Penulis: adakaltim

Samarinda – Di tengah geliat pembangunan di pusat Kota Samarinda, suara-suara dari pinggiran kota masih terus menggema.

Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Samarinda, Sinar Alam, yang menyuarakan keresahan warga daerah pemilihan (dapil) 2 terhadap ketimpangan pembangunan.

Melalui pernyataan usai masa reses, Sinar Alam mengungkapkan bahwa banyak warga di Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir merasa belum sepenuhnya tersentuh pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

“Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Pak Wali, tapi aspirasi masyarakat dari daerah-daerah ini jelas, mereka ingin pemerataan. Mereka ingin merasakan perkembangan yang sama dengan warga pusat kota,” ujar Sinar.

Ia menekankan bahwa fasilitas infrastruktur yang memadai bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan kebutuhan mendasar untuk mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan memasuki periode kedua kepemimpinannya, Wali Kota Andi Harun diharapkan mampu memberi perhatian lebih besar pada wilayah yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan.

“Kami ingin wilayah pinggiran tidak tertinggal. Jalan-jalan harus diperbaiki, akses diperluas, agar ekonomi warga juga bisa tumbuh,” tandasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, peran keluarga sebagai pilar utama masyarakat menjadi semakin penting.

Hal inilah yang disoroti Anggota DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, saat menanggapi terbentuknya pengurus baru Tim Penggerak PKK Samarinda di bawah kepemimpinan Rinda Wahyuni Andi Harun.

Baginya, PKK bukan sekadar organisasi perempuan, tapi garda depan dalam menjaga ketahanan keluarga.

“PKK berperan mengedukasi masyarakat tentang ketahanan keluarga, tidak hanya dari segi kesehatan, tetapi juga melawan ancaman seperti stunting, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kanker,” ujarnya penuh semangat.

Sri Puji menekankan bahwa keluarga kuat bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga harus tangguh secara mental, sosial, budaya, dan ekonomi.

Namun, tantangan besar masih membayangi, seperti maraknya kasus perselingkuhan yang menurutnya bukan hanya merusak ikatan rumah tangga, tapi juga membawa ancaman serius terhadap kesehatan keluarga melalui penyebaran penyakit kelamin.

Tak berhenti di sana, ia pun menyoroti pentingnya kualitas air dan sanitasi di Samarinda. Sungai Karang Mumus disebut sebagai salah satu perhatian, yang menurutnya bisa menjadi sumber penyebaran virus HPV, penyebab kanker serviks.

Meski berbagai tantangan masih membayangi, Sri Puji menyambut positif kerja sama aktif yang sudah dijalin antara PKK, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

“Sinergi ini sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan edukasi dan fasilitas yang layak dalam menjaga kesejahteraan keluarga,” tutupnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengelolaan keuangan daerah lewat rapat kerja bareng tiga instansi penting: BAPPERINDA, BAPENDA, dan BPKAD.

Dalam pertemuan ini, fokus utama adalah membahas evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyusun target keuangan untuk tahun 2026.

Anggota Komisi II, Rusdi Doviyanto, menjelaskan bahwa rapat ini bukan sekadar mengecek laporan angka, tapi benar-benar mengevaluasi apakah kenaikan PAD sudah cukup menjawab tantangan yang dihadapi daerah.

“Kita ingin tahu seberapa jauh dan tinggi peningkatan PAD kita saat ini,” kata Rusdi.

Hasil pembahasan menunjukkan tren positif. Target PAD tahun 2026 diperkirakan bakal naik signifikan, dari sekitar Rp900 miliar di tahun 2025 jadi lebih dari Rp1 triliun. “Semua Alhamdulillah baik, target tahun depan itu meningkat cukup besar,” ujarnya.

Tapi bukan cuma soal angka. Rusdi juga mengingatkan pentingnya mencari potensi-potensi baru yang bisa dioptimalkan untuk menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Komisi II akan terus mendorong agar sumber-sumber lokal yang belum tergarap maksimal bisa ikut berkontribusi.

Dengan sinergi antara DPRD dan tiga instansi teknis ini, diharapkan strategi keuangan Samarinda ke depan bisa lebih matang dan berdampak langsung ke pembangunan kota. (adv/hr/ko)

Samarinda – Minimnya pembangunan infrastruktur kembali dikeluhkan warga Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran. Hal itu disampaikan saat reses anggota DPRD Samarinda.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno, mengatakan kerusakan jalan akibat kendaraan berat jadi keluhan utama. Salah satu titik terparah berada di Jalan Gotong Royong.

“Banyak jalan rusak karena truk kontainer. Sebagian sudah diperbaiki, tapi masih banyak yang belum,” ujarnya.

Warga juga mengeluhkan sulitnya akses air bersih. Beberapa RT belum terjangkau pipa PDAM karena belum memenuhi syarat administratif.

“Banyak warga yang sudah lama tinggal di Simpang Pasir, tapi domisilinya masih tercatat di luar. Ini menghambat akses air bersih,” jelas Jasno.

Ia mendorong Pemkot Samarinda segera merespons dan memberi perhatian lebih pada wilayah pinggiran kota. (adv/hr/ko)

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menekankan pentingnya peran keluarga dalam membangun ketahanan bencana.

Ia menyebut bahwa kesiapsiagaan tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah.

“Edukasi kebencanaan harus masuk ke rumah tangga,” ujarnya.

Menurutnya, pengetahuan dasar seperti evakuasi banjir, mematikan listrik, dan menyelamatkan anak ke tempat aman harus dikuasai setiap keluarga.

Ia juga mengingatkan agar program Katana tak berhenti pada tataran administratif.

Andriansyah mendorong agar pelatihan kebencanaan dikembangkan melalui jalur masyarakat, seperti posyandu, PKK, dan sekolah. Bahkan, ia mengusulkan agar materi bencana masuk ke kurikulum sejak dini.

“Dengan edukasi sejak anak-anak, kita bisa ciptakan generasi yang siap menghadapi risiko,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Wacana kembalinya Ujian Nasional mendapat dukungan dari Anggota DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi.

Menurutnya, sistem evaluasi seperti UN justru bisa menjadi pemacu semangat bagi para siswa.

“UN itu bisa jadi tekanan positif agar siswa mau belajar sungguh-sungguh,” ujarnya.

Sebagai pendidik sejak 2006 hingga 2024, Ismail melihat karakter masyarakat Indonesia belum cocok jika menerapkan sistem seperti Finlandia yang tanpa PR dan ujian nasional.

“Belum tentu cocok diterapkan di sini. Kita butuh model evaluasi yang bisa menumbuhkan motivasi belajar,” tambahnya.

Ia juga mencontohkan Tiongkok sebagai negara yang berhasil memajukan pendidikan lewat sistem belajar yang disiplin dan terstruktur. (adv/hr/ko)