BERITA TERBARU

Samarinda – Penataan ruang dan tata kota Samarinda masih menjadi perbincangan dikalangan masyarakat, Pasalnya kemacetan menjadi persoalan yang konsisten hadir di Kota Samarinda.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) terkhusus pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, khususnya jalan poros Samarinda-Bontang.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan percepatan pembangunan jalan alternatif, guna mengatasi masalah kemacetan tersebut yaitu jalan dari arah sambutan yang menghubungkan dengan Bandara APT Pranoto.

Menurut dia, keberadaan akses baru ini sangat penting untuk mengatasi kemacetan dan memastikan kelancaran transportasi, terutama saat banjir melanda jalan poros Samarinda-Bontang.

“Saat ini kita hanya mengandalkan jalan poros Samarinda-Bontang. Jika terjadi banjir, akses menuju bandara bisa terganggu dan berpengaruh pada mobilitas masyarakat serta operasional penerbangan,” ujar Deni.

Lebih lanjut dirinya juga menilai, pembangunan infrastruktur ini bukan hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Samarinda.

Deni juga menekankan bahwa infrastruktur yang memadai akan mendukung pengembangan kota, terutama dalam mewujudkan Samarinda sebagai pusat peradaban yang modern dan maju.

Oleh karena itu, dirinya meminta Pemkot Samarinda untuk segera merealisasikan rencana pembangunan jalan alternatif tersebut.

“Ini bukan hanya soal mengurangi dampak banjir dan tanah longsor, tetapi juga upaya membangun kota yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan,” tandasnya. (adv/hd/ko)

Samarinda – Efisiensi Anggaran dari Kebijakan Pemerintah saat ini berimbas ke berbagai sektor dan pihak, salah satunya ialah pemangkasan anggaran di Kementrian Pekerjaan Umum (PU).

Melihat hal tersebut, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Rohim, menanggapi kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 81,38 triliun yang berimbas pada berbagai sektor, termasuk pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, kebijakan nasional tersebut membawa dampak luas, tidak hanya bagi sektor infrastruktur dan pekerjaan umum, tetapi juga sektor lainnya.

“Ini merupakan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan di Kementerian PU, tetapi juga hampir di semua sektor,” ungkapnya.

Rohim sapaan akrabnya, menekankan pentingnya mencermati dampak pemangkasan anggaran tersebut, terutama terhadap proyek pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dirinya berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dapat terus menjalin komunikasi terkait sumber pembiayaan pembangunan agar rencana yang telah dibuat tetap dapat berjalan.

“Pemkot Samarinda harus aktif berkoordinasi dalam mencari sumber pembiayaan yang tersedia, sehingga dapat menentukan prioritas pembangunan yang paling mendesak,” jelas Rohim

Lebih lanjut kata Rohim, menegaskan bahwa pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah infrastruktur pengendalian banjir, mengingat masalah tersebut masih menjadi tantangan besar di Samarinda.

Terkait kemungkinan adanya proyek infrastruktur yang mangkrak akibat pemangkasan anggaran, Abdul Rohim mengaku masih perlu melakukan analisis lebih lanjut.

Namun, ia menyoroti bahwa sebagian besar proyek saat ini masih bergantung pada APBD dan dana bagi hasil.

“Saya belum menganalisis dampaknya secara menyeluruh, tetapi melihat kondisi saat ini, sebagian besar proyek memang menggunakan APBD dan dana bagi hasil,”tutupnya. (adv/hd/ko)

Samarinda – Kondisi pasar di Kota Samarinda dianggap masih kurang baik dan kurang ditata. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Rusdi Doviyanto.

Hal itu membuat, dirinya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengambil langkah konkret dalam perbaikan fasilitas pasar, termasuk penyediaan lahan parkir, pengelolaan sampah, serta pengurangan polusi udara di sekitar pasar.

“Kita ingin pasar tradisional bisa dikelola dengan lebih baik. Selama ini, banyak masalah yang belum terselesaikan, seperti tidak adanya tempat parkir yang layak, polusi udara yang mengganggu, serta pengelolaan sampah yang masih kurang optimal,” kata Iswandi.

Menurutnya, pasar tradisional memiliki peran yang penting dalam perputaran ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih dalam penataannya agar tetap menjadi pilihan utama bagi warga Samarinda.

“Kalau pasar lebih tertata, masyarakat pasti lebih nyaman berbelanja, dan pedagang pun akan lebih diuntungkan. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di pasar tradisional,” jelasnya.

Lebih lanjut ia berharap dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan upaya penataan yang serius, pasar tradisional di Samarinda dapat berkembang dan bersaing dengan pasar modern.

Terakhir, Rusdi juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pedagang kecil agar mereka tetap bisa bertahan di tengah perubahan zaman. (adv/hd/ko)

Samarinda – Polemik pembayaran upah pekerja proyek Teras Samarinda Tahap Pertama yang belum dibayarkan oleh kontraktor PT Samudra Anugerah Indah Permai (SAIP) memicu reaksi keras dari anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim.

Politisi dari Fraksi PKS itu bahkan mendesak Pemkot Samarinda, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk mem-blacklist PT SAIP dari daftar kontraktor yang bisa mengikuti lelang proyek di kota ini.

“Meski ada regulasi yang mengatur blacklist, insiden ini harus menjadi catatan serius. Saya menilai kontraktor tersebut layak diblacklist,” tegas Abdul Rohim.

Ia mengungkapkan bahwa kontraktor tersebut memiliki sejumlah catatan buruk, termasuk telah melakukan addendum kontrak sebanyak empat kali.

“Soal upah pekerja yang belum dibayar saja sudah jadi masalah, ditambah lagi mereka sampai empat kali addendum. Tentu ini perlu dievaluasi lebih dalam,” ujarnya.

Abdul Rohim menambahkan, keterlambatan proyek ini juga dipicu oleh bahan bangunan yang didatangkan dari Swedia. Namun, menurutnya, alasan tersebut sulit diterima karena kontrak kerja sudah dimulai sejak 2023, sementara bahan baru tiba pada 2024.

“Kalau impor memang butuh waktu, tapi masa dari 2023 baru datang setahun kemudian? Ini jelas ada miskomunikasi atau kesalahan perencanaan dari pihak kontraktor,” pungkasnya. (adv/hd/ko)