BERITA TERBARU

Kukar Berzakat 2025 Resmi Dibuka Bupati Edi Damansyah

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah secara resmi membuka Kukar Berzakat 2025. Program tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kukar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.

Acara ini digelar di Pendopo Wakil Bupati Kukar pada Kamis (20/3/25). Dalam kesempatan tersebut, Edi tidak hanya membuka acara secara simbolis, tetapi juga langsung menunaikan zakatnya sebagai bentuk teladan sebagai umat muslim.

Ia mengatakan bahwa Kukar Berzakat bukan hanya sekadar seremoni tahunan, melainkan bagian dari sebuah upaya untuk membangun kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam kehidupan sosial.

“Kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas,” ujarnya.

Ia menyadari terdapat sebuah tantangan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk dapat menunaikan zakat.

Di satu sisi, zakat dianjurkan untuk dilakukan secara diam-diam, namun di sisi lain, edukasi tentang pentingnya zakat harus terus disampaikan secara luas.

“Oleh karena itu, tujuan utama Kukar Berzakat adalah memberikan contoh nyata kepada masyarakat. Menjadi pemimpin bukan hanya tentang menghimbau atau memerintahkan, tetapi juga memberikan teladan yang bisa diikuti oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ia menyebut salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Baznas adalah pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi pemerintah daerah.

Jika sebelumnya pembentukan UPZ di dinas-dinas sulit dilakukan, kini lebih dari separuh unit kerja di Kukar telah memiliki UPZ yang aktif.

“Saya yakin, dengan kerja sama antara pemerintah, alim ulama, organisasi keagamaan, dan seluruh elemen masyarakat, kita bisa mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesadaran zakat di Kukar,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

PSU di Kukar Akan Digelar 19 April 2025, Kesbangpol Ajak Warga Gunakan Hak Pilih

Tenggarong – Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kutai Kartanegara (Kukar) akan digelar pada 19 April 2025, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk kembali menggunakan hak pilih mereka.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Destianti, mengajak seluruh warga untuk berpartisipasi dan memahami pentingnya PSU dalam proses demokrasi.

Kata dia, pelaksanaan PSU akan menjadi hal baru bagi masyarakat, sehingga informasi yang jelas dan akurat sangat diperlukan agar warga tidak ragu untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“PSU ini merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Kukar, sehingga penting untuk memberikan pemahaman yang baik,” ujarnya, Rabu (19/3/25).

Secara teknis, ia menjelaskan PSU tidak akan jauh berbeda dengan pemungutan suara yang telah berlangsung pada 27 November 2024 yang lalu.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tetap sama, begitu pula dengan lokasi TPS, tidak ada penambahan pemilih baru karena PSU bertujuan untuk mengulang hasil sebelumnya tanpa perubahan daftar pemilih.

Kesbangpol Kukar pun menekankan pentingnya kehadiran masyarakat di TPS pada hari pemungutan suara.

“Kami berharap masyarakat Kutai Kartanegara dapat datang ke TPS dan memastikan pilihannya pada 19 April 2025, karena insya Allah PSU akan dilaksanakan pada tanggal tersebut,” katanya.

Dengan jadwal pencoblosan yang jatuh pada akhir pekan tepatnya pada hari Sabtu, Rinda optimistis partisipasi pemilih dapat meningkat.

“Sebelum beraktivitas atau jalan-jalan, datanglah lebih dulu ke TPS di pagi hari, lalu setelahnya bisa menikmati waktu akhir pekan,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Kesbangpol Kukar Beberkan Pembagian Anggaran PSU, Totalnya Rp62,4 Miliar

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp62,4 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2025.

Dana ini diperuntukkan bagi penyelenggara pemilu serta institusi keamanan guna memastikan proses demokrasi berjalan lancar.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Destianti, mengungkapkan anggaran telah dibagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak terkait.

Dari total Rp62,4 miliar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar menerima Rp 33 miliar, sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar mendapat Rp10 miliar.

“Untuk mendukung keamanan selama PSU, Polres Kukar mendapat Rp12 miliar, Polres Bontang Rp1,1 miliar, dan Kodim Kukar Rp3,6 miliar. Sementara itu, institusi lainnya menerima sekitar Rp700 juta,” jelas Rinda usai penandatanganan NPHD dan addendum penyelenggara PSU Kukar 2025, Rabu (19/3/25).

Ia juga menjelaskan adanya sedikit penyesuaian anggaran dibandingkan dengan rencana awal.

Dimana, KPU Kukar yang sebelumnya mengajukan anggaran untuk operasional selama dua hingga tiga bulan akhirnya hanya mendapatkan pendanaan untuk satu bulan sesuai ketetapan KPU pusat.

Begitu pula dengan Bawaslu yang awalnya mengusulkan anggaran untuk empat bulan, namun disetujui hanya untuk dua bulan khusus honorarium.

“Penyesuaian ini memang mengurangi total anggaran yang diajukan, tetapi kami yakin kebutuhan utama dalam pelaksanaan PSU tetap terpenuhi,” jelasnya.

Rinda menyebut anggaran dengan total Rp62,4 miliar ini merupakan alokasi dana yang baru, bukan sisa dari anggaran pemilihan sebelumnya.

NPHD terbaru ini mencakup dua penyelenggara pemilu serta empat institusi keamanan, yaitu Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim Kukar, dan Kodim Bontang.

“KPU dan Polres Kukar juga mengalami addendum dalam perjanjian hibah, sehingga dilakukan penyesuaian agar anggaran sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” katanya.

Terkait sisa anggaran dari pemilihan sebelumnya, Rinda mengungkapkan bahwa jumlah pastinya belum dapat dipastikan.

Namun, beberapa institusi seperti Polres Kukar, Kodim Kukar, Polres Bontang, dan Kodim Bontang telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Dengan anggaran yang telah dialokasikan tersebut, Pemkab Kukar berharap PSU dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai aturan.

“Selain memastikan pemilu berjalan jujur dan adil, kami mengimbau seluruh pihak menjaga stabilitas keamanan serta kondusivitas daerah selama proses PSU berlangsung,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Terowongan Selili di Samarinda Hampir Rampung, DPRD Akan Lakukan Inspeksi

Samarinda – Proyek pembangunan Terowongan Selili yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, hampir mencapai tahap akhir.

Terowongan sepanjang 700 meter ini dibangun dengan skema Multi Years Contract senilai Rp 395 miliar dan ditargetkan selesai tahun ini.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menekankan bahwa percepatan operasional terowongan sangat penting untuk mengatasi kemacetan di sekitar Gunung Mangga.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama sebelum terowongan ini dibuka untuk umum.

DPRD Samarinda berencana menggelar inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan infrastruktur ini benar-benar layak digunakan.

“Pemeriksaan menyeluruh harus dilakukan sebelum terowongan dibuka. Kami sedang menyusun jadwal sidak untuk meninjau langsung kondisi konstruksi dan memastikan standar keselamatan sudah terpenuhi,” ujar Andriansyah.

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai 90 persen, proyek ini kini memasuki tahap akhir. Setelah konstruksi selesai, akan dilakukan uji coba yang melibatkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) serta para ahli konstruksi guna memastikan kelayakan terowongan sebelum difungsikan.

Selain aspek teknis, DPRD juga menyoroti proses perizinan, yang sering menjadi tantangan dalam proyek infrastruktur besar.

Menurut Andriansyah, persetujuan dari BBPJN dapat memakan waktu hingga dua bulan, karena harus melalui berbagai tahapan uji kelayakan.

Meskipun proyek ini mendekati tahap akhir, DPRD menegaskan bahwa tidak boleh ada kompromi dalam aspek keamanan. Saat ini, proyek yang digagas oleh Pemkot Samarinda tersebut tinggal menyisakan tahap pengecoran dan penyempurnaan akhir.

“Kami ingin memastikan semuanya benar-benar siap sebelum dioperasikan. Harapan kami, proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Samarinda,” tutup Andriansyah. (adv/hd/ko)

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Dorong Percepatan Penyelesaian Revitalisasi Pasar Pagi

Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian fasilitas pendukung serta kejelasan skema pembagian lapak agar ribuan pedagang dapat segera kembali beraktivitas di Pasar Pagi.

“Secara fisik, bangunan memang hampir selesai, tetapi fasilitas seperti eskalator, lift, dan pemisahan area pedagang masih dalam tahap penyelesaian. Hal yang lebih mendesak adalah memastikan penataan kembali sekitar 2.800 pedagang agar pasar ini bisa berfungsi secara optimal,” ungkap Deni.

Dalam proses pemindahan kembali pedagang, dua instansi memiliki peran krusial, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menangani pembangunan fisik, serta Dinas Perdagangan (Disdag) yang mengatur sistem pembagian lapak.

Deni meminta kedua instansi ini segera memberikan kepastian mengenai jadwal serta mekanisme relokasi agar pedagang tidak terus terkatung-katung.

Menurut Deni, keterlambatan revitalisasi Pasar Pagi juga disebabkan oleh perubahan desain awal. Hal ini terjadi karena masih ada puluhan ruko yang menolak pembebasan lahan, sehingga berdampak pada tata letak pasar secara keseluruhan.

“Perubahan desain ini memengaruhi banyak aspek, baik di bagian depan maupun belakang pasar,” jelasnya.

Selain itu, proyek ini sempat terhambat setelah ditemukan adanya sungai kecil di bawah bangunan pasar lama. Kondisi ini memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk meninjau ulang desain, sebab pembangunan infrastruktur, termasuk lahan parkir yang telah direncanakan, tidak bisa dilakukan di atas anak sungai tersebut.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Deni tetap optimis. Menurutnya, progres proyek ini cukup cepat mengingat pengerjaannya baru dimulai pada November tahun lalu. Saat ini, sebagian besar pembangunan fisik telah selesai, tinggal menunggu tahap akhir, yaitu pembagian lapak bagi pedagang.

“Revitalisasi ini diharapkan membawa perubahan besar bagi Pasar Pagi. Dulu, pasar ini dikenal dengan kondisi yang panas, kurang tertata, kumuh, dan sering terjadi aksi pencopetan. Kami berharap wajah baru pasar ini bisa menarik lebih banyak pembeli dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (adv/hd/ko)

Pemkab Kukar Siapkan Rp62,4 Miliar Untuk Pelaksanaan PSU Pilkada 2025

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp62,4 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2024.

Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar, hasil dari efisiensi belanja daerah dan dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan PSU serta pengamanan.

Penetapan anggaran ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Bupati Kukar Edi Damansyah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar, Polres Kukar, Polres Bontang, Kodim 0906/Kukar, dan Kodim 0908/Bontang.

Proses penandatanganan berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar pada Rabu, (19/3/25).

Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan PSU sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Hibah telah disepakati. Ini memastikan pembiayaan PSU sudah tersedia. Kita sama-sama tanda tangani naskah hibahnya dan mengawal bersama tahapan yang sudah berjalan,” ujarnya.

Edi menjelaskan, anggaran yang telah dialokasikan merupakan bagian dari implementasi dan amanat Undang-Undang terkait pembiayaan PSU Pilkada Kukar 2024.

Sebelum pencairan dana, Pemkab Kukar telah melakukan verifikasi terhadap usulan dari masing-masing pihak penerima hibah guna memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

“Ini menjadi implementasi dan bagian dari menjalankan amanat Undang-Undang untuk pembiayaan PSU Pilkada Kukar 2024,” katanya.

PSU di Kukar sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 19 April 2025 mendatang.

Dengan anggaran yang telah dikucurkan oleh Pemkab Kukar, Edi berharap agar seluruh tahapan pelaksanaan PSU dapat berjalan dengan lancar.

Ia juga mengajak masyarakat agar tetap menjaga situasi tetap kondusif agar proses demokrasi berjalan dengan baik.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan baik serta menjaga kondusivitas daerah demi suksesnya PSU Pilkada 2025,” pungkasnya. (adv/ak/ko)