BERITA TERBARU

Samarinda – Penyakit campak kembali ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia, memicu kekhawatiran akan potensi penyebaran di Kalimantan Timur.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengingatkan pentingnya vaksinasi sejak dini untuk melindungi anak dari ancaman penyakit menular tersebut.

“Vaksin campak wajib diberikan sejak anak berusia sembilan bulan. Kalau tidak lengkap, anak akan sangat rentan terkena penyakit berbahaya,” ujar Sri Puji di Samarinda, Kamis (2/10/2025).

Ia menjelaskan, campak atau morbili termasuk penyakit menular yang bisa menimbulkan komplikasi serius. Gejalanya biasanya dimulai dengan ruam pada kulit, demam tinggi, batuk, dan mata merah. Dalam kasus berat, campak dapat menyebabkan radang otak (ensefalitis) atau infeksi paru-paru (pneumonia).

“Kalau sudah menyerang otak atau paru-paru, risikonya sangat besar. Karena itu, pencegahan jauh lebih penting daripada pengobatan,” tegasnya.

Sri Puji menambahkan, sebagian besar kasus campak ditemukan pada anak-anak di bawah usia lima tahun yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Menurutnya, program vaksinasi merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut.

“Campak menular sangat cepat. Hanya dengan vaksinasi kita bisa memutus rantai penularan dan melindungi anak-anak,” jelas legislator asal Partai Demokrat itu.

Ia juga mengingatkan agar orang tua lebih aktif memantau jadwal imunisasi anak, baik di posyandu maupun fasilitas kesehatan terdekat.

Selain vaksin campak, imunisasi dasar lainnya seperti polio, DPT, dan hepatitis juga perlu dipastikan lengkap agar daya tahan tubuh anak terbentuk optimal.

“Kesadaran orang tua menjadi kunci. Kalau imunisasi lengkap, kita bisa menekan risiko penyakit menular yang berbahaya bagi anak-anak,” ujarnya.

DPRD Samarinda berkomitmen mendukung program imunisasi yang dijalankan pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan.

Sri Puji berharap kerja sama antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat terus diperkuat agar kasus campak tidak kembali merebak di Kota Tepian.

“Kita ingin setiap anak Samarinda tumbuh sehat dan terlindungi dari penyakit berbahaya,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Angka kekerasan terhadap anak di Kalimantan Timur (Kaltim) masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data hingga Juli 2025, tercatat lebih dari 400 anak menjadi korban kekerasan baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama dengan melibatkan semua pihak.

“Perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Ini adalah tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat,” ujarnya di Samarinda, Kamis (2/10/2025).

Menurut Sri Puji, keluarga memegang peran paling vital dalam mencegah kekerasan sejak dini. Orang tua diharapkan tak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga hadir secara emosional bagi anak.

“Parenting itu soal membimbing, bukan sekadar memberi. Anak perlu didengar, diarahkan, dan diajak berdialog agar mereka tumbuh dengan karakter yang kuat,” tuturnya.

Ia juga menilai sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter dan kegiatan anti-bullying di lingkungan belajar. Pendidikan yang menumbuhkan empati, sopan santun, dan kepedulian sosial diyakini dapat membentuk generasi muda yang lebih berakhlak.

“Sekolah adalah tempat penting untuk membentuk kepribadian anak. Guru harus peka terhadap tanda-tanda kekerasan atau perubahan perilaku siswa,” tambahnya.

Tak hanya keluarga dan sekolah, komunitas juga berperan besar. Sejumlah komunitas di Samarinda kini rutin menggelar kelas parenting, pelatihan pendampingan anak, hingga kegiatan sosial yang ramah anak.

Upaya kolaboratif ini, kata Sri Puji, penting untuk membangun ekosistem yang aman dan suportif bagi tumbuh kembang anak.

Ia juga menyoroti perlunya pendekatan berbasis teknologi dalam pencegahan kekerasan. Beberapa sekolah dan komunitas telah menggunakan aplikasi untuk memantau perilaku anak dan melaporkan potensi kasus secara cepat.

“Teknologi bisa menjadi alat bantu yang efektif untuk mendeteksi dini kasus kekerasan dan memberikan edukasi bagi orang tua,” katanya.

Sri Puji menegaskan, DPRD Samarinda akan terus mendorong sinergi lintas sektor agar kasus kekerasan terhadap anak dapat ditekan secara signifikan.

“Ini bukan sekadar soal hukum atau laporan kasus, tapi soal masa depan generasi kita. Jika anak-anak terlindungi, Samarinda akan tumbuh menjadi kota yang kuat dan berdaya saing,” tegasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Penggunaan sirine dan strobo di jalanan Samarinda kembali menuai sorotan. Bukan karena fungsi daruratnya, melainkan karena sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau sekadar pamer kekuasaan. Kondisi ini memicu keresahan warga dan gelombang kritik di media sosial lewat gerakan “Stop Tot Tot Wok Wok.”

Menanggapi situasi tersebut, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penggunaan sirine dan strobo pada kendaraan pengawalan, baik pejabat maupun sipil. Langkah ini dilakukan sembari menunggu hasil evaluasi aturan yang mengatur penggunaan perlengkapan khusus di jalan raya.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Kamaruddin, menyambut positif kebijakan tersebut. Ia menyebut keputusan Polri sebagai langkah tepat untuk mengembalikan ketertiban dan rasa adil di jalan raya.

“Kalau untuk ambulans, pemadam kebakaran, atau kendaraan penyelamat, itu jelas fungsinya. Tapi kalau dipakai cuma untuk gaya dan menakut-nakuti pengguna jalan lain, sudah seharusnya dihentikan,” tegasnya, Kamis (2/10/2025).

Menurut Kamaruddin, masalah utama selama ini bukan kurangnya regulasi, melainkan lemahnya penegakan hukum. Banyak pengguna, bahkan dari kalangan pejabat, memanfaatkan sirine dan strobo untuk mendapatkan prioritas di jalan tanpa alasan sah.

“Selama hukum tidak ditegakkan dengan adil, masyarakat akan terus jadi korban. Pejabat pun harus tunduk pada aturan, tidak boleh ada yang merasa diistimewakan,” ujarnya.

Kamaruddin menekankan, penertiban ini harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat terhadap tekanan publik. Ia berharap aparat kepolisian bertindak konsisten dan memberi efek jera bagi pelanggar.

“Kalau penegakan hukum tegas dan konsisten, masyarakat juga akan kembali percaya bahwa aturan dibuat untuk semua, bukan hanya untuk rakyat kecil,” tambahnya.

DPRD Samarinda, lanjutnya, siap mendukung langkah-langkah kepolisian dalam menertibkan penggunaan sirine dan strobo. Tujuannya agar perlengkapan khusus itu kembali pada fungsi aslinya alat bantu keselamatan, bukan simbol arogansi di jalan. (adv/hr/ko)

Samarinda – Kota Samarinda kembali menjadi sorotan sebagai daerah dengan tingkat peredaran narkoba tertinggi di Kalimantan Timur.

Tak hanya melibatkan jaringan pengedar, ancaman penyalahgunaan narkoba kini juga mulai menyasar kalangan remaja, memunculkan kekhawatiran serius terhadap masa depan generasi muda di Kota Tepian.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, menilai penanggulangan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

Ia menegaskan bahwa keluarga merupakan benteng pertama dan paling penting untuk mencegah anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

“Orang tua harus dekat dengan anak-anak mereka, bukan hanya mengawasi dari jauh. Luangkan waktu untuk mendengar keluh kesah, bahkan ikut berinteraksi di media sosial mereka. Itu cara sederhana untuk memahami pergaulan anak-anak,” ujar Markaca, Kamis (2/10/2025).

Menurutnya, remaja cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh teman sebaya dibandingkan nasihat orang tua. Begitu masuk ke lingkaran penyalahgunaan narkoba, jalan keluar akan sangat sulit. Karena itu, edukasi sejak dini dan pembiasaan hidup sehat harus ditanamkan secara konsisten di rumah maupun lingkungan sekolah.

Legislator Partai Gerindra itu juga menawarkan tiga langkah sederhana bagi orang tua untuk mencegah anak terjerumus narkoba.

Pertama, memperkuat nilai keagamaan sebagai fondasi moral. Kedua, mengisi waktu luang dengan aktivitas positif seperti olahraga atau kegiatan kreatif. Ketiga, mendampingi anak dalam memilih lingkungan pertemanan yang sehat.

“Kita tidak bisa hanya melarang. Orang tua perlu memberi alternatif, mengajak anak ke kegiatan yang bermanfaat. Dengan begitu, mereka tidak mencari pelarian ke hal-hal yang berisiko,” jelasnya.

Markaca menegaskan, upaya pemberantasan narkoba harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab aparat.

Ia menilai peran sekolah, tokoh masyarakat, dan keluarga sama pentingnya dalam membentengi remaja dari bahaya narkoba.

“Penegakan hukum memang penting, tapi tanpa dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan, perang melawan narkoba tidak akan pernah tuntas,” pungkasnya. (adv/hr/ko)