Tanggapi Polemik PKKMB, Anhar: Yang Penting Komunikasi Antara Mahasiswa dan Pihak Universitas Lancar

Samarinda – Polemik seputar Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di salah satu universitas di Samarinda, yang mengundang petinggi TNI sebagai pembicara, mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar.

Bagi Anhar, perbedaan pendapat yang muncul harus dijembatani dengan komunikasi terbuka antara kampus, mahasiswa, dan narasumber.

“Semangat dunia kampus itu berbeda dengan di luar. Tapi yang paling penting adalah komunikasi,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

Ia menilai kampus perlu bersikap inklusif terhadap berbagai narasumber, termasuk dari unsur TNI dan Polri. Sebaliknya, aparat yang hadir juga perlu memahami bahwa mereka sedang berbicara di ranah akademik, bukan di lingkungan militer.

“Kalau diundang ke kampus, mereka harus terbuka bahwa sedang berbicara di luar lingkungan TNI, bukan di barak. Begitupun mahasiswa, ini kan menjadi sarana mengukur komunikasi, narasi, dan intelektual kita,” jelasnya.

Menurutnya, PKKMB sejatinya bertujuan memperluas wawasan mahasiswa baru dari berbagai sudut pandang. Kehadiran praktisi seperti TNI dinilainya mampu memberikan perspektif praktis yang melengkapi teori, terutama dalam konteks bela negara.

“Justru bagus karena ada sisi dari praktisi dan teorinya, apalagi kalau tentang bela negara,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Anhar Apresiasi Peran Pemuda Perkuat Literasi Media di Samarinda

Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai penguatan literasi media dan sosial di kalangan pelajar semakin mendesak di tengah masifnya penggunaan media digital.

Ia mengapresiasi langkah anak muda yang mengambil peran langsung di tingkat akar rumput, salah satunya Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PMII).

Menurut Anhar, program literasi yang dijalankan Kopri PMII mencakup pendidikan, media, budaya, hingga sosial-politik, dan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Mereka sudah menjalin kerja sama dengan PKK dan pemerintah kelurahan, menyasar anak-anak sekolah dengan fokus pengembangan diri, pemahaman bermedia sosial yang baik, hingga penggunaan media secara bijak,” jelasnya, Senin (11/8/2025).

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, persoalan media, khususnya yang berdampak pada anak-anak, tidak boleh dianggap sepele. Karena itu, kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah menjadi kunci memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak negatif media digital.

“Dewan tentu mendukung, karena kami juga sering bersentuhan dengan persoalan sosial dan ekonomi. Dengan kerja sama ini, kita bisa saling berbagi pemahaman dan pengalaman,” tambahnya. (adv/hr/ko)