BERITA TERBARU

Tenggarong – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Muhammad Idham, menyebut Wisata Danau Biru Panca Jaya, Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara optimal dan ditata lebih baik.

Menurutnya, potensi tersebut sudah terlihat dari tingginya kunjungan masyarakat setiap hari.

Idham menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memperjelas legalitas lahan.

Saat ini, status tanah di kawasan tersebut masih terbagi-bagi, ada yang merupakan milik pribadi warga dan ada pula yang lainnya.

“Kita minta agar legalitas tanahnya jelas. Lahannya masih terbagi, ada milik warga pribadi dan ada yang lainnya. Itu memang baik untuk pengembangan wisatanya kalau bisa difasilitasi,” ujarnya kepada media ini, Rabu (11/2/2026).

Ia menilai, kawasan tersebut kini sudah berkembang secara alami. Warung-warung milik warga buka setiap hari dan aktivitas ekonomi mulai tumbuh.

Namun, penataan kawasan dinilai masih perlu perhatian dari Dinas Pariwisata agar lebih tertib dan nyaman bagi pengunjung.

Terkait isu keamanan, terutama karena danau tersebut merupakan bekas tambang, Idham menyebut saat ini sudah ada larangan mandi di lokasi.

“Sekarang sudah dilarang mandi di situ. Warga yang menaikkan perahu juga diwajibkan memakai pelampung dan sudah disiapkan demi keselamatan,” kata dia.

Meski demikian, ia mengakui masih ada pengunjung yang nekat mandi, padahal kondisi danau cukup dalam dan berbahaya.

Ia menjelaskan, sebelum adanya aktivitas tambang, kawasan tersebut memang sudah memiliki sumber mata air alami dan sejak dulu dimanfaatkan warga.

“Sebelum ada tambang memang sudah ada mata air di situ. Orang-orang dulu juga mandi di sana, bahkan ada cerita-cerita tentang orang sakti yang mandi di situ,” jelasnya.

Selain wisata perahu, potensi UMKM di sekitar danau juga cukup besar, berbagai pedagang menjajakan makanan dan minuman, bahkan sudah tersedia wahana permainan anak seperti balon raksasa dan playground sederhana.

Ia menuturkan bawahan beberapa pedagang mengaku telah berjualan sekitar dua bulan terakhir dan merasakan ramainya pengunjung, terutama saat hari libur.

Idham berharap pemerintah desa bersama instansi terkait dapat menata kawasan tersebut secara menyeluruh, termasuk pengelolaan parkir dan penambahan wahana permainan.

“Harapannya tentu kawasan itu bisa diatur dengan baik dan menambah PAD. Parkir bisa dikelola dengan baik, wahana permainan bisa ditambah agar semakin menarik wisatawan,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan pendekatan pemerataan pembangunan berbasis wilayah.

Pendekatan tersebut menjadi fokus dalam pelaksanaan renewal forum konsultasi publik yang digelar di Gedung Bappeda lantai 1, Tenggarong, Rabu (11/2/2026),

Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan penyempurnaan rancangan sebelum dibahas dan ditetapkan sebagai RKPD definitif.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menjelaskan forum tersebut disiapkan sebagai ruang resmi sesuai regulasi untuk menghimpun berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat.

“Hari ini kita memang menyiapkan media sesuai regulasi untuk menyempurnakan rancangan RKPD yang nantinya akan dibahas dan ditetapkan menjadi RKPD,” ujarnya.

Ia menjelaskan, metode pelaksanaan tahun ini berbeda dari sebelumnya. Jika pada tahun-tahun lalu forum lebih banyak diisi paparan pemerintah, kini pendekatannya diubah dengan memberi ruang lebih luas bagi para pemangku kepentingan.

“Metode tahun ini kita ubah. Jika sebelumnya lebih banyak pemerintah yang memberikan paparan, kini selama dua hari pelaksanaan renewal RKPD, hari ini dan besok, kita lebih banyak mendengar,” tegasnya.

Menurut Dafip, forum konsultasi publik memang dirancang sebagai ruang dialog untuk memastikan dokumen perencanaan yang telah disusun benar-benar adaptif dan sejalan dengan harapan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga memaparkan gambaran sinkronisasi rencana kerja pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten tahun 2027 agar arah kebijakan tetap selaras.

Ia menegaskan, proses perencanaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Seluruh alur tersebut nantinya akan menjadi satu kesatuan, dibahas dalam Musrenbang kabupaten, kemudian dirumuskan dalam rancangan RKPD,” jelasnya.

Hasil pembahasan, kata dia, nantinya akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2027 dan selanjutnya dituangkan dalam APBD 2027.

“Aspirasi dari DPRD juga akan masuk dalam proses tersebut, lalu ditindaklanjuti oleh perangkat daerah melalui Renja 2027 dan dituangkan dalam APBD 2027,” ucapnya.

Terkait prioritas pembangunan, Dafip menyebut tema RKPD 2027 disusun secara tematik dengan pendekatan pemerataan berbasis kewilayahan, selaras dengan tahapan RPJMD 2025–2029.

Tahun 2027 sendiri ia menyebut akan difokuskan pada sektor pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

“Rumusan tersebut nantinya akan diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan masing-masing perangkat daerah, serta disinkronkan dengan program pemerintah pusat dan provinsi agar target capaian pemerintah kabupaten selaras dengan capaian di tingkat yang lebih tinggi,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Muara Kaman yang digelar di kawasan Danau Biru Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi ruang penyampaian berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur dan layanan dasar.

Kegiatan yang berlangsung pada Senin (9/2/2026) itu dihadiri unsur pemerintah kecamatan, desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan legislatif dan masyarakat.

Anggota DPRD Kukar, Muhammad Idham, menyampaikan persoalan jalan masih menjadi aspirasi paling dominan yang disuarakan masyarakat.

Menurutnya, kondisi akses jalan sangat menentukan keamanan dan kenyamanan warga, terutama di Desa Liang Buaya yang hingga kini belum tersambung jalur darat secara optimal.

“Masyarakat berharap pembangunan jalan tersebut dapat diprioritaskan dan tembus hingga ke Sedulang,” ujarnya kepada Adakaltim.com pada Selasa (10/2/2026).

Dengan terbukanya akses itu, lanjutnya, mobilitas warga menuju kawasan Sebulu SP diharapkan menjadi lebih lancar serta mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah tersebut.

Selain infrastruktur jalan, kebutuhan akan sarana pemadam kebakaran juga menjadi perhatian serius.

Sepanjang jalur Sebulu SP dari Muara Kaman yang mencakup sekitar empat desa dinilai sangat membutuhkan satu pos pemadam kebakaran yang mampu meng-cover seluruh wilayah.

Selama ini, jika terjadi kebakaran, bantuan harus datang dari Muara Kaman, Segihan, atau Sebulu yang jaraknya cukup jauh.

“Kalau ada kejadian, yang paling krusial itu mobil pemadam. Dari OPD memang disampaikan pengadaannya belum bisa dianggarkan karena efisiensi anggaran. Satu unit mobil pemadam lengkap itu sekitar Rp2 miliar,” jelasnya.

Ia mengakui nilai anggaran tersebut cukup besar, namun DPRD akan berupaya mendorong agar kebutuhan itu tetap menjadi prioritas.

Rencananya, kata dia, aspirasi tersebut akan dikonsultasikan bersama rekan-rekan di Komisi IV agar dapat ditekan ke pemerintah kabupaten, baik melalui anggaran murni maupun anggaran perubahan, mengingat urgensinya bagi keselamatan masyarakat.

Tak hanya itu, aspirasi lain juga menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan.

Banyak sekolah di wilayah Muara Kaman yang mengajukan rehabilitasi bangunan.

Sementara untuk akses menuju puskesmas, masih terdapat sekitar 100 meter jalan yang kondisinya bermasalah dan belum bisa ditangani kecamatan karena menjadi kewenangan perangkat daerah lain.

Masalah keterbatasan tenaga medis dan guru di wilayah pedalaman juga kembali mencuat.

Selain kekurangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung dinilai belum memadai.

Idham turut menyinggung persoalan penempatan tenaga P3K yang dinilai kurang tepat, sehingga menimbulkan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.

“Alhamdulillah, semua aspirasi masyarakat ini sudah kita catat. Kita akan cari solusi bersama, termasuk melalui beberapa mekanisme, agar aspirasi ini bisa benar-benar direalisasikan,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Operasi pasar LPG 3 kilogram yang difasilitasi Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi solusi atas kelangkaan LPG 3 Kg yang terjadi di tengah masyarakat.

Kegiatan operasi pasar LPG 3 Kg tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar bertempat di BPU Lama Kecamatan Kembang Janggut pada Selasa (10/2/2026).

Operasi pasar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Disperindag Kukar di sejumlah kecamatan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga LPG.

Camat Kembang Janggut, Suhartono mengatakan, pemerintah kecamatan sejak awal mendukung penuh pelaksanaan operasi pasar agar berjalan tertib dan tepat sasaran.

Dukungan tersebut meliputi fasilitasi lokasi, koordinasi di wilayah, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Kami memastikan kegiatan ini bisa berjalan dengan tertib dan masyarakat yang datang benar-benar mendapatkan LPG 3 kilogram sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Ia menyebutkan, kehadiran operasi pasar LPG 3 Kg sangat membantu masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan gas bersubsidi akibat kelangkaan dan harga yang cenderung tinggi.

“Dengan adanya operasi pasar ini, masyarakat bisa memperoleh LPG 3 kilogram dengan harga yang lebih terjangkau,” kata dia.

Suhartono menjelaskan, keterlibatan pemerintah kecamatan juga ditujukan untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung agar tidak terjadi penumpukan maupun gangguan di lapangan.

Melalui pelaksanaan operasi pasar LPG 3 Kg ini, Pemerintah Kecamatan Kembang Janggut berharap kondisi pasokan dan harga LPG di tingkat masyarakat dapat kembali stabil.

“Harapan kami, setelah kegiatan ini, ketersediaan LPG 3 kilogram di Kembang Janggut bisa kembali normal dan tidak lagi menyulitkan masyarakat,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menghadiri prosesi Hari Kaseh Selamat sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi Sultan Kutai Kartanegara ke-21, Drs. H. Adji Muhammad Arifin yang kini genap berusia 75 tahun.

Agenda itu digelar di Kedaton Kutai Kartanegara, Tenggarong, Senin (9/2/2026). Ritual adat tersebut menjadi penanda usia, pengabdian, serta kebijaksanaan Sultan dalam menjaga marwah Kesultanan.

Prosesi sakral ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kasih dari Kesultanan serta masyarakat atas peran Sultan sebagai pemimpin adat yang selama ini konsisten memelihara nilai-nilai luhur, adat istiadat dan kesinambungan budaya Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Hari Kaseh Selamat ini juga menjadi sebuah simbol ikatan spiritual antara Sultan dan Masyarakat.

Seno Aji mengatakan bahwa hari Kaseh Selamat memiliki makna penting sebagai momentum untuk memuliakan Sultan sebagai pemimpin adat yang mengayomi dan menyatukan masyarakat.

Ia menilai peran Sultan tidak hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai penjaga kesinambungan nilai sejarah dan kehidupan sosial di Kalimantan Timur.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus berjalan seiring dengan Kesultanan dalam menjaga dan menguatkan kebudayaan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pelestarian adat, seni, bahasa, serta nilai-nilai Kesultanan harus terus dijaga agar pembangunan tidak menghilangkan jati diri dan kearifan lokal masyarakat.

“Kita patut menunjukkan hati dan memuliakan Sultan sebagai pemimpin yang meneguhkan persatuan, menjaga keseimbangan, serta menjadi penjaga nilai-nilai sejarah dan budaya,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan Pemprov Kaltim akan terus memperkuat kolaborasi dengan Kesultanan salam upaya pelestarian seni dan budaya.

Menurutnya, penguatan seni, bahasa, dan adat menjadi fondasi agar kemajuan daerah tidak menggerus jati diri masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami mendoakan semoga Ayahanda Sultan Kutai Kartanegara ke-21 senantiasa dianugerahi kesehatan, umur panjang, serta kekuatan lahir dan batin,” tutupnya.

Prosesi hari Kaseh Selamat ini menjadi wujud penghormatan kolektif masyarakat kepada Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura atas perannya menjaga kesinambungan adat dan budaya. (ak/ko)

Tenggarong – Turnamen catur antar wartawan mewarnai rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara (PWI Kukar).

Kegiatan ini berlangsung di kediaman Ketua PWI Kukar, Tenggarong pada Sabtu (7/2/2026).

Turnamen tersebut diikuti wartawan dari berbagai media yang bertugas di Kukar. Suasana pertandingan berlangsung meriah dan penuh keakraban, dengan semangat sportivitas yang tetap terjaga sejak babak awal hingga penentuan pemenang.

Ketua PWI Kukar, Andi Wibowo mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya merayakan HPN dengan cara yang sederhana namun bermakna.

“Melalui turnamen catur ini, kami ingin membangun kebersamaan sekaligus memberikan ruang bagi wartawan untuk beraktivitas di luar rutinitas liputan,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Awi itu menjelaskan, turnamen catur antar wartawan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) se-Kalimantan Timur yang rencananya digelar di Kota Balikpapan pada tahun ini.

“Ini menjadi pemanasan awal, terutama bagi teman-teman yang nantinya akan turun di Porwada, khususnya pada cabang olahraga catur,” kata dia.

Awi menilai antusiasme yang ditunjukkan para peserta menjadi gambaran kuatnya kebersamaan di kalangan wartawan Kukar.

“Yang kami tekankan bukan hanya hasil akhir, tetapi proses dan kebersamaan yang terbangun selama kegiatan berlangsung,” tuturnya.

Dalam turnamen tersebut, Arif berhasil meraih juara pertama, disusul Aswin di posisi kedua, Fikri di peringkat ketiga, Farid di posisi keempat, dan Sabri menempati posisi kelima.

“Kami berharap turnamen seperti ini bisa menjadi agenda rutin, karena selain menyehatkan, juga memperkuat solidaritas dan kekompakan wartawan Kukar,” pungkasnya. (ak/ko)