Penulis: adakaltim

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyerahkan dua unit ambulan serta paket alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada masyarakat di Kecamatan Samboja, Sabtu (22/11/2025).

Penyerahan bantuan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperluas akses fasilitas publik dan mendorong kemandirian sektor pangan melalui dukungan sarana yang lebih memadai.

Wakil Bupati Kukar, Rendi lebih menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah.

“Apresiasi dan terima kasih atas segala bentuk dukungan terhadap upaya pembangunan di kecamatan-kecamatan Dapil 4, khususnya Samboja,” ujarnya.

Ia kemudian menekankan bahwa ambulan yang diserahkan tidak boleh dipandang sekadar penambahan aset daerah.

Rendi ingin fasilitas ini memastikan pelayanan kesehatan dapat dinikmati warga secara adil, terutama mereka yang tinggal jauh dari fasilitas layanan.

“Ambulans ini milik masyarakat dan harus melayani kebutuhan kesehatan secara cepat dan responsif. Manfaatkan optimal, terutama bagi ibu hamil atau warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Dan ingat, pemanfaatannya tidak boleh ada diskriminasi,” tegasnya.

Ambulan tersebut diberikan kepada Ponpes Al Ar Safi Kelurahan Handil Baru serta Kelurahan Tanjung Harapan.

Selain itu, bantuan sektor pertanian berupa handtraktor, power thresher, dan cultivator juga turut dibagikan kepada kelompok tani sebagai penunjang mekanisasi dan efisiensi kerja di lapangan.

Rendi menyebut, pembangunan pertanian merupakan salah satu fokus kerja pemerintah daerah.

Ia berharap keberadaan alsintan dapat membantu petani meningkatkan kemampuan produksi sekaligus memperluas peluang peningkatan kesejahteraan.

“Pemerintah Kabupaten sangat konsen terhadap pembangunan pertanian. Bantuan ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani,” jelasnya.

Rendi berharap bantuan alat-alat yang dibagikan dapat digunakan secara maksimal sehingga proses pengolahan lahan lebih modern, cepat, dan berdampak langsung pada ketahanan pangan daerah.

“Semoga alat-alat ini bisa mempercepat modernisasi pertanian sehingga ketahanan pangan daerah semakin kuat,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan program rehabilitasi masjid tetap berlanjut sebagai bentuk peningkatan kenyamanan rumah ibadah.

Selain itu, Pemkab Kukar juga menargetkan percepatan sertifikasi lahan bagi 700 masjid mulai 2026 untuk memperkuat legalitas aset keagamaan di seluruh wilayah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyampaikan percepatan sertifikasi lahan menjadi kebutuhan mendesak karena banyak masjid di Kukar yang belum memiliki legalitas tanah.

Menurutnya, status kepemilikan yang jelas akan menjadi pondasi dalam penguatan administrasi dan pembinaan rumah ibadah ke depannya.

“Tahun depan sekitar 700 masjid akan kita siapkan sertifikasinya, bekerja sama dengan BPN,” jelasnya, Sabtu (22/11/2025).

Ia menjelaskan, Kukar memiliki jumlah masjid yang sangat banyak, diperkirakan mencapai 2.000 hingga 3.000 unit.

Satu desa, kata dia, bahkan bisa memiliki beberapa masjid jami’, sehingga proses penataan legalitas tidak bisa dilakukan sekaligus dan perlu diprioritaskan pada unit-unit yang paling membutuhkan.

Aulia menegaskan, pendataan awal telah dilakukan untuk mengidentifikasi masjid besar dan masjid jami’ yang akan masuk program pertama pada 2026.

“Kita coba identifikasi, utamanya masjid-masjid jami di kecamatan dan masjid besar di desa. Karena satu desa saja bisa ada 2–3 masjid besar,” terangnya.

Selain sertifikasi lahan, Pemkab Kukar juga tetap memastikan program rehabilitasi masjid tetap berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah daerah melihat kenyamanan jamaah sebagai salah satu hal penting yang harus terus dipenuhi, sehingga pemeliharaan dan peningkatan fasilitas masjid tidak boleh terhenti.

“Program rehabilitasi masjid tetap kita laksanakan. Kita ingin seluruh jemaah mendapatkan kenyamanan dalam beribadah,” ujarnya.

Di luar itu, Aulia turut menegaskan bahwa pemerintah juga melaksanakan fasilitasi akta pendirian yayasan rumah ibadah dengan bantuan biaya sekitar Rp 5 juta per yayasan.

Ia menekankan bahwa program ini berbeda dari sertifikasi lahan, karena fokusnya pada aspek kelembagaan pengelola rumah ibadah, bukan status kepemilikan tanah.

“Kalau akta yayasan lima juta itu beda. Itu legalitas badan hukumnya, bukan sertifikasi lahannya,” tegasnya.

Melalui dua program tersebut Pemkab Kukar berupaya memperkuat administrasi, legalitas, serta kualitas bangunan masjid secara bertahap dan merata.

“Pemerintah berharap percepatan legalitas lahan masjid pada 2026 dapat menjadi pijakan penting bagi keberlanjutan pembinaan rumah ibadah di seluruh wilayah Kukar,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperluas skema Beasiswa Tematik 1.000 Mahasiswa sebagai langkah memperkuat ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di bidang-bidang yang menjadi kebutuhan prioritas daerah.

Melalui pengembangan sistem pembiayaan dan perluasan kemitraan perguruan tinggi, program ini diproyeksikan menjadi motor utama dalam mencetak tenaga terampil yang relevan dengan arah pembangunan Kukar di masa mendatang.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza, program beasiswa tersebut tidak hanya diteruskan, tetapi juga diarahkan untuk diperkuat melalui pola kerja sama yang lebih luas dan relevan dengan kebutuhan sektor prioritas.

Ia menyampaikan bahwa mekanisme baru akan membawa program beasiswa ini ke ranah yang lebih progresif.

“Untuk beasiswa kerja sama tematik, kita akan melanjutkan dari Beasiswa Kukar Idaman ke program Beasiswa Kukar Idaman Terbaik,” ujarnya, Jumat (21/11/2025),

Dendy mengatakan, Pemkab Kukar telah menetapkan target minimal 200 penerima beasiswa tematik setiap tahun.

Para penerima beasiswa diarahkan pada bidang yang dianggap strategis dan dibutuhkan daerah dalam jangka panjang.

“Program ini akan terus berlanjut dengan target 200 orang per tahun yang akan dibiayai, mulai dari sekolah kedinasan, tematik informatika, kesehatan, pertanian dalam arti luas. Itu akan berlanjut berdasarkan kebutuhan SDM tematik yang ada di Kutai Kartanegara,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya perluasan area kerja sama dalam pelaksanaan program.

Pengembangan tersebut dilakukan agar proses pemenuhan tenaga profesional benar-benar berjalan efektif, terarah, dan tepat sasaran.

“Yang jelas, segmen kerja samanya yang kita eskalasi. Karena segmen ini akan lebih mengeksplor kebutuhan SDM tematik yang ada di perangkat daerah,” terangnya.

Dendy memberi contoh kebutuhan tenaga akuntansi yang saat ini masih belum terpenuhi di lingkungan Pemkab Kukar.

Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan lembaga pendidikan telah dijalankan untuk menjawab kebutuhan tersebut.

“Salah satunya bidang akuntansi, kita masih kekurangan. Kita sudah bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara,” lanjutnya.

Sementara untuk sektor kesehatan menjadi perhatian besar, mengingat sejumlah fasilitas layanan kesehatan di Kukar kini beroperasi penuh sepanjang hari.

Pemenuhan tenaga medis dinilai wajib dilakukan agar pelayanan tidak terganggu.

“Untuk kesehatan, kita siapkan SDM untuk puskesmas dan rumah sakit, termasuk rumah sakit baru. Kita akan mengintervensi pembiayaan tuntas melalui beasiswa kerja sama tematik. Itu salah satu eskalasinya,” ujarnya.

Ia menyebut, peningkatan kebutuhan tenaga kesehatan semakin mendesak di wilayah-wilayah yang memiliki puskesmas 24 jam.

“Ada di Tabang, ada di Kembang Janggut. Karena layanan puskesmas sekarang buka 24 jam, jadi membutuhkan SDM kesehatan yang banyak,” pungkasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri menyerahkan bantuan dana hibah untuk rumah ibadah senilai Rp200 juta yang berasal dari Anggota DPR RI Budi Satrio kepada Masjid Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, Jumat (21/11/2025).

Selain dana operasional, turut diberikan bantuan pakaian bagi pengurus masjid untuk menunjang kegiatan pelayanan jamaah dan pengelolaan rumah ibadah.

Prosesi serah terima dilakukan bersama Anggota DPRD Kukar Hendra, sekaligus menandai bentuk dukungan bersama antara legislator pusat dan daerah dalam memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pembinaan keagamaan di desa.

Aulia menegaskan bahwa perhatian terhadap fasilitas ibadah menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang selalu mendorong kualitas layanan keagamaan serta pemberdayaan takmir dan pengurus masjid.

“Ini sangat in line dengan program Kukar Idaman Terbaik, di mana salah satu program kita adalah bagaimana menguatkan rumah ibadah dan para pengurusnya,” ujarnya.

Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Budi Satrio yang dinilai memiliki kepedulian nyata terhadap penguatan sarana keagamaan di Kukar.

Menurut Aulia, peran Budi sebagai legislator DPR RI membuat sinergi pembangunan daerah semakin terbuka luas.

“Pak Budi Satrio sangat concern dengan hal ini, sehingga apa yang beliau lakukan sejalan. Apalagi posisi beliau hari ini sangat strategis,” ujarnya.

Aulia kemudian mendorong agar komunikasi dengan perwakilan pusat terus berlangsung secara intensif.

Baginya, kolaborasi semacam ini menjadi kunci agar pembangunan yang direncanakan pemerintah benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat Kukar.

“Kami berharap pembangunan di Kutai Kartanegara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat. Dan kita melihat hari ini, program-program Kukar Idaman Terbaik dan program Presiden itu seiring sejalan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Aulia juga menyinggung pengalamannya mengikuti kursus kepemimpinan tingkat nasional.

Dimana, dari 548 kepala daerah di Indonesia, hanya 25 peserta yang terpilih dan ia menjadi satu-satunya perwakilan dari Kalimantan Timur.

“Isi dari kursus tersebut adalah bagaimana pembangunan dari pusat sampai daerah itu inline, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara langsung,” tandasnya. (adv/ak/ko)

Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri melakukan kunjungan kerja ke Desa Segihan, Kecamatan Sebulu, untuk menyerahkan bantuan Program Makanan Tambahan (PMT) sekaligus membahas implementasi program RT-KU Terbaik, Jumat (21/11/2025).

Kunjungan ini menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk memastikan layanan dasar, pembangunan lingkungan, dan dukungan anggaran bagi RT dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam agenda tersebut, Aulia menyempatkan diri meninjau beberapa fasilitas desa, termasuk Posyandu yang selama ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi sarana yang digunakan kader serta mendengarkan masukan terkait peningkatan fasilitas yang diperlukan.

“Keterlibatan kader dan kelengkapan peralatan menjadi bagian penting dalam memperkuat layanan kesehatan desa,” ujarnya.

Selain melakukan peninjauan, Pemkab Kukar juga menyerahkan bantuan PMT kepada puluhan anak sebagai bentuk dukungan pemenuhan gizi bagi anak-anak di Desa Segihan.

Penyerahan bantuan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa upaya peningkatan kesehatan masyarakat masih menjadi prioritas pemerintah daerah.

Masih dalam rangkaian kunjungan, Aulia menyosialisasikan program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik melalui skema RT-KU Terbaik, yaitu dukungan anggaran Rp150 juta untuk setiap RT.

Program tersebut dirancang agar masyarakat dapat menikmati pembangunan lingkungan yang lebih cepat dan merata.

“Pertama, kami ingin memastikan proses pembangunan di Segihan berjalan baik. Tadi juga kami sampaikan terkait program Kukar Idaman Terbaik, khususnya bantuan Rp150 juta per RT,” jelasnya.

Ia menekankan, program tersebut harus memberi ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif.

Pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan regulasi, sementara pelaksanaannya tetap berada pada warga melalui RT masing-masing.

“Harapannya, program ini benar-benar dirasakan seluruh warga,” tuturnya.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi disampaikan langsung kepada Bupati.

Salah satunya permintaan pemasangan videotron yang dinilai dapat mendukung kegiatan masyarakat dan rencananya ditempatkan di area pasar malam.

Selain itu, warga juga menyampaikan kondisi jalan lingkungan dan peningkatan fasilitas Posyandu sebagai bagian dari kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti.

Aulia menyatakan, seluruh aspirasi tersebut akan dibahas secara berjenjang agar penanganannya dapat dilakukan secara bertahap sesuai prioritas.

Ia mengapresiasi keterbukaan warga dalam menyampaikan kebutuhan, karena hal tersebut mempermudah pemerintah dalam menetapkan skala pembangunan.

“Kami ingin masyarakat terlibat dan menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung,” tandasnya. (adv/ak/ko)