30 Hektar Jagung Dipanen Serentak, Polres Kukar Komitmen Dukung Ketahanan Pangan

Tenggarong – Polres Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar panen raya jagung di lahan seluas 30 hektar yang berlokasi di Gunung Wang, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong pada Kamis (5/6/2025).

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari program panen dan penanaman jagung serentak di seluruh Indonesia yang menunjukkan komitmen Polres Kukar dalam mendukung ketahanan pangan nasional sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui visi Asta Cita.

Kegiatan ini merupakan bagian dari panen raya nasional yang digelar serentak di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melalui visi Asta Cita.

Kapolres Kukar, AKBP Dody Surya Putra, menyatakan bahwa program ini sangat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat karena menyasar sektor paling dasar, yaitu pangan.

Menurutnya, apa yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan program nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah seperti Kutai Kartanegara (Kukar)

Ia menegaskan Polri memiliki tanggung jawab konkret dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui kegiatan penanaman jagung. Di sisi lain, TNI juga berperan penting dengan fokus pada penanaman padi.

Dengan pembagian peran ini, kedua institusi pertahanan negara tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga turut menjaga ketersediaan pangan di tingkat lokal dan nasional.

“Seluruhnya itu benar-benar langsung menyentuh seluruh masyarakat Republik Indonesia,” ujarnya.

Panen di Gunung Wang dilakukan di atas lahan seluas 30 hektare, dengan total hasil mencapai 68,4 ton jagung.

AKBP Dody juga menyoroti pentingnya peran media dalam membangun kesadaran masyarakat akan potensi pertanian lokal.

Ia menyayangkan jika perhatian masyarakat hanya terpusat pada sektor-sektor dominan seperti perkebunan sawit atau pertambangan.

Menurutnya, dengan menanam dan memproduksi pangan sendiri, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor bahkan membuka peluang ekspor.

“Kalau kita bisa mengirim ke luar, pendapatan negara akan bertambah,” katanya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa sinergi antara Polres Kukar, pemerintah daerah, Kodim 0906/Kutai Kartanegara, dan elemen lainnya akan terus diperkuat demi menyukseskan program nasional ini.

Ia optimisme ketulusan dalam menanam kebaikan akan membuahkan hasil yang baik pula.

“Apa yang kita tanam, itu yang kita panen. Kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita panen,” pungkasnya. (ak/ko)

Camat Tabang Sebut Pemerataan Akses Antar Desa Jadi Prioritas

Tenggarong – Camat Tabang, Rakhmadani Hidayat, menyebut bahwa pemerataan akses antar desa merupakan salah satu kebutuhan mendesak di wilayahnya.

Ia menilai pembangunan jalan dan jembatan sangat penting untuk membuka keterisolasian beberapa desa serta memperlancar mobilitas masyarakat.

“Kalau akses jalan dan jembatan belum merata, mustahil pembangunan bisa bergerak maksimal di tingkat desa,” ujarnya saat ditemui adakaltim.com, Rabu (4/6/2025).

Ia menjelaskan, arah pembangunan di Kecamatan Tabang sejauh ini telah mengikuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Namun, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum bisa dilalui kendaraan roda empat maupun roda enam karena kondisi jalan dan jembatan yang masih belum memadai.

“Beberapa desa memang sudah bisa dijangkau, tapi belum bisa dilewati kendaraan besar. Ini menyulitkan distribusi logistik dan menghambat pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Beberapa titik yang menjadi perhatian di antaranya adalah jalur penghubung dari Desa Umaq Bekuai ke Desa Bila Talang, serta dari Umaq Tukung ke Desa Tabang Lama, yang memerlukan pembangunan jembatan dengan bentangan sekitar 75 meter.

Selain itu, ia menyampaikan jalur dari Desa Sidomulyo menuju Umaq Bekuai juga masih membutuhkan jembatan yang lebih panjang, yakni sekitar 120 meter, untuk membuka akses transportasi yang lebih lancar antar desa.

Rakhmadani mengatakan, pihak kecamatan telah beberapa kali berupaya mengusulkan pembangunan infrastruktur tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kukar.

Ia pun berharap anggaran daerah yang tersedia memungkinkan agar usulan tersebut dapat segera terealisasi.

“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan anggaran kita cukup dan pembangunan ini bisa segera dilaksanakan,” tuturnya.

Ia meyakini, keberadaan jalan dan jembatan yang layak akan membawa dampak besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Kalau jalan dan jembatan sudah bagus, semua sektor ikut bergerak seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, semuanya akan meningkat,” tandasnya. (adv/ak/ko)

DP2KB Kukar Turunkan Stunting Lewat Data Akurat dan Peran Swasta

Tenggarong – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kutai Kartanegara (Kukar) memfokuskan strategi penurunan stunting pada pemanfaatan data akurat dan keterlibatan sektor swasta.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan intervensi tepat sasaran dan tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah daerah.

Plt Kepala DP2KB Kukar, Dafip Haryanto menjelaskan, kunci keberhasilan program ini terletak pada kinerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di bawah koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

“Kami bertugas sebagai sekretariat TPPS, mengelola data lapangan yang menjadi dasar langkah intervensi,” ujarnya saat di wawancarai adakaltim.com, Rabu (4/6/2025).

Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Stunting), yang melibatkan perusahaan dan donatur sebagai penyandang dana.

“Program ini tidak menggunakan APBD. Ini adalah bentuk nyata peran swasta dalam pembangunan sumber daya manusia,” lanjutnya.

Program lain adalah Taman Keluarga, ruang edukatif bagi orang tua untuk memahami pengasuhan dan gizi anak secara lebih baik.

Dari berbagai upaya tersebut, DP2KB berharap hal tersebut dapat mencegah potensi terjadinya stunting sejak dini.

“Kami juga mengusulkan program ini masuk ke Sinovik dan sedang berkoordinasi dengan BRIN untuk pengembangan lebih lanjut,” jelasnya.

Dafip menilai bahwa kerja sama lintas sektor merupakan kunci keberlanjutan program.

“Tantangan memang ada, tapi kolaborasi adalah cara terbaik untuk mewujudkan generasi Kukar yang sehat dan tangguh,” tutupnya. (ak/ko)

Distanak Kukar Minta Petani Manfaatkan Sisa Musim Hujan untuk Antisipasi Kemarau

Tenggarong – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutai Kartanegara (Kukar) mengimbau para petani untuk segera memanfaatkan sisa curah hujan yang masih ada guna mempercepat penanaman padi.

Langkah ini dianggap penting sebagai upaya antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang.

Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, menyebutkan bahwa walaupun BMKG memprediksi kemarau akan mulai terjadi pada Juni dan mencapai puncaknya pada Juli 2025, beberapa wilayah di Kukar masih menerima hujan yang cukup untuk proses tanam.

“Cuaca ini menurut BMKG sudah mau masuk musim kemarau, tapi kita masih bersyukur hujan masih turun. Ini peluang yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh petani,” ujarnya saat ditemui pada Selasa (3/6/2025).

Taufik menuturkan, saat ini Kukar sedang memasuki masa puncak tanam dengan luas tanam padi pada Mei 2025 mencapai hampir 3.000 hektare.

Distanak menargetkan perluasan hingga lebih dari 5.000 hektare pada bulan Juni 2025, yang hanya bisa terwujud jika para petani mempercepat proses tanam dengan dukungan penyuluh pertanian.

Namun, percepatan tanam menghadapi kendala klasik berupa keterbatasan tenaga kerja.

“Penanaman ini relatif terlambat karena harus menunggu buruh dari tempat lain,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Taufik meminta seluruh petani agar tidak menunda tanam dan segera memanfaatkan kondisi air yang masih tersedia.

Meski ada beberapa titik yang mengalami banjir, situasi masih dapat dikendalikan. “Tanam sekarang, jangan ditunda. Mumpung masih ada air,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa jika kemarau benar-benar datang pada Juli, ketersediaan air akan menurun drastis dan berdampak pada produksi pangan.

“Yang terpenting, saya minta petani percepat tanam dan terus jaga tanaman sampai panen,” pungkasnya. (ak/ko)

Dispar Kukar Tingkatkan Kompetensi Resepsionis Melalui Sertifikasi Berbasis Standar Nasional

Tenggarong – Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara (Dispar Kukar) menggelar Pelatihan dan Sertifikasi Resepsionis Tahun 2025 sebagai langkah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja perhotelan sesuai standar nasional.

Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari hotel dan penginapan di Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, dan Muara Jawa. Dilaksanakan di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Selasa (3/6/2025).

Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dispar Kukar, Sugiarto dan turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata, Antoni Kusbiantoro.

Dalam kegiatan tersebut, Dispar Kukar menghadirkan tiga narasumber profesional yang merupakan General Manager (GM) perhotelan dari DI Yogyakarta, yaitu Yohanes Hendra Dwi Utomo, Herryadi Baiin, dan Iwan Ridwan Munajat.

Sugiarto mengatakan, pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan merupakan bagian dari program peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, khususnya di bidang perhotelan.

“Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan para resepsionis di Kukar, agar mereka memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan sertifikasi resmi yang sesuai dengan standar industri perhotelan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa materi yang diberikan dalam pelatihan ini mencakup berbagai aspek penting dalam pekerjaan resepsionis, antara lain menjaga penampilan pribadi dan area kerja, bekerja dalam lingkungan sosial yang beragam, menerapkan komunikasi di tempat kerja, menangani permintaan dan keluhan pelanggan, melayani kedatangan dan keberangkatan tamu, serta mengoperasikan sistem komputer Front Office (FO).

“Standar kompetensi ini akan menjadi acuan bagi peserta agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada tamu hotel,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga merupakan bagian dari strategi pengembangan sektor pariwisata di Kukar secara keseluruhan, termasuk dalam mempersiapkan diri menghadapi peluang dan tantangan yang muncul seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita tetap setiap tahun berupaya melakukan bimbingan terhadap teman-teman perhotelan, agar sektor ini bisa terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah,” tuturnya.

Ia pun berharap para peserta dapat memaksimalkan kesempatan ini, tidak hanya untuk memperoleh sertifikat, tetapi juga untuk benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan di tempat kerja masing-masing.

“Harapan kami, peserta dapat menerapkan ilmu yang didapat, sehingga pengunjung merasa terlayani dengan baik dan berkesan selama berada di Kukar,” pungkasnya. (ak/ko)

Pemkab Kukar Gelar Rakor Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Caturwulan I 2025

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Caturwulan I Tahun 2025 yang berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bappeda Kukar, Senin (2/6/2025).

Rapat ini merupakan agenda evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah berjalan sejak Januari hingga akhir April 2025.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono yang memimpin langsung jalannya rapat menyampaikan secara umum capaian kinerja pembangunan menunjukkan tren positif, khususnya dalam realisasi fisik.

Hingga akhir April, progres fisik tercatat telah mencapai 27 persen, meskipun capaian keuangan masih berada di bawah 20 persen.

“Kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun, capaian ini masih tergolong wajar. Biasanya memang akan meningkat signifikan di pertengahan tahun,” ucapnya.

Salah satu sorotan utama dalam rapat tersebut adalah kepatuhan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaporkan perkembangan kegiatan melalui aplikasi E-pantau.

Sunggono menyayangkan masih adanya OPD yang belum disiplin mengisi laporan, padahal E-pantau merupakan alat penting dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan program.

“E-pantau itu sebenarnya alat bantu untuk melihat sejauh mana program pembangunan berjalan, apa masalahnya, dan bagaimana menyikapinya. Jadi sangat penting untuk dilaporkan secara berkala dan akurat,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Sunggono juga memaparkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 turut mengalami penyesuaian seiring adanya efisiensi dan defisit anggaran.

Beberapa kegiatan diformat ulang dan disesuaikan agar tetap selaras dengan prioritas daerah, termasuk program seperti Bantuan Gubernur untuk Negeri (BGN) dan Sekolah Rakyat.

“Misalnya anggaran kegiatan awalnya 100, lalu karena efisiensi tinggal 90. Nah, 90 ini harus dipastikan tetap tepat sasaran. Itu yang sedang kita susun ulang,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa capaian keuangan hingga caturwulan pertama yang baru mencapai 16,9 persen bukan berarti rendah, mengingat data tersebut hanya mencakup sampai April.

Ia optimistis dengan dukungan pengendalian yang ketat dan pelaporan yang disiplin, capaian tahun ini bisa menyamai atau bahkan melampaui tahun sebelumnya.

“Kalau kita kawal dari sekarang, insyaallah target bisa tercapai. Tahun lalu kita bisa sampai 88 persen karena seluruh proses dikawal ketat,” tutupnya. (ak/ko)