkan, aturan ini nggak bikin masalah baru,” pungkasnya. (Adv)

Samarinda – Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur menjadi momentum penting bagi Kota Samarinda dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengajak generasi muda untuk ikut andil menciptakan terobosan demi menjawab tantangan dan peluang yang hadir dari perubahan besar ini.

Menurut Deni, Kota Samarinda sebagai salah satu gerbang utama menuju kawasan IKN akan mengalami tekanan urbanisasi dan mobilitas yang tinggi. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur menjadi sangat krusial.

“Pembangunan jalan, sistem drainase, transportasi publik, hingga penataan kawasan harus ditingkatkan. Ini bukan semata tugas pemerintah, tapi juga ruang kontribusi bagi anak muda untuk hadir dengan gagasan segar,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya inovasi lokal dalam menjawab kebutuhan perkotaan yang semakin kompleks. Deni juga menilai, para pemuda di Samarinda memiliki potensi besar untuk terlibat dalam pengembangan konsep kota cerdas, transportasi ramah lingkungan, serta manajemen tata ruang yang efisien.

Komisi III DPRD sendiri, lanjut Deni, terus melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis yang berkaitan langsung dengan konektivitas dan kenyamanan warga. Ia berharap, melalui pendekatan partisipatif, perencanaan pembangunan tidak lagi bersifat top-down, tetapi membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan komunitas pemuda.

“Pindahnya IKN adalah momentum sekali seumur hidup. Jika pemuda Samarinda tidak mengambil bagian sejak sekarang, kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi tuan rumah di wilayah sendiri,” ujarnya menegaskan.

Dengan akselerasi pembangunan yang tengah berlangsung, Deni berharap Samarinda dapat tumbuh menjadi kota penyangga yang kuat, berdaya saing, dan siap menyambut babak baru dalam sejarah Kalimantan Timur. (Adv)

Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyerukan kepada para orang tua untuk berani melaporkan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Hal ini ia sampaikan menyusul meningkatnya jumlah kasus serupa di wilayah Samarinda.

“Kalau anak Anda jadi korban, segera laporkan. Jangan diam saja. Ini tanggung jawab kita dalam menjaga hak anak,” tegas Puji.

Menurutnya, banyak kasus yang tidak tuntas karena orang tua memilih bungkam demi menjaga citra sosial di lingkungan tempat tinggal. Padahal, sikap demikian justru memperburuk kondisi psikologis korban.

Puji juga menekankan pentingnya peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan institusi pendidikan untuk ikut memantau aktivitas anak secara berkala. Ia berharap, upaya perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi wacana, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.

“Anak-anak merupakan generasi penerus yang harus kita lindungi, bukan membiarkan kasus yang menimpa mereka dibiarkan begitu saja,” tandasnya. (Adv)

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Andriansyah, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah Forum Pemuda Peduli Lingkungan (FPPL) dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup di Kota Tepian.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya strategi yang lebih konkret dan terukur dalam menjalankan program-program forum tersebut.

Dalam pernyataannya, Andriansyah mengungkapkan bahwa terdapat tiga isu utama yang saat ini menjadi fokus FPPL, yaitu persoalan sampah, banjir, dan keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Ketiga isu ini dinilai krusial dan memerlukan penanganan serius yang melibatkan partisipasi aktif komunitas lokal.

“Forum harus bisa menjadikan isu-isu ini sebagai prioritas dalam setiap pergerakan, sekaligus mendorong keterlibatan komunitas lokal agar lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Andriansyah.

Ia menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat, terutama dalam melihat sampah sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi. Meski regulasi pengelolaan sampah telah tersedia, implementasi di lapangan dinilainya masih lemah.

Untuk mengatasi persoalan banjir, Andriansyah mengusulkan program kerja bakti rutin dan pembersihan saluran air sebagai langkah konkret. Ia juga menyarankan agar FPPL mengajukan anggaran operasional kepada pemerintah guna mendukung keberlanjutan program-program yang dijalankan.

Sementara itu, terkait dengan keterbatasan RTH, politisi tersebut mendorong adanya program penanaman pohon secara terencana, terutama di kawasan rawan longsor dan daerah padat penduduk yang minim ruang hijau.

Tak hanya itu, Andriansyah juga menekankan pentingnya sinergi antarkomunitas untuk memperkuat gerakan lingkungan. Ia menyebut keterlibatan kelompok seperti komunitas peduli sungai dan keluarga tangguh berencana sebagai elemen penting dalam membangun gerakan lingkungan berbasis masyarakat.

“Untuk menyukseskan program ini, perlunya melibatkan komunitas lokal untuk bergerak bersama,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi yang kuat dan pendekatan yang strategis, ia berharap FPPL dapat menjadi motor penggerak perubahan positif dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kota Samarinda. (Adv)

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, meminta Pemerintah Kota Samarinda untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam rangka menghadapi penilaian Kawasan Layak Anak (KLA) tahun 2025 yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Menurut Novan, sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci dalam memenuhi berbagai indikator penilaian KLA, terutama dalam isu-isu yang masih menjadi pekerjaan rumah, seperti keberadaan anak jalanan (anjal) yang masih terlihat di beberapa titik kota, khususnya di persimpangan jalan.

“Ini menjadi catatan bersama dalam penilaian KLA nanti, jika satu kota masih ada Anjal tentu akan berpengaruh,” ungkap Novan.

Ia menegaskan, upaya mewujudkan kota yang ramah anak tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan langkah terpadu dan menyeluruh yang melibatkan berbagai lembaga terkait.

“Setiap OPD punya leading sektor yang saling berkaitan, mulai dari Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Dinas Perhubungan juga instansi lainnya pun punya peran penting dalam penilaian KLA,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Novan mengungkapkan bahwa penilaian KLA mencakup lima klaster utama, yakni hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.

Ia pun berharap seluruh OPD dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal demi memenuhi seluruh aspek yang dipersyaratkan.

“Ini menjadi perhatian kita agar setiap instansi dapat bekerja dengan maksimal, karena ada beberapa kekurangan yang harus diselesaikan untuk memenuhi seluruh poin penilaian,” tutupnya. (Adv)