BERITA TERBARU

Samarinda – Sengketa lahan antara warga dan Pemerintah Kota Samarinda di kawasan Bengkuring kembali mencuat ke permukaan.

Persoalan yang telah berlangsung sejak 2006 ini belum menemui penyelesaian, dengan sejumlah warga mengaku belum menerima kompensasi atas lahan mereka.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan selama ini tidak membuahkan hasil. Ia mendorong warga yang merasa memiliki hak atas lahan untuk menempuh jalur hukum guna memperoleh kejelasan.

“Lahan ini sebenarnya sudah dibebaskan pemerintah pada 2006 atas nama Hairul Usman. Tapi sampai sekarang, ada masyarakat yang merasa belum menerima pembayaran,” ungkap Samri.

Menurutnya, konflik semakin rumit karena pemerintah mengklaim lahan tersebut telah dibebaskan secara sah, sedangkan sebagian warga terus melayangkan protes.

“Mediasi sudah dicoba, tapi sulit dilakukan. Pemerintah tidak mungkin membayar lahan yang sama dua kali tanpa putusan pengadilan,” tegasnya.

Samri menyebut DPRD tidak tinggal diam terhadap keluhan warga, namun langkah konkret hanya dapat diambil jika ada putusan hukum yang sah.

“Kalau nanti pengadilan memutuskan masyarakat memang sah sebagai pemilik, kami akan dorong pemerintah untuk membayar,” tambahnya. (Adv)

Samarinda – Keluhan warga terhadap kenaikan harga elpiji 3 kilogram atau gas melon terus bergulir di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dalam beberapa pekan terakhir, harga jual gas melon di tingkat pengecer dilaporkan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Seorang warga Sungai Kunjang, Andi, mengaku terkejut saat mengetahui harga gas melon kini dijual seharga Rp50 ribu per tabung. “Biasanya Rp35 ribu saja sudah termasuk mahal, ini sampai Rp50 ribu. Jelas memberatkan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa lonjakan harga tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata niaga energi nasional.

“Pemda hanya sebatas memberi ruang dalam pelaksanaan distribusi. Tata niaga BBM dan gas sepenuhnya wewenang Pertamina,” tegas Rohim. Ia meminta agar Pertamina segera memberikan pertanggungjawaban atas situasi yang dinilai merugikan masyarakat tersebut. (Adv)

Samarinda – Proses penataan ulang Pasar Pagi pascarevitalisasi menuai sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi III, Abdul Rohim, menekankan pentingnya mengutamakan pedagang lama dalam pembagian lapak dan ruang usaha yang tersedia.

Dalam pernyataannya, Rohim menegaskan bahwa pedagang yang sudah menempati Pasar Pagi sebelum revitalisasi harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan penataan.

Hal ini disampaikannya menyusul rencana Pemkot Samarinda untuk menyediakan area khusus bagi pedagang daring, termasuk pelaku siaran langsung (live stream), yang dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan jika tidak dikelola dengan baik.

“Kalau ruangnya tersedia, tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah mengakomodir pedagang yang sejak awal sudah memiliki lapak dan surat usaha di sana,” ujarnya.

Rohim juga menyoroti persoalan dimensi lapak yang dikabarkan lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, kondisi ini bisa mempengaruhi daya tampung barang dagangan pedagang, terutama mereka yang memiliki banyak stok.

“Kalau dulu bisa tertampung di satu-dua lapak, sekarang karena dimensinya kecil malah tidak cukup. Ini harus dipikirkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendesak Pemerintah Kota untuk segera mengembalikan para pedagang ke Pasar Pagi agar ekosistem perdagangan bisa kembali berjalan normal. Ia juga meminta agar pembahasan mengenai pedagang baru ditunda sementara waktu.

“Yang harus diprioritaskan adalah pedagang lama yang punya surat resmi. Mereka sudah lama menjadi bagian dari Pasar Pagi dan berhak untuk kembali berdagang dengan layak,” tutupnya. (Adv)

Samarinda – Di tengah gencarnya digitalisasi layanan publik, pelaksanaan Seleksi Peserta Didik Baru (SPMB) 2025/2026 di Samarinda menyisakan pekerjaan rumah.

Meski proses pendaftaran kini berbasis daring dan terintegrasi dengan sistem pusat, tak sedikit orang tua yang masih kebingungan.

“Banyak orang tua tidak tahu harus mulai dari mana,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, prihatin.

Menurut Novan, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan platform digital tanpa memberikan pendampingan langsung. Ia menyebut banyak masyarakat di tingkat akar rumput yang belum sepenuhnya siap menghadapi sistem digital.

“Transformasi ini belum menjangkau semua kalangan. Sosialisasinya harus menyentuh langsung, bukan hanya lewat media sosial atau selebaran,” tambahnya.

Ia menekankan pendekatan jemput bola sebagai solusi utama agar informasi benar-benar sampai.

Selain kebingungan teknis, keterbatasan akses internet dan perangkat juga menjadi penghalang utama, terutama di kawasan pinggiran kota.

Lebih lanjut, Novan juga menekankan pentingnya pengawasan dalam seluruh jalur seleksi, termasuk jalur prestasi yang sering dipertanyakan keabsahannya. Menurutnya, transparansi adalah kunci agar kepercayaan publik tidak luntur.

“Kalau tidak dijaga dari awal, yang dirugikan bukan cuma siswa, tapi juga kepercayaan masyarakat yang kita bangun selama ini,” tutupnya. (Adv)

Samarinda – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 di Kota Samarinda terus menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda.

Sejumlah masukan dari masyarakat mendorong lembaga legislatif ini untuk meminta Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan bahwa sistem penerimaan siswa baru harus ditingkatkan agar lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan serta harapan masyarakat, khususnya para orang tua.

“Sistem ini harus memberikan jaminan bahwa anak-anak bisa masuk ke sekolah yang layak, memiliki fasilitas memadai, dan berada dekat dengan tempat tinggal mereka,” tegas Anhar.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan kemudahan akses dalam proses penerimaan siswa. Tak hanya itu, DPRD turut mendorong Pemkot memperkuat pengawasan di lapangan guna mencegah praktik-praktik yang melanggar aturan, termasuk potensi pungutan liar.

Menurut Anhar, integritas dan etika di lingkungan pendidikan harus menjadi perhatian, baik dalam pengelolaan sekolah maupun perilaku tenaga pendidik.

Pihaknya mengaku telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan SPMB, yang menjadi dasar untuk mendorong pembenahan kebijakan.

“Evaluasi ini harus menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis penerimaan, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter dan integritas seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan,” pungkasnya. (Adv)