Pemkab Kukar Matangkan Skema Subsidi Bunga Kredit Kukar Idaman Terbaik

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri. (nisa/adakaltim)

Kutai Kartanegara -Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah mematangkan perubahan skema pembiayaan program Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKIT). Berbeda dengan pola sebelumnya, program tersebut direncanakan menggunakan mekanisme subsidi bunga pinjaman perbankan agar masyarakat bisa memperoleh fasilitas kredit dengan bunga nol persen.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan perubahan mekanisme tersebut menjadi salah satu hal yang masih perlu dikaji secara mendalam, terutama menyangkut ketentuan penggunaan anggaran daerah. Pemerintah daerah kini berupaya memastikan skema baru tersebut tidak bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan negara.

“Nanti saya cek, karena kalau KKKI ini kemarin kendalanya adalah metodenya berubah. Kalau dulu metode KKKI ini adalah uang dividen kita digunakan untuk satu kali siklus putaran Kredit Kukar Idaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam konsep KKIT, pemerintah daerah tidak lagi menggunakan dana dividen untuk membiayai satu putaran kredit. Sebaliknya, pemerintah berencana menanggung beban bunga pinjaman yang dikenakan pihak perbankan sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat tidak perlu membayar bunga.

“Penawarannya untuk Kredit Kukar Idaman Terbaik sekarang itu harapannya pemerintah melakukan subsidi terhadap bunga. Jadi misalnya kita pinjam di BPD, kan mengenakan bunga misalnya 11,5 persen. Kita pinjam Rp100 juta, bunganya Rp11,5 juta per tahun,” jelasnya.

Melalui mekanisme tersebut, beban bunga yang seharusnya dibayarkan oleh masyarakat akan ditanggung pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat tetap memperoleh akses pembiayaan dari perbankan, tetapi tidak dibebani bunga pinjaman.

“Nah, bunganya inilah yang disubsidi pemerintah sehingga bunga yang diterima oleh end user atau masyarakat itu nol persen,” tegas Aulia.

Meski demikian, Bupati mengakui skema tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Pasalnya, subsidi bunga menggunakan anggaran pemerintah memiliki konsekuensi terhadap pengeluaran daerah, sehingga aspek regulasi dan pertanggungjawabannya harus dipastikan terlebih dahulu.

“Ini yang coba kita sesuaikan, karena hitungannya uang habis. Jadi ini yang masih kita bicarakan dengan BPK dan BPKP, apakah diperbolehkan atau tidak,” ungkapnya. (adv/ns/ko)

Bagikan :