BERITA TERBARU

Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) VI, meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Kota Bontang, menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Berau.

Politisi perempuan dari Partai Golkar ini menyatakan, meskipun pelayanan kesehatan di Berau sudah cukup memadai, masih ada kebutuhan mendesak untuk fasilitas yang lebih lengkap dan canggih.

Syarifatul mengungkapkan, salah satu langkah positif yang sudah diterapkan adalah program BPJS Kesehatan yang digratiskan bagi masyarakat kurang mampu.

“Tiap tahun, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 13,5 miliar rupiah untuk menggratiskan BPJS bagi warga yang tidak mampu. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan,” kata Syarifatul, Senin (4/11/2024).

Namun, ia menilai fasilitas rumah sakit di Berau masih perlu pengembangan lebih lanjut. Saat ini, pembangunan rumah sakit baru tengah berlangsung dengan harapan rumah sakit tersebut akan memiliki tipe B, yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan kesehatan masyarakat setempat, terutama untuk perawatan khusus seperti cuci darah.

“Saat ini, pasien yang sakit parah atau membutuhkan cuci darah sering kali harus dirujuk ke rumah sakit di Kalimantan Utara (Kaltara), yaitu di RS Tarakan,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mencatat keluhan masyarakat mengenai tingginya biaya transportasi dan kesulitan lainnya yang harus mereka hadapi untuk mendapatkan perawatan di luar daerah.

Syarifatul menegaskan, dirinya akan terus memantau perkembangan pembangunan rumah sakit baru tersebut dan berharap rumah sakit ini dapat selesai dalam satu hingga dua tahun mendatang.

“Saya akan memperjuangkan peningkatan fasilitas kesehatan, khususnya di Dapil VI dan Kabupaten Berau,” tegasnya.

Dengan komitmen tersebut, Syarifatul berharap pelayanan kesehatan di Kabupaten Berau dapat semakin optimal, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. (adv)

Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menegaskan dua prioritas utama dalam masa jabatannya: peningkatan infrastruktur dasar dan penguatan kualitas pendidikan.

Politisi perempuan asal Partai Golkar ini, yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) VI yang meliputi Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kota Bontang, berkomitmen untuk memperbaiki kondisi wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Sejak dilantik pada 29 Agustus 2024, Syarifatul menyatakan bahwa salah satu tantangan besar yang harus diatasi adalah kerusakan jalan di Kabupaten Berau.

“Kami akan terus mendorong perbaikan infrastruktur dasar, khususnya jalan di Berau agar kondisinya lebih baik. Ada banyak jalan yang rusak, beberapa di antaranya adalah jalan milik provinsi dan jalan nasional, seperti akses ke pesisir dan Tanjung Batu,” kata Syarifatul, Senin (4/11/2024).

Bagi Syarifatul, kondisi jalan yang rusak di Berau menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur menjadi salah satu fokus utamanya untuk mendukung mobilitas dan perekonomian daerah.

Selain itu, Syarifatul juga memberikan perhatian serius pada sektor pendidikan di Kabupaten Berau. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang layak harus menjadi prioritas utama, baik untuk tenaga pendidik maupun pelajar.

“Kami ingin memperjuangkan pendidikan yang layak di Berau agar guru dan pelajar dapat menikmati fasilitas yang memadai. Pendidikan adalah kunci untuk melahirkan generasi yang cerdas, terutama bagi masyarakat Kaltim,” ujarnya.

Dengan fokus pada dua bidang ini, Syarifatul berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan wilayah yang diwakilinya serta kemajuan masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan. (adv)

Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti kekurangan jumlah dokter yang terjadi di wilayah Benua Etam.

Ia menyatakan, ketidakseimbangan antara jumlah dokter dan jumlah penduduk menjadi salah satu tantangan besar dalam pelayanan kesehatan di provinsi ini.

“Saat ini, kita baru memiliki sekitar 2.000 dokter, jauh dari jumlah ideal yang disarankan oleh WHO, yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk,” ujar Andi Satya pada Senin (4/11/2024).

Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 4 juta jiwa, Kaltim seharusnya memiliki setidaknya 4.000 dokter untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal.

Ia menambahkan, jumlah dokter yang ada saat ini hanya mencapai 50 persen dari standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Kita masih kekurangan 50 persen dari jumlah ideal yang seharusnya ada di Kaltim,” kata politisi dari Partai Golkar tersebut.

Selain masalah kuantitas, Andi Satya juga menyoroti ketidakmerataan distribusi dokter di Kaltim. Dari total 2.000 dokter yang ada, 80 persen terkonsentrasi di tiga kota besar: Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.

“Distribusi yang tidak merata ini menyulitkan masyarakat di daerah lain untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi Satya menjelaskan bahwa sekitar 800 dari total dokter di Kaltim adalah dokter spesialis, dan sebagian besar dari mereka juga berpraktik di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.

Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh faktor kesejahteraan dokter yang lebih terjamin di kota besar, dibandingkan dengan daerah terpencil.

“Kondisi ini kembali lagi ke pemerintah. Banyak dokter enggan bertugas di daerah-daerah dengan akses jalan yang sulit serta fasilitas rumah sakit yang kurang memadai,” jelas Andi Satya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan fasilitas kesehatan di wilayah terpencil, guna menarik lebih banyak dokter untuk bertugas di sana.

“Tugas pemerintah adalah memperhatikan fasilitas di daerah agar bisa menarik lebih banyak dokter untuk bertugas di wilayah terpencil,” pungkasnya. (adv)