Penulis: adakaltim

Samarinda – Penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat publik di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan.

DPRD Samarinda menilai kasus ini bukan sekadar soal pejabat yang terseret hukum, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk lebih kritis sekaligus mengingatkan aparatur agar menjaga integritas.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menekankan bahwa jabatan publik adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. Itu yang harus dipahami sejak awal ketika menerima amanah publik,” ujar Ronald, Senin (29/9/2025).

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak gegabah menilai proses hukum yang sedang berjalan. Publik perlu tetap mengedepankan praduga tak bersalah demi menjaga objektivitas.

“Jangan sampai ada penilaian sepihak yang justru merugikan proses hukum. Kita harus memberi ruang agar hukum berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Ronald menilai momentum ini seharusnya dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik. Dengan begitu, publik bisa lebih selektif dalam mengawasi dan menilai kinerja pejabat yang mereka pilih.

“Kasus ini menjadi bahan evaluasi bersama, baik bagi pejabat maupun masyarakat. Kita berharap semua belajar bahwa transparansi, integritas, dan akuntabilitas tidak bisa ditawar,” katanya.

DPRD Samarinda menegaskan, ke depan masyarakat diharapkan semakin kritis dan aktif dalam mengawal pemerintahan, sementara pejabat publik diingatkan agar kepercayaan rakyat tidak dikhianati. (adv/hr/ko)

Samarinda – Rencana pengembangan transportasi massal di Kota Samarinda kembali mencuat setelah munculnya bus berstiker desain transportasi kota pada pawai pembangunan, 18 Agustus 2025 lalu.

Meski bus tersebut hanya pinjaman, keberadaannya memantik diskusi publik mengenai masa depan layanan angkutan umum di ibu kota Kalimantan Timur.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut.

“Ini mandat konstitusi. Pemerintah daerah wajib menyediakan moda transportasi massal untuk memudahkan mobilitas masyarakat,” ujar Deni, Senin (29/9/2025).

Deni menambahkan, beberapa kota di Kalimantan seperti Balikpapan dan Banjarmasin sudah lebih dulu menjalankan sistem transportasi massal, sehingga menunjukkan bahwa Samarinda pun mampu mengikuti jejak tersebut.

Sebagai tahap awal, ia mengusulkan penggunaan armada kecil berkapasitas 17–18 orang, yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi jalan di Samarinda.

“Tidak harus langsung bus besar. Kita bisa mulai dari kapasitas kecil, lalu disambungkan dengan angkot atau taksi yang selama ini sudah ada,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah, terutama dalam mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal.

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga P3K, misalnya, dapat dijadikan pengguna awal untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan.

Selain mengurangi kemacetan, transportasi massal juga sejalan dengan agenda nasional pengurangan polusi dan program kota hijau.

“Kita ingin Samarinda lebih ramah lingkungan dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi,” tegas Deni. (adv/hr/ko)

Samarinda – Kota Samarinda setiap hari menghasilkan ratusan ton sampah, menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian semua pihak.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menekankan pentingnya menanamkan kesadaran lingkungan sejak usia dini.

“Kalau anak-anak tidak terbiasa sejak kecil, sulit mengubah perilaku saat dewasa. Pendidikan lingkungan sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter peduli kota dan lingkungan,” ujar Novan, Senin (29/9/2025).

Komisi IV yang membidangi kebersihan dan lingkungan hidup mendorong edukasi tentang pengelolaan sampah menjadi program rutin. Sosialisasi kini digencarkan ke sekolah-sekolah, mulai PAUD, SD, hingga SMP.

Anak-anak diajak praktik memilah sampah organik dan non-organik, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

Novan menekankan, keberhasilan program tidak bisa hanya mengandalkan sekolah. Peran orang tua sangat penting untuk menanamkan kebiasaan serupa di rumah.

“Pendidikan bukan hanya soal angka, tapi juga kesadaran lingkungan. Anak-anak yang terbiasa membuang sampah dengan benar akan membawa kebiasaan itu hingga dewasa,” jelasnya.

Selain edukasi, Komisi IV melakukan pemantauan rutin untuk memastikan program berjalan efektif. Harapannya, anak-anak bisa menjadi pionir perubahan perilaku, menularkan kebiasaan baik kepada keluarga dan lingkungan sekitar.

“Jika anak-anak bisa menularkan kebiasaan ini, efeknya akan lebih besar. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab bersama,” tegas Novan. (adv/hr/ko)

Samarinda – Ancaman banjir tetap menjadi perhatian di Samarinda meski kota ini tengah memasuki musim kemarau. Kota Tepian dikenal sebagai wilayah rawan genangan setiap kali hujan deras melanda.

Anggota DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk tidak lengah. Ia menekankan pentingnya persiapan antisipatif sebelum musim hujan tiba.

“Jangan tunggu banjir terjadi baru kita sibuk. Musim kemarau justru waktu terbaik untuk memperbaiki infrastruktur dan menyusun rencana mitigasi,” kata Aris, Senin (29/9/2025).

Aris menjelaskan, banjir yang sering terjadi di Samarinda dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tata ruang yang tidak tertata rapi, drainase yang kurang memadai, dan berkurangnya lahan resapan. Hilangnya ruang hijau dan alih fungsi lahan semakin menurunkan kapasitas lingkungan menampung air.

Ia menekankan, pembangunan kota harus tetap memperhatikan keseimbangan ekologis agar risiko banjir bisa diminimalkan.

“Pemerintah wajib menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan kapasitas lingkungan. Jika tidak, siklus banjir akan terus berulang tiap musim hujan,” ujarnya.

Selain itu, Aris menyoroti perlunya evaluasi bangunan di bantaran sungai. Pembebasan lahan dan pengawasan izin mendirikan bangunan perlu diperketat untuk memastikan aliran air tetap lancar.

“Pembangunan di wilayah rawan banjir tidak boleh sembarangan. Ini menyangkut keselamatan ribuan warga,” tambahnya.

Politisi PKB itu juga menekankan urgensi perbaikan drainase. Menurutnya, pengerjaan saluran air saat musim kemarau akan lebih efektif dan membantu mempercepat aliran air hujan ke sungai, sehingga genangan bisa dicegah.

“Drainase yang baik akan mencegah banjir dan genangan. Oleh karena itu, perbaikan harus dikebut sekarang,” pungkas Aris. (adv/hr/ko)

Samarinda – Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) terlihat sibuk mengatur arus lalu lintas seiring dimulainya uji coba sistem satu arah (SSA) di Jalan Abul Hasan, Samarinda.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di pusat kota, namun perubahan jalur membuat sebagian pengendara kebingungan.

Kendaraan dari arah Jalan KH Khalid kini dialihkan memutar melalui Jalan Diponegoro, Imam Bonjol, hingga Basuki Rahmat sebelum kembali ke Abul Hasan. Sementara kendaraan dari simpang Rumah Sakit Haji Darjad masih diperbolehkan masuk.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai keberhasilan SSA sangat bergantung pada respons masyarakat.

“Yang paling penting adalah pengalaman pengguna jalan. Dishub tidak bisa hanya mengandalkan kajian teknis di atas kertas. Kalau nanti banyak keluhan, mereka wajib menyesuaikan,” ujarnya, Senin (29/9/2025).

Rohim juga menyoroti parkir liar yang masih marak di sepanjang jalan. “Kalau hanya mengubah arah tapi parkir sembarangan tetap ada, kemacetan tidak akan hilang. Malah bisa menimbulkan pro dan kontra baru,” tegasnya.

Ia menambahkan, uji coba ini harus dibarengi dengan evaluasi berkala. “Kami mendorong Dishub untuk rutin memantau dan mendengar masukan warga. Fleksibilitas penting supaya SSA bisa efektif, bukan sekadar formalitas,” jelasnya.

DPRD Samarinda menekankan pentingnya mengakomodir suara warga. Uji coba SSA diharapkan benar-benar diuji efektivitasnya, sehingga kebijakan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (adv/hr/ko)