Jakarta – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Regulasi ini diarahkan untuk memperkuat upaya pengembalian aset hasil kejahatan sekaligus memulihkan kerugian yang dialami negara dan masyarakat.
Ketua Panja RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam laporannya menegaskan bahwa instrumen hukum tersebut dibutuhkan karena upaya penegakan hukum selama ini belum sepenuhnya optimal dalam memulihkan aset hasil tindak pidana.
Menurutnya, pemberantasan kejahatan tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan kekayaan yang berasal dari kejahatan dapat dikembalikan.
“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.
Pembahasan RUU tersebut melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian forum konsultasi dan penyerapan aspirasi. Komisi III DPR RI mencatat telah menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Proses penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui kunjungan kerja ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan.
Habiburokhman mengatakan, pembahasan berlangsung secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, Panja, hingga tim perumus dan tim sinkronisasi. Publik juga dapat memantau jalannya pembahasan melalui TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, maupun situs resmi dpr.go.id.
Dalam proses penyempurnaan, DPR menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). RUU yang semula memuat 67 pasal kemudian berkembang menjadi 74 pasal. Perubahan judul juga dilakukan dengan menambahkan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” untuk memperjelas cakupan tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset.
RUU tersebut memiliki empat pilar utama, yakni penguatan asas dan ruang lingkup dengan tetap menghormati hak asasi manusia, penerapan prosedur perampasan aset yang presisi, tata kelola aset yang transparan, serta restorasi yang berkeadilan. Salah satu mekanisme yang diatur ialah non-conviction based, yakni perampasan aset yang tidak harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku.
Cakupan tindak pidana yang dapat dijangkau juga diperluas, termasuk narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Proses perampasan aset dirancang melalui penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan.
Habiburokhman menegaskan, mekanisme tersebut harus dilengkapi pengawasan independen, pembuktian berimbang di persidangan, dan sistem pengelolaan aset yang transparan serta memiliki jejak audit permanen.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Melalui regulasi tersebut, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik, sehingga pemulihan kerugian dapat dilakukan secara adil. (*)




