Penulis: adakaltim

Samarinda – Pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda yang mencapai 8,64 persen dalam setahun terakhir menjadi capaian membanggakan bagi pemerintah kota. Namun, DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar prestasi tersebut tidak membuat pemerintah berpuas diri.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan indikator positif, namun belum tentu mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.

“Data itu penting, tapi jangan sampai kita hanya sibuk melihat grafik. Yang paling utama adalah, apakah masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Arif, sapaannya.

Menurutnya, capaian ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Ia menekankan pentingnya kritik konstruktif sebagai bahan evaluasi kebijakan pemerintah.

“Kalau kami kasih masukan, itu langsung ke dewa-nya. Supaya pembangunan tidak asal jalan, tapi tepat sasaran,” tegasnya.

Arif mengakui bahwa pembangunan fisik di Samarinda menunjukkan progres yang pesat. Namun, ia mengingatkan masih adanya sejumlah tantangan krusial yang perlu mendapat perhatian serius, seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

Untuk itu, ia mendorong sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan pemerintah kota, terutama dalam menciptakan ruang dialog yang terbuka dan produktif.

“Jangan sampai kalau dikritik, dianggap tidak suka. Itu pola pikir lama. Sekarang semua harus terbuka terhadap masukan,” jelasnya.

Arif berharap, di periode kedua kepemimpinan Wali Kota Andi Harun, komunikasi antara eksekutif dan legislatif tetap terjalin erat demi memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga.

“Kritik itu bukan menjatuhkan, tapi menguatkan. Itu suara rakyat yang kami sampaikan langsung ke pucuk pimpinan daerah,” tutupnya. (adv)

Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Andi Saharuddin, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk lebih serius dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai, salah satu sektor yang memiliki prospek besar dalam meningkatkan PAD adalah pariwisata, khususnya melalui pemanfaatan lubang eks tambang batu bara.

Menurut Andi, wacana tersebut menjadi semakin relevan mengingat rencana penghentian perizinan tambang batu bara pada tahun 2026.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan yang baik terhadap lubang bekas tambang dapat membuka peluang baru bagi sektor pariwisata di Samarinda.

“Potensinya ada, tapi tentu harus dikelola dengan baik. Jika dilakukan dengan benar, ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Kuncinya adalah kerja sama yang solid antara Pemkot dan pihak pengusaha tambang,” ujarnya kepada awak media.

Andi juga menilai bahwa dibandingkan dengan sektor peternakan atau perikanan, pengembangan wisata di kawasan eks tambang jauh lebih realistis.

Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar sulfur dalam air tambang yang membuatnya tidak cocok untuk budidaya ikan maupun pertanian.

Ia berharap, dengan langkah strategis dan perencanaan matang, potensi wisata di lubang eks tambang dapat menjadi sumber PAD yang signifikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Samarinda. (adv)

Samarinda – Lonjakan harga cabai yang terjadi di Kota Samarinda menjelang Lebaran memicu keprihatinan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.

Menanggapi kondisi tersebut, DPRD meminta pemerintah kota segera mengambil langkah konkret untuk menekan harga, salah satunya melalui penyelenggaraan pasar murah.

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindakop) untuk menstabilkan harga cabai di pasaran.

“Kami telah berkomunikasi dengan Disperindakop agar segera mengadakan pasar murah sebagai upaya menstabilkan harga menjelang Lebaran,” ujar Rusdi saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, baru-baru ini.

Ia menambahkan, kenaikan harga cabai dan bahan pokok lainnya dikhawatirkan akan semakin membebani masyarakat, terutama dengan meningkatnya kebutuhan selama bulan Ramadan.

“Oleh karena itu, kami meminta pemerintah daerah untuk segera bertindak nyata dalam mengatasi permasalahan ini, agar tidak semakin memberatkan masyarakat,” tegasnya.

Langkah pasar murah dinilai sebagai solusi jangka pendek yang dapat membantu menekan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. DPRD berharap Pemkot Samarinda dapat segera merealisasikan langkah tersebut sebelum harga-harga semakin melonjak. (adv)

Samarinda – Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat telah disahkan sejak Desember 2024, namun hingga kini belum terlihat adanya tindakan konkret dari Pemerintah Kota Samarinda untuk menertibkan usaha pengisian bahan bakar minyak (BBM) eceran tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyayangkan sikap pasif sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menegakkan aturan tersebut. Menurutnya, dengan telah disahkannya Perda, tidak ada lagi alasan untuk menunda proses penindakan.

“Perdanya sudah jelas disahkan. Dulu alasannya menunggu regulasi, sekarang sudah ada, tapi belum juga ada pergerakan. Ini sangat mengecewakan,” ujar Samri.

Ia menilai keberadaan pom mini sebagai usaha yang rawan, terutama karena tidak memenuhi standar keselamatan yang layak. Risiko kebakaran menjadi ancaman serius yang mengintai masyarakat, namun hingga kini belum ada upaya nyata dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban.

Untuk itu, DPRD berencana memanggil pihak Satpol PP guna meminta penjelasan atas lambannya pelaksanaan Perda. Meski mendesak penindakan, Samri mengingatkan agar pendekatan yang digunakan tetap persuasif dan komunikatif.

“Jangan sampai saat dilakukan penertiban, masyarakat malah menganggap DPRD yang menzalimi. Harus ada sosialisasi yang adil dan komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, Samri mengungkapkan bahwa proses penertiban kemungkinan besar baru akan berjalan efektif setelah pelantikan struktur OPD baru oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

“Penertiban ini bisa jadi akan dilakukan setelah struktur OPD baru terbentuk dan dilantik. Kami harap itu segera terealisasi,” ujarnya.

Ia pun menegaskan pentingnya kepastian hukum agar masyarakat tidak bingung dalam menyikapi aturan yang berlaku. Samri berharap Pemkot tidak lagi menunda penegakan Perda demi menjaga ketertiban dan keselamatan bersama. (adv)