DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Pemulihan Kerugian Negara Jadi Fokus

Jakarta – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat upaya pengembalian aset hasil kejahatan sekaligus memulihkan kerugian yang dialami negara dan masyarakat.

Ketua Panja RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam laporannya menegaskan bahwa instrumen hukum tersebut dibutuhkan karena upaya penegakan hukum selama ini belum sepenuhnya optimal dalam memulihkan aset hasil tindak pidana.

Menurutnya, pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan kekayaan yang berasal dari kejahatan dapat dikembalikan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Pembahasan RUU tersebut melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian forum konsultasi dan penyerapan aspirasi. Komisi III DPR RI mencatat telah menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Proses penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.

Habiburokhman mengatakan, pembahasan berlangsung secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, Panja, hingga tim perumus dan tim sinkronisasi. Publik juga dapat memantau jalannya pembahasan melalui TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, maupun situs resmi dpr.go.id.

Dalam proses penyempurnaan, DPR menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). RUU yang semula memuat 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal. Perubahan judul juga dilakukan dengan menambahkan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk memperjelas cakupan tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.

RUU tersebut memiliki empat pilar utama, yakni penguatan asas dan ruang lingkup dengan tetap menghormati hak asasi manusia, penerapan prosedur perampasan aset yang presisi, tata kelola aset yang transparan, serta restorasi yang berkeadilan. Salah satu mekanisme yang diatur ialah non-conviction based, yakni perampasan aset yang tidak harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.

Cakupan tindak pidana yang dapat dijangkau juga diperluas, termasuk narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Proses perampasan aset dirancang melalui penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan.

Habiburokhman menegaskan, mekanisme tersebut harus dilengkapi pengawasan independen, pembuktian berimbang di persidangan, dan sistem pengelolaan aset yang transparan serta memiliki jejak audit permanen.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Melalui regulasi tersebut, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga pemulihan kerugian dapat dilakukan secara adil. (*)

Pemkab Kukar Kukar Ajukan Pembiayaan Rp1 Triliun ke SMI, Enam Jalur Strategis Jadi Prioritas

Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya memperkuat konektivitas antarwilayah dengan menyiapkan pembiayaan sekitar Rp1 triliun melalui Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dana tersebut direncanakan untuk menangani enam poros jalan strategis yang menghubungkan sejumlah kecamatan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan salah satu pekerjaan rumah pemerintah daerah saat ini adalah menghubungkan seluruh ibu kota kecamatan melalui akses jalan yang memadai. Ia mengakui masih terdapat dua ibu kota kecamatan yang belum terhubung secara optimal, yakni Muara Muntai dan Muara Wis.

“Kalau kita bicara konektivitas antarwilayah, konsepnya adalah bagaimana menghubungkan ibu kota kecamatan yang satu dengan lainnya. Harus kita akui, hari ini masih ada dua ibu kota kecamatan yang belum terhubung, yaitu Muara Muntai dan Muara Wis. Ini menjadi pekerjaan rumah kami,” ujarnya.

Menurut Aulia, untuk membuka konektivitas kedua wilayah tersebut dibutuhkan pembangunan infrastruktur, termasuk jembatan di kawasan Kota Bangun serta peningkatan akses jalan dari Kota Bangun menuju Marawis. Karena itu, pemerintah daerah tengah mengupayakan skema pembiayaan melalui SMI dengan memanfaatkan dana kurang salur sebagai bagian dari skema pengajuan pembiayaan.

“Kami sedang melakukan permohonan kepada SMI dengan skema pembiayaan yang memanfaatkan dana kurang salur untuk pembangunan beberapa proyek strategis. Salah satunya jalan dari Marawis ke Kota Bangun, termasuk penyelesaian sejumlah ruas yang menjadi jalur penghubung antaribu kota kecamatan,” jelasnya.

Aulia menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk menjadikan seluruh jaringan jalan di Kukar dalam kondisi mantap masih cukup besar. Berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.

“Memang harus kami akui, untuk membuat jalan mantap di Kutai Kartanegara masih dibutuhkan pembiayaan sekitar Rp8 triliun. Ini bukan angka yang sedikit, tetapi kami tidak berkecil hati. Setiap tahun akan tetap kita cicil sesuai kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Apabila pengajuan pembiayaan sekitar Rp1 triliun kepada SMI terealisasi, terdapat enam poros jalan yang direncanakan menjadi prioritas. Ruas tersebut meliputi Sebulu–Limbungan–Tuan Tuha, Kota Bangun–Marawis, serta akses menuju ibu kota Kecamatan Kota Bangun Darat yang membutuhkan pembangunan jalan karena merupakan kecamatan baru.

Selanjutnya, peningkatan jalan M. Yusuf di Sebulu, ruas Salo Cella–Tanjung Limau di Muara Badak, serta jalur Santan Hulu–Santan Ilir di Kecamatan Marangkayu. Selain enam poros tersebut, pemerintah daerah juga merencanakan penanganan 10 titik longsor yang tersebar di wilayah Kukar.

“Kalau SMI ini tembus, pengajuan kita sekitar Rp1 triliun untuk enam poros. Kita ingin jalur-jalur strategis ini bisa ditangani secara bertahap sehingga konektivitas antarwilayah semakin baik,” ungkap Aulia.

Ia menambahkan, pembiayaan melalui SMI tetap menggunakan perencanaan yang disusun pemerintah daerah. Namun, seluruh usulan proyek harus melalui proses verifikasi untuk memastikan kelayakan pembiayaan sebelum dana dikucurkan.

“Perencanaannya tetap dari pemerintah daerah. Akan tetapi, perencanaan yang kita susun itu diverifikasi oleh SMI. Setelah hasil verifikasi dinyatakan layak dibiayai, SMI akan mengucurkan pembiayaan untuk pelaksanaannya. Intinya, kita ingin mendapatkan hasil pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” pungkasnya. (adv/ns/ko)

Urus Administrasi Makin Mudah, Mini MPP Kukar Bakal Terintegrasi Layanan Digital

Kutai Kartanegara – Transformasi pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai diarahkan hingga ke tingkat kecamatan. Pemerintah daerah berencana mengembangkan Mini Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan mengintegrasikan layanan administrasi terpadu kecamatan, sistem digital, dan program Kukar Satu Data.

Langkah ini dirancang untuk memangkas jarak pelayanan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat di wilayah kecamatan. Melalui Mini MPP, sejumlah urusan administrasi dan perizinan yang selama ini harus diselesaikan di tingkat kabupaten nantinya dapat dilayani lebih dekat dengan tempat tinggal warga.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan konsep Mini MPP akan mengadopsi seluruh jenis layanan yang tersedia di MPP kabupaten, termasuk layanan digital yang memungkinkan masyarakat mengurus berbagai keperluan melalui smartphone.

“Semua layanan yang ada di MPP kita itu semua nanti akan kita replikasi ke Mini MPP di masing-masing kecamatan. MPP kita juga sudah mempersiapkan layanan yang kita sebut dengan metaverse, di mana nanti beberapa layanan bisa diakses melalui smartphone,” katanya.

Dalam penerapannya, Mini MPP akan memiliki fungsi pendampingan bagi masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan digital atau mengalami kendala saat mengakses sistem. Petugas kecamatan akan membantu masyarakat agar proses administrasi tidak terhambat persoalan teknis.

“Mini MPP di kecamatan itu sifatnya mereka menjadi admin ketika terjadi kendala-kendala dalam pengurusan dengan menggunakan smartphone,” jelas Aulia.

Tidak hanya menjadi pusat pendampingan digital, Mini MPP juga diproyeksikan memperluas kewenangan pelayanan di tingkat kecamatan. Pemerintah kabupaten akan mengidentifikasi layanan yang dapat dilimpahkan sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengurus seluruh keperluannya ke Tenggarong.

“Ada beberapa layanan-layanan nanti yang akan kita deliver ke kecamatan-kecamatan, sehingga kawan-kawan di kecamatan tidak perlu datang ke kabupaten untuk mengurus izin-izin yang mana ini bisa kita limpahkan ke kecamatan,” paparnya.

Untuk mendukung pelaksanaan konsep tersebut, Pemkab Kukar akan melakukan peningkatan terhadap layanan PATEN yang telah berjalan di kecamatan. Peningkatan tidak hanya menyangkut sistem pelayanan, tetapi juga kesiapan personel yang akan bertugas memberikan layanan kepada masyarakat.

“Di kecamatan itu kan sudah ada layanan yang kita sebut dengan layanan PATEN. Layanan inilah nanti yang akan kita upgrading untuk proses layanan Mini MPP ini. Kita akan kuatkan sumber daya manusianya dan kita akan lengkapi orangnya,” ungkapnya.

Lebih jauh, Aulia menegaskan integrasi dengan Kukar Satu Data menjadi bagian penting dalam pengembangan pelayanan tersebut. Ketiga sistem, yakni Mini MPP, Kukar Satu Data, dan PATEN, dirancang saling terhubung untuk mendukung kemudahan akses informasi maupun administrasi pemerintahan.

“Jadi nanti Mini MPP, Kukar Satu Data dan layanan PATEN ini akan menjadi satu hal yang terintegrasi di kecamatan dan ini bisa dengan mudah digunakan oleh warga masyarakat kita yang ada di kecamatan,” pungkasnya. (adv/ns/ko)

Pemkab Kukar Matangkan Skema Subsidi Bunga Kredit Kukar Idaman Terbaik

Kutai Kartanegara -Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mematangkan perubahan skema pembiayaan program Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKIT). Berbeda dengan pola sebelumnya, program tersebut direncanakan menggunakan mekanisme subsidi bunga pinjaman perbankan agar masyarakat bisa memperoleh fasilitas kredit dengan bunga nol persen.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan perubahan mekanisme tersebut menjadi salah satu hal yang masih perlu dikaji secara mendalam, terutama menyangkut ketentuan penggunaan anggaran daerah. Pemerintah daerah kini berupaya memastikan skema baru tersebut tidak bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan negara.

“Nanti saya cek, karena kalau KKKI ini kemarin kendalanya adalah metodenya berubah. Kalau dulu metode KKKI ini adalah uang dividen kita digunakan untuk satu kali siklus putaran Kredit Kukar Idaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam konsep KKIT, pemerintah daerah tidak lagi menggunakan dana dividen untuk membiayai satu putaran kredit. Sebaliknya, pemerintah berencana menanggung beban bunga pinjaman yang dikenakan pihak perbankan sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat tidak perlu membayar bunga.

“Penawarannya untuk Kredit Kukar Idaman Terbaik sekarang itu harapannya pemerintah melakukan subsidi terhadap bunga. Jadi misalnya kita pinjam di BPD, kan mengenakan bunga misalnya 11,5 persen. Kita pinjam Rp100 juta, bunganya Rp11,5 juta per tahun,” jelasnya.

Melalui mekanisme tersebut, beban bunga yang seharusnya dibayarkan oleh masyarakat akan ditanggung pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh akses pembiayaan dari perbankan, tetapi tidak dibebani bunga pinjaman.

“Nah, bunganya inilah yang disubsidi pemerintah sehingga bunga yang diterima oleh end user atau masyarakat itu nol persen,” tegas Aulia.

Meski demikian, Bupati mengakui skema tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Pasalnya, subsidi bunga menggunakan anggaran pemerintah memiliki konsekuensi terhadap pengeluaran daerah, sehingga aspek regulasi dan pertanggungjawabannya harus dipastikan terlebih dahulu.

“Ini yang coba kita sesuaikan, karena hitungannya uang habis. Jadi ini yang masih kita bicarakan dengan BPK dan BPKP, apakah diperbolehkan atau tidak,” ungkapnya. (adv/ns/ko)