BERITA TERBARU

Samarinda – DPRD Kota Samarinda tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan produk halal dan higienis.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Yusrul Hana, mengatakan Perda ini telah dibahas sejak tahun lalu oleh panitia khusus dan akademisi.

“Sekarang tinggal tahap akhir. Kita juga libatkan MUI, biro hukum Pemkot Samarinda, dan BPOM,” kata Yusrul.

Perda ini diinisiasi DPRD dan dibahas bersama Pemkot Samarinda untuk memastikan kehalalan dan kebersihan produk tidak hanya dari hasil akhir, tapi juga dari proses produksinya.

“Sosialisasi sudah dilakukan, dan aspirasi masyarakat juga kami serap. Targetnya tuntas tahun ini,” tutup Yusrul.

DPRD juga telah membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Perda ini. Sosialisasi telah dilakukan oleh pansus, dan berbagai masukan dari masyarakat telah diserap dan dipertimbangkan. (adv/hr/ko)

Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Harminsyah, menyoroti sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang dinilai masih menjadi hambatan serius bagi kesejahteraan buruh di ibu kota Kalimantan Timur.

Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan perlindungan hak-hak pekerja, khususnya bagi kelompok yang kerap terpinggirkan oleh sebagian pelaku usaha.

Salah satu isu utama yang disorot Harminsyah adalah masih maraknya perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan terkait upah lembur dan jam kerja.

Menurutnya, pelanggaran ini bukan hanya merugikan pekerja, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan di tingkat lokal.

“Masih banyak perusahaan yang mengabaikan ketentuan upah lembur dan aturan jam kerja,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa upah lembur dan jam kerja merupakan hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

Lebih jauh, Harminsyah mengungkap adanya praktik manipulasi status perusahaan oleh sejumlah oknum pengusaha. Beberapa perusahaan yang sudah seharusnya tergolong dalam kategori usaha menengah, tetap mengklaim sebagai usaha mikro agar terhindar dari kewajiban membayar upah minimum sesuai regulasi yang berlaku.

Selain itu, dua isu spesifik lainnya turut menjadi sorotan legislator dari Komisi IV tersebut. Pertama, terkait nasib Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Samarinda yang hingga kini belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Kedua, tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda yang membutuhkan solusi konkret melalui penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

“TKBM dan tenaga kerja muda di Samarinda masih belum sepenuhnya terlindungi. Ini masalah nyata yang harus segera ditangani,” tegasnya.

Harminsyah memastikan bahwa Komisi IV DPRD akan terus mengakomodasi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dan pekerja.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tengah membuka ruang dialog bersama para pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada buruh tanpa menghambat iklim investasi.

“Ini bukan hanya soal revisi aturan, tapi tentang keberpihakan terhadap keadilan sosial dan perlindungan buruh lokal,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk menanggung pembiayaan seragam batik dan pakaian olahraga bagi siswa yang berasal dari jalur afirmasi atau keluarga tidak mampu.

Usulan ini muncul menyusul keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya perlengkapan sekolah yang sebagian besar masih dikelola melalui koperasi sekolah. Novan menilai, seragam batik dan olahraga memiliki karakteristik khusus di tiap sekolah, sehingga tidak dapat dibeli di pasaran umum.

“Kalau seragam putih biru atau pramuka masih bisa dibeli di luar. Tapi batik dan olahraga berbeda-beda tiap sekolah, jadi harus beli di sekolah. Ini yang jadi beban bagi orang tua siswa, terutama yang tidak mampu,” kata Novan dalam rapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda.

Selain soal pembiayaan seragam, Novan juga menyoroti belum adanya standarisasi harga barang-barang yang dijual koperasi sekolah. Ia menemukan sejumlah sekolah yang mewajibkan siswa membeli barang-barang seperti sampul rapor, tes psikologi, hingga asuransi, yang dinilai kurang penting karena siswa sudah dijamin melalui BPJS.

“Sekolah tidak boleh bertindak sendiri tanpa dasar regulasi. Harus ada aturan yang jelas agar koperasi tidak menjual barang dengan harga semaunya,” tegasnya.

Ia pun menyambut baik langkah Disdikbud Samarinda yang mulai menyusun regulasi terkait koperasi sekolah dan skema subsidi pembiayaan. Menurutnya, kebijakan awal sebaiknya difokuskan pada dua jenis pakaian yang wajib dan tidak bisa digantikan, yakni seragam batik dan olahraga.

“Kalau dua jenis pakaian ini bisa dibantu pemerintah, itu sudah sangat meringankan beban keluarga kurang mampu. Siswa lain bisa dipertimbangkan dalam APBD tahun berikutnya,” pungkas Novan. (adv/hr/ko)

Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda mengapresiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atas kinerjanya yang dinilai efektif, meski dengan anggaran terbatas.

Hingga triwulan kedua 2025, BPBD berhasil menyerap anggaran hingga 67 persen dari total Rp14 miliar.

Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, mengatakan sekitar setengah dari anggaran digunakan untuk belanja rutin, sedangkan sisanya difokuskan pada kegiatan penanggulangan dan pemulihan bencana.

“Dengan dana minim, BPBD tetap maksimal menangani bencana di Samarinda,” ujarnya.

Ia juga mendorong perencanaan anggaran ke depan lebih matang, mengingat Samarinda rawan banjir dan longsor. Banjir besar yang terjadi dua kali pada Mei lalu jadi pelajaran penting dalam memperkuat kesiapsiagaan. (adv/hr/ko)

Samarinda – Fenomena meningkatnya jumlah lapak kosong di sejumlah pasar tradisional Kota Samarinda mendorong Komisi II DPRD Kota Samarinda mengambil langkah strategis.

Melalui inisiatif legislasi, DPRD menggagas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang penataan pasar.

Sekretaris Komisi II, Rusdi Doviyanto, mengatakan rencana ini muncul setelah pihaknya menerima keluhan dari Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda yang mengungkapkan tingginya angka lapak tidak terpakai di berbagai pasar.

“Persoalan utama dari dinas adalah banyaknya lapak kosong karena pedagang lebih memilih berjualan di luar area resmi, termasuk di pasar tumpah,” ujarnya.

Berdasarkan data Disdag, tercatat lebih dari 1.000 lapak kosong tersebar di sejumlah pasar besar, di antaranya Pasar Segiri, Pasar Pagi, Pasar Sungai Dama, dan Pasar Merdeka. Sementara itu, maraknya pasar tumpah di pinggir jalan maupun sekitar pasar induk turut memperparah kondisi tersebut.

Rusdi menegaskan, kondisi ini berdampak serius terhadap optimalisasi pasar dan pendapatan daerah dari sektor retribusi. Bahkan, jika dibiarkan, pasar berpotensi menjadi beban keuangan bagi pemerintah kota.

“Pasar kita banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perlu ada pengaturan ulang agar bisa kembali produktif dan tertib. Maka Perda penataan pasar ini menjadi urgensi,” tegasnya.

Ruang lingkup perda nantinya mencakup tata ruang dan zonasi pedagang, standar fasilitas, hingga pengaturan terhadap pasar modern dan sistem transaksi digital. Regulasi ini juga akan mempertegas larangan berjualan di area tidak resmi.

Rusdi juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam penataan tersebut. Menurutnya, penertiban harus dibarengi dengan solusi yang berpihak pada pedagang, seperti penyediaan tempat berjualan yang layak dan sistem dagang yang lebih adaptif.

“Pemkot tidak cukup hanya menertibkan. Harus ada skema yang mendukung kebutuhan pedagang, termasuk digitalisasi agar pasar tradisional bisa tetap relevan,” jelasnya.

Ia berharap Perda ini nantinya mampu menjadi fondasi untuk menciptakan pasar yang lebih tertib, bersih, dan menguntungkan semua pihak baik pedagang, pemerintah, maupun konsumen. (adv/hr/ko)