Penulis: adakaltim

Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan perhatian serius terhadap rencana penerapan sistem parkir digital di kawasan Pasar Pagi. Langkah ini dinilai sebagai terobosan positif dari Dinas Perhubungan (Dishub) dalam upaya modernisasi pelayanan publik sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Sistem parkir digital dengan mekanisme tap in–tap out akan menggantikan pola manual yang selama ini digunakan di pusat perbelanjaan terbesar di Kota Tepian tersebut. Melalui sistem baru ini, Dishub berharap proses parkir menjadi lebih tertib, efisien, dan mampu menekan potensi kebocoran pendapatan dari retribusi parkir.

Saat ini, Dishub tengah memasuki tahap pemilihan vendor pengelola parkir melalui sistem terbuka. Sejumlah perusahaan, baik lokal maupun nasional, memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi tersebut. Langkah transparan ini mendapat apresiasi dari kalangan legislatif.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Maswedi, mengingatkan agar proses pemilihan dilakukan secara ketat, profesional, dan benar-benar berdasarkan penilaian objektif. “Jangan sampai nanti cuma formalitas, kemudian juga pemenangnya dibuat karena ada hal tertentu,” ujarnya, Kamis (9/10/2025).

Ia menambahkan, pemilihan operator pengelola harus mengacu pada indikator yang jelas dan terukur, seperti kepatuhan terhadap kewajiban pajak, rekam jejak pengelolaan parkir di berbagai lokasi, kemampuan menerapkan sistem digital secara konsisten, hingga kesiapan finansial dalam menyediakan peralatan dan teknologi pendukung.

Menurutnya, penerapan sistem parkir modern ini bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bagian dari upaya besar Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan sistem digital, seluruh transaksi akan tercatat secara otomatis sehingga meminimalkan risiko kehilangan atau kebocoran pendapatan.

“Kami tentu mendukung langkah Dishub ini karena arahnya sejalan dengan semangat transparansi dan efisiensi. Kalau sistemnya digital dan terintegrasi, maka pengawasan juga akan lebih mudah dilakukan,” lanjutnya.

Selain aspek efisiensi, DPRD juga menyoroti dampak sosial dari penerapan sistem baru tersebut. Maswedi menekankan agar operator terpilih tidak serta-merta menyingkirkan keberadaan juru parkir (jukir) yang selama ini bekerja di lapangan.

“Kami berharap keberadaan juru parkir tetap dilibatkan secara layak. Mereka adalah bagian dari sistem yang sudah lama ada, tinggal bagaimana penataannya dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan profesional,” jelasnya.

DPRD berharap penerapan sistem parkir digital di Pasar Pagi dapat menjadi model pengelolaan parkir modern di Samarinda yang transparan, efisien, dan berkeadilan, sekaligus mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat serta kontribusi bagi pendapatan daerah. (adv/hr/ko)

Samarinda – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menilai penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di Jalan Abul Hasan perlu dilakukan secara bertahap melalui masa transisi.

Langkah ini dinilai penting agar kebijakan tersebut tidak langsung menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan pelaku usaha di kawasan tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mempertimbangkan sejumlah penyesuaian teknis selama masa uji coba SSA, termasuk opsi parkir dua sisi sementara waktu.

“Tujuan penerapan SSA memang untuk memperlancar arus lalu lintas. Namun pada masa awal penerapan, perlu ada ruang adaptasi agar masyarakat dan pelaku usaha tidak terlalu terdampak. Salah satunya dengan parkir dua sisi sementara,” ujar Rohim, Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha di sepanjang Jalan Abul Hasan telah menyampaikan keluhan terkait penurunan jumlah pengunjung sejak SSA mulai diuji coba.

Sistem parkir satu sisi dinilai membuat konsumen kesulitan menjangkau toko di seberang jalan, sehingga memengaruhi aktivitas ekonomi.

“Kami sudah menerima aspirasi warga dan pelaku usaha. Mereka mendukung penataan lalu lintas, tapi berharap diberi waktu menyesuaikan. Pemerintah juga bisa menjadikan masa transisi ini sebagai bahan evaluasi sebelum SSA diterapkan permanen,” lanjutnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, DPRD mendukung langkah Pemerintah Kota Samarinda dalam memperbaiki kinerja jalan dan menertibkan parkir liar.

Namun, ia menekankan pentingnya pendekatan bertahap dan partisipatif agar kebijakan transportasi berjalan efektif tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Selain parkir dua sisi sementara, Rohim juga meminta Dishub melakukan evaluasi rutin terhadap dampak SSA. Ia menilai, penerapan sistem satu arah tidak harus bersifat mutlak dan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lalu lintas terkini.

“Kalau nanti ternyata lalu lintas bisa tetap lancar dengan dua arah, tentu perlu dikaji ulang. Kebijakan publik harus fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan di lapangan,” tutupnya.

Wacana masa transisi ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menciptakan sistem lalu lintas yang tertib sekaligus tetap mendukung aktivitas ekonomi di pusat kota. (adv/hr/ko)

Samarinda – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan pentingnya akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak di Kota Tepian.

Ia menilai pendidikan merupakan kunci utama dalam mendorong kemajuan masa depan Samarinda dan tidak boleh dibatasi oleh faktor sosial maupun ekonomi.

“Kalau kita ingin Samarinda maju, titik awalnya adalah anak-anak yang terdidik dan berkualitas. Hak belajar itu harus dijamin untuk semua,” ujar Novan, Rabu (8/10/2025).

Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan tidak hanya sebatas mendirikan gedung sekolah, tetapi juga memastikan mutu pengajaran yang mampu melahirkan generasi berdaya saing tinggi di tengah pesatnya perkembangan zaman.

DPRD Samarinda, kata Novan, memberikan perhatian khusus terhadap berbagai program pendidikan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

Beberapa di antaranya mencakup penyediaan sekolah rakyat, pembangunan sekolah terpadu dari SD hingga SMA, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi tenaga pendidik.

“Langkah-langkah tersebut patut diapresiasi. Tapi tantangan ke depan lebih besar, bagaimana kualitasnya bisa terus dijaga dan ditingkatkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Novan menegaskan DPRD tidak hanya berperan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan, tetapi juga memastikan program-program tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Evaluasi secara berkala disebutnya penting untuk menjaga efektivitas kebijakan pendidikan daerah.

“Harapan kami, Samarinda bisa tampil sebagai barometer pendidikan di Kalimantan Timur. Itu akan jadi modal besar untuk membangun kota yang lebih adil dan berdaya saing,” pungkasnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan pemerataan dalam pelayanan perizinan di Kota Tepian.

Langkah ini dinilai penting guna menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha lokal.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan bahwa pelayanan perizinan merupakan ujung tombak dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, ia menekankan pentingnya agar seluruh proses perizinan dijalankan secara adil, terbuka, dan tidak diskriminatif.

“Pelayanan perizinan harus dilakukan tanpa tebang pilih. Baik investor besar maupun pelaku UMKM lokal harus mendapat akses yang sama. Ini kunci untuk menumbuhkan kepercayaan dan semangat berusaha di Samarinda,” ujar Samri, Rabu (8/10/2025).

Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawal kinerja pemerintah kota dalam memastikan setiap unit layanan, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, menjalankan proses perizinan sesuai standar dan prosedur yang berlaku.

Pengawasan tersebut, kata Samri, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.

“Kami ingin memastikan pelayanan publik berjalan cepat, transparan, dan tepat sasaran. Jangan sampai ada kesan pelayanan hanya berpihak pada kelompok tertentu,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Selain itu, DPRD Samarinda juga mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk terus membenahi sistem layanan digital agar proses perizinan semakin efisien.

Menurut Samri, digitalisasi pelayanan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Perizinan yang mudah, transparan, dan pasti akan menciptakan kepercayaan bagi investor. Ini akan berdampak langsung pada meningkatnya investasi dan terbukanya lapangan kerja di Samarinda,” tutupnya. (adv/hr/ko)

Samarinda – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui Sekolah Terpadu Samarinda di Jalan Jakarta, Loa Bakung, mendapat apresiasi tinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menilai kehadiran sekolah tersebut menjadi paradigma baru dunia pendidikan lokal, dengan konsep pembelajaran yang memadukan aspek akademik, karakter, dan literasi global.

“Sekolah Terpadu ini bisa menjadi contoh bahwa pendidikan yang baik tidak hanya menekankan nilai akademik, tapi juga membentuk karakter dan akhlak anak-anak,” ujar Celni, Selasa (7/10/2025).

Menurut politisi Partai NasDem itu, keberadaan Sekolah Terpadu bukan hanya simbol kemajuan, tetapi juga bukti nyata kemampuan Samarinda menghadirkan lembaga pendidikan unggul dan inklusif.

Ia berharap keberhasilan tersebut dapat direplikasi di wilayah lain agar pemerataan mutu pendidikan di Samarinda benar-benar terwujud.

“Kami di DPRD mendorong agar model seperti ini dikembangkan di wilayah lain. Dengan begitu, pemerataan kualitas pendidikan di Samarinda bisa benar-benar tercapai,” lanjutnya.

Celni juga mengapresiasi kebijakan pendidikan gratis yang diterapkan di Sekolah Terpadu Samarinda.

Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan komitmen kuat Pemkot Samarinda dalam menyediakan akses pendidikan merata tanpa memandang latar belakang ekonomi masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan pentingnya menjaga kualitas pembelajaran agar tidak menurun seiring kebijakan bebas biaya.

“Gratis itu penting, tapi kualitas juga harus dijaga. Jadi selain membebaskan biaya, kita juga perlu memastikan mutu guru dan sarana belajarnya terus ditingkatkan,” tegasnya.

Lebih jauh, Celni memastikan DPRD Samarinda akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pendidikan daerah, termasuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas Sekolah Terpadu.

Ia menilai, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting agar kebijakan pendidikan berdampak langsung bagi warga.

“Kami ingin sistem pendidikan di Samarinda benar-benar melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing. Sekolah Terpadu ini bisa menjadi pondasi kuat untuk menuju ke arah itu,” ujarnya.

Selain itu, Celni menyoroti pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik di era modern. Ia menilai guru harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola belajar siswa agar metode pengajaran tetap interaktif dan relevan dengan kebutuhan zaman.

“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau kualitas gurunya bagus, otomatis hasil belajar siswa juga meningkat. Karena itu kami berharap pelatihan dan peningkatan kapasitas guru terus dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.

Sebagai penutup, Celni menegaskan DPRD Samarinda akan terus mendorong Pemkot memperkuat sektor pendidikan sebagai pondasi pembangunan jangka panjang.

“Kita ingin Samarinda tidak hanya dikenal karena pertumbuhan infrastrukturnya, tapi juga karena kemajuan pendidikannya. Dan Sekolah Terpadu ini menjadi salah satu langkah nyata ke arah sana,” pungkasnya. (adv/hr/ko)