BERITA TERBARU

Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mendesak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk segera mengembangkan sektor pangan lokal guna memenuhi kebutuhan pangan di IKN yang tengah dibangun.

Menurutnya, pembangunan IKN yang diprediksi akan meningkatkan jumlah penduduk harus diimbangi dengan ketahanan pangan yang kuat dan mandiri di Kalimantan Timur.

“Jika kebutuhan pangan di IKN hanya mengandalkan pasokan dari luar, ketahanan pangan kita bisa terganggu. Penguatan sektor pangan lokal di Kaltim menjadi hal yang mendesak,” ujar Sarkowi.

Ia menilai ketergantungan Kaltim pada pasokan pangan dari luar daerah sebagai salah satu tantangan besar, terutama mengingat skala besar proyek pembangunan IKN.

Oleh karena itu, ia mengusulkan kolaborasi yang lebih intens antara OIKN, Pemerintah Provinsi Kaltim, serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mengembangkan potensi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di seluruh wilayah Kaltim.

“Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menentukan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan di setiap daerah di Kaltim. Pendekatan ini akan membantu merancang strategi pengembangan pangan yang sesuai,” jelas Sarkowi.

Sarkowi juga menegaskan pentingnya OIKN untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama para petani, nelayan, dan pelaku usaha di sektor pangan, untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. (adv)

Samarinda – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Sebagai perempuan pertama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menduduki posisi tersebut, ia mengungkapkan pencapaian ini bukan hanya langkah pribadi, tetapi juga sebagai simbol kemajuan bagi kaum perempuan di Kaltim.

“Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi perempuan di daerah ini untuk berani bermimpi dan mengambil peran dalam berbagai bidang, terutama politik,” ujar Yenni, Kamis (7/11/2024).

Yenni berharap keterwakilan perempuan dalam politik di Kaltim dapat meningkat hingga mencapai 30 persen di masa depan.

Ia berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan memastikan suara mereka semakin terdengar dalam arena politik.

“Keberadaan saya di sini adalah untuk mendorong perubahan positif, menjadi suara bagi yang tidak terdengar, dan memastikan isu-isu yang dihadapi perempuan diperhatikan dan ditangani dengan serius,” jelasnya.

Yenni menyadari bahwa tantangan yang dihadapi perempuan di dunia politik masih cukup besar, namun ia yakin bahwa dengan usaha dan kolaborasi yang tepat, perubahan tersebut bisa tercapai.

Baginya, keterlibatan perempuan dalam proses politik sangat penting untuk memastikan perspektif dan kepentingan perempuan terwakili dengan baik.

“Semakin banyak perempuan yang terlibat aktif dalam politik, semakin besar peluang untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkas Yenni. (adv)

Samarinda – Polemik kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diduga dipicu oleh maraknya penjual BBM eceran di Samarinda mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin.

Ia meminta pemerintah daerah untuk menindak tegas pelaku penjualan BBM tanpa izin dengan melibatkan aparat penegak hukum.

“Pemerintah sebenarnya sudah membuat regulasi untuk mengatasi masalah ini. Baik dari Pertamina maupun pemerintah daerah sudah membuat aturan agar pembagian BBM subsidi maupun non-subsidi dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Fuad, Kamis (7/11/2024).

Namun, menurut Fuad, kelangkaan BBM yang terjadi di lapangan disebabkan oleh adanya oknum masyarakat yang mencari celah untuk mengambil keuntungan pribadi.

Ia menilai penyaluran BBM ke masyarakat menjadi tidak tepat sasaran akibat perbuatan oknum yang tidak taat pada regulasi.

“Inilah yang kadang membuat kita berpikir, kenapa diperketat? Ya, tidak salah juga. Warga kita juga tidak taat. Padahal sudah dibuat regulasi bahwa pembelian BBM tidak boleh berlebihan, apalagi untuk dijual kembali,” ungkapnya.

Fuad juga menyoroti adanya praktik kerja sama ilegal antara petugas di SPBU dan pembeli yang menawarkan harga lebih tinggi untuk mendapatkan BBM lebih banyak.

“Belum lagi kasus saling kerja sama antara yang memegang nosel, kemudian pembeli menawarkan sesuatu yang lebih. Akibatnya, kelangkaan terjadi, stok BBM cepat habis, antrean panjang di SPBU, dan sebagainya,” tambahnya.

Politisi Gerindra ini mendorong pemerintah untuk memperbanyak sosialisasi mengenai penegakan aturan tidak hanya kepada masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga kepada para penjual atau produsen BBM.

Menurutnya, sangat disayangkan jika situasi kelangkaan BBM yang tengah sulit ini dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.

“Dengan adanya penegakan aturan yang tegas, diharapkan kelangkaan BBM bisa diatasi, dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara adil,” tutup Fuad. (adv)

Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Salehuddin, mendorong agar jurusan di sekolah menengah kejuruan (SMK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Hal ini bertujuan agar lulusan vokasi dapat langsung berkontribusi dalam sektor-sektor unggulan Kalimantan Timur (Kaltim) yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

Menurut Salehuddin, penyesuaian kurikulum di SMK sangat penting agar pendidikan vokasi lebih relevan dengan tantangan lokal.

“Penyesuaian jurusan di SMK khususnya bisa membantu lulusan siap masuk dunia kerja di sektor-sektor potensial yang memang dibutuhkan Kaltim, seperti pertanian dan perkebunan,” ujar Salehuddin, Kamis (7/11/2024).

Ia menjelaskan bahwa fokus pada sektor-sektor ini akan membantu mengurangi ketergantungan Kaltim terhadap pasokan pangan dari luar daerah, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dengan demikian, lulusan SMK diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor-sektor yang vital bagi perkembangan ekonomi lokal.

Selain itu, Salehuddin juga mengapresiasi wacana penambahan jurusan kewirausahaan di SMA. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis yang akan membantu mereka beradaptasi dengan dunia usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi, terutama di kalangan generasi muda.

Lebih lanjut, Salehuddin menekankan bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal menjadi tantangan yang harus dihadapi di masa depan.

Ia berharap, dengan adanya jurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, daya saing lulusan SMK akan semakin meningkat, sehingga dapat memperkecil kesenjangan kualitas SDM antara lulusan SMK dan SMA.

“Jurusan yang relevan dengan kebutuhan daerah akan membuka lebih banyak peluang kerja bagi lulusan, serta memperkuat potensi ekonomi lokal,” pungkasnya. (adv)

Samarinda – Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan langkah penting untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan memastikan keberlanjutannya.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan infrastruktur, perencanaan tata ruang dan wilayah harus berjalan seiring untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mendorong agar pembangunan dan pengembangan wilayah berbasis lingkungan yang bersih dan hijau dapat ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya upaya tersebut untuk kemajuan Kalimantan Timur (Kaltim).

“Lingkungan hidup merupakan sumber daya yang dapat menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Lingkungan juga dapat menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan,” ujar Hasanuddin.

Hasanuddin menjelaskan bahwa dalam setiap proses pembangunan, pemerintah daerah dan pengelola izin harus menjalankan prinsip pembangunan hijau.

Ia berharap kebijakan yang mendukung pengelolaan kawasan berkelanjutan dapat melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada.

“Di sinilah pentingnya kolaborasi dan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan,” terangnya.

Pembangunan berwawasan lingkungan, menurut Hasanuddin, berarti memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan kesadaran, perencanaan matang, dan bijaksana.

Selain untuk mencapai target pembangunan, tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang mengintegrasikan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, dalam proses pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup masyarakat,” jelasnya.

Hasanuddin juga mengingatkan bahwa sektor industri, pertambangan, transportasi, dan pertanian yang berkembang pesat dapat memberikan dampak positif, seperti peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan negara.

Namun, jika pembangunan tersebut tidak memperhatikan faktor lingkungan, dampak negatif seperti pencemaran air, udara, dan tanah bisa terjadi.

“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengedepankan faktor lingkungan,” tambah Hasanuddin.

Untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa merusak lingkungan, Hasanuddin menegaskan perlunya penerapan konsep pembangunan berwawasan lingkungan.

Konsep ini dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengoordinasikan berbagai sumber daya, baik alam maupun manusia, secara terintegrasi dan bertanggung jawab. (adv)