BERITA TERBARU

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mematangkan persiapan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Uang (PSU) Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kukar yang akan berlangsung pada Jumat, 19 April 2025.

PSU ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kukar.

Berbagai persiapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, usai mendampingi Gubernur Kalimantan Timur dan jajaran Forkopimda dalam monitoring kesiapan PSU di TPS Lapas Perempuan dan Anak, Tenggarong, Kamis (17/4/25).

Sunggono mengatakan, Pemkab Kukar telah memastikan seluruh aspek pelaksanaan PSU berjalan sesuai rencana, mulai dari distribusi logistik hingga pengaturan lokasi TPS yang aman.

“Alhamdulillah, hari ini kami mendapat kunjungan langsung dari unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur. Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan dukungan dari Pak Gubernur dan jajaran yang menunjukkan komitmen bersama dalam menyukseskan PSU ini,” ujarnya.

Menurutnya, distribusi logistik seperti kotak suara dan surat suara sudah berjalan lancar dan dalam perjalanan menuju seluruh TPS di Kukar.

Selain itu, untuk memastikan semua persiapan matang, Pemkab Kukar juga menggelar apel siaga serentak di seluruh kecamatan yang melibatkan Forkopimcam, penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, dan unsur keamanan.

“Insya Allah semua siap. Kami dari pemerintah daerah akan turun langsung sebelum hari pencoblosan untuk memastikan distribusi dan kesiapan seluruh kelengkapan PSU di lapangan,” tegasnya.

Sunggono juga mengakui ada beberapa wilayah yang terdampak banjir, seperti di Desa Semayang.

Namun, sebagai langkah antisipasi, pihaknya telah memindahkan TPS di lokasi tersebut ke tempat yang lebih tinggi dan aman agar proses pencoblosan dapat berlangsung tanpa hambatan.

“Tidak ada laporan khusus sejauh ini, namun kami terus melakukan antisipasi agar tidak ada kendala berarti pada hari H,” lanjutnya.

Untuk menjaga partisipasi masyarakat, Pemkab Kukar juga mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU, sekaligus mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk turut berpartisipasi.

“Kami ingin partisipasi masyarakat tetap tinggi. Ini adalah momentum penting untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik di Kukar,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, mulai menunjukkan kiprahnya di pasar internasional melalui produk unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satu produk olahan lokal yang berhasil menembus pasar luar negeri adalah kerupuk amplang Balet, yakni inovasi amplang dengan berbahan dasar sarang burung walet.

Kepala Desa Teluk Dalam, Supian, mengungkapkan perkembangan UMKM di desanya menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.

Inovasi produk menjadi kunci daya saing, termasuk pengembangan amplang Balet yang kini semakin dikenal luas.

“Teluk Dalam memang identik dengan produk UMKM. Salah satunya amplang, dan sekarang sudah ada inovasinya—amplang walet. UMKM tetap jalan, bahkan kami sudah ekspor,” ujarnya, Kamis (16/4/25).

Menurut Supian, pengiriman perdana produk amplang berbahan sarang burung walet tersebut telah dilakukan sejak tahun 2023 ke dua negara di kawasan Asia Tenggara.

“Kami sudah kirim ke Singapura dan Thailand. Alhamdulillah, UMKM kami cukup aktif dan terus berkembang,” katanya.

Meskipun baru berjalan sekitar satu tahun, Supian menyebut respon pasar terhadap amplang Balet sangat baik.

Produk ini memadukan bahan dasar amplang tradisional seperti tepung dan ikan, dengan tambahan sarang burung walet yang memberikan cita rasa unik sekaligus meningkatkan nilai jual.

“Amplang ini tetap memakai bahan dasar seperti tepung, tapi kami tambahkan sarang burung walet yang memberi rasa khas dan tentu menaikkan nilai jual,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, keberhasilan UMKM Teluk Dalam menembus pasar ekspor tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar serta Dinas Koperasi dan UKM (DiskopUKM) Kukar.

Kedua instansi tersebut sangat berperan aktif dalam membuka akses pasar dan mendampingi pelaku usaha dalam proses produksi hingga pemasaran.

Untuk harga jual, amplang Balet ukuran 500 gram dibanderol antara Rp25.000 hingga Rp30.000, tergantung kualitas dan permintaan pasar.

Dengan pencapaian ini, Supian berharap semakin banyak pelaku UMKM di Teluk Dalam yang berani berinovasi dan menembus pasar yang lebih luas.

“Potensi kita besar, tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan serius dan terus berinovasi,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, menjadikan perbaikan jalan dan drainase sebagai prioritas utama pembangunan infrastruktur tahun 2025.

Dua program utama yang menjadi prioritas tersebut adalah penyelesaian jalan padat karya dan pembangunan drainase lingkungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kenyamanan warga desa.

Kepala Desa Teluk Dalam, Supian, mengungkapkan bahwa proyek jalan padat karya di RT 1 yang sepanjang 1,5 kilometer akan segera selesai.

Jalan tersebut sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga dan menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi di wilayah desa.

Proyek ini diharapkan dapat mempermudah akses menuju pasar, fasilitas umum, dan kegiatan lainnya yang mendukung perekonomian warga.

“Jalan ini sangat vital untuk masyarakat. Dengan penyelesaiannya, mobilitas warga akan lebih mudah, terutama untuk mengangkut hasil pertanian dan aktivitas ekonomi lainnya,” ujar Supian saat ditemui adakaltim.com, Rabu (16/4/25).

Selain proyek jalan padat karya, Pemdes Teluk Dalam juga memprioritaskan pembangunan drainase lingkungan untuk mengatasi permasalahan banjir yang sering melanda beberapa wilayah saat musim hujan.

Perbaikan dan penataan drainase dilakukan agar aliran air dapat lebih lancar dan mengurangi genangan air yang bisa berdampak pada kenyamanan warga.

“Perbaikan drainase ini penting karena selama ini saluran air yang ada belum optimal. Dengan sistem drainase yang baik, kami harap banjir bisa diminimalisir dan lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat,” lanjutnya.

Untuk mendukung pembangunan tersebut, Pemdes Teluk Dalam juga mendapatkan bantuan dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kukar sebesar Rp 5 miliar.

Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk semenisasi jalan lingkungan, yang selama ini belum sepenuhnya selesai.

“Tentunya, ini akan meningkatkan kenyamanan warga dalam beraktivitas,” ucapnya.

Supian optimis perbaikan jalan dan drainase akan mempermudah kehidupan sehari-hari warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.

“Dengan infrastruktur yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah beraktivitas, ekonomi akan meningkat, dan desa pun semakin maju,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) kini tengah menangani pengelolaan kawasan Taman Tanjong secara terpadu.

Kawasan ruang terbuka hijau yang mulai dibuka untuk masyarakat tersebut sebelumnya dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), namun pengelolaannya kini dialihkan kepada DLHK seiring fungsinya sebagai ruang publik dan taman kota.

Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, menjelaskan bahwa pihaknya siap mengambil tanggung jawab pengelolaan Taman Tanjong.

Meski belum seluruh elemen pendukung rampung, kawasan tersebut kini sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi dan bersantai.

“Tanjong itu awalnya dibangun oleh Dinas PU. Namun, dari sisi PU, area tersebut dipandang sebagai ruang terbuka hijau, sehingga kemudian diserahkan pengelolaannya kepada DLHK,” kata Slamet kepada adakaltim.com, Rabu (16/4/25).

Ia menambahkan, pengelolaan kawasan Taman Tanjong tidak hanya terbatas pada aspek kebersihan dan ruang hijau.

Slamet menilai perlunya pendekatan lintas sektor karena di dalam kawasan tersebut nantinya akan terdapat elemen lain seperti area parkir dan aktivitas pelaku UMKM.

“Oleh karena itu, kami menginisiasi rapat koordinasi lintas OPD. Misalnya, pengelolaan parkir diserahkan ke Dinas Perhubungan, sementara untuk UMKM-nya dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk kebersihan tetap di DLHK, dan pengamanan kami libatkan Satpol PP,” ujarnya.

Saat ini, DLHK Kukar bersama OPD terkait tengah menyusun skema teknis agar pengelolaan di setiap sub-area dapat lebih tertata dan memiliki kejelasan kewenangan.

“Kami akan lakukan evaluasi lagi untuk memperjelas kewenangan dan penunjukan pengelolaan di masing-masing sub-area,” tambahnya.

Ia berharap, melalui pengelolaan terpadu ini, Taman Tanjong dapat benar-benar berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang nyaman, bersih, dan terjaga, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM.

“Intinya kami tidak bekerja sendiri. Semua OPD yang berkaitan kami libatkan, supaya kawasan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Kecamatan Kota Bangun Darat masih membutuhkan penambahan titik Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk memastikan keamanan dan kenyamanan warga, terutama di area yang belum terjangkau penerangan.

Saat ini, pemeliharaan PJU yang sudah terpasang masih menjadi prioritas, namun instalasi baru belum terealisasi.

Camat Kota Bangun Darat, Julkifli, menjelaskan bahwa pemeliharaan PJU dilakukan secara berkala dengan sistem pemadaman bergiliran.

Langkah ini diambil untuk mempermudah pengecekan dan pembersihan perangkat PJU yang sudah terpasang.

“Untuk PJU yang sudah ada, kami lebih fokus pada pemeliharaan. Progres kami saat ini lebih mengarah pada menjaga agar lampu tetap berfungsi dengan baik,” ujar Julkifli kepada adakaltim.com, Selasa (15/4/25).

Pemeliharaan yang dilakukan mencakup pembersihan area sekitar PJU dari pohon-pohon dan vegetasi yang terlalu rindang, karena dapat mengganggu kabel listrik dan mengurangi efektivitas penerangan jalan.

“Upaya ini penting untuk memastikan penerangan jalan tetap optimal dan aman bagi pengguna jalan,” lanjutnya.

Julkifli juga menanggapi aspirasi masyarakat mengenai penambahan titik PJU di beberapa wilayah.

Pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada instansi terkait, mengingat banyaknya keluhan warga terkait kurangnya penerangan di beberapa titik.

“Kami berharap ada perhatian lebih dari instansi terkait agar seluruh wilayah bisa terang dan masyarakat merasa lebih aman saat beraktivitas di malam hari,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pekerjaan Umum resmi menghentikan sementara proses pembongkaran Jembatan Besi yang berada di kawasan Kedaton, Tenggarong.

Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan rapat bersama sejumlah pihak terkait di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Senin (14/4/25).

Jembatan Besi bukan sekadar sarana penghubung, jembatan tersebut telah berdiri tegak di atas Sungai Mahakam sejak 87 tahun silam dan memiliki histori sejarah bagi masyarakat Tenggarong.

Meski belum tercatat sebagai cagar budaya nasional, statusnya sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) membuatnya tetap mendapat perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Sebelumnya, tim ahli dari Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) telah melakukan kajian teknis terhadap kondisi jembatan.

Hasilnya menyatakan struktur jembatan mengalami kerusakan cukup serius akibat korosi dan keausan, serta dinilai berpotensi membahayakan jika terus digunakan tanpa perbaikan menyeluruh.

Kepala Dinas PU Kukar, Wiyono, menegaskan bahwa pihaknya tidak punya niat menghilangkan sejarah. Ia menyebut rencana pembongkaran jembatan awalnya murni didasari pada pertimbangan keamanan pengguna jalan.

“Tidak ada maksud kami untuk menghilangkan sejarah jembatan itu. Kami sependapat bahwa penting untuk memerhatikan aset sejarah yang ada,” ucapnya dalam sesi konferensi pers usai rapat.

Rapat yang berlangsung selama beberapa jam itu menghasilkan sejumlah keputusan.

Salah satunya adalah pembentukan tim percepatan yang akan menyusun kajian teknis dan historis secara komprehensif, sebelum ada keputusan lebih lanjut terkait nasib jembatan.

“Kami menyetop kontrak ini sementara waktu, dan akan mengurangi aktivitas sampai ada rekomendasi dari pihak tim,” jelas Wiyono.

Dinas PU Kukar juga berjanji akan memperbaiki proses komunikasi ke depan, termasuk membuka ruang dialog lebih luas dengan masyarakat, tokoh budaya, dan lembaga pelestarian.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menampung aspirasi lebih dini sebelum proyek dieksekusi.

“Kami berterima kasih atas masukan masyarakat, karena ini semua untuk kepentingan kita bersama,” pungkasnya. (adv/ak/ko)