BERITA TERBARU

Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang membahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) menggelar rapat internal di ruang Edelweis, Lantai 6, Astara Hotel Balikpapan, Jumat (22/11/2024).

Dalam rapat tersebut, Ketua Pansus Pedoman Penyusunan Pokir DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menjelaskan bahwa inisiatif ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga pansus perlu melakukan kajian-kajian lebih lanjut.

“Membuat kerangka pedoman penyusunan, di antaranya mekanisme penginputan yang mengacu kepada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,” ujar Sabaruddin.

Pokok-pokok pikiran DPRD sendiri merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam bentuk program dan kegiatan.

Oleh karena itu, pansus berencana untuk mencontoh daerah-daerah yang sudah lebih dulu memiliki pedoman serupa. “Daerah yang lebih dulu punya dan melaksanakan, terkonfirmasi Bantul, dan Provinsi DI Yogyakarta,” tambahnya.

Namun, sebelum melangkah lebih jauh, pansus berencana untuk melakukan konsultasi awal dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah pedoman penyusunan pokok-pokok pikiran dapat dilaksanakan, mengingat ini merupakan hal baru yang belum pernah diterapkan.

Pansus menargetkan dua hal utama dalam proses ini. Target jangka pendeknya adalah menghasilkan rekomendasi sebagai produk kerja pansus yang akan disampaikan dalam rapat paripurna.

Sedangkan target jangka panjangnya adalah agar pedoman penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dapat menjadi peraturan daerah.

“Lihat nanti bagaimana hasil konsultasi pansus ke Kemendagri. Kenapa harus perdana? Karena ini sebagai acuan atau landasan hukum di tingkat daerah,” kata Sabaruddin.

Hadir dalam rapat internal tersebut Wakil Ketua III DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, serta Wakil Ketua Pansus Pedoman Penyusunan Pokir, Sabaruddin Panrecalle dan Fadly Imawan. Sejumlah anggota pansus lainnya juga turut hadir, di antaranya Abdul Rahman Agus, Kamaruddin Ibrahim, dan Husin Jufri. (adv)

Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, turut hadir dalam Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk Pilkada 2024, yang diselenggarakan di Grand Studio Metro TV, Jakarta Barat, pada Jumat (22/11/2024).

Dengan selesainya debat publik ketiga, Hasanuddin memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim atas suksesnya acara tersebut.

“Acara debat ketiga ini, Alhamdulillah berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor. Larangan untuk menyerang pasangan calon (paslon) secara pribadi, fokus pada materi, semua sudah cukup bagus,” kata Hasanuddin, yang akrab disapa Hasan.

Namun, ia menambahkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti akurasi data yang disampaikan oleh panelis yang dianggap salah oleh salah satu paslon.

“Ini harus diklarifikasi, apakah memang data yang disampaikan panelis salah, atau anggapan paslon yang menyalahkan itu yang justru keliru. Karena ini menyangkut kredibilitas KPU sebagai penyelenggara,” terangnya.

Hasanuddin juga mengimbau masyarakat Kaltim agar tetap menjaga kondusivitas jelang pemilihan dan menghindari hal-hal yang dapat merusak suasana.

“Ayo ke TPS pada 27 November 2024, gunakan hak suara kita. Siapapun yang terpilih nantinya, silaturahmi tetap berjalan dan masyarakat Kaltim tetap bersaudara. Pilgub hanyalah pesta demokrasi, yang harus dirayakan dengan riang gembira,” serunya.

Sementara itu, Ketua KPU Kaltim, Fahmi Idris, menyatakan bahwa debat ini bukan hanya menjadi ajang bagi paslon untuk memaparkan visi mereka, tetapi juga sebagai ajakan kepada masyarakat untuk lebih yakin dalam menentukan pilihan mereka.

“Semoga debat ini bisa meyakinkan masyarakat untuk datang dan menggunakan hak pilihnya pada 27 November nanti. Kami menargetkan tingkat partisipasi sebesar 77,5 persen, sesuai target nasional,” ujarnya.

Fahmi menambahkan bahwa partisipasi pemilih Kaltim pada Pemilu sebelumnya, yang digelar pada Februari lalu, telah melampaui target nasional dengan angka 79,81 persen, yang menunjukkan kesadaran politik masyarakat Kaltim yang semakin tinggi.

“Ini adalah keberhasilan kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, mulai dari tim perumus, panelis, pemerintah, hingga jajaran keamanan TNI dan Polri,” katanya.

Debat publik ketiga ini juga menjadi kesempatan terakhir bagi kedua pasangan calon untuk mengutarakan visi dan misi mereka.

Paslon Nomor Urut 01, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, serta Paslon Nomor Urut 02, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, memperkenalkan strategi mereka dalam tema “Ekonomi, Pendapatan Daerah, Kebudayaan dan Lingkungan”.

Tema ini menjadi penting untuk mengukur kemampuan kedua paslon dalam meraih dukungan dari masyarakat Kaltim menjelang Pemilihan pada 27 November mendatang. (adv)

Samarinda – Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2024, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, atau yang akrab disapa Nanda, berharap agar para guru di Kaltim mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Nanda menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk generasi muda yang sukses.

“Dorongan motivasi dan ilmu yang diberikan guru telah memberikan banyak sekali pemahaman di tengah masyarakat yang majemuk,” ujar Nanda, menyoroti betapa pentingnya peran guru dalam perkembangan masyarakat.

Nanda juga berharap agar peningkatan taraf hidup guru dapat diwujudkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk tambahan insentif finansial, pengembangan profesional, atau pengakuan publik.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim tidak hanya bergantung pada kecerdasan siswa, tetapi juga pada kualitas pengajaran yang diberikan oleh para pendidik.

“Kaltim bersiap menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN). Fokus pada kearifan lokal diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan,” katanya.

Selain itu, Nanda menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang setara.

“Jangan ada lagi membeda-bedakan hak dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak di Kaltim. Antara kota dan desa harus setara, baik fasilitas pendidikan maupun tenaga pengajarnya,” tegas Nanda.

Nanda juga memberikan dukungannya terhadap upaya pemerataan guru, terutama di daerah pedalaman dan terpencil.

Ia menyarankan agar insentif lebih besar diberikan kepada guru yang mengajar di wilayah-wilayah tersebut untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh Kaltim.

“Pemerataan guru juga diperlukan. Mereka yang mengajar di daerah pedalaman dan terpencil perlu diberikan insentif lebih besar,” harapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap peningkatan kesejahteraan guru dapat menjadi motivasi bagi para pendidik untuk terus berkomitmen memberikan yang terbaik bagi generasi muda Kaltim.

“Selamat Hari Guru Nasional. Semoga, dengan upaya bersama, Kaltim dapat terus maju melalui peningkatan kualitas para guru,” tandasnya. (Adv)