ADA KALTIM

Facebook Instagram Youtube

Tag: Aulia rahman basri

Bupati Kukar Apresiasi Dukungan Karang Taruna, Relawan Karhutla Diminta Tetap Siaga

Posted on by adakaltim

Kutai Kartanegara— Peran relawan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menilai dukungan terhadap relawan tidak hanya diperlukan dalam bentuk peralatan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan keselamatan mereka saat berada di lapangan.

Hal itu disampaikan Aulia saat mengunjungi Posko Relawan Penanganan Karhutla sekaligus menerima bantuan sarana dan logistik di Posko Relawan AM Sangaji, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Senin (21/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Aulia menyampaikan penghargaan kepada para relawan yang selama ini terlibat dalam penanganan karhutla maupun kondisi kebencanaan lainnya di wilayah Kukar. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna Provinsi Kalimantan Timur yang ikut membantu memenuhi kebutuhan relawan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kukar, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) G. Budisatrio Djiwandono atas dukungan yang diberikan untuk membantu para relawan dalam menghadapi karhutla,” ujar Aulia.

Menurut Aulia, bantuan yang diterima menjadi tambahan dukungan bagi relawan yang harus bekerja dalam kondisi lapangan yang membutuhkan ketahanan fisik dan kesiapsiagaan. Karena itu, pemenuhan kebutuhan mereka menjadi bagian dari penanganan bencana.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Tentu bantuan ini sangat berguna dalam penanganan karhutla,” katanya.

Aulia menegaskan perlindungan terhadap relawan perlu menjadi perhatian bersama. Mereka merupakan salah satu unsur yang berada di garis depan ketika kebakaran terjadi dan membutuhkan kondisi fisik yang tetap terjaga selama menjalankan tugas.

“Kita harus bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan karhutla, serta menjaga relawan agar tetap fit dan siap siaga,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Provinsi Kaltim Hendra mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap penanganan karhutla. Bantuan berupa oksigen, vitamin, suplemen, masker dan perlengkapan pendukung lainnya diserahkan untuk membantu kebutuhan relawan di Posko AM Sangaji.

“Harapannya, apa yang kami berikan bisa memberikan support terhadap apa yang dibutuhkan teman-teman, mulai dari pemeriksaan kesehatan dan perlengkapan lainnya,” ujarnya.

Aulia pun mengajak masyarakat ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan karhutla. Menurutnya, penanganan kebakaran membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, TNI-Polri, organisasi kepemudaan, Balakarcana, relawan dan masyarakat agar pencegahan maupun respons terhadap kebakaran dapat dilakukan secara lebih cepat. (ko)

Pemkab Kukar Resmi Pinjam Rp820 Miliar ke Bankaltimtara untuk Tuntaskan Utang kepada Pihak Ketiga

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menuntaskan utang kepada pihak ketiga kini memasuki tahap penting.

Pemkab Kukar secara resmi telah melakukan pinjaman daerah sebesar Rp820 miliar kepada PT BPD Bankalti-kaltara yang ditandai dengan penandatanganan akad kredit di Ruang Pertemuan Kantor BPD Bankaltimtara Cabang Tenggarong, Jumat (13/3/2026).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan pinjaman daerah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kas pemerintah daerah sekaligus memastikan kewajiban kepada para rekanan dapat segera diselesaikan.

“Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pihak ketiga yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia mengapresiasi komitmen berbagai pihak yang turut mendukung proses percepatan penandatanganan akad kredit tersebut.

Menurutnya, koordinasi intensif antara pemerintah daerah, DPRD, serta pihak Bankaltimtara menjadi kunci sehingga proses administrasi dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

“Dengan komitmen kita semua dari pihak BPD Kaltimtara, pihak eksekutif, Kepala BPKAD, bagian hukum, hingga teman-teman di DPRD, akhirnya proses ini bisa terlaksana pada pagi hari ini,” tuturnya.

Setelah penandatanganan akad kredit, pemerintah daerah akan segera memproses pencairan dana pinjaman ke kas daerah.

Dana tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga melalui mekanisme administrasi keuangan daerah.

“Setelah uang masuk ke kas daerah maka proses sebagaimana pencairan di pemerintah daerah mulai dari cetak SPP, SPM sampai SP2D akan segera kita laksanakan. Mudah-mudahan prosesnya bisa mulai hari ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata dia.

Ia berharap penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga dapat memberikan dampak positif bagi para pekerja maupun perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan di Kukar.

“Jadi lebaran kali ini betul-betul bisa dirasakan dengan baik oleh semua pihak,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, salah satunya melalui potensi dana kurang salur dari APBD tahun sebelumnya.

“Yang kita pinjam ke BPD Bankaltimtara ini sebesar Rp820 miliar. Kenapa Rp820 miliar? Pertama ini sesuai dengan analisis kebutuhan yang sudah kita mitigasi, dan kedua kita juga melihat kemungkinan dana kurang salur tidak tersalur seratus persen, sehingga pinjaman ini kita batasi sekitar 30 persen dari potensi dana tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bankaltimtara, Muhammad Yamin mengatakan proses kredit yang diajukan Pemkab Kukar telah melalui sejumlah tahapan mulai dari analisis hingga pengambilan keputusan sebelum akhirnya masuk ke tahap legalisasi administrasi.

“Setelah ini dalam satu sampai dua hari kita lanjutkan dengan tahap realisasi karena seluruh persyaratan pencairan juga sudah terpenuhi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bunga pinjaman yang diberikan kepada pemerintah daerah bukan merupakan bunga komersial karena hubungan antara pemerintah daerah dan bank daerah bersifat khusus.

“Yang jelas bunganya bukan bunga komersial karena yang meminjam juga pemilik. Tetapi tetap ada biaya karena dana yang kita gunakan juga merupakan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank,” jelas Yamin.

Menurutnya, proses pencairan dana hingga masuk ke kas daerah diperkirakan dapat berlangsung cepat karena sistem administrasi di bank maupun pemerintah daerah sudah menggunakan aplikasi digital.

“Insya Allah bisa selesai sebelum lebaran, karena semuanya sudah menggunakan aplikasi. Informasinya ada sekitar 2.000 SP2D yang akan diproses, tetapi biasanya di akhir tahun kita bisa memproses sampai 3.000 hingga 4.000 SP2D,” pungkasnya. (ak/ko)

Jelang Nataru Pemkab Kukar Lakukan Monitoring Harga dan Stok Pangan

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pangan di pasar tradisional.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta menjamin stok pangan tetap aman bagi kebutuhan masyarakat selama momentum akhir tahun.

Kegiatan pemantauan tersebut dilaksanakan di Pasar Mangkurawang, Tenggarong, Selasa (23/12/2025).

Monitoring dilakukan untuk melihat langsung kondisi pasar sekaligus mengantisipasi potensi lonjakan harga jelang meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan hasil pemantauan menunjukkan adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas.

Namun, kenaikan tersebut dinilai masih berada dalam batas wajar dan belum mengganggu stabilitas pasar secara keseluruhan.

“Dari hasil pemantauan, memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru, namun kenaikannya masih relatif stabil,” ujarnya.

Ia menegaskan, secara umum pasokan bahan pangan di Kukar masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Nataru.

Ketersediaan stok yang terjaga menunjukkan distribusi pangan masih berjalan dengan baik dan belum menimbulkan tekanan inflasi yang signifikan.

Meski demikian, Aulia mencermati adanya perbedaan tren harga pada komoditas tertentu.

Beberapa bahan pangan, khususnya yang pasokannya masih bergantung dari luar daerah seperti kelompok kacang-kacangan, cenderung mengalami kenaikan harga dibandingkan produk hasil produksi lokal.

“Ini mendorong kita untuk terus berupaya bagaimana bahan pokok bisa kita sediakan dari lokal sesuai dengan kondisi alam di Kutai Kartanegara,” jelasnya.

Sebaliknya, komoditas yang berasal dari produksi lokal justru menunjukkan kondisi harga yang lebih terkendali.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah telur, di mana pasokan dari peternak lokal dinilai lebih stabil baik dari sisi harga maupun kualitas dibandingkan produk yang didatangkan dari luar daerah.

“Dari hasil pemantauan hari ini, baik dari segi suplai maupun harga, Insya Allah relatif stabil untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru,” tegasnya.

Melalui kegiatan monitoring ini, lanjutnya, pemerintah daerah kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan sektor pertanian dan peternakan lokal sebagai upaya jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di Kukar.

Aulia pun mengimbau kepada masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah daerah memastikan stok pangan di Kukar berada dalam kondisi aman selama periode akhir tahun.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Ketersediaan pangan kita cukup dan Insya Allah semuanya stabil,” pungkasnya. (ak/ko)

Ahmad Yani Angkat Suara soal Isu Bupati Kukar Tinggalkan PDI Perjuangan

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, akhirnya angkat suara menanggapi isu Bupati Kukar Aulia Rahman Basri yanh dikabarkan meninggalkan PDI-Perjuangan dan berpindah ke Partai Gerindra.

Ia menegaskan bahwa perjalanan politik sang bupati sejak awal sangat terkait dengan PDI-Perjuangan, termasuk saat partai tersebut mengantarkannya menjadi kepala daerah melalui dukungan penuh pada proses pencalonan.

Menurut Yani, keputusan berpindah partai sepenuhnya merupakan pilihan pribadi yang tidak dapat dicegah maupun dihalangi.

Ia menyebut, dinamika politik seseorang tidak bisa dipaksakan, meski perpindahan itu akan membawa konsekuensi bagi partai yang sebelumnya menaungi.

“Tapi kan tentu kembali lagi kepada yang bersangkutan. Kita juga tidak bisa menolak dan tidak bisa juga mencegah. Tapi itu adalah pilihan,” ujarnya, saat ditemui pada Senin (24/11/2025).

Yani menilai isu tersebut menimbulkan kekecewaan di internal PDI Perjuangan, mengingat sang bupati selama ini dianggap sebagai kader terbaik.

Ia mengatakan, keberhasilan sang bupati mencapai jabatan strategis tidak lepas dari dukungan partai.

“Menjadi lokomotif, menjadi kader terbaik di Kukar karena bisa jadi bupati, tapi setelah jadi bupati pindah ya itu kembali ke yang bersangkutan,” kata dia.

Dirinya menyebutkan bahwa isu tersebut menjadi pukulan yang cukup berat bagi struktur PDI Perjuangan di Kukar.

“Pada intinya adalah kami seluruh kader di Kukar sangat menyayangkan dan tentu ini sangat betul-betul menjadi duka bagi PDI-Perjuangan di Kukar,” tuturnya.

Yani menjelaskan, penanganan isu ini menunggu arahan resmi dari DPP PDI-Perjuangan.

Menurutnya, pusat akan menentukan langkah organisasi, termasuk kemungkinan sanksi jika perpindahan tersebut benar dan telah dikonfirmasi.

“Kebijakan dan tentu penegasan dari pusat, apakah ada pemecatan sebagai kader atau ada konsekuensi lain,” ucapnya.

Secara administrasi, Yani menyebut bahwa sang bupati masih terdaftar sebagai pengurus DPC PDI-Perjuangan dan masih memegang KTA.

“Sampai saat ini kan masih berlaku dan belum ada pengunduran diri, dan kami anggap keanggotannya kan masih berlaku,” jelasnya.

Dari sisi etika, Yani menilai tindakan berpindah partai otomatis bersinggungan dengan AD/ART PDI Perjuangan.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran etika organisasi. “Ya kalau secara etik kan ya tentu kan pasti ada konsekuensi secara etik ya bahwa ya kami anggap itu kan menyalahi ADRT partai,” ujarnya.

Yani berharap bupati memberikan penjelasan resmi untuk mengakhiri spekulasi. Ia menilai klarifikasi diperlukan agar situasi politik tetap kondusif.

“Ya mudah-mudahan nanti ada klarifikasi khusus dari beliau. Ini sangat disayangkan sebenarnya ya,” pungkasnya. (ak/ko)

Aulia Rahman Basri Respons Spekulasi Perpindahan Politik ke Gerindra

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri menanggapi spekulasi terkait perpindahan politiknya ke Partai Gerindra.

Isu tersebut menguat setelah dirinya hadir dalam Rakerda DPD Gerindra Kaltim pada Minggu (23/11/2025) kemarin.

Kehadirannya memicu pertanyaan publik, terlebih karena sebelumnya ia dikenal berasal dari Partai PDI-Perjuangan.

Menanggapi dugaan pergeseran arah politik itu, Aulia tidak memberikan kepastian apakah dirinya benar sedang dalam proses pindah partai.

Ia menjelaskan, langkah-langkah yang ditempuhnya selalu dikaitkan dengan kepentingan pembangunan daerah, bukan semata keputusan politik pribadi.

Aulia menyampaikan, dinamika politik yang berkembang tidak boleh menutupi tujuan utama pemerintah daerah.

Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil harus tetap fokus pada pelayanan dan percepatan pembangunan di Kukar.

“Intinya gini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Apa pun yang kita lakukan hari ini, kita ingin memberikan kesempatan pembangunan yang terbaik untuk Kabupaten Kukar,” ujarnya setelah upacara Hari Guru Nasional di halaman Kantor Bupati Kukar, Senin (24/11/2025)

Baginya, pilihan politik harus mendukung agenda pembangunan yang lebih kuat. “Jadi apa pun itu yang bisa membawa pembangunan yang lebih baik lagi ke Kukar, itulah arah tujuan kita,” lanjutnya.

Namun saat ditanya kembali apakah dirinya telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerindra, Aulia memilih tidak menjawab secara jelas.

Ia menutup sesi wawancara dengan kalimat singkat sebelum berjalan meninggalkan para wartawan.

“Yang tahu-tahu aja,” tutupnya. (ak/ko)

Aulia Sebut Realisasi Beasiswa Kukar Idaman Tahap Dua Masih Menunggu Pengesahan APBDP 2025

Posted on by adakaltim

Tenggarong – Setelah sebelumnya program beasiswa Kukar Idaman menuai polemik karena pencairan dana tidak sesuai dengan janji awal, kini tahap kedua dipastikan baru bisa disalurkan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 disahkan.

Kepastian itu disampaikan Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri usai menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (BEM Unikarta) bersama Wakil Bupati Rendy Solihin di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Senin (22/9/2025).

Menurut Aulia, permintaan mahasiswa mengenai pencairan beasiswa sudah ditanggapi dengan memasukkan kebutuhan anggaran tambahan ke dalam APBD Perubahan 2025.

“Penambahan anggaran beasiswa itu sudah kami masukkan dalam anggaran perubahan tahun 2025,” jelasnya usai audiensi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dana yang disiapkan pemerintah untuk tahap kedua mencapai Rp16 miliar.

“Kami mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian, sebab lonjakan pemohon beasiswa pada periode sebelumnya meningkat 3–4 kali lipat. Namun, kami pastikan tahun depan hal ini tidak akan terulang lagi,” tegasnya.

Bupati menegaskan, meski APBD Perubahan biasanya diwarnai pemangkasan belanja daerah dalam jumlah besar, pihaknya tetap memberi prioritas penuh pada program beasiswa.

“Kami mengalahkan kegiatan lain demi menyiapkan anggaran ini sebagai wujud komitmen meningkatkan sumber daya manusia di Kukar,” sebutnya.

Saat ini, kata dia, anggaran sudah dimasukkan dalam anggaran perubahan. Namun, masih dalam tahap pembahasan di DPRD Kukar untuk bisa disahkan.

Aulia mengimbau masyarakat dan mahasiswa agar menunggu hasil akhir pembahasan anggaran sebelum pencairan beasiswa tahap dua dilakukan.

“Sekarang menunggu waktu kapan perubahan anggaran tersebut diketuk. Setelah itu, barulah beasiswa tahap kedua bisa dicairkan,” tutupnya. (ak/ko)