Penulis: adakaltim

Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat untuk menekan angka stunting mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda.

Dewan menilai program tersebut belum menyentuh akar persoalan, yakni terbatasnya daya beli masyarakat akibat rendahnya pendapatan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa persoalan utama warga bukan pada kesadaran memberi makanan sehat kepada anak, tetapi kemampuan ekonomi yang terbatas.

“Kalau pendapatan dinaikkan, otomatis masyarakat mau memberikan makanan bergizi ke anaknya. Persoalannya adalah keterbatasan ekonomi,” tegas Anhar, Selasa (30/9/2025).

Ia menambahkan, bantuan pangan memang bisa meringankan beban keluarga, namun sifatnya sementara. Tanpa disertai peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, program MBG rawan berhenti di tengah jalan tanpa dampak signifikan.

“Walaupun tidak dikasih makan gratis, orang tua tahu anaknya butuh gizi. Hanya saja kondisi ekonomi membuat mereka sulit mewujudkan itu,” ujarnya.

Anhar menilai pemerintah sebaiknya memprioritaskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mulai dari investasi di sektor produktif, pemberdayaan usaha kecil, hingga penyerapan tenaga kerja di wilayah tertinggal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, tingkat pengangguran terbuka di Samarinda masih sekitar 6,5 persen pada 2024.

Sementara inflasi bahan pangan yang sering melonjak 4–5 persen membuat keluarga berpenghasilan rendah semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan bergizi.

“Artinya yang paling mendesak adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Kalau ekonomi membaik, mereka tidak perlu lagi bergantung pada program jangka pendek,” pungkas Anhar. (adv/hr/ko)

Samarinda – Tata ruang kota kembali menjadi sorotan DPRD Samarinda, terutama terkait kawasan pergudangan di Jalan Ir Sutami yang kini dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan wilayah.

Aktivitas pergudangan di kawasan tersebut sering menimbulkan kemacetan dan risiko keselamatan, karena truk-truk besar kerap terparkir di bahu jalan. Kondisi ini telah berlangsung lama tanpa penanganan tuntas.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan masyarakat dalam rencana pemindahan kawasan pergudangan.

“Menurut RTRW, posisinya sudah tidak relevan, tapi kebijakan pemerintah tetap harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat,” ujar Samri, Selasa (30/9/2025).

Ia menambahkan, toleransi pemerintah terhadap kondisi lapangan selama ini tidak bisa berlangsung terus-menerus. “Jangan hanya mobil kecil yang ditindak. Truk-truk besar juga harus ditertibkan, bahkan jika perlu diderek,” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menegaskan persoalan ini erat kaitannya dengan tata ruang. Pihaknya berencana mengusulkan revisi RTRW agar aktivitas pergudangan dapat dipindahkan ke zona yang lebih sesuai.

“Selama lokasi itu masih berstatus zona industri, penumpukan truk di bahu jalan akan terus terjadi,” kata Hotmarulitua.

DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota segera mengambil langkah strategis untuk menertibkan kawasan ini, sehingga tata ruang dan keselamatan pengguna jalan dapat terjamin. (adv/hr/ko)

Samarinda – Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda yang memasuki tahap akhir kini menjadi sorotan DPRD, khususnya terkait pembagian kios. Dewan menekankan agar pedagang lama tidak tersingkir akibat intervensi pihak ketiga atau makelar lapak.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan pentingnya langkah antisipasi sejak awal. “Pasar boleh megah, tapi kalau pedagang asli justru tidak dapat tempat, itu sama saja menambah masalah. Jangan ada ruang bagi pihak luar untuk bermain,” ujar Iswandi, Selasa (30/9/2025).

Meski pengawasan pembangunan berada di Komisi III, Komisi II tetap merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan keberpihakan kepada pedagang. Keberhasilan revitalisasi, menurut Iswandi, bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga keadilan dalam distribusi lapak.

Proyek yang seharusnya selesai Mei 2025 sempat tertunda karena adendum pekerjaan. DPRD mendorong pemerintah kota dan dinas terkait untuk memverifikasi data pedagang lama sebelum kios dibagikan.

“Kami minta ada RDP dengan pedagang dan dinas terkait. Semua harus jelas agar tidak ada celah makelar lapak masuk,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Iswandi menambahkan, pendekatan preventif lebih efektif daripada menunggu masalah muncul. “Lebih baik dicegah sejak awal dengan keterbukaan dan niat baik,” ujarnya.

DPRD Samarinda akan terus mengawal revitalisasi Pasar Pagi agar benar-benar memberi manfaat bagi pedagang lama, memastikan pembangunan pasar menghadirkan ketertiban dan mendukung keberlangsungan usaha kecil di kota. (adv/hr/ko)

Samarinda – Penerapan sistem satu arah (SSA) di Jalan Abul Hasan kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menekankan perlunya evaluasi agar penerapan SSA tidak menimbulkan pelanggaran lalu lintas.

“Kalau sudah menjadi peraturan, harus dihormati dan dilaksanakan. Jangan sampai dari arah KH Khalid masih ada yang lurus ke Abul Hasan. Ini yang tidak kita mau terulang,” ujar Deni, Selasa (30/9/2025).

Deni mengingatkan, pelanggaran yang kerap terjadi saat SSA diterapkan antara lain pengendara melawan arus, belok sembarangan, dan parkir di badan jalan. Kondisi tersebut selain menimbulkan kemacetan juga meningkatkan risiko kecelakaan.

Menurutnya, pengalaman SSA di Jalan Gatot Subroto, Jalan Camar, dan Jalan Tekukur terbukti cukup efektif mengurai kepadatan, meski masih ada warga yang tidak mematuhi aturan sehingga efektivitas kebijakan berkurang.

Jalan Abul Hasan sebelumnya juga pernah menerapkan rekayasa lalu lintas serupa saat ada perbaikan drainase. Saat itu, arus kendaraan lebih lancar karena tidak ada pertemuan kendaraan dua arah, ditambah parkir liar yang sering jadi sumber kemacetan dapat diminimalkan.

Deni menekankan pentingnya uji coba dan sosialisasi dari Dishub sebelum SSA diterapkan permanen. Evaluasi dari uji coba akan menjadi dasar keputusan apakah kebijakan ini bisa dilanjutkan atau disesuaikan.

“Harapannya masyarakat bisa patuh pada aturan yang berlaku, karena sebaik apa pun kebijakan tidak akan efektif jika masih ada yang melanggar,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Kota Samarinda masih bergulat dengan berbagai persoalan klasik kota besar, mulai dari banjir, kemacetan, hingga masalah sosial dan lingkungan. Di tengah kondisi ini, DPRD Samarinda menegaskan komitmennya untuk selalu menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Romadhony Putra Pratama, menyebut tugas dewan tidak hanya berhenti pada legislasi dan penyusunan anggaran, tetapi fungsi pengawasan menjadi pilar utama untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai kebutuhan rakyat.

“DPRD harus hadir sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Semua bentuk aspirasi, baik dari forum resmi, pertemuan warga, hingga aksi mahasiswa, wajib kami dengarkan dan tindak lanjuti. Itu bagian dari komitmen kami,” ujar Romadhony, Selasa (30/9/2025).

Politisi muda PDI Perjuangan ini menekankan bahwa setiap keluhan warga adalah sinyal penting yang tidak boleh diabaikan. Ia menyoroti isu banjir yang kerap muncul dalam dialog masyarakat sebagai indikasi bahwa masalah tersebut masih menjadi momok utama di Samarinda.

“Kalau kita bicara banjir, maka kita bicara soal kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi soal bagaimana masyarakat bisa hidup dengan layak dan aman,” tegasnya.

Romadhony menjelaskan, DPRD secara rutin menggelar rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan program strategis berjalan sesuai jalur. Dalam kondisi tertentu, DPRD juga menggunakan hak konstitusional seperti interpelasi bila menemukan kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan publik.

Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan. Forum-forum terbuka DPRD selalu tersedia untuk umum, sehingga warga bisa menyaksikan proses pengambilan keputusan secara langsung.

“Kami ingin transparansi tidak berhenti sebagai slogan. Warga berhak tahu bagaimana diskusi di DPRD berlangsung, dan memastikan aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan,” jelasnya.

Romadhony menambahkan, keberhasilan pembangunan di Samarinda tidak bisa hanya mengandalkan DPRD maupun pemerintah daerah. Kolaborasi erat dengan masyarakat menjadi kunci agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

“Kota ini punya banyak tantangan, mulai dari banjir, kemacetan, hingga persoalan sosial dan lingkungan. Semua pihak harus bergerak bersama. DPRD siap memimpin dari depan, tapi kami juga butuh dukungan masyarakat,” pungkasnya. (adv/hr/ko)