BERITA TERBARU

DPRD Samarinda Bahas Kenaikan PAD, Target 2026 Tembus Rp1 Triliun!

Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah lewat rapat kerja bareng tiga instansi penting: BAPPERINDA, BAPENDA, dan BPKAD.

Dalam pertemuan ini, fokus utama adalah membahas evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyusun target keuangan untuk tahun 2026.

Anggota Komisi II, Rusdi Doviyanto, menjelaskan bahwa rapat ini bukan sekadar mengecek laporan angka, tapi benar-benar mengevaluasi apakah kenaikan PAD sudah cukup menjawab tantangan yang dihadapi daerah.

“Kita ingin tahu seberapa jauh dan tinggi peningkatan PAD kita saat ini,” kata Rusdi.

Hasil pembahasan menunjukkan tren positif. Target PAD tahun 2026 diperkirakan bakal naik signifikan, dari sekitar Rp900 miliar di tahun 2025 jadi lebih dari Rp1 triliun. “Semua Alhamdulillah baik, target tahun depan itu meningkat cukup besar,” ujarnya.

Tapi bukan cuma soal angka. Rusdi juga mengingatkan pentingnya mencari potensi-potensi baru yang bisa dioptimalkan untuk menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Komisi II akan terus mendorong agar sumber-sumber lokal yang belum tergarap maksimal bisa ikut berkontribusi.

Dengan sinergi antara DPRD dan tiga instansi teknis ini, diharapkan strategi keuangan Samarinda ke depan bisa lebih matang dan berdampak langsung ke pembangunan kota. (adv/hr/ko)

Warga Simpang Pasir Keluhkan Jalan Rusak dan Air Bersih

Samarinda – Minimnya pembangunan infrastruktur kembali dikeluhkan warga Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran. Hal itu disampaikan saat reses anggota DPRD Samarinda.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno, mengatakan kerusakan jalan akibat kendaraan berat jadi keluhan utama. Salah satu titik terparah berada di Jalan Gotong Royong.

“Banyak jalan rusak karena truk kontainer. Sebagian sudah diperbaiki, tapi masih banyak yang belum,” ujarnya.

Warga juga mengeluhkan sulitnya akses air bersih. Beberapa RT belum terjangkau pipa PDAM karena belum memenuhi syarat administratif.

“Banyak warga yang sudah lama tinggal di Simpang Pasir, tapi domisilinya masih tercatat di luar. Ini menghambat akses air bersih,” jelas Jasno.

Ia mendorong Pemkot Samarinda segera merespons dan memberi perhatian lebih pada wilayah pinggiran kota. (adv/hr/ko)

Andriansyah: Ketahanan Bencana Dimulai dari Rumah

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menekankan pentingnya peran keluarga dalam membangun ketahanan bencana.

Ia menyebut bahwa kesiapsiagaan tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah.

“Edukasi kebencanaan harus masuk ke rumah tangga,” ujarnya.

Menurutnya, pengetahuan dasar seperti evakuasi banjir, mematikan listrik, dan menyelamatkan anak ke tempat aman harus dikuasai setiap keluarga.

Ia juga mengingatkan agar program Katana tak berhenti pada tataran administratif.

Andriansyah mendorong agar pelatihan kebencanaan dikembangkan melalui jalur masyarakat, seperti posyandu, PKK, dan sekolah. Bahkan, ia mengusulkan agar materi bencana masuk ke kurikulum sejak dini.

“Dengan edukasi sejak anak-anak, kita bisa ciptakan generasi yang siap menghadapi risiko,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Ismail Latisi: Ujian Nasional Bisa Jadi Pemicu Semangat Belajar

Samarinda – Wacana kembalinya Ujian Nasional mendapat dukungan dari Anggota DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi.

Menurutnya, sistem evaluasi seperti UN justru bisa menjadi pemacu semangat bagi para siswa.

“UN itu bisa jadi tekanan positif agar siswa mau belajar sungguh-sungguh,” ujarnya.

Sebagai pendidik sejak 2006 hingga 2024, Ismail melihat karakter masyarakat Indonesia belum cocok jika menerapkan sistem seperti Finlandia yang tanpa PR dan ujian nasional.

“Belum tentu cocok diterapkan di sini. Kita butuh model evaluasi yang bisa menumbuhkan motivasi belajar,” tambahnya.

Ia juga mencontohkan Tiongkok sebagai negara yang berhasil memajukan pendidikan lewat sistem belajar yang disiplin dan terstruktur. (adv/hr/ko)

Sri Muryani Sebut Gerai PIJAR Bukti Nyata Perhatian Pada Perempuan Kepala Keluarga

Tenggarong – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sri Muryani, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap peresmian Gerai PIJAR (Perempuan Inspiratif Jual Asa dan Rasa) yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar.

Menurutnya, gerai tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah kepada perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang selama ini menjadi tulang punggung dalam rumah tangga.

“Dengan adanya ini, perempuan kepala keluarga itu terbantukan untuk menitipkan produk-produk mereka ,” ungkap Sri Muryani saat menghadiri acara Peresmian Gerai Pijar di Jalan Imam Bonjol, Tenggarong, Sabtu (2/8/2025).

Ia menyebutkan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif juga mencerminkan semangat keterwakilan, dengan komposisi 30 persen anggota dewan berasal dari kalangan perempuan.

Karenanya, ia merasa kegiatan seperti PIJAR sangat relevan dan seharusnya mendapat sambutan dari khalayak luas terutama perempuan.

Sri Muryani juga menyoroti makna simbolik dari gerai PIJAR yang bukan hanya sebagai ruang ekonomi, gerai ini menurutnya mencerminkan nilai-nilai penting yang harus dijunjung tinggi dalam pemberdayaan perempuan.

“Gerai PIJAR ini juga sebagai simbol atau lambang kepedulian, kemandirian, kekuatan, dan solidaritas antar perempuan. Jadi kita berharap ini terus bergulir, terus berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan di Kukar,” ujarnya.

Namun, ia juga menyampaikan catatan kritis terhadap dokumen perencanaan daerah.

Dalam RPJMD Bupati yang terakhir, ia mengaku kecewa karena isu pembangunan perempuan belum menjadi skala prioritas yang jelas.

Padahal, menurutnya, posisi dan peran perempuan sudah seharusnya diarusutamakan dalam pembangunan jangka menengah.

“Kemarin dalam RPJM Bupati, kami hadir dan saya mengapresiasi. Dari legislatif, artinya ini adalah pembangunan yang berkaitan dengan lima tahun ke depan, program Bupati. Tapi saya sangat menyayangkan dari program Bupati itu tidak menitikberatkan atau tidak menjadi skala prioritas pembangunan perempuan,” tegasnya.

Sri Muryani berharap ke depan, seluruh pemangku kebijakan dapat melihat pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dan menjadikannya bagian integral dari agenda pembangunan daerah. (ak/ko)

DP3A Kukar Buka Akses Pasar Baru lewat Gerai PIJAR untuk PEKKA

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terus memperkuat peran Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam roda ekonomi lokal.

Salah satu langkah konkret terbaru yakni peluncuran Gerai PIJAR (Perempuan Inspiratif Jual Asa dan Rasa) yang digelar di Jalan Imam Bonjol, Tenggarong, Sabtu (2/8/2025).

Gerai PIJAR merupakan implementasi dari program PEKKA Berkualitas dan Mandiri (PERKAKAS DIRI) yang dirancang untuk memberi ruang pemasaran dan distribusi hasil produksi anggota PEKKA.

Upaya ini menjadi simbol keberpihakan pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayitno, menyebut gerai ini hadir sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong pemasaran produk lokal perempuan Kukar.

Ia menyampaikan bahwa gerai ini terbuka untuk berbagai produk, mulai dari olahan makanan hingga kerajinan.

“Dengan adanya outlet ini, kami berharap perempuan-perempuan, khususnya anggota PEKKA, dapat menitipkan hasil produksinya seperti makanan dan produk lainnya untuk dipasarkan secara lebih luas,” ujar Hero usai peresmian.

Gerai pertama ini dibuka di Kelurahan Melayu, karena jumlah PEKKA di wilayah tersebut tergolong tinggi, yakni mencapai sekitar 480 orang.

Berdasarkan data DP3A, dari total 46.099 perempuan kepala keluarga di Kukar, sebanyak 2.130 di antaranya berada di Kecamatan Tenggarong.

Hero menyebutkan, selain mendirikan outlet milik pemerintah, DP3A Kukar juga menjajaki kolaborasi dengan berbagai pihak.

Langkah strategis dilakukan dengan menggandeng Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kukar dan perusahan ritel modern untuk memperluas akses pasar serta mempercepat proses perizinan usaha.

Tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan keluarga, DP3A juga berupaya mengintegrasikan program ini dengan penguatan gizi dan ketahanan keluarga.

“Kerja sama lintas sektor turut dilakukan, salah satunya dengan Dinas Perikanan untuk memanfaatkan ikan sebagai bahan baku produk olahan yang dijual di gerai PIJAR,” ungkapnya.

Ke depan, DP3A menargetkan pembangunan gerai serupa di seluruh 20 kecamatan se-Kukar sebagai bagian dari program berkelanjutan.

“Kami sudah berkomunikasi dengan camat dan para lurah agar bisa memfasilitasi penggunaan kantor-kantor kelurahan sebagai lokasi gerai,” pungkasnya. (ak/ko)