BERITA TERBARU

Samarinda – Di tengah minimnya sorotan publik dan ketidakpastian statusnya dalam ajang resmi, cabang olahraga squash di Samarinda tetap hidup.

Para atlet muda terus berlatih, peluh mereka bercucuran di satu-satunya lapangan squash yang tersedia di GOR Kadrie Oening setiap akhir pekan.

Anggota DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, mengungkapkan komitmennya terhadap pembinaan squash, meski hingga kini belum ada kepastian apakah olahraga ini akan dipertandingkan dalam Porprov Kalimantan Timur 2026.

“Insya Allah squash akan coba dipertandingkan. Tapi kita masih menunggu keputusan dari KONI Provinsi Kaltim,” ujarnya.

Meski bukan cabor populer, squash menurut Aris memiliki potensi besar, terutama dalam membentuk karakter dan memberikan ruang kegiatan positif bagi generasi muda.

“Banyak anak-anak kita yang butuh tempat dan kegiatan produktif. Squash bisa jadi wadah yang tepat. Sayang kalau tidak dimaksimalkan,” lanjutnya.

Aris juga menekankan pentingnya tahapan seleksi dan pemusatan latihan jika squash akhirnya masuk dalam Porprov. Namun ia mewanti-wanti soal kemungkinan terkendala anggaran.

“Kita siap seleksi dan TC, tapi tetap harus realistis. Semua tergantung juga pada kebijakan anggaran daerah,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Langkah Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda yang menggelar razia terhadap siswa sekolah yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) menuai sorotan dari DPRD setempat.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menilai tindakan tersebut kurang tepat jika dilakukan tanpa koordinasi dengan aparat kepolisian. Ia menegaskan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas merupakan wewenang kepolisian, bukan Dishub.

“Dishub seharusnya tidak melakukan razia sendiri. Kalau mau menertibkan pelanggaran lalu lintas, ya tentu harus ada polisi yang mendampingi karena itu ranah mereka,” ujar Adnan.

Selain persoalan kewenangan, Adnan juga menyoroti pentingnya prosedur yang jelas dalam pelaksanaan razia, terutama pemberitahuan sebelumnya kepada pihak sekolah. Ia menyebutkan bahwa pemberitahuan ini penting agar sekolah bisa mengimbau siswa untuk tidak membawa kendaraan jika belum memiliki SIM.

“Seharusnya ada surat pemberitahuan sebelumnya, supaya pihak sekolah bisa mengantisipasi. Jangan mendadak datang langsung razia,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa batas usia minimal mengemudikan kendaraan sudah diatur dalam peraturan, yakni 17 tahun. Namun ia mengingatkan agar pendekatan persuasif tetap dikedepankan agar penegakan aturan tetap bersifat edukatif. (adv/hr/ko)

Samarinda – Di balik semangat tanggap bencana, DPRD Samarinda melangkah lebih jauh. Adalah Abdul Rohim, anggota Komisi III DPRD Samarinda, yang mengusulkan pembangunan Gudang Logistik Bencana Nasional regional Kalimantan di Kota Tepian.

“Logistik adalah nyawa dalam penanggulangan bencana,” ujarnya lugas.

Menurut Rohim, ketersediaan gudang logistik yang representatif akan mempercepat respons bantuan ke berbagai daerah di Kalimantan, saat bencana datang tanpa permisi.

Tak sekadar wacana, DPRD bahkan sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawal rencana besar ini. Salah satu langkah strategisnya adalah melobi langsung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Wilayah Palaran disebut-sebut sebagai lokasi potensial. Terletak dekat dengan pintu tol dan memiliki lahan yang sudah siap pakai, kawasan sekitar Stadion Utama Palaran dinilai sangat ideal.

“Letaknya strategis, akses mudah, dan yang paling penting bisa menjangkau seluruh Kalimantan dengan cepat,” terang Rohim, penuh keyakinan.

Langkah ini menjadi harapan baru untuk Kalimantan yang lebih sigap, kuat, dan siap menghadapi risiko bencana di masa depan. (adv/hr/ko)

Samarinda – Di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kenakalan remaja, DPRD Kota Samarinda menilai bahwa solusi terbaik tak cukup hanya sebatas larangan. Mereka mendorong pendekatan yang lebih humanis dan melibatkan langsung para remaja dalam kegiatan yang membangun.

“Generasi muda kita bukan hanya perlu dijaga, tapi juga diberi ruang untuk tumbuh dan berkarya,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari.

Celni, politisi dari Fraksi NasDem, menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkot Samarinda dalam menyusun langkah preventif.

Di antaranya dengan menguatkan pendidikan karakter, mendukung program kreatif dari instansi seperti Dispora dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta menerapkan jam malam pelajar secara terukur.

Namun bagi Celni, komitmen itu tak sekadar retorika. Ia turut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan pemuda dari melibatkan mereka sebagai relawan UMKM hingga menggagas event olahraga dari tingkat lokal sampai provinsi.

“Saya percaya, ketika anak muda punya kesibukan yang positif, mereka akan jauh dari hal-hal negatif,” ujarnya.

Langkah lain yang turut didorong DPRD Samarinda ialah pemasangan CCTV di sekolah dan ruang publik serta kerja sama dengan BNN dan kepolisian guna mengedukasi bahaya narkoba dan pergaulan bebas.

Celni menegaskan, perlindungan terhadap generasi muda bukan hanya soal pengawasan, melainkan juga bagaimana membimbing mereka ke jalan yang sehat dan produktif. “Karena merekalah masa depan kita,” pungkasnya. (adv/hr/ko)