BERITA TERBARU

Tenggarong – Demi menjaga keamanan dan ketertiban acara-acara besar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kukar siap turun tangan mengawal konser musik hingga acara publik lainnya.

Hal ini dilakukan agar warga Kukar dapat menikmati hiburan dengan aman dan nyaman.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol-PP Kukar, Janhariansyah, mengungkapkan pihaknya berkomitmen mendukung kelancaran setiap acara yang digelar di Kukar.

“Kami siap memberikan pengawalan, baik untuk acara pemerintah maupun komunitas. Kalau ada konser atau acara besar lain, kami akan hadir untuk memastikan situasi kondusif,” ujarnya ketika di temui awak media ini, Jumat (8/11/24).

Kata dia, Satpol-PP Kukar telah sering berperan dalam mengamankan berbagai acara komunitas, mulai dari acara olahraga hingga konser musik.

Penyelenggara biasanya mengajukan permintaan pengawalan melalui surat resmi atau proposal, yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi dengan Polres Kukar, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya.

“Kami selalu bekerja sama dengan Polres untuk pengamanan, dengan Dinas Perhubungan untuk pengaturan parkir, dan melibatkan UMKM agar juga dapat berpartisipasi dalam acara tersebut,” tambah Janhariansyah.

Ia juga menegaskan kalau Satpol-PP tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin rekomendasi acara.

“Banyak masyarakat yang salah paham, mengira kami bisa memberi izin. Kami hanya mendukung dengan pengawalan atau bantuan fasilitas seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran jika dibutuhkan. Izin sepenuhnya berada di tangan Polres dan pemerintah setempat,” tegasnya.

Dengan kolaborasi antar lembaga dan kesiapan penuh dari Satpol-PP, Janhariansyah optimis setiap acara di Kukar dapat berjalan lancar, aman, dan tertib.

“Kami ingin semua acara di Kukar, apalagi yang besar seperti konser musik, dapat dinikmati warga tanpa rasa khawatir. Satpol-PP akan selalu hadir untuk mengawal,” tutupnya. (adv/ak)

Tenggarong – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengarahkan seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Indonesia, termasuk di Kutai Kartanegara (Kukar), untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam menegakkan peraturan daerah (Perda).

Pendekatan ini dinilai penting agar masyarakat, termasuk yang melakukan pelanggaran, tetap merasa dihargai dalam proses penegakan hukum.

Kasatpol-PP Kukar, Arfan Boma Pratama, melalui Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi, menyampaikan bahwa pihaknya kini fokus pada pembenahan internal dan pelatihan untuk membentuk sikap lebih ramah dan sopan dalam berinteraksi dengan masyarakat.

“Intinya kita harus sopan, walaupun mereka melanggar peraturan daerah,” ujar Rasidi, Jumat (8/11/24).

Untuk mendukung arahan ini, Satpol-PP Kukar saat ini tengah menyelenggarakan berbagai pelatihan, termasuk pelatihan public speaking dan psikologi, agar anggota Satpol-PP lebih memahami karakter masyarakat.

Pelatihan ini diharapkan mampu membantu anggota dalam menggunakan bahasa yang baik dan tepat ketika berhadapan dengan pelanggar Perda di lapangan.

“Kita harus mengerti bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda, sehingga pendekatan pun harus disesuaikan. Ada yang langsung paham, namun ada pula yang perlu adaptasi,” jelasnya.

Sebagai bagian dari proses tersebut, Kasatpol-PP Kukar juga secara aktif memberikan arahan dan berbagi pengalaman dengan anggotanya, terutama dalam menghadapi situasi yang rawan provokasi di lapangan.

Rasidi menjelaskan, mayoritas anggota Satpol-PP Kukar saat ini adalah generasi muda, termasuk beberapa atlet, yang perlu belajar menahan diri agar tidak mudah terpancing emosi.

“Kami secara rutin mengadakan sesi berbagi pengalaman dan arahan untuk memberi panduan terkait tindakan yang perlu diambil di lapangan,” jelas Rasidi.

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketenangan dan profesionalisme anggota Satpol PP dalam menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter.

Rasidi menegaskan pentingnya sikap santun dalam interaksi dengan siapa pun, baik itu orang dewasa, remaja, maupun anak-anak.

“Bagaimana mau humanis? Salah satunya kita harus sopan santun. Mau tua, muda, ataupun anak-anak, kita harus santun sepanjang kita bicara dengan enak,” tutupnya. (adv/ak)

Tenggarong – Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi, mengungkapkan pihaknya sering melakukan razia untuk menekan penyebaran penyakit menular seksual di masyarakat Kukar.

Rasidi menjelaskan, berbagai kecamatan yang berada dekat dengan kawasan industri, menjadi titik tumbuhnya tempat hiburan yang rawan terjadi pelanggaran.

Di daerah tersebut, muncul kecenderungan baru berupa praktik prostitusi yang memanfaatkan teknologi aplikasi seperti Mi-Chat.

Menurut Rasidi, karena posisinya yang strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Kukar mulai menghadapi tantangan kota besar, termasuk masalah-masalah sosial seperti prostitusi.

“Kita ini kan baru mulai berkembang sebagai kota penyangga IKN, dan hal-hal seperti ini muncul seiring perkembangan,” jelasnya, Kamis (7/11/24).

Rasidi menjelaskan beberapa lokasi hiburan di Kukar telah terbukti memanfaatkan aplikasi Mi-Chat untuk prostitusi online.

Dalam penanganannya, Satpol PP Kukar menghadapi keterbatasan karena hanya bisa mendata dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

“Satpol PP tidak bisa langsung mengeksekusi karena kewenangan itu ada di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan,” ujar Rasidi.

Selain melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menangani dampak kesehatan yang mungkin timbul, Rasidi mengaku prihatin dengan efek samping dari upaya pembubaran lokasi-lokasi prostitusi.

Ia mencatat beberapa pekerja memilih turun ke jalan setelah lokalisasi ditutup, sebagaimana pengalaman pihaknya saat meninjau Surabaya.

“Saya pernah ke Surabaya, tanya sama mbak-mbak di jalan, ternyata asalnya dari kawasan yang sudah dibubarkan,” ungkapnya.

Rasidi menekankan pentingnya pendekatan komprehensif untuk menangani masalah ini agar tidak sekadar mengusir pekerja dari satu lokasi ke lokasi lain.

“Kami berupaya melakukan pembinaan, namun tanpa aturan pidana yang tegas, penanganan kasus ini belum bisa maksimal,” pungkas Rasidi. (adv/ak)

Tenggarong – Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol-PP Kukar, Rasidi, menegaskan kesiapan instansinya dalam menangani aset-aset pemerintah daerah yang masih dikuasai pihak perseorangan.

Satpol-PP Kukar, lanjutnya, siap membantu agar fasilitas pemerintah daerah itu dapat dimanfaatkan optimal oleh warga lokal, terutama generasi muda, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Rasidi juga mendorong agar para pemuda Tenggarong untuk berani mengambil langkah dan tidak merasa takut memanfaatkan aset pemerintah yang ada.

Ia berharap generasi muda bisa lebih percaya diri untuk berkegiatan di fasilitas-fasilitas publik yang disediakan pemerintah.

“Jangan merasa takut untuk memulai, saya siap membantu terkait aset pemerintah daerah yang mungkin dikuasai seseorang, kami siap memback-up itu,” ucapnya, Kamis (7/11/24).

Rasidi mencontohkan suksesnya para pedagang lokal di Titik Nol Tenggarong yang kini sebagian besar merupakan warga Tenggarong sendiri.

“Saya sudah senang nii seperti di Titik Nol itu yang berjualan orang Tenggarong, saya maunya semuanya begitu,” ungkapnya.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan potensi lokal yang dapat terus dikembangkan dengan dukungan pemerintah daerah.

Selain berjualan, Rasidi mengajak pemuda untuk memanfaatkan peluang lain yang tersedia di Tenggarong dan tidak ragu memulai.

“Kenapa tidak gitu kan. Kalau tidak bisa dengan berdagang yaa apa gitu, ayok pemuda di Tenggarong, Tenggarong mulai berkembang nii,” tambahnya.

Rasidi mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung kegiatan positif di Kukar agar tetap aman dan kondusif.

Ia menegaskan komitmen Satpol-PP dalam menjaga ketertiban serta mendukung upaya generasi muda memanfaatkan aset daerah.

“Perintah dari Kasatpol PP, backup semua kegiatan yang ada di Kukar ini, yang penting aman dan terkendali,” pungkasnya. (adv/ak)

Tenggarong – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kutai Kartanegara, Arfan Boma Pratama, melalui Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Rasidi, mengimbau masyarakat khususnya di Tenggarong untuk menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

Menurutnya, keberadaan rasa aman di tengah masyarakat adalah salah satu indikator penting kota yang berkembang.

Ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku di daerah, terutama di Tenggarong yang merupakan pusat pemerintahan dan kebudayaan di Kukar.

“Kami berharap masyarakat bisa memahami aturan yang berlaku di daerah ini,” ungkap Rasidi, Kamis (7/11/24).

Dengan pemahaman tersebut, harapannya ketertiban di wilayah Tenggarong dapat terjaga.

Selain ketertiban, Rasidi juga menyoroti pentingnya menjaga keindahan serta budaya kota. Ia berharap masyarakat turut berperan dalam mempercantik kota, sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya dan etika lokal.

Hal ini penting mengingat Tenggarong telah menjadi ikon wisata di Kutai Kartanegara. “Agar orang berkunjung ke tempat kita ini merasa aman dan nyaman,” tegasnya.

Rasidi juga menjelaskan, tingkat keamanan di Tenggarong sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu dibenahi untuk mencapai kesempurnaan seperti di kota-kota besar lainnya.

“Alhamdulillah, Tenggarong termasuk wilayah yang aman, karena kami selalu tegas terhadap hal-hal seperti keributan,” tambahnya.

Rasidi menjelaskan segala bentuk gangguan ketertiban akan ditangani dengan cepat dan tegas oleh petugas.

Dengan lingkungan yang aman dan tertib, aktivitas masyarakat dan ekonomi diharapkan bisa berjalan dengan lancar.

Menurutnya, jika keamanan dan ketertiban terjaga, kota Tenggarong akan lebih ramai dikunjungi oleh wisatawan.

“Kalau tidak aman, siapa yang mau datang berkunjung ke kota ini,” tutup Rasidi. (adv/ak)