Penulis: adakaltim

Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengimbau para orang tua untuk memahami secara menyeluruh proses Seleksi Peserta Didik Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam proses penerimaan siswa baru tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesadaran dan pemahaman orang tua terhadap prosedur yang berlaku.

“SPMB sebenarnya tidak jauh berbeda dengan PPDB, hanya berganti nama. Prinsip dasarnya tetap mengacu pada sistem zonasi, afirmasi, dan jalur prestasi,” ujar Novan, Kamis (29/5/2025).

Novan menekankan sistem zonasi masih menjadi pilar utama dalam SPMB sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan di Kota Samarinda.

Ia menyayangkan masih adanya orang tua yang memaksakan anaknya untuk mendaftar ke sekolah di luar zona tempat tinggal mereka.

“Zonasi bertujuan menciptakan keadilan. Bila banyak yang mendaftar di luar zona, itu justru merugikan siswa yang seharusnya mendapat prioritas,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Nomor 400.3.5/1913/100.01/2025, pembagian kuota penerimaan siswa tahun ini terdiri dari jalur Zonasi (50%), Afirmasi (20%), dan Prestasi Akademik (20%).

Terkait hal ini, Novan meminta agar pengawasan terhadap jalur prestasi diperketat guna mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan siswa dalam zona. “Jalur prestasi penting, tapi jangan sampai mengambil hak anak-anak yang mengandalkan zonasi,” ungkapnya.

Ia juga memastikan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini akan berlangsung secara digital dan terintegrasi dengan sistem milik Kemendikbudristek. Hal ini memungkinkan proses seleksi berjalan lebih transparan dan dapat dipantau secara real-time oleh para orang tua.

“Tak ada ruang lagi untuk kecurangan. Semua data terbuka. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran orang tua untuk mematuhi aturan,” beber Novan.

Novan berharap seluruh rangkaian proses SPMB 2025 yang berlangsung pada bulan Mei dan akan diumumkan pada Juni hingga Juli mendatang dapat berjalan lancar dan adil.

“Mari kita dukung bersama sistem ini demi kemajuan pendidikan di Kota Samarinda,” pungkasnya. (adv)

Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, memberikan perhatian serius terhadap kelayakan dan penjualan hewan kurban di wilayah Kota Tepian mendekati momentum perayaan iduladha 1446 Hijriah tahun 2025.

Iswandi menyatakan bahwa pihaknya secara intensif berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (Ketapang) untuk memastikan bahwa seluruh hewan kurban, khususnya yang didatangkan dari luar daerah, telah melalui proses verifikasi dan pengawasan ketat sesuai prosedur yang berlaku.

“Setiap hewan yang masuk sudah melalui proses verifikasi dan pengawasan melalui karantina. Itu sudah menjadi prosedur tetap,” tegas Iswandi, yang juga merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (29/5/2025).

Ia juga menyoroti maraknya lapak penjualan hewan kurban yang mulai bermunculan di pinggir jalan dan area publik.

Menurutnya, keberadaan lapak-lapak tersebut harus ditata agar tidak mengganggu ketertiban umum. Untuk itu, ia mengimbau para pedagang agar berjualan secara tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.

“Pengawasan ini memang menjadi tugas Satpol PP Samarinda. Kami harap penertibannya dilakukan secara humanis dan persuasif,” tambahnya.

Sebagai upaya pengendalian, Pemerintah Kota Samarinda telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 400.8/1028/100.15 tentang Kegiatan Usaha Penjualan Hewan Kurban pada Idul Adha 1446 H/2025.

Surat edaran tersebut menjadi pedoman dalam pengaturan lokasi dan tata cara penjualan hewan kurban di wilayah kota.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan keamanan, kelayakan, dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban secara tertib dan sesuai syariat. (adv)

Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, melaksanakan kegiatan sosialisasi perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini digelar di Klinik Kopi X Aubry, Jalan Juanda, Samarinda, pada Rabu (28/5/2025). Dalam kegiatan tersebut, Novan menjelaskan poin-poin penting perubahan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Samarinda.

Ia menekankan pentingnya peran serta semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun pekerja, dalam mendukung implementasi perda yang baru ini.

“Perubahan perda ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan ketenagakerjaan dengan kondisi dan tantangan dunia kerja saat ini. Diharapkan aturan baru ini dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis dan produktif,” kata Novan dalam sambutannya.

Sosialisasi ini juga menjadi wadah diskusi antara masyarakat dengan wakil rakyat mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya perlindungan terhadap pekerja lokal.

Terakhir, Novan berharap masyarakat dapat memahami dan turut mengawasi pelaksanaan perda ini di lapangan. (adv)

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Arie Wibowo menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) terkait perubahan peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah di Warung Kopi, di Jalan Voorvo Samarinda, Rabu (28/5/2025) malam.

Dalam Sosper tersebut, Arie mengundang berbagai masyarakat dari beberapa kalangan. Mulai dari organisasi masyarakat (Ormas), mahasiswa hingga akademisi.

Arie menjelaskan, dengan diadakannya sosialisasi ini warga Samarinda bisa lebih mengetahui sejauh mana peran anggota DPRD Samarinda yang dipilih mereka secara demokrasi.

“Jadi selain melakukan silaturahmi dengan masyarakat. Kami juga memberikan pemahaman kepada mereka terkait peraturan daerah yang saat ini berlaku di Samarinda, khususnya mengenai bencana daerah,” jelasnya.

Ia berharap masyarakat dapat bertukar pikiran pada saat momentum sosialisasi dari anggota DPRD Samarinda. Sebab, bisa menjadi masukan bagi legislator ke depannya.

“Semoga masukan warga yang kami terima, selanjutnya akan kami tampung dan suarakan di parlemen nantinya,” tutupnya. (adv)