BERITA TERBARU

Tenggarong – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menghadapi tahun 2026.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kukar, Johansyah usai rapat rapat paripurna ke-16 di ruang sidang utama DPRD Kukar pada Selasa (30/9/2025).

“Kami dari Fraksi Partai Golongan Karya berharap APBD-P perubahan 2025 ini betul-betul bisa menyentuh khalayak masyarakat Kukar,” ujarnya.

Johansyah menegaskan, struktur keuangan Kukar masih terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH).

Ia menyebut kondisi tersebut tidak sehat apabila terus berlanjut dan perlu diimbangi dengan peningkatan PAD.

“Realitasnya saat ini kita lebih banyak mengandalkan dana bagi hasil. Oleh sebab itu, kita berharap di tahun 2026 nanti hal itu tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Ia juga menekankan, perlunya pengelolaan potensi daerah, terutama sektor pariwisata dan perekonomian, agar dapat menjadi sumber PAD baru yang berkelanjutan.

Menurutnya, hal ini bukan hanya aspirasi Fraksi Golkar, tetapi juga harapan semua fraksi di DPRD Kukar.

“Kami berharap ada peningkatan PAD dengan membentuk tempat-tempat yang bisa menghasilkan pemasukan, terutama di sektor pariwisata maupun perekonomian,” lanjutnya.

Johansyah memaparkan, sekitar 60 hingga 70 persen pendapatan daerah Kukar saat ini masih bersumber dari DBH, sementara kontribusi PAD hanya sekitar 20 persen.

“Paling tidak ke depan bisa seimbang 50-50,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan penyesuaian pada sisi pendapatan dan belanja.

Perubahan APBD 2025 disetujui setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Persetujuan ini ditetapkan dalam rapat paripurna ke-16 di ruang sidang utama DPRD Kukar pada Selasa (30/9/2025).

Rapat paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid didampingi Wakil Ketua II Junadi, Wakil Ketua III Aini Faridah serta dihadiri Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin.

Dalam laporan Banggar yang disampaikan juru bicara Banggar, Farida, disampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 turun dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11,18 triliun.

Penurunan terutama terjadi pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap stabil di angka Rp953 miliar.

Sejalan dengan itu, belanja daerah juga mengalami penyesuaian dari Rp12 triliun menjadi Rp11,35 triliun. Penurunan paling besar terjadi pada pos belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Sementara pembiayaan netto juga turun dari Rp500 miliar menjadi Rp165,9 miliar yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya.

Pandangan fraksi-fraksi DPRD turut mewarnai rapat paripurna ini. Fraksi PDIP menekankan pentingnya peningkatan PAD, sementara Fraksi Golkar meminta agar prioritas tetap diberikan pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi serapan anggaran serta validasi data pajak daerah.

Fraksi PAN mengingatkan agar aspirasi masyarakat menjadi perhatian utama dalam setiap program.

Fraksi Nasdem menyoroti pentingnya pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya saing ekonomi.

Adapun Fraksi PKB dan PKS menegaskan agar proses penganggaran dijalankan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Sementara itu, Abdul Rasid menegaskan bahwa perubahan APBD ini merupakan langkah adaptif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah dinamika keuangan.

Menurutnya, DPRD tetap berkomitmen menjaga kemitraan dengan Pemerintah Daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

“Rekomendasi DPRD ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah agar program pembangunan berjalan sesuai aspirasi masyarakat,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Menjelang batas akhir pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, dinamika pembahasan di Kutai Kartanegara (Kukar) tak hanya berkutat pada angka Rp11,3 triliun yang sudah disepakati.

Sorotan justru tertuju pada kehadiran Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai kurang optimal dalam mengikuti rapat-rapat finalisasi bersama Badan Anggaran (Banggar).

Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, menilai keberadaan Ketua TAPD sangat menentukan jalannya diskusi.

Dalam beberapa kali pertemuan, posisi tersebut kerap diwakilkan kepada pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), yang menurutnya tidak memiliki ruang keputusan seluas Ketua TAPD.

“Hari ini, ada pertemuan kembali antara Banggar dan TAPD. Kami harap Ketua TAPD hadir dan jangan diwakilkan, mengingat pembahasan APBD ini penting untuk kepentingan masyarakat Kukar,” ucapnya saat dihubungi pada Selasa (30/9/2025).

Lebih jauh, Politikus Golkar itu mengatakan, DPRD punya beban besar dalam memastikan APBD tepat sasaran.

Karena itu, kata dia, absennya Ketua TAPD dikhawatirkan menimbulkan persepsi tanggung jawab hanya dipikul legislatif, sementara eksekutif terkesan melepas peran pentingnya.

“Tanggung jawab DPRD ini sangat besar apalagi menyangkut dengan APBD, jadi ketua TAPD harus hadir pada pertemuan Selasa siang ini, jangan diwakilkan terus, berikan tanggung jawab kinerja kepada masyarakat Kukar. Dan jangan sampai DPRD yang justru disalahkan,” tegasnya.

Kini, waktu semakin sempit karena 30 September menjadi batas akhir pengesahan.

Jika tenggat terlewat, terdapat resiko yang harus diterima daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 312, terdapat sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan daerah bagi kepala daerah maupun DPRD yang gagal mengesahkan APBD tepat waktu

“Artinya, pertemuan-pertemuan krusial ini tak boleh lagi diwarnai absensi tokoh penting,” tegasnya. (ak/ko)