Penulis: adakaltim

Tenggarong – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti pengelolaan APBD yang setiap tahun mencapai Rp10 hingga Rp12 triliun, namun belum mampu memberi dorongan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai salah satu penyebabnya adalah peran badan usaha milik daerah (BUMD) yang masih berjalan di tempat.

Menurut Ahmad Yani, proyek-proyek daerah memang terus berjalan, tetapi sebagian besar nilai ekonominya justru dinikmati pihak luar.

Ia menegaskan, jika BUMD diberi porsi lebih besar dalam menggarap proyek strategis, perputaran uang akan tetap berada di daerah dan PAD bisa meningkat.

“Selama ini kita keluarkan duit triliunan, tapi nggak ada yang balik. Harusnya PAD kita naik, minimal ada yang kembali ke kas daerah,” ujarnya Jumat (8/8/2025).

Ia mengibaratkan, selama ini BUMD seperti penonton yang jarang diajak bermain, padahal mereka punya potensi menjadi pemain inti.

Dengan menguasai sebagian proyek infrastruktur, BUMD tidak hanya menguatkan fondasi ekonomi daerah, tapi juga menjadi sumber keuntungan yang berkelanjutan.

“Coba lihat, masa kontraktor biasa bisa untung, tapi BUMD kita nggak dilibatkan? Harusnya ada ‘kontraktor negara’ dari BUMD sendiri yang ikut proyek-proyek daerah,” tuturnya menjelaskan.

Ahmad Yani juga menyoroti banyaknya peluang ekonomi yang masih terbuka lebar di Kukar, seperti sektor pertambangan, migas, perkebunan, pertanian, hingga jasa. Menurutnya, bisa menjadi sebuah ladang bisnis yang menguntungkan jika BUMD dikelola dengan strategi dan manajemen yang tepat.

“Kita punya sumber daya. Kita juga bisa jadi pemasar, pengelola, bahkan investor. Tinggal bagaimana niat dan manajemen kita mengelolanya,” tegasnya.

Ia mengatakan, pembangunan daerah seharusnya tidak berhenti di angka penyerapan anggaran.

Setiap proyek, kata dia, wajib memiliki perhitungan dampak ekonomi, sehingga dana yang digelontorkan tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga keuntungan bagi daerah.

“Jangan sekadar bangun terus selesai. Harus ada hitungan dampak ekonominya. Apa yang bisa dikembalikan ke daerah? Itu yang selama ini belum ada,” jelasnya.

DPRD Kukar, kata dia, berkomitmen mendukung kebijakan dan regulasi yang membuat BUMD lebih aktif dan produktif.

“Kita ingin APBD yang besar ini kembali dalam bentuk PAD. Bukan cuma habis, tapi jadi kekuatan ekonomi daerah. DPRD sudah pikirkan, tinggal eksekutif menindaklanjuti,” pungkasnya. (ak/ko)

Tenggarong – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengusulkan adanya standarisasi anggaran pembangunan di seluruh kecamatan yang ada di Kukar.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pemerataan infrastruktur, mengingat masih terdapat wilayah yang tertinggal dibandingkan kecamatan lain yang sudah lebih maju.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menilai perbedaan ini terjadi karena belum adanya kebijakan anggaran yang merata di semua kecamatan.

Ia menegaskan, setiap wilayah seharusnya memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur yang layak.

“Masih ada kecamatan yang minim infrastruktur, sementara yang lain cukup maju. Ini jadi perhatian kami di DPRD,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).

Sebagai solusi, DPRD Kukar mengusulkan penerapan standarisasi anggaran pembangunan fisik di setiap kecamatan dengan kisaran antara Rp 25 hingga Rp 50 miliar.

Alokasi tersebut diharapkan bisa digunakan untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, hingga sarana publik lain yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.

“Kalau ini distandarkan, tidak ada lagi keluhan. Semua kecamatan punya dasar yang sama,” kata dia.

Ia mengatakan, arah pembangunan Kukar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memang dipusatkan pada penguatan infrastruktur dasar.

Posisi Kukar yang menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) juga membuat peningkatan konektivitas antar wilayah menjadi sangat penting untuk segera diwujudkan.

“Infrastruktur yang mendukung konektivitas ke IKN juga harus dipercepat. Itu bagian dari pemerataan sekaligus investasi jangka panjang,” tandasnya. (ak/ko)

Tenggarong – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) menghidupkan kembali semangat sastra lokal melalui kegiatan Bincang Buku yang digelar di Taman Titik Nol, Tenggarong pada Rabu (6/8/2025).

Kegiatan ini menjadi titik temu antara pegiat literasi, komunitas budaya, dan penulis lokal dalam merayakan serta merawat kekayaan bahasa dan puisi daerah.

Dalam pelaksanaannya, Disdikbud Kukar menggandeng dua komunitas lokal, yakni Komunitas Talent Kesah Rupa (Takeru) dan Gerakan Literasi Kutai (GLK).

Mereka bersama-sama mengangkat dua buku puisi karya sastrawan daerah, yaitu “Begenjoh” karya Sukardi Wahyudi dan “Maharagu” karya Khalis Abniswarin.

Kedua buku ini dibedah oleh dua narasumber yang sudah lama berkecimpung dalam dunia literasi, yakni Dedi Nala Arung dan Chai Siswandi.

Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kukar, Puji Utomo, mengatakan acara ini merupakan upaya awal membuka ruang bagi para penulis dan pelaku budaya untuk menyuarakan kegelisahan dan ide mereka secara terbuka.

Ia menilai selama ini para pegiat sastra masih kesulitan menemukan wadah yang tepat untuk menyampaikan karya secara bebas dan mendalam.

“Kami mendukung kegiatan ini sebagai bentuk pelestarian dan pembinaan. Teman-teman penggiat sastra dan budaya selama ini tidak punya wadah mengekspresikan kegelisahan mereka. Ini adalah awal,” ujar Puji.

Selain membedah isi dan filosofi dari karya yang ditampilkan, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya menjaga bahasa daerah sebagai bagian dari identitas masyarakat Kutai.

Penggunaan kosakata Kutai dalam kedua buku menjadi sorotan menarik dalam diskusi, karena dinilai memperkaya nilai sastra lokal dan menjaga bahasa daerah tetap hidup di tengah gempuran budaya global.

Disdikbud Kukar pun berencana menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin, dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan awal untuk menyempurnakan edisi-edisi selanjutnya.

Puji menyebut minat masyarakat terhadap karya lokal ternyata cukup tinggi, dan ini menjadi energi baru bagi pihaknya untuk terus menggulirkan program serupa.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengungkapkan program Bahasa Ibu akan kembali dilaksanakan tahun ini dengan skala yang lebih luas.

“Tahun ini program Bahasa Ibu akan kembali dilaksanakan di tingkat kabupaten dan diharapkan bisa berlanjut ke provinsi, bahkan pusat,” terang Puji.

Saat ini, kata puji, pembinaan bahasa Kutai di sekolah-sekolah sudah berjalan melalui guru-guru pendamping yang memiliki pengetahuan khusus tentang bahasa dan dialek daerah tersebut.

“Saat ini, bahasa Kutai itu masing-masing guru di sekolah sudah ada pembinanya,” tutupnya. (ak/ko)

Tenggarong – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) akan kembali menggelar program rutin Hari Aspirasi pada edisi spesial memperingati HUT Republik Indonesia ke-80.

Kegiatan ini akan berlangsung dua hari, yakni pada tanggal 8 dan 16 Agustus 2025, bertempat di Gedung D Ruang Fraksi PKS DPRD Kaltim.

Ketua Fraksi PKS Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengatakan bahwa Hari Aspirasi adalah forum terbuka yang menjadi agenda rutin fraksi PKS untuk menjaring masukan dari masyarakat.

“Di Fraksi PKS, kita punya program bernama Hari Aspirasi. Itu adalah hari khusus yang kita tetapkan dua kali dalam sebulan,” ungkap Firnadi kepada adakaltim.com, Rabu (6/8/2025).

Dalam edisi spesial menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia ini, Firnadi menjelaskan bahwa Fraksi PKS akan lebih membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk hadir dan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

“Dua hari dalam sebulan itu kita betul-betul membuka diri. Bukan berarti di luar hari itu kita tertutup, tapi karena padatnya agenda kedewanan, maka kami sengaja menyediakan waktu khusus agar masyarakat bisa menyampaikan langsung aspirasinya,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, program Hari Aspirasi telah berjalan selama kurang lebih empat bulan, dan menurut Firnadi, kegiatan ini telah mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan.

“Sejauh ini, setiap kegiatan selalu ada tamu yang datang dari berbagai kalangan, mahasiswa, warga desa, tokoh masyarakat, hingga komunitas olahraga. Mereka datang menyampaikan berbagai masukan, keluhan, maupun permintaan,” ujarnya.

Terkait teknis pelaksanaan, Firnadi menjelaskan, masyarakat bisa langsung datang atau memberi konfirmasi kehadiran sehari sebelumnya agar bisa difasilitasi dengan baik.

“Kegiatan ini dilakukan di kantor DPRD, tepatnya di ruang fraksi PKS, bukan di rumah aspirasi,” kata dia.

Beberapa aspirasi yang sudah ditindaklanjuti melalui forum ini antara lain datang dari Kepala Desa Kutai Lama, yang menyampaikan persoalan perbatasan wilayah dengan Makroman, Samarinda.

“Permasalahan ini kami respons dengan menghadirkan unsur fraksi, termasuk dari wilayah Samarinda. Akhirnya, kita sepakat agar Kepala Desa atau pihak Sambutan mengajukan proposal agar kami bisa langsung menindaklanjuti nya,” tuturnya.

Tak hanya isu infrastruktur, bahkan dari beberapa mahasiswa, di antaranya perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) juga sempat menyuarakan soal advokasi gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Fraksi PKS, kata Firnadi, siap menampung dan menindaklanjuti tiap aspirasi sesuai substansi dan kewenangan yang pihaknya miliki.

“Kami ingin rakyat dekat dengan wakilnya, dan wakil rakyat pun hadir di tengah masyarakat. Sama-sama memanfaatkan hasil demokrasi ini,” pungkasnya. (ak/ko)