Jelang Penilaian Kawasan Layak Anak 2025, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Koordinasi Lintas Instansi

SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, meminta Pemerintah Kota Samarinda untuk memperkuat koordinasi lintas instansi dalam rangka menghadapi penilaian Kawasan Layak Anak (KLA) tahun 2025 yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

Menurut Novan, sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kunci dalam memenuhi berbagai indikator penilaian KLA, terutama dalam isu-isu yang masih menjadi pekerjaan rumah, seperti keberadaan anak jalanan (anjal) yang masih terlihat di beberapa titik kota, khususnya di persimpangan jalan.

“Ini menjadi catatan bersama dalam penilaian KLA nanti, jika satu kota masih ada Anjal tentu akan berpengaruh,” ungkap Novan.

Ia menegaskan, upaya mewujudkan kota yang ramah anak tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan langkah terpadu dan menyeluruh yang melibatkan berbagai lembaga terkait.

“Setiap OPD punya leading sektor yang saling berkaitan, mulai dari Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Dinas Perhubungan juga instansi lainnya pun punya peran penting dalam penilaian KLA,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Novan mengungkapkan bahwa penilaian KLA mencakup lima klaster utama, yakni hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.

Ia pun berharap seluruh OPD dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal demi memenuhi seluruh aspek yang dipersyaratkan.

“Ini menjadi perhatian kita agar setiap instansi dapat bekerja dengan maksimal, karena ada beberapa kekurangan yang harus diselesaikan untuk memenuhi seluruh poin penilaian,” tutupnya. (Adv)

Aulia-Rendi Tekankan Penyelarasan Program Lewat Visi Kukar Idaman Terbaik

Tenggarong -Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin menekankan pentingnya menyelaraskan arah pembangunan dengan visi Kukar Idaman Terbaik.

Penekanan itu disampaikan keduanya di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Kukar di Aula Bappeda Kukar pada Selasa (1/7/2025).

Pertemuan internal ini digelar di Ruang Rapat Bappeda Kukar, dihadiri Kepala OPD secara langsung. Sementara Camat, Kepala Desa, dan Lurah se-Kukar terhubung secara hybrid dari wilayah masing-masing.

Dalam sebuah sesi wawancara, Aulia meminta seluruh OPD memahami betul arah kebijakan yang telah dirumuskan agar pelaksanaan program sejalan dengan visi yang ditetapkan.

“Saya minta agar seluruh OPD dapat mengerti visi misi Kukar Idaman Terbaik, program-program yang ada pun harus selaras,” ungkapnya.

Ia menuturkan, Kukar Idaman Terbaik merupakan penguatan dari visi Kukar Idaman sebelumnya, dengan sejumlah penyesuaian untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Tujuan internalisasi ini adalah untuk memperkenalkan dan menyamakan persepsi terhadap visi-misi Kukar Idaman Terbaik. Kami menjelaskan visi, misi, cita-cita, serta 17 program prioritas yang menjadi ruh dari Kukar Idaman Terbaik itu sendiri,” terangnya.

Aulia menjabarkan, frasa Kukar Idaman merupakan kependekan dari Kutai Kartanegara Inovatif, Berdaya Saing, dan Mandiri, sedangkan tambahan kata Terbaik menegaskan komitmen pada kerja nyata dan prestasi.

“Artinya, di Kukar Idaman Terbaik ini kita meningkatkan eskalasinya, baik dari segi jumlah maupun dampak manfaatnya bagi masyarakat Kutai Kartanegara,” tutur Aulia.

Dalam kesempatan itu, Aulia juga menegaskan beberapa program unggulan di bawah visi baru ini, seperti layanan kesehatan gratis dengan hanya menggunakan KTP, hingga bantuan biaya pendidikan untuk pelajar Kukar.

Ia menekankan, manfaat dari program-program Kukar Idaman Terbaik sudah mulai dirasakan kepada masyarakat.

“Kita langsung launching program Berobat Cukup dengan KTP. Juga langsung kita launching sekolah gratis, termasuk pakaian sekolah untuk anak-anak SD dan SMP, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Wakil Bupati Kukar Tanggapi Pandangan DPRD Soal Pertanggungjawaban APBD 2024, Rendi Soroti Optimalisasi PAD

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kukar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang III DPRD Kukar, yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).

Dalam forum tersebut, Rendi mengakui pelaksanaan APBD 2024 belum seluruhnya mencapai target.

Namun, ia memastikan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang ada akan dimaksimalkan untuk mendukung program di tahun anggaran berjalan.

“Memang ada beberapa yang sudah sesuai target, dan ada juga yang belum terealisasi. Tapi InsyaAllah, SiLPA yang terjadi di tahun 2024 akan kita maksimalkan penggunaannya di tahun 2025 ini,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti salah satu poin penting yang hampir seluruh fraksi DPRD soroti, yaitu soal optimalisasi penyerapan anggaran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih belum optimal.

“Kami akan terus mendorong peningkatan PAD, karena selama ini kita cenderung stagnan dan terlalu bergantung pada dana perimbangan yang sifatnya fluktuatif. Ke depan, kita harus mampu meningkatkan PAD secara bertahap setiap tahunnya,” tegasnya.

Selain itu, Rendi juga menekankan pentingnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Perseroda dan Perusda, untuk mendukung kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

“Artinya banyak hal yang bisa kita tingkatkan di Kukar ini. Salah satunya dengan mengoptimalkan kinerja BUMD,” terang Rendi.

Ia pun memberi sinyal akan ada langkah tegas bila BUMD tidak mampu memberi kontribusi signifikan.

“Jadi jangan kaget kalau nanti di masa kepemimpinan kami akan ada revisi terhadap struktur atau kebijakan BUMD, jika memang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” pungkasnya. (ak/ko)

Joha Fajal Soroti Kehadiran Kopdes Merah Putih, Dorong Sinergi dengan Bumdes di Samarinda

Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, menilai kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak boleh hanya menjadi simbol program dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya penyesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

“Kebijakan pusat tetap harus nyambung dengan kondisi di daerah. Di Samarinda misalnya, ini bisa jadi koperasi kelurahan. Tapi prinsipnya harus bermanfaat langsung,” ujar Joha saat ditemui.

Menurutnya, tantangan dalam implementasi Kopdes bukan hanya pada pembentukan struktur, namun juga menyangkut sinkronisasi dengan kebijakan lokal dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Joha juga merespons kekhawatiran masyarakat terkait potensi tumpang tindih antara Kopdes dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang sudah lebih dulu eksis. Ia meyakini, kedua entitas dapat berjalan beriringan asalkan ada skema pemberdayaan yang tepat.

“Bumdes dan Kopdes sama-sama untuk rakyat. Tinggal bagaimana sinerginya diatur. Yang penting tujuannya tetap: kesejahteraan masyarakat desa,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan banyak unit usaha di desa justru merupakan peluang positif jika dikelola secara profesional dan terintegrasi. Joha meminta agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada tahap pembentukan koperasi, tetapi juga aktif melakukan pembinaan dan pengawasan.

“Kalau usaha di desa makin banyak, tentu makin bagus. Persoalannya adalah pengelolaan. Pemerintah jangan lepas tangan,” ujarnya.

DPRD Samarinda pun mendorong agar kebijakan pendampingan koperasi dilanjutkan melalui regulasi turunan yang sesuai dengan kondisi lokal. (Adv)

Serah Terima Memori Jabatan ‘Makaseh Busu Idaman’ Tandai Peralihan Kepemimpinan di Kukar

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melaksanakan serah terima memori jabatan ‘Makaseh Busu Edi’ di Halaman Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Tenggarong pada Senin (30/6/2025).

Acara ini menjadi simbol peralihan kepemimpinan secara kedinasan dari Bupati Edi Damansyah kepada Bupati dan Wakil Bupati Kukar yang baru, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin.

Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah lintas dinas, camat, kepala desa, serta masyarakat Kukar dari berbagai lapisan.

Hadir juga Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani bersama dengan Pimpinan DPRD Kukar, Abdul Rasid dan Junadi, serta anggota DPRD dari Fraksi PDIP.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan memori jabatan merupakan simbol peralihan tanggung jawab.

“Memori jabatan itu harus clear, dan ketika itu disampaikan berarti itu pindah tanggung jawab,” ujarnya.

Yani juga mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin selama ini, dengan harapan program-program yang belum rampung akan dilanjutkan oleh Bupati dan Wakil Bupati yang baru.

“Program seperti gerakan etam mengaji untuk penguatan nilai keagamaan dan spiritual di Kukar harus tetap digalakkan dan dikembangkan,” kata Yani.

Lebih lanjut, Yani berharap agar visi misi Bupati terdahulu, yang sudah tertuang dalam RPJPD, dapat diterjemahkan dengan baik dalam RPJMD oleh bupati dan wakil bupati yang baru.

“Semua sektor yang strategis harus dilanjutkan, dengan harapan bisa di-breakdown dan dilaksanakan bertahap lima tahunan,” tegasnya.

Yani juga menambahkan bahwa pembangunan SDM dan fisik harus berjalan beriringan.

“Pembangunan jiwa itu lebih penting daripada membangun raga. Pengembangan SDM harus dibarengi dengan pembangunan fisik,” tandasnya. (ak/ko)

Serah Terima Memori Jabatan Digelar, Aulia-Rendi Siap Lanjutkan Program Pembangunan Kukar

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar serah terima memori jabatan dari Bupati sebelumnya, Edi Damansyah, kepada Bupati Kukar yang baru, Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, di Halaman Masjid Agung Sultan Sulaiman, Tenggarong pada Senin (30/6/2025).

Acara ini menjadi simbol berakhirnya masa kepemimpinan Edi Damansyah dan dimulainya pemerintahan Aulia Rendi.

Dihadiri jajaran Forkopimda, DPRD Kukar, para camat, lurah, kepala desa, pimpinan OPD, serta unsur masyarakat dan perwakilan perusahaan, penyerahan dokumen berlangsung khidmat.

Edi Damansyah menyampaikan, memori jabatan tersebut berisi rangkuman program dan capaian pembangunan selama dua periode kepemimpinannya.

Ia menekankan, seluruh kebijakan yang dijalankan dirancang berdasarkan kepada kebutuhan yang terjadi di masyarakat.

“Ini bukan sekadar laporan, tapi cermin dari apa yang sudah kita bangun bersama. Program itu berasal dari rakyat dan dikembalikan untuk rakyat,” tuturnya.

Ia juga menyebut sejumlah capaian strategis seperti perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal sebagai bagian dari arah pembangunan Kukar yang sudah berjalan sistematis.

“Yang terpenting sekarang adalah menjaga kesinambungan. Pemerintahan ini tidak boleh berhenti, harus terus bergerak,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengungkapkan apresiasi atas pengabdian yang telah dilakukan Edi Damansyah dan menyatakan komitmennya untuk melanjutkan serta menyempurnakan program-program yang telah ada.

“Banyak yang sudah dibangun dan terbukti dirasakan manfaatnya. Kami tinggal melanjutkan, menyempurnakan, dan mempercepat,” kata Aulia.

Sebagai bentuk refleksi dan penghargaan, ditayangkan pula sebuah video dokumenter yang menampilkan capaian pembangunan Kukar selama kepemimpinan Edi Damansyah.

Kegiatan ditutup dengan pemberian fasilitas stan gratis bagi pelaku UMKM dan PKL sebagai bentuk syukur dan kebersamaan.

“Kami tidak mulai dari nol. Ini tongkat estafet yang akan kami jalankan dengan semangat membangun Kukar yang lebih maju dan mandiri,” pungkasnya. (ak/ko)