Penulis: adakaltim

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengupayakan penyelesaian Jembatan Sebulu dengan membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat sebagai opsi percepatan pengerjaan.

Langkah ini ditempuh karena kebutuhan anggaran pada konstruksi lanjutan masih cukup besar dan tidak dapat sepenuhnya ditopang melalui alokasi fiskal daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyampaikan pembangunan jembatan tetap menjadi prioritas utama mengingat fungsinya sebagai jalur penghubung strategis yang diharapkan mampu memperlancar mobilitas barang maupun masyarakat.

Namun, keterbatasan ruang anggaran daerah menjadi alasan pemerintah mendorong skema dukungan APBN agar proses penyelesaian tidak terhambat waktu.

“Tahapan konstruksi yang tersisa kini berada pada bagian paling krusial, yaitu bentang tengah jembatan,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Segmen ini memerlukan pengerjaan secara penuh tanpa sistem bertahap, karena struktur tidak dapat diuji sebagian dan harus melalui penguatan keseluruhan sebelum dinyatakan layak digunakan.

Ia menegaskan, pemerintah daerah sudah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan pendanaan tambahan.

Salah satunya koordinasi bersama Anggota DPR RI, Budisatrio Djiwandono guna membuka kemungkinan pengambilalihan pembiayaan melalui pemerintah pusat.

“Memang TKD kita sedang turun, namun posisi Pak Budisatrio sangat strategis. Beberapa hari lalu beliau menghubungi kami dan meminta data-data terkait Jembatan Sebulu. Semua sudah kami kirimkan. Upaya agar proyek ini bisa diambil alih oleh pusat, sedang diusahakan,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, pembiayaan penyelesaian jembatan diperkirakan memerlukan tambahan sekitar Rp500 miliar.

Dengan dana sebesar itu, pemerintah berharap pengerjaan dapat dikebut dan Jembatan Sebulu selesai dalam dua tahun ke depan.

“Kita terus memprogres pengerjaan sesuai kemampuan daerah, tetapi untuk bentang tengah memang tidak bisa diselesaikan separuh-separuh. Kita berharap ada dukungan daerah dan pusat agar jembatan ini segera tuntas,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menempatkan pemerataan akses internet sebagai salah satu fokus utama transformasi digital daerah dengan target seluruh desa hingga Rukun Tetangga (RT) sudah terhubung layanan jaringan pada 2026.

Program ini diproyeksikan menjadi fondasi percepatan layanan publik modern dan sekaligus membuka ruang pemanfaatan teknologi di seluruh lapisan masyarakat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menjelaskan, kebutuhan internet kini setara dengan layanan dasar lainnya.

Pemerintah ingin memastikan wilayah kota hingga pedalaman dapat menikmati akses jaringan yang stabil dan terjangkau.

“Kami ingin seluruh wilayah Kukar, dari kota sampai pedalaman, bisa menikmati internet. Targetnya 2026, tak ada lagi desa tanpa jaringan,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).

Upaya tersebut akan dipacu melalui pemanfaatan satelit Starlink yang dinilai lebih efisien menjangkau wilayah terpencil.

Sebelumnya, uji akses telah dilakukan di Desa Sungai Bawang, Kecamatan Muara Badak, namun penghentian akses Starlink kategori rumah tangga membuat skema penggunaan perlu disusun ulang.

Meski begitu, Aulia menegaskan pemkab telah melakukan komunikasi dan negosiasi lanjutan agar layanan tetap bisa digunakan untuk percepatan Internet Desa.

“Starlink untuk kategori rumah tangga memang sudah ditarik. Tapi kami sedang negosiasi agar tetap bisa digunakan dengan skema lain. Jika menggunakan provider konvensional, biayanya jauh lebih besar,” jelasnya.

Aulia menyebutkan, pengembangan internet desa ini merupakan bagian dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, yang turut memberikan alokasi Rp150 juta per RT sebagai sumber pendanaan infrastruktur digital.

Dengan estimasi biaya pemasangan Starlink sekitar Rp5–7 juta dan langganan sekitar Rp2 juta per bulan, RT berpotensi mengelola jaringan secara mandiri tanpa beban anggaran besar.

“Program ini terhubung dengan Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, karena akses internet harus bisa dimanfaatkan di tingkat RT. Kita ingin masyarakat merasakan manfaatnya langsung,” tegasnya.

Dampak program internet desa, kata dia, tidak hanya terbatas pada jaringan, namun juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik digital, mulai dari administrasi desa, pendidikan daring, layanan kesehatan, hingga ruang ekonomi berbasis teknologi.

“Pemerintah berharap pemerataan internet dapat mempercepat transformasi pelayanan yang responsif hingga ke wilayah terbawah,”tutupnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Program Da’i Masuk Desa kembali dilanjutkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai bagian dari implementasi visi Kukar Idaman Terbaik, yang menempatkan pembinaan keagamaan sebagai salah satu pilar pembangunan masyarakat.

Memasuki angkatan ke-6, Pemkab mulai membuka proses seleksi dan bimbingan bagi calon da’i dari berbagai kecamatan, dengan fokus memperluas jangkauan dakwah dan mengisi desa-desa yang masih kekurangan pendamping spiritual.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendi Irwan Fahriza, mengungkapkan bahwa total 51 peserta dari 15 kecamatan turut ambil bagian dalam proses seleksi.

Seluruh peserta merupakan utusan resmi dari desa atau kelurahan, sehingga setelah dinyatakan lolos mereka dapat kembali mengabdi di wilayah asal masing-masing.

“Agenda hari ini terkait seleksi dan bimbingan teknis Program Da’i Masuk Desa Angkatan ke-6,” jelasnya, Rabu (26/11/2025).

Penilaian dilakukan oleh tim seleksi yang melibatkan unsur MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia hingga Kementerian Agama.

Keterlibatan banyak lembaga dilakukan agar kualitas peserta benar-benar terukur dan sesuai kebutuhan desa.

“Untuk seleksi ada tiga materi utama yang diuji, yaitu Al-Qur’an, fikih dan dakwah,” ungkapnya.

Pemkab Kukar menargetkan sebanyak 50 da’i dan da’iah dapat melaksanakan tugas setelah seleksi dan pembinaan selesai.

Penempatan dilakukan mengikuti daerah pengusul, sehingga peserta yang lulus langsung dipulangkan untuk membantu penguatan kehidupan keagamaan di desa masing-masing.

“Program ini menargetkan menghasilkan 50 da’i dan da’iah,”tuturnya.

Namun begitu, kebutuhan nyata masih cukup besar. Berdasarkan pemetaan terbaru, dari 193 desa di Kukar, sekitar 20 persen wilayah belum memiliki pendamping dakwah tetap.

Desa-desa dengan komposisi penduduk non-Muslim lebih dominan, seperti sebagian titik di Kenohan dan Kota Bangun Darat, menjadi wilayah dengan tantangan pemenuhan paling tinggi.

Selain itu, keterbatasan peserta yang dapat diutus juga membuat beberapa desa belum terlayani optimal.

Dendi menilai dengan hadirnya da’i yang berasal dari sekitar wilayah tersebut, ruang pembinaan tetap dapat berjalan sekalipun jumlah tenaga belum sepenuhnya terpenuhi.

“Harapan kami, dengan penugasan da’i yang berdomisili dekat desa-desa ini, kebutuhan tetap bisa terpenuhi,” tutupnya. (adv/ak/ko)