BERITA TERBARU

Samarinda – Bagi Sri Puji Astuti, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, pendidikan politik bukan semata urusan kursi kekuasaan.

Lebih dari itu, ia melihatnya sebagai pintu masuk untuk memperkuat kapasitas perempuan, terutama generasi muda, agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

“Perempuan tidak harus menjadi politikus untuk berperan. Mereka bisa hadir melalui hak dan kewajiban sebagai warga negara,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Puji menilai, penguatan ketahanan keluarga harus menjadi pijakan awal. Ibu-ibu, menurutnya, adalah garda terdepan dalam mendidik dan menanamkan nilai kebangsaan sejak rumah tangga. Dari sana, semangat politik bisa menular ke anak, cucu, bahkan tetangga.

Politikus Partai Demokrat itu juga menyinggung pentingnya membangkitkan kembali gairah yang sempat menurun setelah pemilu.

“Kita ingin memulainya dari sekarang. Menyalakan kembali percikan api semangat di hati ibu-ibu, agar bisa menularkannya kepada perempuan lain di sekitarnya,” tegasnya.

Dengan semangat itu, Puji berharap perempuan Samarinda dapat terus berkontribusi dalam berbagai bidang, tidak hanya di ruang privat, tetapi juga dalam kehidupan publik yang lebih luas. (adv/hr/ko)

Samarinda – Di balik deretan bangunan pergudangan di Jalan Suryanata, terdapat kolam retensi yang kini tampak tak terawat. Padahal, fasilitas itu sejatinya berfungsi penting sebagai penampung air untuk mengurangi risiko banjir di Samarinda.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim, yang meninjau kawasan tersebut menilai kondisi ini harus segera ditangani.

“Kita melihat kolam retensi di belakang kawasan pergudangan itu tidak terurus. Ini harus menjadi catatan serius. Jangan sampai di satu sisi kita membenahi drainase, tetapi di sisi lain pematangan lahan dilakukan secara masif tanpa kontrol,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Deni menegaskan DPRD akan menjadwalkan inspeksi ulang untuk memastikan kondisi lapangan. Ia juga meminta Satpol PP bersama PPNS menegakkan aturan, termasuk memberi sanksi jika ada pelanggaran perizinan. “Kalau tidak sesuai aturan, bisa dilakukan police line,” katanya.

Ia mengingatkan, masyarakat sudah mulai mengeluhkan dampak buruk yang mereka alami akibat buruknya tata kelola lingkungan di kawasan tersebut. Jika dibiarkan, bukan hanya genangan air, tapi juga kerugian materiil hingga ancaman korban jiwa bisa terjadi.

“Makanya kita minta dinas terkait mengecek langsung dan memastikan izin yang dikantongi pengembang sesuai aturan. Kolam retensi ini harus dirawat agar bisa berfungsi optimal menahan limpasan air,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Warga Samarinda mulai resah dengan kondisi beras medium yang semakin sulit ditemui di pasaran.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, langsung menyoroti persoalan ini dan memastikan akan memanggil Dinas Perdagangan (Disdag) untuk meminta penjelasan.

“Kita harus tahu dulu permasalahannya apa. Kalau memang karena cuaca yang sedang buruk, tentu kita cari solusi yang tepat. Tapi kalau karena permainan distributor atau agen, kita harus turun tangan,” ujar Iswandi, Rabu (13/8/2025).

Tak hanya soal ketersediaan, DPRD juga mencermati kenaikan harga beras di tingkat eceran. Menurut Iswandi, berbagai kemungkinan akan ditelusuri, mulai dari hambatan distribusi hingga praktik beras oplosan.

Salah satu opsi yang disiapkan adalah melibatkan BUMD atau Varia Niaga sebagai distributor langsung agar stok beras tetap aman di pasaran.

“Mereka bisa menjadi penjamin distribusi sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan beras,” jelasnya.

Iswandi menegaskan, hasil pertemuan dengan Disdag nantinya akan menjadi dasar DPRD dalam merumuskan rekomendasi.

“Kita tidak ingin mengambil kebijakan secara asal-asalan. Datanya harus valid dulu supaya kebijakan tepat sasaran,” tegasnya. (adv/hr/ko)